TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengurangi jumlah petugas yang ada di tim Profesional Hand Over (PHO), yang dinilai sudah terlalu banyak dan tidak bekerja dengan maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna kepada awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberpa waktu lalu.

Dikatakan Iwan, meskipun saat ini jumlah petugas yang ada dalam tim PHO mencapai 6 hingga 9 orang, namun kinerjanya masih dirasa kurang dan belum optimal.

“Jumlah itu terlalu banyak, kenapa tidak dikurangi menjadi 3 orang saja di setiap tim PHO. Jika sedikit, maka kerjanya bisa lebih maksimal,” tutur Iwan.

Seperti dicontohkan Iwan, ada 100 paket pekerjaan, baik itu Penunjukan langsung (PL) maupun lelang, yang akan dilakukan di berbagai kecamatan dan lokasi berbeda-beda.

“Kalau sudah begitu, bagaimana mau melakukan PHO jika timnya sampai sebanyak itu,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika ada 3 orang dalam satu tim, maka akan bisa menjadwalkan kegiatan PHO dengan waktu yang berbeda-beda pula.

“Jadi, saya berharap setiap SKPD bisa mengurangi tim PHO-nya menjadi beberapa orang saja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PHO atau penyerahan sementara perkerjaan, dimana penyedia jasa/kontraktor dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa/pemerintah untuk penyerahan pertama setelah pekerjaan selesai 100 persen. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk segera mencairkan honor RT dan RW, yang sudah selama 6 bulan ini belum dibayarkan.

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, honor RT dan RW yang ada di wilayah kelurahan termasuk ke dalam anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan yang besarannya sudah ditandatangani dan siap disalurkan.

Sedangkan untuk RT dan RW yang ada di desa, diakui orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini masih terkendala administrasi dan harus dibuat terlebih dahulu peraturannya, yakni melalui RAPBDes.

“Jadi untuk desa ini, kalau kita paksakan membayar, maka akan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tutur Bupati Wardan kepada sejumlah awak media di kediaman dinasnya, Jalan Kesehatan Tembilahan, belum lama ini.

Belum dibayarnya honor RT dan RW ini juga diakui oleh Lurah Seberang Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan, H Marba’i. Dijelaskannya, yang menjadi kendala belum disalurkannya honor RT dan RW tersebut, dikarenakan belum cairnya dana kelurahan sejak awal tahun 2015 lalu.

Tidak cairnya dana kelurahan ini juga membuat berbagai program di kelurahan menjadi terlambat, khususnya kegiatan-kegiatan yang bergantung menggunakan dana tersebut .

“Kita juga bingung, sudah kita datangi BPMPD dan Bagian Keuangan tapi belum ada kejelasannya, karena menurut mereka tidak ada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk dana kelurahan,” terang Marba’i saat berbincang kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Adapun beberapa kegiatan yang terkendala akibat tidak kunjung cairnya dana kelurahan tersebut diantaranya honor atau gaji RT dan RW, Kader Posyandu, PAUD, Satpol PP, termasuk pembayaran honor Magrib Mengaji dan TP PKK. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah seorang petugas kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ida (40) mengeluhkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Padahal, Pemerintah Kabupaten Inhil menurutnya sudah menyediakan tempat dan menetapkan waktu untuk membuang sampah, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkannya.

Ida yang bertugas membersihkan badan jalan di sekitar Bundaran tugu Upakarti hingga ujung jalan veteran, Tembilahan menjelaskan bahwa untuk membersihkan lokasi tersebut ia bekerja dengan dibantu sang suami.

“Kalau nyapu kira-kira 1 jam selesai, itupun bersama-sama suami. Jika sendiri hampir dua jam. Dalam melaksanakan tugas ini, saya sangat berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya tentang kebersihan dengan jtidak membuang sampah sembarangan, kan sudah ada tong sampah disediakan,” sebutnya, Rabu (24/6/2015).

Selama ini, tambahnya, saat selesai menyapu dan baru ingin pulang tak taunya sudah ada lagi sampah yang berserakan, terutama di depan-depan perkantoran.

“Disiplinlah buang sampah pada tempatnya. Selama ini pandangan masyarakat terhadap sampah di Inhil masih belum berubah, masih tetap seperti dulu, apalagi sampah rumah tangga, setelah mobil selesai mengangkut mereka baru buang sampah, padahal jadwal telah ditentukan,” keluhnya.

Selain menjadi petugas kebersihan, Ida yang juga menjadi staf pengajar disalah satu PAUD di Tembilahan ini berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Khususnya untuk tukang sapu, jika belum bisa menaikkan honor kami, paling tidak tetapkan tanggal pembayaran setiap bulannya,  terserah pemerintah menetapkan waktunya, namun kami berharap bisa dibayarkan pada setiap awal bulan,” harapnya.

