TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan upgrade terhadap jumlah masyarakat miskin yang ada di daerah tersebut.

Langkah ini, selain untuk data riil di pemda, juga dimaksudkan agar setiap bantuan dari Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat bagi penduduk miskin yang ada di Negeri Seribu Parit ini dapat disalurkan kepada mereka yang memang benar-benar berhak.

“Paling tidak itu, dalam 1 tahun ada 2 kali pemda melalui dinas dan instansi terkait melakukan upgrade data dan jumlah masyarakat miskin,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, belum lama ini.

Dijelaskan Herwanissitas, data masyarakat ini sifatnya tidak tetap, karena dalam 1 tahun bisa saja masyarakat yang dimaksud berpindah tempat tinggal atau pendapatan ekonominya sudah meningkat.

Oleh karena itu, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, hasil pendataan terakhir jumlah masyarakat tidak mampu yang ada di Kabupaten Inhil, yakni sebanyak 48 ribu jiwa diyakini sudah berubah.

“Jadi, kami minta dinas dan instansi terkait di Kabupaten Inhil dapat segera mengupgrade data masyarakat miskin ini, karena kita di DPRD pasti akan mendukung penuh,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sudah disahkan sekitar Bulan November 2014 lalu, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diinstruksikan untuk segera bekerja dan melaksanakan kegiatannya, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat berbincang dengan sejumlah awak media usai menghadiri peringatan milad perdana Pusdatinpuanri Inhil dan peluncuran buku profil isteri bupati dari masa ke masa, dengan judul seribu ketulusan perempuan untuk negeri seribu parit nan rupawan, di Gedung Wanita, Kamis (5/2/2015).

Dikatakan Bupati, jika pada tahun lalu yang menjadi alasan lambannya serapan APBD Kabupaten Inhil adalah dikarenakan pengesahan APBD yang terlambat, makan di tahun ini tentu tidak ada alasan lagi.

“Jadi harus segera dimulai pekerjaannya, apalagi semuanya sudah ada dan siap digunakan serta dilaksanakan, termasuk para aparatur,” tutur Bupati Wardan.

Dijelaskan Bupati, jika pengerjaan pembangunan dilakukan menjelang akhir tahun, tentu akan berdampak pada hasil yang buruk, karena di akhir tahun merupakan musim penghujan dan jadwal naiknya air laut, yang menyebabkan jalanan tergenang air.

Oleh karena itu, lanjut mantan Sekretaris Pemerintah Kota Pekanbaru ini, pekerjaan dan kegiatan pembangunan harus dilakukan di awal tahun, sehingga seluruh pihak terkait akan memiliki wktu yang cukup dan tidak terhambat musim.

“Kalau dengan deadline wktu yang diberikan ini tidak ada respon, maka saya akan ambil tindakan tegas,” pungkasnya.(adi/adv pemkab inhil)

“Pemkab Inhil Sediakan Rp 5 M untuk Pilkades 2015”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) sediakan dana sebesar Rp 5 miliyar untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal, Rabu (4/2/2015). Disebutkannya bahwa saat ini ada 96 kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, namun untuk sementara roda kepemerintahan tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“Dari jumlah 96 Kades yang habis masa jabatannya itu dijalankan oleh PJS Kades,” ungkap Yulizal.

Untuk Pilkades itu sendiri, ditambahnya, paling lambat dilaksanakan pada bulan Oktober, dan ini dilakukan secara serentak se-Kabupaten Inhil. Dana Rp 5 miliyar itu termasuk kedalam anggaran perubahan, jadi jika cepat anggaran perubahan itu disahkan maka Pilkades secara serentak ini akan dapat diselenggarakan dengan cepat.

Ia juga menyampaikan dari program yang dimasukan ke desa maka kepala desa itu dituntut aktif dan cerdas dalam menjalankannya‎. Dengan demikian, untuk pemilihan kali ini persyaratan untuk menjadi seorang kepala desa lebih diperketat lagi.

Dikatakannya salah satu persyaratan bagi calon kepala desa yakni harus mampu membaca Al- Qur’an dengan baik dan benar, serta mampu untuk berkomitmen melaksanakan segala program yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Inhil.

“Itu hanya sebagian saja, masih ada yang lain lagi. Intinya jika kemampuan dalam hal ini kurang dimiliki maka efeknya akan berdampak ketidak terlaksanaan program dengan baik,” pungkasnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman nyatakan komitmen dalam perawatan wajah pemakaman Inhil, khususnya Ibu kota Kabupaten.

