Dewan Pinta Pemkab Inhil Lebih Serius Lakukan Kegiatan Pembangunan

Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Feryandi
Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Feryandi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk lebih serius dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur seperti jalan.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi saat menghadiri hearing di salah satu ruangan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Ferryandi, tidak berumurnya hasil pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil, terutama ruas jalan, dikarenakan kesalahan dalam perencanaan dan pengawasan.

Kalaupun ada yang berumur 1 tahun, kita siap memberikan reward kepada kades dan pihak terkait lainnya,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, salah satu solusi dan upaya yang bisa dilakukan Pemkab Inhil untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, adalah dengan lebih fokus dan serius membantu kinerja aparatur di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa.

“Tempatkan dan turunkan juga orang-orang yang memang faham dan mengerti tentang teknisnya,” imbuhnya. (adi/adv)




Samino : Untuk Apa Dibuat Program dan Perencanaan Kalau Tidak Terlaksana

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kesuksesan dan keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat dari peningkatan kinerja dan kemajuan pembangunan di daerah setempat.

Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen dan keseriusan dari aparatur terkait dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti dalam hal penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, yang saat ini kondisinya makin memprihatinkan, baik itu karena intrusi air laut maupun usia pohon kelapa yang sudah tua dan lain sebagainya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil, Samino mengatakan, mengingat luasnya kerusakan lahan perkebunan kelapa masyarakat, maka proses perbaikannya harus dilakukan secara bertahap oleh SKPD terkait.

“Dengan keterbatasan dana dan anggaran yang kita miliki, program perbaikan perkebunan kelapa masyarakat ini harus dilakukan secara bertahap dan serius,” tutur Samino di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan Samino, program ini tentunya harus melalui perencanaan dan pengkajian yang matang, dengan memperhatikan berbagai aspek yang sesuai dan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.

“Apabila seluruh program telah terencana dengan baik, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Jika tidak, lanjut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini, maka pembangunan dan kemajuan daerah tidak akan terwujud, sebagaimana yang dicita-citakan Pemda dan sangat diharapkan oleh masyarakat.(adi/adv)




Maksimalkan Pekerjaan, Rekanan Diminta Lengkapi Peralatan

proyek-DPU-Jalan-ilustrasi-ikonTEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh rekanan atau kontraktor yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melengkapi berbagai peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan perkerjaan pembangunan.

Langkah tersebut dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan.

Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri mengatakan, peralatan yang lengkap adalah faktor pendukung paling penting yang harus dimiliki..

“Saya tidak mau rekanan itu dalam melaksanakan pekerjaannya ternyata peralatan banyak yang tidak punya,” tutur Zulbahri, belum lama ini.

Dijelaskan, memiliki peralatan yang lengkap merupakan kewajiban bagi rekanan, karena itu adalah konsekuensi yang harus dipenuhi jika memang ingin tetap eksis sebagai kontraktor.

“Kontraktor jangan menyalahkan Pemkab saja bahwa ULP dan segalanya bermasalah, namun kontraktor harus sadar, selama ini peralatan yang mereka miliki belum lengkap,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini meminta, baik Pemkab maupun rekanan untuk kedepannya lebih memperbaiki kinerja masing- masing, karena menurutnya APBD Inhil adalah hak yang harus dirasakan oleh masyarakat Inhil pula, jangan sampai karena kesalahan salah satu pihak masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan sebagimana semestinya.

“Contohlah yang diluaran sana, mereka lebih profesional dalam bekerja. Jadi, ke depan saya harapkan hasil dari pembangunan harus lebih berkualitas lagi,” pungkasnya.(adi)




Pemkab Inhil Diminta Salurkan Bantuan Budidaya Ikan Bagi Petani

lele sangkuriangTEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain memprioritaskan program pembangunan di bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) juga diminta untuk menyalurkan bantuan budidaya ikan bagi para petani di daerah setempat.

Langkah ini dalam upaya memaksimalkan pekerjaan para petani, serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor lainnya, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada hasil pertanian seperti yang dialami selama ini.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi menyarankan agar disamping mengurus kebun kelapa yang hasilnya baru bisa dinikmati sekitar tiga bulan sekali, ada baiknya petani juga diberi bantuan untuk mengelola kolam ikan.