Sementara itu, sang suami Nasir (54) yang juga merupakan salah seorang petugas kebersihan namun berbeda shift dan lokasi dengan sang istri menyatakan, masalah sampah jangan dianggap ringan oleh masyarakat. Sampah dikatakannya, selain tidak enak dipandang, keberadaan sampah juga bisa mengganggu kesehatan.

“Kalau cuma kami para petugas kebersihan yang aktif tanpa kerjasama dari masyarakat, berapa banyakpun petugas hasilnya tidak akan maksimal. Saya bersama istri saat hujan rintikpun tetap melaksanakan tugas ini, karena ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab saya kepada pimpinan dan Allah SWT,” katanya.

Selain berharap keaktifan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi sampah, Nasir juga berharap perhatian dari pemerintah kabupaten Inhil, terutama terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan mereka.

“Jika semua pihak sudah satu pendapat, maka kami para petugas kebersihan Kabupaten inhil siap membantu pemerintah untuk meraih piala Adipura,” imbuhnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pusat diminta untuk membantu dan turut bersama-sama dalam memperbaiki kondisi kerusakan perkebunan kelapa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Inhil, H Rosman Malomo terkait dengan semakin parahnya kerusakan perkebunan kelapa di Negeri Seribu Parit, baik karena intrusi air laut maupun permasalahan lainnya.

Dikatakan pria yang berasal dari Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang ini, apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil saja, tentu tidak akan cukup untuk memperbaiki kerusakan perkebunan kelapa masyarakat selama ini.

Oleh karena itu, Wabup Rosman berharap kepada Pemprov Riau dan Pusat, untuk ikut ambil bagian dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga tidak semakin meluas.

“Jangan sampai keberadaan kelapa di Inhil hanya tinggal nama dan kenangannya saja,” tutur Wabup Rosman dalam sambutannya saat menghadiri salah satu kegiatan di Kota Tembilahan, belum lama ini.

Selanjutnya, Wabup Inhil dua periode ini menekankan agar permasalahan tersebut tidak terus dibiarkan dan harus menjadi prioritas utama untuk segera dibenahi serta dicari solusi dan jalan keluarnya bersama-sama.

“Mudah-mudahan ke depan, Inhil yang dikenal juga dengan sebutan hamparan kelapa dunia ini, bisa tetap ada dan terus dipertahankan hingga ke generasi-generasi berikutnya,” imbuhnya.(adi/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meluncurkan program untuk daerah ini harus berdasarkan dengan data. Jika tidak, maka segala program baik dari pemerintah pusat sampai program ke daerah tidak akan tersalurkan dengan baik.

Pernyataan tersebut diungkapkan Asisten II Setda Kabupaten Inhil H Fauzar saat menghadiri Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (3/6/2015).

“Saya yakin tanpa data, kita tidak akan dapat membuat program maupun membuat pencanangan dengan baik, jadi data ini sangat penting dan paling utama, apapun kegiatannya,” ungkap Fauzar.

Sebab itu, atas nama pemerintah, ia sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digelar BPS Kabupaten Inhil ini. Jika data benar maka katanya hasil dari berbagai program pemerintah akan menghasilkan yang baik pula sesuai harapan.

Ia sangat berharap dari pelaksanaan pendataan ini nantinya didukung penuh oleh masyarakat Kabupaten Inhil sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan lancar dan sukses. Pada intinya, semuanya ini untuk kebaikan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Inhil Sukarwanto saat dikonfirmasi awak media kalau sosialisasi ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Ia menerangkan, basis data terpadu ini merupakan lanjutan pada tahun 2011 lalu.

“Dikarenakan sudah cukup lama, jadi hari in kita lakukan dalam bentuk pendataan pemutakhiran saja, bukan lagi melakukan pendataan semula. Yang jelas, pendataan kali ini kuncinya meminimalisir data yang tidak benar,” tandasnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk segera memperbaiki jembatan Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah yang saat ini kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Edi, keberadaan jembatan ini merupakan tanggung jawab Pemprov Riau, karena berada di jalan lintas provinsi dan jalan negara.

“Kalau saja jembatan ini menjadi kewenangan kebupaten, tentu kita siap menganggarkannya, tapikan ini tanggung jawab provinsi,” tutur Edi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemprov Riau harus secepatnya mengatasi persoalan tersebut karena keberadaan jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Seperti kita ketahui bersama, keberadaan jembatan dan jalan penghubung sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk membuka keterisolasian dan akses dari suatu daerah ke daerah lainnya,” imbuhnya.(adi/adv)