PEKANBARU — Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Jakarta Barat melakukan operasi pemberantasan jaringan narkoba lintas provinsi dan berhasil menyita dua ton ganja kering asal Aceh dalam penangkapan di Provinsi Riau, Rabu.

“Penangkapan ini adalah hasil pengembangan kasus narkoba di wilayah kami bahwa akan ada pengiriman ganja kering dari Aceh ke Jakarta Barat. Akhirnya kami bergerak cepat dan berhasil menemukan sekitar dua ton ganja yang disembunyikan di dalam truk intercooler,” kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Jakbar AKBP Gembong Yudha, ketika dihubungi di Pekanbaru.

Satu tim dari Polres Jakbar yang dipimpin langsung oleh AKBP Gembong langsung berangkat dari Jakarta pada Rabu pagi menuju Riau untuk melakukan penangkapan.

Polisi menghentikan truk yang sudah diintai itu di sebuah rumah makan, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera KM 21 Kecamatan Pulau Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

Ia mengatakan pengiriman ganja cukup rapi karena truk itu sudah dimodifikasi untuk mengelabui petugas. Pelaku menyekat sebagian ruang di bagian belakang truk dengan papan untuk menyembunyikan ganja, sedangkan sebagian ruang lagi diisi dengan mangkok dan peralatan makan lainnya. Dua ton ganja tersebut dikemas dengan rapi di dalam karung-karung.

“Kalau dilihat sekilas tidak akan terlihat muatan ganjanya karena ada sekat tersembunyi. Setelah petugas membongkar sekat papannya baru ditemukan ganja yang diperkirakan beratnya dua ton,” katanya.

Menurut dia, dalam penangkapan itu polisi mengamankan dua orang sedangkan satu orang lainnya berhasil kabur. “Yang kita amankan pelakunya berinisial KW beserta teman wanitanya,” kata AKBP Gembong.

Ia menjelaskan tersangka KW adalah kaki tangan seorang bandar ganja besar di Kota Banda Aceh. KW mendapat upah untuk mengantarkan paket tersebut ke Jakarta Barat.

Ia mengatakan dua ton ganja itu dibawa dari Aceh menggunakan truk, dan berganti kendaraan di Medan dan di sana lah KW mulai ikut mengawal.(*)

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/12/njmrvt-polres-jakbar-sita-dua-ton-ganja-di-riau

Pekanbaru (detikriau.org) – Logo MTQ Tingkat Provinsi Riau tahun 2014 di Kabupaten Inhil berbentuk kubah di apit kelapa yang di topang sampan leper yang berlandaskan lumpur dan air. Logo itu mempunyai makna tentang cerminan kondisi kehidupan masyarakat Inhil.

“Sedangkan arti tiga warna yang tecantum dalam logo ini merupakan ciri khas dari Budaya Melayu yang sangat kental dengan nilai-nilai agama,” terang Bupati Inhil, HM Wardan saat meyampaikan ekspos persiapan pelaksanaan MTQ dikantor Gubernur Riau, Jalan Jendra Sudirman, Pekanbaru, Kamis (13/11).

Pelasanaan MTQ ke 33 Provinsi Riau dikatakan BUpati Inhil bertemakan “meningkatkan pengamalan Alquran dalam kehidupan masyarakat Riau yang berbudaya melayu dan agamis”.

Terkait persoalan infrastruktur, akomodasi, tempat-tempat pertandingan termasuk pemondokan, menurut Bupati juga telah dipersiapkan.

Sampai saat ini, seluruh panitia yang sudah dibentuk terus berbenah dan berkoordinasi satu sama lain. Bupati bertekad agar pelaksanaan MTQ Riau di Inhil berjalan lancar dan sukses sebagai mana yang diharapkan.

Kegiatan ekspos ini dihadiri oleh Asisten II Setdaprov, Ketua Harian LPTQ dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau serta perwakilan kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Bupati Inhil, HM Wardan kala itu didampingi oleh Ketua LPTQ Inhil, H Syamsurizal Awie, Asisten II, H Fauzan Hamid, Kepala Bagian Kesra serta pihak-pihak terkait lainya.(dro/*1/adv pemkab inhil)

Pekanbaru (detikriau.org) – Pemkab Inhil menandatangani berita acara kesepakatan batas Daerah dan peta batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di di ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau.

