detikriau.org – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mendata aset-aset tanah. Pendataan tanah Pemda tersebut bertujuan menjadi basis data lahan dalam menunjang pengoperasian sistem informasi penyediaan lahan perumahan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenpupera Irma Yanti mengatakan, dengan adanya bank data akan mempermudah pemantauan sekaligus pemetaan terhadap aspek tata kelola kelembagaan urusan penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan. Bank data tersebut juga dapat diakses untuk mengetahui sebaran lokasi lahan yang siap atau berpotensi digunakan untuk pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ketersediaan lahan merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyediaan perumahan terutama dalam rangka menyediakan perumahan bagi MBR,” katanya dalam siaran resmi kepada Republika.co.id, Selasa (1/11). Apalagi, ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah gencar mendorong terlaksananya Program Satu Juta Rumah.

Kebutuhan hunian bagi MBR, diakui Irma, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara pasokan lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan. Kurangnya kejelasan mengenai stok lahan untuk pembangunan perumahan di daerah menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan. “Permasalahan terkait lahan juga dianggap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah sehingga capaian target pembangunan perumahan menjadi terhambat,” ujarnya.

Selain mendata aset tanah, Pemda juga diminta mengoptimalkan aset tanah yang dimilikinya dengan menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat. “Karena dengan adanya lahan perumahan yang memadai diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Menurutnya, komponen tanah berkontribusi sekitar 30 persen terhadap harga rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan. Untuk itu dengan dukungan ketersediaan lahan dari Pemda dalam pembangunan perumahan akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan perumahan serta harga rumah yang lebih terjangkau di setiap daerah./republika.co.id

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), mengkaji untuk mempermudah perizinan pembangunan beberapa pabrik kelapa sawit lagi di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi terkait dengan anjloknya harga jual buah kelapa sawit.

Dikatakan Junaidi, turunnya redemin atau kualitas buah sawit salah satunya dikarenakan terlambatnya pengolahan sejak panen yang disebabkan jauhnya lokasi pabrik dari areal perkebunan sawit masyarakat.

“Buah sawit ini harus sudah diolah di pabrik paling lama 8 jam sejak dipanen, jika lebih maka redeminnya jatuh dan dengan sendirinya harga jual juga tidak akan bisa bersaing, karena kualitas jelek,” tutur Junaidi di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, kebijakan Pemda untuk tidak memberikan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit yang baru, tentu sangat didukung sepenuhnya.

“Namun, Pemkab perlu menyelamatkan perkebunan sawit masyarakat yang ada saat ini, karena tidak mungkin kebun sawit tersebut dimusnahkan,” tambahnya.

Oleh karena itu, atas dasar pemikiran membantu perekonomian warga yang sudah mempunyai lahan perkebunan sawit, perlu dikaji pendirian ataupun memberikan izin berdirinya perusahaan kelapa sawit pada beberapa titik lagi di Negeri Seribu Parit.

“Kebijakan ini tentunya harus dikaji dengan baik dan yang paling penting adalah paradigmanya dalam rangka membantu, menjaga serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang selalu terjepit harga jual buah sawit. (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Bupati Rokan Hilir H. Suyatno, Amp, minta kepada semua Penghulu dan lurah yang ada dirokan hilir untuk menjaga dan mengelola aset-aset milik Pemerintah Daerah ( Pemda ) dengan baik.

Hal itu disampaikan Suyatno saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek ) Pengelolaan Aset-aset Kepenghuluan dan Manajemen Aparatur Pemerintahan Kepenghuluan se- Rokan Hilir, Kamis (13/8/15) kemaren di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi.

“Aset milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar dikelola dengan baik. Aset yang dimaksud itu seperti komputer, meja, kursi dan lainnya harus ditertibkan,” Pinta Bupati Kepada Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek.

Selain Dari Pada Itu,Bupati Suyatno Juga Menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Kaur disetiap Kepenghuluan dan Kelurahan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Mereka dituntut melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Tupoksi yang pada intinya dapat mengelola, menginventarisir, menyimpan serta menilai barang milik kantor.

Diakuinya,Selama Ini,Dirinya menyadari selaku pemerintah daerah belum sepenuhnya mengetahui jumlah aset Kepenghuluan maupun Kelurahan Yang Ada Dirohil.

“Kalau dihitung-hitung sudah berapa triliun itu. Makanya kita gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Riau untuk menghitung aset pemda ini,”Ujarnya.

Suyatno juga mengharapkan dengan adanya Bimtek ini peserta diharapkan dapat mengikutinya dengan seksama, mempelajari dan memahami tahapan Bimtek pengelolaan aset milik daerah tersebut.

“Saya berharap ikuti Bimtek ini dengan baik sehingga nantinya bisa diterapkan di masing-masing Kepenghuluan maupun di Kelurahan,” pintanya. (tris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kesuksesan dan keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat dari peningkatan kinerja dan kemajuan pembangunan di daerah setempat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen dan keseriusan dari aparatur terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti dalam hal penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, yang saat ini kondisinya makin memprihatinkan, baik itu karena intrusi air laut maupun usia pohon kelapa yang sudah tua dan lain sebagainya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil, Samino mengatakan, mengingat luasnya kerusakan lahan perkebunan kelapa masyarakat, maka proses perbaikannya harus dilakukan secara bertahap oleh SKPD terkait.

