Selama 2016, Pemerintah Telah Terbitkan Surat Utang Rp 135,9 Triliun

JAKARTA – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan mengatakan hingga 18 Februari 2016, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 135,9 triliun.

Angka tersebut mencapai 25 persen dari target penerbitan SBN gross tahun ini yang sebesar Rp 542 triliun.

Robert mengatakan, pemerintah menargetkan melakukan penerbitan awal (front loading) hingga 62 persen pada semester pertama.

“Jadi pemerintah telah menerbitkan Rp 135,9 triliun SBN sampai 18 Februari 2016, untuk mengamankan pembiayaan defisit APBN 2016. Ini sedikit agresif namun sesuai target agar bisa dieksekusi lebih cepat,” kata Robert dalam konferensi pers usai peluncuran Sukuk ritel (Sukri) seri SR-008 di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Dalam APBN 2016, pemerintah menargetkan defisit pembiayaan sebesar 2,15 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Robert mengatakan, target indikatif dari penerbitan Surat Utang dengan kupon 8,3 persen ini mencapai Rp 25 triliun.

Namun kata dia, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan upsize hingga Rp 30 triliun, jika dibutuhkan.

“Menurut agen penjual, mereka bisa menjual sampai Rp 43 triliun. Tapi sementara kita tetapkan di Rp 25 triliun nanti bisa di upsize menjadi Rp 30 triliun,” kata dia.

Dalam peluncuran Sukuk Negara Ritel SR-008, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-008 merupakan upaya diversifikasi instrument investasi.

Sebab, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang sebesar 27 persen, kepemilikan asing di Surat Utang Negara mencapai 39 persen.

Sebagai pembanding, kepemilikan Asing Surat Utang Negara Jepang hanya 10 persen, meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Brutonya mencapai sebesar 200 persen.

sumber; kompas




Fahrulrozy: Difungsikan Atau Tidak, Terserah Pedagang

Foto: Mirwan
Foto: Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fahrulrozy menegaskan, bangunan baru pasar umbut kelapa di jalan Kayu Jati Tembihan Hulu itu difungsikan ataupun tidaknya, terserah kepada para pedagang itu sendiri, yang jelas Pemerintah telah menyediakan lokasi.

“Kemarin pasar itu telah kita undi dan mereka (pedagang, red) rata mendapat lokasi dagangan. Jikapun tidak difungsikan, terserah saja, yang penting uang sewa lapak dagangan tetap kami tagih dan wajib mereka bayarkan, karena itu kesepakatan,” ungkap Fahrulrozy kepada awak media, Senin (7/9/2015).

Berdasarkan pantauan lapangan, tampak jelas beberapa los bangunan pasar umbut kelapa dalam kondisi kosong tak difungsikan. Bahkan sebagian dari pedagang lebih memilih membangun kios kecil-kecilan di sekitar bangunan los.

Menurut penuturan salah satu pedagang, alasan mereka tidak memfungsikan tempat tersebut karena kurang laris. Dimana, mayoritas para pengunjung lebih memadati lokasi dagangan lama dibanding tempat baru.

“Tak laku jualan disitu, makanya tak ada yang menempati. Kebanyakan orang belanja disitu,” kata pedagang perempuan sambil menunjukan ke arah bagian kios-kios kecil dan sekitar pasar ikan.

Padahal sebelumnya, pemerintah telah meresmikan bangunan pasar ini pada bulan Februari 2015 lalu dan berharap ditempati oleh para pedagang(mirwan)




Implementasi Disorot DPRD, Plt Sekda Rohil Minta Kepala SKPD Berkerja Keras.

sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.”

apbdBAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rohil Drs.HSurya Arfan.Msi meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih bekerja keras. Pasalnya implementasi program pemerintah telah menjadi kerisauan semua pihak, termasuk DPRD.

“Dan kita sepakat, diminta kepada Kepala SKPD agar lebih bekerja keras untuk menggesa program/kegiatan yang tidak terkait RAPBD Perubahan 2015,” kata Surya Arfan, Sabtu (22/8/15).

Implementasi sejumlah program pembangunan Pemkab Rohil diakuinya sudah menjadi kerisauan DPRD dan semua pihak, yang semuanya bermuara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Rohil.

“Seyogyanya, memasuki semester II, bulan kedua, realisasi APBD bisa mencapai 50-60%, namun kendala-kendala yang kita hadapi, baik kendala regulasi, kendala administrasi, maupun kendala sosial lainnya, taarget itu belum terealisasi,” ujar Surya.

APBD Rohil 2015 meskipun sudah disahkan 31 Desember 2014, namun dari hasil evalusi oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Riau, bulan April, baru final, karena persoalan administrasi, perencanaan, yang belum singkron.

Sehingga lanjut Surya Arfan, APBD Tahun 2015, dari Rp2,7 triliun, hanya Rp1,8 triliun yang dapat dilaksanakan, dan dari Rp1,8 triliun, realisasi penyerapan APBD baru 36% lebih, tapi jika dari Rp2,7 triliun hitungannya baru 23%.

Serapan dana yang terealisasi ini meliputi gaji, tunjangan, kegiatan rutin, pelatihan, perencanaan dan sebagian kecil kegiatan fisik.