Dalam kegiatan yang juga disejalankan dengan penandatanganan kesepakatan batas Daerah dan peta batas Daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru ini dihadiri oleh Sekda Propinsi Riau, Dirjen Pekerjaan Umum, Kementrian Dalam Negeri RI, Asisten Bidang Pemerintahan SETDA Provinsi Riau, Walikota Pekanbaru, Bupati Inhu, Bupati Kampar, Bupati Inhil yang diwakili oleh Wakil Bupati inhil H.Rosman Malomo dan Kanwil BPN Provinsi Riau. Selasa (24/6/2014)

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Inhil juga didampingi oleh Asisten I Setdakab Inhil Darussalam, Kepala Dinas Kehutanan, Kabag TAPEM SETDA Inhil serta Camat Keritang. Peta kesepakatan penyelesaian permasalahan Batas Kab. Inhu dengan Kab. Inhil pada SUB Segmen KM 10 – KM 17

“pastinya kita menyambut baik adanya kesepakatan ini. Dengan kesepakatan ini akan jelas letak batas wilayah hukum masing-masing daerah,” Ujar Wabup. (adv pemkab Inhil)

“Jangan Mengatasnamakan Institusi Pers”

Pekanbaru (www.detikriau.org) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru menyampaikan pernyataan keprihatin atas kunjungan dan penyerahan penghargaan dari Forum Pemred Se-Riau (FPR) kepada tersangka kasus korupsi, Gubernur Riau, Rusli Zainal di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/7)

Secara organisasi, AJI telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred Se-Riau ini, baik dari para jurnalis, maupun para Pemred media yang tak tergabung dalam forum tersebut.

Para pemimpin redaksi media berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

AJI mengingatkan, Forum Pemred Se-Riau sangat berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak jurnalis digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan,

“Kita mempertanyakan relevansi pertemuan para Pemred yang tergabung dalam Forum Pemred Riau menemui Gubernur Rusli Zainal serta menyerahkan penghargaan di dalam Rutan KPK.”Kata Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir didampingi Ketua Divisi Organisasi, Fakhrurrodzi, Kamis (4/7).

Dalam kesempatan ini, Aji juga menyampaikan beberapa hal yakni, mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Pasal 6 : “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain mempengaruhi independensi.

Kemudian AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred Se-Riau sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan di antaranya, poin 8, Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9, Organisasi wartawan memiliki kode etik, tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan Dewan Pers.

AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik.

AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan menjadikan pers sebagai corong kepentingan tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal yang menyerobot independensi ruang redaksi.

“Khusus kepada Pemimpin Redaksi yang hadir menyerahkan penghargaan di Rutan KPK, hendaknya lebih serius membahas kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha juga mengupayakan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di Riau.” Pungkas Ilham. (dro)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Asap Riau menyatakan sikap keprihatinannya terhadap bencana kabut asap di Riau. Keprihatinan itu ditunjukkan melalui pengumpulan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 4 meter di arena Car Free Day di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Ahad (30/6).

   ”Asap di Riau sudah dikategorikan sebagai bencana nasional. Banyak masyarakat sipil yang jadi korban penyakit Ispa, terutama anak-anak,” ujar Helda Kasmy, Koordinator Koalisi Rumpun Anak dan Perempuan Riau (Rupari), salah satu unsur organisasi masyarakat sipil yang ikut menginisiasi kegiatan tersebut.

Selain Rupari, sejumlah perwakilan lembaga juga terlibat seperti Jikalahari, AJI Pekanbaru, Bunga Bangsa, Pasa, Fopersma,  Yayasan Kabut, Fitra Riau, TII Riau, dan KAR.

Menurut Santi, Direktur Yayasan Bunga Bangsa, sejumlah tema diusung dalam aksi kali ini seperti; ”Lega Tanpa Asap”, ”Udara Bersih Hak Kita dan Tanggung jawab Negara”, ”Jangan Bakar Hutan Kami”, ”Tidak Ada Lagi Bencana Asap di Negeri Ini”.

”Aksi nyata pemerintah belum terlihat dalam penanggulangan bencana asap ini. Hal inilah yang melatar belakangi beberapa lembaga yang ada di Pekanbaru melakukan aksi keperihatinan,” imbuh Santi.(rls)