TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seharusnya para Kepala Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) sedang berada di kediaman Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil H Alimuddin RM untuk menghadiri undangan pernikahan, malah beberapa pejabat akhirnya harus buyar karena kebakaran SMP Negeri 1 Tembilahan.

“Memang, seharusnya saya menghadiri undangan Sekda, karena ada kebakaran ini saya kesini (SMPN 1 Tembilahan, red),” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, TM Syaifullah kepada detikriau.org.

Begitu juga pejabat lainnya seperti, Camat Tembilahan Kota Ismet, Kepala Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil Helmi D, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil Yusfik.

Mirisnya, Kepala BPBD yang saat kejadian sedang berada di rumahnya baru akan bersiap-siap untuk menghadiri undangan Sekda Inhil terpaksa dibatalkannya. Karena, saat itu juga ia mengaku nerima telpon dari seseorang yang memberi kabar kalau SMPN 1 Tembilahan sedang dilalap api.

“Karena ini musibah besar dan menjadi tanggung jawab kami, terpaksa saya turun langsung ke lapangan dan membatalkan untuk menghadiri undangan Sekda,” ujar Yusfik.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pendamping desa.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam dalam upaya meningkatkan kinerja pendamping desa, khususnya terkait pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Dani, apabila ada pendamping desa yang mengundurkan diri atau dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seharusnya BPMPD dapat segera mencari pengganti.

“Selama ini, kita banyak mendapatkan laporan tentang kinerja sejumlah pendamping desa. Jadi, harus ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait,” tutur Dani saat berbincang dengan sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pendamping desa itu harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya, yakni mendampingi aparatur desa dan masyarakat saat proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan berbagai program pembangunan daerah.

“Apalagi, Program DMIJ ini tidak hanya sebatas membagi-bagi pembangunan infrastruktur di setiap desa saja, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Itulah gunanya pendamping desa,” terangnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik sektor perekonomian maupun sektor lainnya.

“Kami dari mahasiswa sangat mendukung penuh Pemerintah memajukan negeri ini, tapi lihat masyarakatnya terlebih dahulu, apakah sejahtera atau tidak. Kesejahteraan itu lebih penting,” ungkap Ketua HMI Cabang Tembilahan, Zulhelmi dalam sambutan Milad HMI ke-68 yang dihadiri Asisten II Setdakab Inhil H Fauzar, kemaren.

Dari survey di lapangan, dikatakannya, mayoritas harapan masyarakat Kabupaten Inhil ini bukan pada peningkatan kemajuan daerah, namun kenyamanan dalam kesehariannya seperti, infrastruktur penghubung yang mendukung untuk beraktivitas.

Selain itu, juga disebutkannya mayoritas masyarakat tidak menginginkan nama Kabupaten menjadi Kabupaten ternama namun mereka yang menjadi korbannya.

Apalagi katanya negeri ini nantinya akan menghadapi pasar bebas asia tenggara, tentu Pemerintah harus memiliki strategi khusus untuk masyarakatnya agar mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang direncanakan akan berlangsung 12 Desember mendatang.

“Mereka itu tidak banyak mintanya, cukup harga kelapa mahal, harga sembako murah, infrastruktur jalan bagus,” sampaikannya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Inhil H Fauzar menanggapi bahwa mulai saat ini optimis pro rakyat, bahkan sudah dari dulu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja menurutnya ada beberapa faktor sehingga hingga hari ini pihaknya belum bisa memaksimalkan peningkatan kesejahteraan tersebut.

Meski demikian, terkait pasar bebas, ia menegaskan dalam menghadapi pasar bebas tersebut diajaknya untuk dijadikan sebagai momentum dan sebagai peluang emas untuk kemajuan Kabupaten Inhil khususnya.

“Dalam menghadapi MEA ini harus optimis jadikan momentum dan peluang emas untuk membangkitkan dan memajukan berbagai sektor pembangunan infrastruktur, memajukan ekonomi, keamanan, pendidikan dan sosial budaya dengan kemampuan yang kita miliki,” imbuhnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dandim 0314 Indragiri Hilir (Inhil) siap mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam mengembangkan hasil pertanian daerah pada program Swasembada Pangan di Kabupaten Seribu Parit ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Jarot Subroto dikesempatan salah satu rapat koordinasi unsur muspida belum lama ini. Ia menegaskan, untuk mencapai Swasembada Pangan itu perlu didukung oleh beberapa pihak, terlebih dukungan dari TNI. Dalam hal ini, pihaknya siap mendampingi Pemkab Inhil pada pengembangan bidang tersebut.

“Hal ini sesuai dengan perintah Komandan TNI secara nasional bahwa kami diminta untuk melakukan pendampingan dengan cara pengawasan dibidang pertanian,” ungkapnya.

Ditegaskannya lagi, bahwa pihaknya tidak hanya berkoordinasi pada Pemerintah, namun juga dilakukannya juga secara langsung pada kelompok-kelompok tani berupa pengawasan terhadap pendistribusian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Pendistribusian pupuk. “Pada Swasembada ini kami targetkan terkejar dalam waktu dua tahun,” pungkasnya.

Menurutnya, pendampingan tersebut sangat perlu untuk dilakukan mengingat bahwa dibeberapa tempat di Indonesia  pada umumnya sudah ada ditemukan adanya pupuk yang dioplos, dan hal seperti ini diinginkannya tidak terjadi di Kabupaten Inhil.

“Kita akan koordinasikan hal ini bersama-sama dengan pihak instansi dan dinas terkait supaya Swasembada ini dapat dikejar sesuai dengan target. Kemudian apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat secara luas dapat terwujud,” tutup Subroto.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriiau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tetap berkomitmen melakukan koordinasi terhadap pihak perusahaan-perusahaan atas berbagai persoalan di daerah ini yang menyangkut dengan keberadaan perusahaan di Inhil.

Pernyataan ini disampaikan Asisten II Setda  Kabupaten Inhil H Fauzar kepada awak media, kemaren. Ia menyebutkan, jika ada persoalan daerah yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat maka pihaknya segera menindaklanjuti secara tegas.

“Pada intinya kami akan terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan jangan sampai persoalan-persoalan daerah timbul karena kehadiran mereka,” kata Fauzar.

“Perihal perizinan perusahaan saat ini sedang dilakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku”.

Terkait rusaknya sejumlah ruas jalan yang ada di beberapa kecamatan, pemkab Inhil akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang dinilai sudah tidak layak difungsikan lagi namun tentunya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mewacanakan membangun kembali satu kawasan baru di Kota Tembilahan. Wacana tersebut sebagai bentuk respon atas kondisi kota Tembilahan yang dirasakan sudah memerlukan pengembangan.

“Itu sudah menjadi salah satu pemikiran kita. Jadi nantinya kawasan yang perlu dikembangkan tersebut seluruhnya ditata sedemikian rupa,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan, belum lama ini.

Kawasan yang akan dibangun tersebut diprogramkannya lebih tertata, baik pemukiman maupun ruas jalan ada termasuk fasilitas lainnya. Lebih khusus pada pembangunan ruas jalan penghubung.

Mantan Kadisdik Provinsi Riau ini juga menyampaikan bahwa sudah sejak lama ia memikirkan hal tersebut. Menciptakan kondisi ibukota kabupaten yang nyaman, dan ini termasuk pula salah satu misinya. Sebab itu, ia telah meminta kepada instansi terkait yang berkompeten untuk secepatnya mengaplikasikan.(wan/adv pemkab inhil)