“Nantinya, di wilayah kebun kelapa masyarakat bisa dibuat kolam ikan. Jadi, sembari menunggu kelapa berbuah, petani bisa bergantung hidup dari hasil budidaya ikannya,” tutur Junaidi, belum lama ini di Tembilahan.

Usulan ini, lanjut Junaidi, tentunya butuh perhatian serius dari Pemkab Inhil melalui dinas terkait, khususnya dalam membuat program tersebut ke depan, sehingga bisa direalisasikan.

“Anggarkan dana bantuan untuk pembuatan kolam sekaligus benih ikannya, guna membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat Inhil, yang hampir 70 persennya berprofesi sebagai petani,” imbuhnya.(adi)




Progress APBD Inhil 2014 Lampaui Target

DSC_1464 copyTEMBILAHAN (detikriau.org) – Stresing keras yang dilakukan Bupati Inhil, HM Wardan untuk mengejar target capaian realisasi pembangunan membuahkan hasil positif. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2014, pekerjaan fisik mencatat capaian 93 persen atau melebihi 0,3 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk capaian keuangan tercatat sebesar 80 persen.

Data progress akhir APBD Inhil TA 2014 ini didapatkan dari hasil rapat evaluasi fisik dan keuangan pembangunan Kabupaten Inhil tahun anggaran 2014 serta penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015 bertempat di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Jum’at (2/1/2015).

Tidak mampu diselesaikannya 100 persen pekerjaan menurut Bupati disebabkan beberapa hal diantaranya ada beberapa paket pekerjaan yang gagal lelang, keterlambatan lelang serta beberapa kegiatan hibah Bansos yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

“Ini merupakan usaha maksimal yang sudah dilaksanakan, tentunya ini saya jadikan sebagai dasar untuk kembali memulai kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2015 agar lebih baik lagi,” Ujar Bupati.

ditambahkan Bupati, dari evaluasi bersama kinerja SKPD tahun lalu, dari 63 SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, hanya 47 SKPD yang mampu menyelesaikan pekerjaan, sementara 16 SKPD lainnya masih ditunggu penyelesaiannya.(dro/mirwan/adv pemkab inhil)

 




Bupati Inhil Tinjau Pelaksanaan Pembangunan Pasar Kayu jati

Bupati Inhil berbincang bersama pedagang dipasar kayu kecamatan Tembilahan HuluTembilahan (detikriau.org) – Didampingi Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM, Kadisperindag, H Fahrolrozy beserta sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil, Bupati, HM Wardan meninjau pelaksanaan pembangunan pasar Kayu jati di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Dalam kesempatan kunjungan itu, Bupati menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan pekerjaan los yang sudah hampir rampung dan berdialog dengan sejumlah pedagang serta pengujung pasar.

Sebagaimana disampaikan Bupati sebelumnya, lokasi pasar kayu jati yang kini dinamai pasar “Umbut Kelapa” itu, Pemkab Inhil merencanakan untuk membangun seribu unit los tempat berdagang. Pembangunan pasar terbesar di Kecamatan Tembilahan hulu ini selain didanai melalui dana pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat juga didanai melalui Coorporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

“Sebahagian besar los pasar yang dibangun diperuntukkan sebagi lokasi pemindahan pedagang di jalan Yos Sudarso Tembilahan. Dengan meningkatnya jumlah pedagang, kedepan kita berharap pasar ini akan tumbuh menjadi salah satu pasar terbesar yang akan mampu melayani semua kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di Kecamatan Tembilahan hulu,” Ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, upaya pemindahan pedagang dari pasar terapung, jalan Yos Sudarso ke pasar umbut kelapa ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menertibkan dan menjadikan kota Tembilahan yang bersih dan indah.

Usai meninjau pembangunan pasar “Umbut Kelapa”, bersama rombongan Bupati juga meninjau perisapan pelaksanaan MTQ ke 33 Riau. Saat itu Bupati menyempatkan melihat secara langsung proses pekerjaan pembuatan mobil hias Kabupaten Inhil yang nantinya akan diikutkan pada pawai Ta’ruf MTQ. (dro/adv pemkab inhil)