“Namun alokasi dana hibah dan bansos, praktis belum bisa direalisasikan, karena kendala adminstrasi perencanaan dan akan disesuaikan dengan prosedur Permendagri no 32/2012, no 39/2013, sehingga sisa selisih dana dari Rp2,7 triliun, yaitu sekitar Rp900 miliar lebih, dimasukkan ke RAPBD-P 2015, dengan penyempurnaan dan penyesuaian administrasi perencanaan,” tambahnya.

Penyempurnaan itu, baik RKPD,  maupun KUA-PPAS Perubahan, yang sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dua  minggu yang lalu.

“Mudah-mudahan, sesegera mungkin dapat disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.  Karena  waktu yang tersedia sudah sangat terbatas,” tuturnya.

Menurut Surya Arfan, sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.‎(tris)




Sudah diatur Perda, Pemkab Inhil Jangan Tahan Dana Hibah dan Bansos

malianTEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk menyalurkan seluruh dana hibah dan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Gazali terkait adanya isu yang menyatakan bahwa Bagian Kesra Setdakab Inhil akan menunda sejumlah bantuan dana hibah dan bansos, kecuali untuk masjid dan mushalla/surau.

Dikatakan Malian, hibah dan bansos ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), serta telah pula dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Inhil. Jadi, tidak ada alasan untuk menundanya, apalagi sampai tidak menyalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

“Kalau rasanya aparatur dan SKPD terkait tak mampu melaksanakan, ya mundur saja dari jabatan. Tapi kalau mampu, silakan bekerja dengan baik dan maksimal, karena hibah dan bansos ini adalah haknya masyarakat,” tutur Malian saat berbincang dengan detikriau.org di Tembilahan, Rabu (19/8/2015).

Contohnya saja bantuan beasiswa, lanjut Malian, jika sampai ditunda atau tidak direalisasikan, maka cukup banyak masyarakat terutama mahasiswa dan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Negeri Seribu Parit ini, akan mengalami kesulitan dalam menjalani dan meraih pendidikan.

“Jadi, kita harapkan jangan ada yang dipending, apalagi sampai tidak direalisasikan, karena hibah dan bansos ini sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (adi/adv)




HUT RI Ke-70,Pemkab Rohil Gelar Lomba Senam Dan Gerak Jalan Lansia.

Bagansiapiapi (deetikriau.org) -Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-70, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) gelar Lomba Senam dan Gerak Jalan beregu bagi Lanjut Usia (Lansia). Kegiatan yang dilaksanakan dihalaman Kantor Bupati ini diikuti 18 kecamatan se-Rohil. Rabu (12/8/15).

Bupati Suyatno Berfoto bersama dengan salah satu tim regu gerak jalan lansia
Bupati Suyatno Berfoto bersama dengan salah satu tim regu gerak jalan lansia

Bupati Rohil H. Suyatno saat melepaskan Gerak jalan beregu Lansia menyampaikan bahwa perlombaan ini sangat bermanfaat bagi para Lansia dalam memberikan ketahanan kesehatan.

Orang Nomor Satu Dirohil Ini Juga Berjanji,Tahun Depan Akan Mengadakan Perlombaan Yang Sama.Hal itu dilihatnya dari antusiasnya para Lansia mengikuti perlombaan yang diadakan pemerintah.

“peserta sangat antusias,saya sangat senang.Bahkan kita juga akan mendirikan Pondok Kreatifitas bagi lansia, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas senam dan pengobatan gratis,” Ujar Suyatno.

Selain lomba senam yang diikuti lansia,Sambungnya, Pemkab Rohil juga mengundang kelompok senam Taichi bagi Lansia yang berasal dari warga Tionghoa Bagansiapiapi. “Senam Taichi ini ternyata tidak hanya diperagakan oleh warga Tionghoa saja, tapi juga didalam barisan kelompok Taichi itu diikuti oleh pak Sekda,” tambahnya.

Hadir Pada Acara Perlombaan, Plt Sekdakab Rohil, Surya Arfan, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, para Camat, TP PKK Rohil,(tris/adv)




Tahun Ini Pemkab Inhil Kembali Gratiskan Transportasi Lokal JCH

hajiTEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali meringankan seluruh Jamaah Calon Haji (JCH) asal Inhil dalam bentuk pembebasan biaya transportasi lokal dari Tembilahan menuju Embarkasi Batam.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Arifin, Selasa (11/8/2015). Disebutkannya, alat transportasi yang ditanggung pemerintah itu menggunakan alat transportasi laut.

“Tahun ini kembali seperti tahun lalu, kita akan menggunakan angkutan laut dan yang akan diberangkatkan sebanyak 378 JCH. Berdasarkan jadwal dari panitia penyelenggara Ibadah Haji, JCH dari Inhil akan diberangkatkan menuju Embarkasi Batam pada hari Sabtu tanggal 29 Agustur mendatang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tempat pelepasan nantinya akan dilepas di Pelabuhan Mesjid Agung Al-Huda Tembilahan. Karena menurutnya, pelabuhan tersebut cukup mendukung dan bisa disaksikan masyarakat luas. Setelah diberangkatkan pada tanggal 29 itu, maka keesokan harinya yakni pada tanggal 30 Agustus, seluruh JCH dari Inhil langsung diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Semoga saja tidak ada perubahan jadwal, sehingga proses pemberangkatan JCH dari Kabupaten Inhil lancar dan terkendali oleh panitia penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Inhil,” tutupnya. (mirwan/adv)