TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) lakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Gizi, pekan kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di UPT Puskesmas Batang Tumu, Kecamatan Mandah ini, diikuti seluruh bidan yang berada di wilayah tersebut.

Kepala Diskes Inhil melalui Kepala Seksi (Kasi) KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan program KIA, KB dan Gizi di wilayah kerja UPT Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Inhil.

“Kegiatan ini penting dilakukan, guna memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi para bidan tentang tugas dan fungsinya,” tutur Siti Munziarni saat dikonfirmasi detikriau.org melalui telepon selulernya, Senin (14/9/2015).

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, lanjut wanita yang akrab disapa Imun ini, diharapkan seluruh bidan mampu memahami serta dapat melaksanakan pencatatan dan pelaporan program KIA, KB dan Gizi secara baik dan benar.

“Ke depan, kita harapkan apa yang menjadi program dan kegiatan serta target kita bisa tercapai,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk memberikan pembinaan terhadap para rekanan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah SKPD terkait, guna membahas tentang progres kegiatan dan pembangunan tahun 2015, di ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebranas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, pembinaan ini sangat penting dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya hambatan dan kesalahan, baik dalam proses lelang di ULP maupun saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Dengan pembinaan ini, diharapkan tidak ada lagi kontraktor yang tidak mengerti, bahkan sampai menyewa jasa dari pihak lain, untuk mengurus kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan lelang di ULP,” tutur Yusuf.

Apalagi, lanjut Yusuf, saat ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan untuk bisa memasuki proses lelang di ULP dinilai sangat rumit.

“Selain menyulitkan pihak rekanan, ini juga berimbas pada rendahnya penyerapan progres fisik APBD Inhil tahun 2015,” tambahnya.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, apabila persyaratan lelang terlalu dipaksakan, maka akan menimbulkan korban, seperti yang terjadi pada pengerjaan fisik jembatan di Kecamatan Enok.

“ULP mintanya harus ada ISO, tapi pelaksanaan di lapangan tidak begitu, sehingga menjadi persoalan bagi pihak rekanan, karena adanya temuan oleh aparat hukum,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh kader kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk ikut berperan serta dalam memberikan pembinaan terhadap rumah tangga agar melakukan proses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie kepada detikriau.org di kantornya, Jalan M Boya Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Kadiskes, dengan melakukan proses persalinan di fasyankes, maka akan bisa langsung dibantu dan dipantau oleh tenaga kesehatan, baik itu bidan ataupun dokter, guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

“Pembinaan tentang hal inilah, yang perlu dilakukan oleh para kader kesehatan di lapangan, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan,” kata Kadiskes.

Adapun peran kader dalam membina rumah tangga agar melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasyankes, yaitu :

Mendata jumlah seluruh ibu hamil di wilayah kerjanya, dengan memberi tanda seperti menempelkan stiker.

1. Menganjurkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke bidan atau dokter.
2. Memanfaatkan setiap kesempatan di desa/kelurahan, untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasyankes, misalnya melalui penyuluhan kelompok di Posyandu, arisan, pengajian dan kunjungan rumah.
3. Bersama tokoh masyarakat setempat berupaya, untuk menggerakkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung keselamatan ibu dan bayi, seperti dana sosial bersalin, tabungan ibu bersalin, ambulance desa, calon donor darah, warga dan suami siap antar jaga, dan lain sebagainya.
4. Menganjurkan ibu dan bayinya untuk memeriksakan kesehatan ke bidan atau dokter selama masa nifas (40 hari setelah melahirkan), sedikitnya tiga kali pada minggu pertama, ketiga dan keenam setelah melahirkan.
5. Menganjurkan ibu ikut program Keluarga Berencana (KB) setelah melahirkan.
6. Menganjurkan ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja sampai bayi berumur 6 bulan (ASI Eksklusif). (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerjanya, seluruh aparatur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas hingga Pustu diinstruksikan, untuk membuat dokumentasi berupa pendataan dasar dan perkembangannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat melakukan kunjungan kerja (kuker) dan pembinaan di UPT Puskesmas Concong Luar, Kecamatan Concong, serta Pustu Desa Sungai Laut dan Pustu Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, belum lama ini.

Dijelaskan Alvi, setiap melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bidang kesehatan harus didokumentasikan, seperti dalam pelaksanaan dan penerapan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat di lingkungan atau wilayah kerjanya.

Dengan begitu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, akan diperoleh data yang valid dan akurat tentang kondisi kesehatan masyarakat di suatu daerah.

“Dokumentasi ini sangat penting, untuk melihat apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan, serta perkembangan dan capaian hasil dari program kesehatan yang dilaksanakan di lapangan, guna perbaikan di masa mendatang,” tutur Alvi.