“Dengan keterbatasan dana dan anggaran yang kita miliki, program perbaikan perkebunan kelapa masyarakat ini harus dilakukan secara bertahap dan serius,” tutur Samino di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan Samino, program ini tentunya harus melalui perencanaan dan pengkajian yang matang, dengan memperhatikan berbagai aspek yang sesuai dan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.

“Apabila seluruh program telah terencana dengan baik, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Jika tidak, lanjut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini, maka pembangunan dan kemajuan daerah tidak akan terwujud, sebagaimana yang dicita-citakan Pemda dan sangat diharapkan oleh masyarakat.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kondisi infrastruktur yang tidak memadai sejak dulu memang menjadi permasalahan serius di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), serta harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Ini dapat dilihat dari cukup banyaknya keberadaan jalan penghubung, baik antar desa dan kelurahan, serta antar kecamatan di Negeri Seribu Parit, yang kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan.

Seperti keberadaan jalan penghubung di Desa Sungai Iliran, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), yang dinilai oleh Kepala Desa (Kades), Ahmad Sukri sudah tidak layak untuk digunakan serta dilalui oleh para pengendara dan pengguna jalan.

Padahal, lanjut Ahmad Sukri, jalan penghubung di desa setempat merupakan akses terdekat dan sering digunakan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan berkunjung ke Kecamatan Gaung dan Mandah ataupun sebaliknya.

“Jalan kita ini sudah tidak layak pakai lagi, karena lebih banyak yang rusak. Padahal, setiap hari banyak pengendara roda dua yang lewat disini untuk pergi ke daerah lain dan melakukan aktifitas sehari-hari,” tutur Ahmad Sukri saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, Selasa (17/3/2015).

Dijelaskan, seringnya para pengendara sepeda motor melewati jalan tersebut, dikarenakan jembatan penyeberangan sungai, baik menuju Kecamatan Gaung maupun Mandah, hanya ada satu-satunya di Desa Sungai Iliran.

“Jadi, kami harapkan kondisi jalan penghubung ini cepat diperbaiki oleh Pemda melalui instansi terkait, sehingga aktifitas sehari-hari masyarakat bisa berjalan lancar dan tidak terganggu. Ini juga dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.(adi)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sejak awal menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir. H Indra Muchli Adnan SH menyatakan komitmennya membenahi kekurangan energi listrik di pedesaan.
Program listrik masuk desa yang disebut juga Program  Inhil Terang Benderang  itu sebagai respon atas keluhan warga daerah ini masih kurangnya pasokan energi listrik di pedesaan, utamanya pada wilayah yang tidak terjangkau aliran listrik oleh PT PLN.
Program tersebut dimaksudkan juga demi meningkatkan sumber daya masyarakat. Dalam pandangan Bupati termuda di Indonesia Tahun 2004 itu, warga di pedesaan akan kesulitan belajar karena malam hari gelap gulita.

Program itu direalisasikan dengan cara memberikan bantuan mesin berikut pembangkit dan jaringan. Lantas kemudian dikelola oleh warga. Bagaimana mekanisme selanjutnya, apakah iuran atau sumbangan seluruhnya diberikan kewenangan kepada warga. Pemkab Inhil tetap memberikan perhatian atas keberlanjutannya.
“Anak-anak kita selama tidak ada penerangan tentu susah kalau belajar malam hari. Karena itu, dengan program ini kita harapkan tidak ada lagi kesulitan tersebut sehingga kualitas SDM kita juga meningkat”tegas Indra Muchlis Adnan.
Salah satu stimulasi yang dilakukan Pemkab Negeri Seribu Parit dalam memacu pengelola kelistrikan, adalah memberikan reward. Desa yang dinilai berprestasi dalam mengelola listrik yang disudah disumbangkan Pemda Inhil itu diberikan penghargaan. Harapannya desa lain turut terpacu dalam mengelola listriknya dengan baik.
Tanggapan warga atas program tersebut sangat luar biasa. Pasalnya mereka mendapatkan pasokan energi listrik. Hal itupun dianggap bisa meningkatkan perekonomian di pedesaan. Pasalnya, aneka usaha rumah tangga menjadi terbantu.
Pun begitu dengan keamanan desa ditegaskan warga menjadi jauh lebih baik. penerangan yang baik memungkinkan warga bisa dapat dengan mudah melaksanakan Siskamling dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Kades Tunggal Rahayu Jaya, Mapi Yusro secara tegas menyatakan sangat terbantu dengan adanya program itu. Desa yang jauh di pedalaman Kecamatan Teluk Belengkong ini dapat merasakan aliran listrik.
“‘Kami jelas mengucapkan terima kasih atas program listrik masuk desa ini. Sangat tidak dapat dibayangkan entah kapan desa ini dapat menikmati aliran listrik dari PLN jika saja tidak ada program itu”ujar Mapi Yusro.
Hal yang sama juga dinyatakan Kades Harapan Tani, M Suryani. Desa inipun sebelum dialiri oleh listrik PLN telah lebih dahulu menikmati listrik dari  Program Inhil Terang Benderang. Bahkan desa itupun termasuk yang mendapatkan reward atas prestasinya dalam mengelola listriknya.(dro/advertorial Pemkab Inhil)