TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan mengambil sumpah dan melantik sebanyak 14 pejabat esselon II serta 22 pejabat esselon III dilingkungan Pemkab Inhil bertempat di Aula kantor Dispenda Inhil. Jum’at (2/1/2015)

Usai menduduki jabatan baru, seluruh pejabat diminta untuk segera memulai proses kegiatan yang berupa lelang maupun tender proyek tahun anggaran 2015, dengan harapan progress kedepan akan membuahkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Mutasi dan promosi ini merupakan sebuah proses evaluasi kinerja selama kepemimpinan Warohmah. ini hal yang wajar dan lumrah dalam kepemerintahan, meski ada yang merasa senang dan tentunya ada juga yang merasa berat dimutasi jabatannya,” ujar Bupati.

Beberapa pejabat esselon II yang mendapatkan rotasi dan mutasi diantaranya adalah, H Dianto Mampanini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat. Jabatan yang ditinggalkannya digantikan oleh H Tengku Edi Efrizal yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kini digantikan oleh MJ Verman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setdakab Inhil.

Selanjutnya adalah Asisten II Setdakab Inhil, H Fauzan Hamid menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dewan pada kantor DPRD Inhil. Sementara jabatan yang ditinggalkannya digantikan oleh H Fauzar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang kini sudah dipecah dalam tiga Dinas, yakni, Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga serta Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

Sedangkan Sekretaris Dewan pada kantor DPRD Inhil sebelumnya, H Masdar menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditinggalkan oleh H Fazar Husen yang kini menjabat sebagai Staff Ahli Bupati bidang Pemerintahan yang sebelumnya dijabat oleh H Edywan Shasbi yang kini dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

Kemudian untuk Kepala Dinas Sosial yang sebelumnya dijabat oleh H Rasyid digantikan oleh pejabat baru, Nurlia yang sebelumnya menjabat sebagai kabag Keuangan Setdakab Inhil.

Selanjutnya adalah H Saripek diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan baru sebagai kepala Dinas Pendapatn Daerah menggantikan Junaidi yang kini bertukar tempat menduduki jabatan yang ditingalkan H Saripek sebagai Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kini dijabat oleh H Wiryadi. Sedangkan Kadis DKP sebelumnya, H Urip Sukarno menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikulturan dan Peternakan (DTPHP) Inhil yang ditinggalkan oleh H Wiryadi. (dro/mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Samakan persepsi dan pemahaman pejabat pengelola, menata serta meyelesaikan berbagai permasalahan kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan rapat koordinasi.Selasa (23/12) malam.

Dalam sambutannya, Kepala BKD Inhil, Drs.H.Syaifuddin,MP membenarkan bahwa masih cukup banyak permasalahan kepegawaian belum sepenuhnya dapat teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara umum sasaran penyelenggaraan negara adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, beribawa, propesional dan tanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan prilaku birokrasi yang efesien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

“Kelancaran peyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan tersebut sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara,khususnya pegawai negeri sipil, karena itu dalam melaksanakan tugasnya aparatur negara dituntut untuk melakukan pengayoman kepada masyarakat dengan baik dan dengan demikian aparatur harus pula menciptakan image ” Bersih dan Beribawa ” ditengah masyarakat,” Ujarnya

Menurutnya, keiukutsertaan seluruh peserta rakor adalah untuk bersama-sama melakukan suatu upaya perubahan terutama pada aspek pemberdayaan aparatur pemerintah yang harus difokuskan pada keahlian (profesionalisme), kemudian perubahan pola pikir, sikap dan prilaku, searah dengan berbagai perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang sedang dan akan terjadi.

Tuntutan akan perubahan tersebut anatara lain berunjung pada upaya meningkatkan profesionalisme aparatur,dalam konteks inilah kegiatan rakor ini kita laksanakan. Sehingga upaya penataan kepagawaian dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama.

“Saya berharap apa yang menjadi tujuan diselenggarakan rakor ini dapat tercapainya sebagaimana yang diharapkan,bukan hanya pertemuan yang kemudian tidak ada implementasinya, hanya sekedar acara seremonial,” Pesannya

Rakor ini diikuti oleh Sekretaris Camat atau kasi umum atau kasubag administrasi dan kepagawaian pada kantor camat Se-Kab.inhil dan Pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan badan/dinas/kantor selama dua hari pada tgl.23 – 24 desember 2014. Bertempat di aula kantor bupati Inhil tembilahan.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Camat Mandah, Nursal, menyarankan kepada anggota DPRD Inhil yang mengkritik pejabat khususnya Camat agar membeberkan nama yang bersangkutan. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadinya pendiskreditan kepada pejabat yang masih memegang teguh amanah jabatannya.

“Sebut saja siapa oknum Camatnya agar tidak menjadi multi tafsir oleh masyarakat.” Kata Nursal melalui sambungan telepon selularnya, senin (8/9/2014).

Yang juga penting ditambahkan Nursal, dengan menyebut nama oknum pejabat nakal secara terbuka tentunya akan dapat menghindari timbulnya penyamarataan kesan negatif oleh masyarakat kepada pejabat-pejabat lainnya.