Oleh karena itu, tegas Alvi, sangat dibutuhkan pendataan yang valid dan akurat, sehingga sasarannya menjadi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam upaya mendukung serta mensukseskan pelaksanaan berbagai program kesehatan.

“Jadi saya harapkan, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh aparatur dan tenaga kesehatan yang ada di Fasyankes. Apalagi mengingat, pada tahun 2016 nanti seluruh pengguna dan peserta Program Jaminan Kesehaan Daerah (Jamkesda) harus diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie mengunjungi UPT Puskesmas dan Pustu yang terletak di Kecamatan Concong dan Tanah Merah, Jum’at (12/6/2015).

Kunjungan mantan Kepala Bappeda Inhil didampingi Kasubag Perencanaan dan Pengendalian, Edi Irawan SKM beserta jajaran di lingkungan Diskes ini dalam rangka melakukan pembinaan secara terus-menerus kepada tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di wilayah perbatasan.

Saat itu, dengan menggunakan kendaraan laut speedboat, rombongan mengawali kunjungannya ke UPT Puskesmas Concong Luar, Kecamatan Concong.

Kedatangan rombongan sekitar pukul 09.00 WIB ini disambut langsung oleh Camat Concong, Ricky Putra, Lurah Concong Luar, Ngadirin, Kepala UPT Puskesmas Concong, Rudiyanto dan Ketua TP PKK beserta jajaran.

Pada kunjungannya kali ini, Kadiskes kembali melakukan pembinaan dan penguatan terhadap para petugas dan tenaga kesehatan, serta meninjau kondisi terbaru fasilitas pelayanan kesehaan (fasyankes) di wilayah setempat, guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Usai melakukan pembinaan dan meninjau fasyankes di UPT Puskesmas Concong Luar, rombongan melanjutkan perjalanannya ke Desa Panglima Raja.

Dengan berjalan kaki, rombongan melihat secara langsung kondisi dan aktifitas masyarakat di desa yang terletak di seberang Kelurahan Concong Luar ini.

Bahkan, Kadiskes juga menyempatkan diri melihat keadaan pasien dengan gangguan kejiwaan, yang saat ini sudah menunjukan beberapa kemajuan, setelah melakukan dan mengikuti proses pengobatan dari tenaga kesehatan.

“Alhamdulillah, pasien gangguan jiwa yang ada disini berangsur-angsur sembuh dan ada juga yang telah membaur bersama masyarakat. Ini merupakan suatu peningkatan, dalam upaya menuju Inhil bebas pasung 2017,” tutur Alvi.

Usainya, rombongan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Pustu Desa Sungai Laut dan Pustu Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah.

Meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras ketika diperjalanan menuju dua tempat tersebut, namun tidak menyurutkan tekad dan semangat Kadiskes untuk datang serta melihat langsung kondisi fasyankes dan pelayanan kesehatan di wilayah setempat.

“Kedatangan kita ini untuk melihat dan mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dan kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi, target kita pada tahun 2017 mendatang, seluruh infrastruktur di fasyankes sudah terpenuhi,” terangnya.

Oleh karena itu, dengan adanya komitmen tersebut Alvi menginstruksikan kepada seluruh tenga kesehatan, untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat menjadi puas dan nyaman saat berobat di fasyankes.

“Kita juga meminta dukungan dan kerjasama dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, khususnya dalam menjaga keberadaan fasyankes di wilayah kerjanya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh petugas Puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengimplementasikan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif secara berkesinambungan.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Penendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen Msi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Matzen, untuk mencapai Kabupaten Inhil yang sehat, dimana penduduknya hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan, maka seluruh desa atau kelurahan perlu diwujudkan menjadi Desa atau Kelurahan Sehat.

“Untuk menjadi Desa atau Kelurahan Sehat, maka seluruh desa dan kelurahan terlebih dahulu harus dikembangkan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif,” tutur Matzen.

Dijelaskan Matzen, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini sudah menjadi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan untuk seluruh daerah.

Oleh karena itu, dukungan semua pihak harus berjalan sesuai dengan harapan khususnya petugas Puskesmas, bidan di desa dan petugas lintas sektor lainnya juga perlu mendorong terbentuknya Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Kendati pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini menjadi tanggung jawab dari pimpinan dan perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, namun keberhasilannya tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari petugas Puskesmas dan bidan di desa, yang merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan hingga desa dan kelurahan.

“Untuk itu, diharapkan petugas Puskesmas dapat mengimplementasikan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini dengan baik dan maksimal,” imbuhnya.(adi/adv)