TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jaminan kesehatan adalah program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD).

Untuk itu, pemerintah daerah mencoba memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Inhil melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Namun, diharapkan masyarakat juga mengikuti prosedur Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutur Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas, drg Enni Kholisatun kepada detikriau.org, kemarin.

Dikatakan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dengan menunjukkan kartu Jamkesda atau KTP Kabupaten Inhil, sedangkan untuk pelayanan gratis di Rumah Sakit, dikhususkan bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan sangat miskin yang memiliki kartu Jamkesda.

“Pelayanan gratis juga berlaku bagi pemilik kartu Jamkesmas, Askes maupun peserta BPJS mandiri,” terang Enni.

Untuk mendapatkan kartu Jamkesda atau Jamkesmas caranya sangat mudah, masyarakat hanya perlu datang ke puskesmas atau pustu dengan membawa KTP Kabupaten Inhil.

Apabila terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit, masyarakat harus membawa surat keterangan miskin dari kelurahan dan diketahui pihak kecamatan, serta surat rujukan dari pustu atau puskesmas dan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) ke Diskes Inhil, untuk diganti dan disahkan menjadi peserta Jamkesda.

“Jika syaratnya tidak lengkap, maka masyarakat diberi waktu 2×24 jam untuk melengkapinya. Sedangkan untuk proses penggantian surat keterangan miskin menjadi kartu Jamkesda, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit,” tambah Enni.

Terkait dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS, lanjut Enni, maka pada tahun 2017 mendatang program Jamkesda harus diintegrasikan ke BPJS.

Oleh karena itu, program Jamkesda akan berakhir pada tahun ini. Dimana, pada tahun 2016 Nanti Pemda hanya membantu premi BPJS masyarakat miskin yang ditetapkan daerah.

Jadi, diharapkan masyarakat Kabupaten Inhil yang mampu, untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mulai dari sekarang, dengan premi Rp 25.500/jiwa/bln untuk klas 3, Rp 42.500/jiwa/bln untuk klas 2 dan Rp 59.500/jiwa/bln untuk kls 1.

“Sedangkan bagi masyarakat menegah ke atas yang tidak tercover oleh pemda, diharapkan bisa mendaftar langsung menjadi peserta BPJS Mandiri,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (Inhil) ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk melakukan verifikasi beasiswa secara prefesional dan tidak ada beasiswa titipan.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unisi, Said Aniel Osman, Kamis (29/1/2015).

“Setelah saya baca berita dimedia detikriau.org, bahwa proposal dari kalangan mahasiswa akan diverifikasi dalam waktu dekat ini, saya mewakili kawan-kawan sangat mengharapkan kepada Pemerintah jangan ada beasiswa titipan, tapi benar-benar dicairkan bagi yang tidak mampu,” pintanya.

Dari pernyataan kabag Kesra, Arifin, ia menangkap bahwa tidak seluruhnya pengajuan proposal mahasiswa akan dikabullkan. Sebab, dari sejumlah dana Bansos itu merupakan dana bantuan keperluan pendidikan yang dialokasikan tidak hanya untuk beasiswa, namun juga untuk keperluan pendidikan lainnya seperti pelatihan Qori’, untuk anak yatim yang berpendidikan, dan lain sebagainnya.

Dengan demikian, Aniel tidak menginginkan kawan-kawan mahasiswa terdapat kecemburuan sosial ketika pencairan nantinya tidak tepat sasaran. “Walau bagaimanapun, saya tetap apresiasi terhadap Pemerintah yang telah berupaya untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu,” pungkasnya.(mirwan)

Bagansiapapi (detikriau.org) – Kondisi geografis tanah di Kecamatan Sinaboi sangat cocok dijadikan areal sentra pertanian. Pemerintah daerah Kabupaten Rohil berencana menjadikan areal seluas 2.042 hektar sebagai lahan pertanian padi sawah.

Dari data diperoleh empat kepenghuluan di Kecamatan Sinaboi sudah dipetakan sebagai areal pertanian, seperti Kepenghuluan Sinaboi Darussalam luas lahan 441.56 m2, Raja Bejamu seluas 794.92 m2, Sungai Bakau 421.25 m2 dan Sungai Nyamuk 384.70 m2.

luas areal  tersebut dipastikan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Sinaboi kedepannya, karena itu lahan itu hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta mampu meningkatkan hasil dari pertanian tersebut.

“Jangan sampai masyarakat mengalih fungsikan lahan pertanian kelahan perkebunan, sebab hasilnya tidak akan bagus karena sering terendam banjir,” jelas Camat Sinaboi Julianda belum lama ini

Camat berharap dinas terkait lebih fokus dalam melakukan pembinaan bagi petani khususnya di Kecamatan Sinaboi melalui tenaga PPL.

“Kedepan daerah sinaboi akan mampu bersaing dengan kecamatan lain yang ada di Rohil dalam mengembangkan hasil pertanian secara maksimal,” paparnya. [tris/adv]

Tembilahan (detikriau.org) – Tersebarnya informasi tidak berlakunya ijajah Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan nyata hanyalah sebatas fitnah. Buktinya, 99 persen alumni UNISI dinyatakan lulus secara administrasi dan beberapa diantaranya bahkan lulus dalam tes CPNS 2014 yang lalu.

