“Bersama Pemerintah Daerah, targetkan Penyelamatan 12.500 Hektare Kebun Kelapa Rakyat”

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menargetkan penyelamatan 12.500 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat.

Bersama Pemerintah Daerah, melalui program penyelamatan kebun kelapa rakyat, dilakukan pembangunan tanggul sepanjang 500 Kilometer yang mengcover 5 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat per kilometernya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 ini.

Kerusakan 100.791 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat yang dicatatkan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil, praktis melahirkan kekhawatiran, tidak hanya masyarakat pekebun itu sendiri, namun juga pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Sebagian besar kerusakan, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terjadi akibat masuknya air sungai ke lahan – lahan perkebunan kelapa. Air sungai yang menggenang tersebut disebabkan oleh tanggul yang tidak lagi mampu menahan tinggi permukaan air.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya kedua lembaga penyelenggara daerah, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil pun menyepakati pembangunan 500 kilometer tanggul di areal perkebunan kelapa rakyat yang tergenang air.

“Usai tanggul dibuat, hasilnya akan tampak pada kurun waktu 3 sampai 5 tahun kedepan. Jadi, tidak serta merta hari ini dibangun, besok kelihatan hasilnya. Butuh proses yang memakan waktu,” ujar Ketua Komisi II (Dua) DPRD Kabupaten Inhil, Ir Junaidi, Tembilahan, Rabu (21/3/2018).

Pasca pembangunan tanggul, Junaidi mengestimasikan, produktifitas lahan perkebunan kelapa rakyat yang menghasilkan akan berjumlah 328.344.175 kilogram per tahun dengan rata -rata 2.743 kilogram per hektare atau masing – masing meningkat sebesar 9,05 persen dan 5,03 persen dari tahun sebelumnya.

“Tentunya ini sebuah dampak yang positif. Peningkatan produksi pada 3 sampai 5 tahun mendatang pasca pembangunan tanggul akan semakin mempekuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam skala kecil, ini akan berimbas positif juga terhadap kesejahteraan pekebun kelapa,” tandas Junaidi./disominfops_inhil/adv/*

TEMBILAHAN (detikriau.org) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) diminta, untuk segera merealisasikan pengerjaan proyek pembangunan tanggul, seperti yang sudah masuk dalam rencana dan program kerja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, AMD Junaidi dalam rapat dengar pendapat bersama Disbun, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Junaidi, Disbun harus benar-benar fokus dan memprioritaskan program pembangunan di bidang pertanian, seperti pembangunan tanggul, drainase, pintu klep dan lain sebagainya.

“Kami minta pihak Disbun lebih memperhatikan nasib masyarakat terutama para petani kelapa, karena saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya,” tutur Junaidi.

Ditambahkan politisi partai Golkar ini, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan Pemkab Inhil ke depan, apalagi mengingat sekitar 70 persen masyarakat di Negeri Seribu Parit ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kelapa.

“Yang paling dibutuhkan para petani kita saat ini adalah tanggul. Jadi, Disbun seharusnya mengutamakan pelaksanaan program pembangunan tanggul bagi petani.” Ingatkannya.

Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan Disbun Kabupaten Inhil menyatakan bahwa pihaknya akan segera merealisasikan pelaksanaan dan pengerjaan pembangunan tanggul.

“Paling tidak, pertengahan Bulan Februari nanti kita sudah mulai melakukan pengerjaan di lapangan,” imbuhnya.(adi)