TEMBILAHAN (detikriau.org) – Upaya pemanfaatan Bandara Tempuling, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) saat ini tengah memantapkan kerja sama dengan maskapai Susi Air.

“Kami terus berupaya agar Bandara ini bisa difungsikan untuk penerbangan domestik ke berbagai daerah. Terkahir kami sudah duduk bersama dengan pihak Susi Air,” kata Kadishubkominfo Inhil, Tantawi Jauhari, Ahad (26/10).

Rencana kerjasama itu menurutnya sudah sampai ke tahap penyelesaian kontrak. Sehingga hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja, Bandara Tempuling sudah dapat beroperasi.

“Kalau tidak ada halangan November ini sudah dapat berfungsi,” tandasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Permkab) Indragiri Hilir (Inhil) memusatkan pelaksanaan Solah Idul Adha 1435 H di Lapangan Upacara Jalan Gajah Mada Tembilahan..

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesra Inhil, HM Arifin. Selain akan dihadiri para pejabat dan unsur muspida, sholat Ied juga terbuka untuk masyarakat umum.

“Tak ada pembatasan. Artinya solat yang akan di gelar di Lapangan itu terbuka untuk umum,” kata Arifin, Jumat (3/10).

Ditambahkannya, Donsen Universitas Riau (UR), Ustadz H Tajuddinnur LC Alhafiz akan menjadi khatib dan Imam masjid Kotamadya Batam, Ustadz Alwie Husein Mpd, MM sebagai Imam sholat hari raya Idul Qurban nantinya.

Usai melaksanakan Solad Ied secara berjamaah, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan sejumlah pejabat lainya akan menggelar open house. Sarana itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk saling bermaaf-maafan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah menyampaikan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014 ke Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin RM, rabu (1/10/2014). Jika tidak ada persoalan mendasar, kata Sekda proses verifikasi akan cepat selesai dan segera dipergunakan sebagaimana meskinya.

“APBD-P-nya sudah kita sampaikan untuk proses verifikasi di Pemrov Riau. Mudah-mudahan prosesnya bisa cepat, sehingga segera dapat kita manfaatkan untuk berbagai keperluan daerah,”ujarnya.

Ditargetkan jikia proses verifikasi selesai sesui harapan, maka pada awal Oktober  dan selambat-lambatnya akhir Oktober APBD-P dapat terserap dengan baik. Dengan demikian seluruh program-program kegiatan bisa berjalan sesuai dengan harapan.(dro/*1/adv pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR). Forum ini diketuai oleh Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid. Sedangkan anggotanya terdapat sejumlah pihak, seperti pihak swasta ataupun pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Inhil.

Salah satunya, dikatakan Fauzan Hamid, dapat mengitegrasikan pencapaian sasaran rogram pembangunan daerah dalam arti memadukan sumber pembiayaan. Tak sedikit pula terhambatnya sebuah pembangunan hanya karena masalah dana.

“Kita sadar benar bahwa keterbatasan dana pembangunan, oleh sebab itu perlu dibentuk Forum CSR yang dibentuk melalui SK Bupati ini,” kata Fauzan Hamid, Ahad  (29/9).

Salah satunya CSR yang sudah diberikan sejumlah perusahaan baru-baru ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk membangun pasar yang diberi nama Pusat Kuliner Kelapa Gading (PKKG), Jalan Subrantas Tembilahan.(dro/*1/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetukan Harga Eeceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, H Pahrolrozy, saat dikomfirmasi baru-baru ini di Tembilahan

“Naiknya memang berlaku se Indonesia. Ketentuan harga itulah yang harus dilaksanakan oleh agen dan penjual,” ungkap Pahrolrozy.

Sejauh ini Disperindag Inhil menurutnya terus mengawasi perdangan Gas LPG ditengah-tengah masyarakat agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terlebih lagi bagi konsumen itu sendiri.

Kekawatiran beralihnya sebahagian konsumen Gas LPG 12 Kg, ke Gas LPJ bersubsidi 3 Kg, dikatakannya juga jauh-jauh hari sudah diantisipasi oleh pemerintah. Antara lain dengan dikeluarkanya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang patokan harga.

“Patokan kenaikan Gas LPG bersubsidi Rp 1.350 per tabung dari harga semula. Namun untuk daerah kita tetap akan disesuaikan dengan adanya penambahan biaya transpotasi namun pada dasarnya tidak akan jauh dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah,” tambahnya.

Ditambahkan oleh mantan kadishubkominfo Inhil ini, berdasarkan hasil rapat baru-baru ini pihak Pertamina berjanji akan menambahkan kuota LPG bersubsidi sekitar 30 ribu tabung. Jumlah itu diyakini dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Inhil. Tandasnya.(dro/*1)