“Jika ijazah Unisi ini tidak diakui Negara, tidak mungkin alumninya bisa lulus tes CPNS. Lulus atau tidaknya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sama sekali tidak ada sedikitpun campur tangan Pemerintah Daerah,” Ujar Ketua Dewan Pembina yayasan Tasik Gemilang, H Indra M Adnan kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, senin (5/1/2015)

Menurut mantan Bupati Inhil periode 2003-2013 ini, sebelum bisa mengikuti tes CPNS hingga dinyatakan lulus atau tidak, setiap calon peserta haruslah melewati proses seleksi administrasi yang murni dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pemerintah daerah hanya bertugas untuk mengirim semua persyaratan administrasi calon peserta CPNS ke BKN dan melaksanakan ujian.

“Jika Alumni UNISI dinyatakan bisa mengikuti tes CPNS sama artinya ijajah yang menjadi salah satu syarat administrasi mereka pastinya sah. Jika tidak sah, jangankan lulus CPNS, mengikuti tes saja tentunya tidak dibenarkan,” Tegas Indra

Pada kesempatan ini, Indra juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak lagi ragu untuk melanjutkan pendidikan di UNISI. Informasi yang mungkin sengaja disebar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab selama ini menurutnya nyata hanyalah sebatas fitnah.

Sebelumnya, Bupati Inhil, HM Wardan juga pernah menegaskan bahwa UNISI Tembilahan adalah sebuah Universitas yang sudah terakreditasi. Lulusan UNISI yang mengikuti tes CPNS, 99 persenya dinyatakan lulus secara administrasi.

“Hal ini tentunya menjawab keraguan kita akan keabsahan ijajah UNISI selama ini. Oleh karenanya secara terang saya sampaikan bahwa UNISI telah terakreditasi secara sah,” Ujar Bupati Inhil dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisiten III Setdakab Inhil, H Afrizal saat pelantikan Rektor UNISI masa bhakti 2014-2017, Dr R Sri Handayani,SE,MM bertempat di Lapangan Fakultas Ekonomi Unisi jalan Soebrantas Tembilahan, Kamis (11/12/2014) yang lalu

Berdasarkan data yang diperoleh detikriau.org, diantaran alumni Unisi yang berhasil lulus pada tes CPNS tahun 2014 di Pemkab Inhil adalah Aryati (Alumni Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi) formasi jabatan Perencana Pertama, Muhamad Yandri (Alumni Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) formasi jabatan Guru Bahasa Inggris Pertama. Evi Hernita (Alumni Penjaskresek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) formasi jabatan Guru Penjas Orkes Pertama dan Herman (Alumni Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer) formasi jabatan Pranata Komputer Pertama.(dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Lokakarya Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) tahun 2014 ini digelar dengan tema Sinergitas Pemerintah Daerah, Swasta dan PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Menyiapkan Alih Kelola Program Penanggulangan kemiskinan, bertempat di aula kantor BAPPEDA Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (26/11/2014).

Lokakarya pagi itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, Camat Tembilahan, Lurah Tembilahan Kota, KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) Provinsi Riau, BKM (Badan Kesuadayaan Masyarakat) Tembilahan, serta beberapa Dosen dan Mahasiswa di Inhil.

Sekda Kabupaten Inhil H Alimuddin RM mengatakan bahwa program ini telah berjalan di Inhil sejak tahun 2006 lalu.

“Keluaran dari lokakarya ini diharapkan mampu memahami tugas KBP, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan serta melanjutkan program penanggulangan kemiskinan daerah pasca PNPM Mandiri Perkotaan,” Sampaikan Sekda. (mirwan)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mecegah global warming, dan mendukung upaya gerakan penanaman 1 miliar pohon, Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyiapkan sedikitnya 20.000 batang pohon yang akan di tanam di seluruh kecamatan se Inhil.

“Kita sebar ke dua puluh kecamatan se Inhil. Baik kepada pihak sekolah, pondok pesantren (Ponpes) para keluarga di rumah tangga.  Kita berharap gerakan ini bukan saja sebagai aksi penanaman, tapi juga bagaimana memeliharanya,”sebut Kepala Dinas Kehutanan Inhil HM Thaher, Kamis (23/5).

Total bibit pohon yang ditanam di wilayah Inhil, mencapai 10.000 pohon, dimana nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk melakukan penanaman, katan Thaher pihaknya akan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, sekolah dan paguyuban serta ormas kepemudaan dan berbagai lapisan elemen masyarakat.

“Selain melakukan penanaman kita juga memilki kewajiban untuk memelihara. Sebab, apa yang sudah  dilakukan itu kedepannya harus bisa dirasakan dampak positifnya oleh generasi penerus,” tutur mantan Kepala Dinas Perhubungan Inhil itu.

Ditambahkanya, kalau kesadaran masyarakat untuk melestarikan alam semakin tinggi maka ia optimis ruang terbuka hijau sebagaimana yang diharapakan dengan tersendirinya akan terwujud. Sehingga bisa mengembalikan ke Asrian, namun tentunya perlu kesadaran dari seluruh masyarakat.

Pencangan penaman 1 milar pohon, dalam rangka mendorong Indonesia hijau, menurut Thaher harus benar-benar didukung. Apalgi hasinya nanti akan disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

“Kita akan melaporkan hasilnya, termasuk realisasi reboisasi,” tukasnya, sambil menyebutkan penanaman pohon juga dapat mencegah terjadinya bencana alam, akibat gundulnya hutam alam. Adapun batang pohon yang telah disiapkan tersebut, pohon jabon, mahoni, mengkudu, durian, sukun dan lainya.(dro/*1)