“Kita akan upayakan untuk ciptakan perwajahan pemakam di Kota Tembilahan ini lebih indah dan teratur,” kata Kepala DKP2 melalui Kabid Pemakaman, Suhaimi Eka, Jum’at (30/1/2015).

Ia menyebutkan untuk kota Tembilahan akan dilakukan kegiatan penanaman pohon, pembuatan pagar makam dan badan jalan disekeliling pemakaman pada tahun 2015 ini. Dan rencanan tersebut akan dilakukan pada delapan titik pemakaman di kota Tembilahan.

Untuk kegiatan tersebut diperkirakannya akan dimulai pada bulan Mei mendatang. Setelah perwajahan pemakaman kota Tembilahan sudah rampung, maka pihaknya akan meluas ke lokasi pemakaman umum lainnya diseluruh kecamatan di Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN  (detikriau.org) – Ditahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) lebih dari Rp 17 Miliyar untuk perehapan bangunan rumah ibadah dan tempat belajar agama.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Inhil, H Arifin kepada awak media usai mengikuti Rapat koordinasi Terpadu Pengendalian Karhutla di gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (21/1/2015).

“Ada Rp 17 Miliyar lebih akan dicairkan yang akan dialokasikan kepada Mesjid, Surau, Pesantren, taman pengajian dan MDA yang ada di Kabupaten Inhil ini,” ungkapnya.

Dari sekian banyak rumah ibadah di Kabupaten Inhil, dikatakannya hanya ada sekitar 100 lebih yang akan dibantu perehapan perbaikan, dan ini juga dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda, dari angka pencairan Rp 200 juta kebawah hingga Rp 1 Miliyar.

“Pencairannya nanti berpariasi, yang paling tinggi itu Mesjid Al-Huda Tembilahan yang akan dicairkan sebesar Rp 1 Miliyar,” terang Arifin.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi terpadu pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertempat di gedung Engku Klana Tembilahan, Rabu (21/1/2015).

Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Ketua DPRD Inhil, Kajari, Kapolres Inhil serta jajarannya, seluruh kepala Satker dilingkungan Kabupaten Inhil dan beberapa perwakilan Perusahaan.

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan kondisi umum Karhutla terbesar di Inhil ini menurut data yang tercatat terjadi pada tahun 2004 lalu, untuk tahun 2014 tidak juga dikatakan menurun namun kondisi Inhil lumayan membaik dari 10 tahun yang lalu.

“Meski angka Karhutla tahun 2014 lebih besar dari pada tahun 2013 lalu, tapi sekarang sudah mulai kurang dirasakan terjadinya Karhutla, dan ini perlu ditingkatkan pengawasan serta disosialisasikan disetiap kecamatan, jangan sampai ada lagi terjadi Karhutla dengan ketidak tahuan masyarakat atas aturan larangan itu,” katanya.

Menurut data Hotspot ditahun 2014 ini lanjut Bupati, Karhutla terbesar di Inhil terjadi pada bulan Februari dan Maret dan yang terkecil terjadi dibulan April. Sementara untuk 20 kecamatan dilingkungan Inhil terjadi Karhutla terbesar terdapat di kecamatan Mandah dan kecamatan Teluk Belengkong, untuk Karhutla terkecil terdapat di kecamatan Sungai Batang dan kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan data itu juga disebutkan Bupati ada 5 kecamatan yang paling rawan yakni Mandah, Telok Belengkong, Pelangiran, Pulau Burung dan Gaung. Mayoritas kebakaran ini terjadi pada areal Perusahaan perkebunan atau kehutanan yang merupakan areal konfliks, selain itu juga sempadan sungai atau perusahaan kehutanan yang tidak aktif lagi.

“Yang menjadi evaluasi lanjutan bahwa kebanyakan masyarakat melakukan pembakaran karena adanya peraturan tentang mekanisme pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla,” sebut Wardan.

Untuk itu, Ia menghimbau kepada pihak perusahaan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa setempat yang rawan kebakaran, melengkapi sarana pemadaman Karhutla, mempertahankan tinggi air maksimal 40 cm, serta membuat tangki air pada perusahaan yang berlokasi di tanah mineral.

Selain itu juga dihimbau untuk masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar yang melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 huruf h undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

“Dalam upaya mengurangi terjadinya kebakaran di Kabupaten Inhil perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam mengendalikan Karhutla ini,” tutup Bupati Inhil.(mirwan/adv pemkab inhil)