Nursal juga menegaskan bahwa dirinya tetap berada di daerah itu untuk menjalankan tugas sebagai kepala wilayah. Kalaupun ia tidak ditempat itu hanya mengikuti agenda rapat bersama Pemerintah Kabupaten di Tembilahan.

“Sampai saat ini saya masih berada di Mandah tempat saya bertugas. Kalaupun pergi tentu demi kepentingan dinas,” Jelasnya

Sejak dilantik, Nursal mengaku sudah memboyong anak dan istrinya ke Mandah agar dapat lebih fokus menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada dirinya.

Sepanjang bulan November 2014, Nursal mengaku hanya 3 kali bepergian ke Tembilahan. Tepatnya tanggal 10 November untuk mengikuti rapat evaluasi, 17 November rapat koordinasi (rakor) camat dan 25 November menjadi Mentor PIM 4.

“Desember ini baru 1 kali ke Tembilahan untuk mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan pada 1 Desember kemarin. Kalau tak ada halangan Selasa 9 Desember saya ke Tembilahan lagi untuk mengikuti rapat evaluasi fisik dan keuangan,”Tandasnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan mengkritisi adanya oknum pejabat, mulai pejabat setingkat Camat hingga Kepala Sekolah yang jarang berada ditempat tugasnya.

“Kita menilai ada beberapa Camat dan Kasek malah lebih sering berada di Tembilahan daripada ditempat tugasnya masing-masing. Harusnya ini menjadi catatan serius oleh pimpinan mereka,” sampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini baru-baru ini di Tembilahan

Bahkan politisi partai Golkar ini juga mengaku menangkap kesan Badan Kepegawaian Daerah seakan tidak ambil peduli. Padahal penegakan disiplin PNS adalah tugas dan wewenangnya. “Kalau tidak mengetahui, rasanya jug aneh karena kelakuan pejabat tidak disiplin seperti ini cukup mudah ditemui,” Kritiknya lagi

Yuliantini bahkan secara terang-terangan memaparkan bahwa disalah satu Desa di Kecamatan mandah, salah seorang Kasek hanya datang 1 kali dalam setahun ditempat seharusnya ia memberikan pengabdian.

“Kita minta BKD tegas dan lebih memperketat pengawasan kepada para pejabat yang ada di desa hingga kecamatan. Kita tak ingin ke depan ada Camat, Kades maupun Kasek yang justru memberikan contoh yang tidak baik. Jika masih nakal, berikan mereka sanksi sesuai aturan,” Pintanya. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.orgl) – Bupati Inhil, HM Wardan tampil sebagai inspektur upacara peringatan hari Pahlawan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Inhil. Upacara ini diikutii oleh Forkompinda Kab. Inhil, Para pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, TNI/POLRI ,PNS,Honorer serta  para Veteran dan  undangan lainnya. Senin (10/11/2014)

Dalam amarannya, Mentri Sosial RI, Khofifah Indra Parawansa yang dibacakan Bupati Inhil mengatakan bahwa NKRI tidak akan bisa berdiri menjadi negara yang merdeka berdaulat dan terhormat seperti saat ini, tanpa perjuangan para pejuang, pendiri bangsa dan pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, pikiran serta hartanya.

Sejarah bangsa dan negara Indonesia mencatat, perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mendirikan NKRI membutuhkan ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat. Komitmen para pejuang, pendiri bangsa dan para pahlawan untuk mempersatukan bangsa ini melahirkan sikap kepahlawanan, kesetiakawanansosial, serta menguatkan memori kolektif Bangsa saat itu supaya berani bertindak nyata untuk melawan penjajahan dan ketertindasan akibat kolonialis medan imperialisme.

Diusia kemerdekaan Indonesia ke 69 tahun dengan peringatan Hari Pahlawan tahun 2014 megambil tema besar “Pahlawanku Idolaku” kata Mensos RI dimaksudkan untuk menggugah semangat kepahlawanan sebagai ukuran nilai, baik sebagai “panutan” maupun figur idola pencarian jati diri.

“tema Pahlawanku Idolaku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus, bahwa semangat juang dan semangat kebangsaan para pahlawan akan selalu terpatri di “dada” setiap insan Indonesia dan menjadi kebanggaan atau idola sepanjang masa.” Ujar Mensos

Dalam kesempatan ini, Bupati juga berkesempatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta pada Peringatan Hari Pahlawan ini.

“Semoga Tuhan selalu membimbing serta meridhoi kita semua dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui cipta, rasa dan karsa untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju,adil dan sejahtera.” Do’a Bupati

Usai melaksanakan Upacara, Bupati didampingi Forkompinda dan sejumlah pejabat juga melaksanakan ziarah Ke Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti  Tembilahan.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil HM Wardan, menyebutkan ada beranekaragam tipe pejabat di Inhil. Salah satunya pejabat yang kerap setor muka tapi kerja tak beres.

“Inilah tipe pejabat kita. Intinya banyak ragamnya, ada yang rajin setor muka tapi kerja tak beres. Namun sebaliknya ada pula yang jarang setor muka, tapi kerjanya ok,” kata Bupati disela sambutannya dalam sosialisasi undang-undang bagi anggota Korpri, Selasa (21/10) kemaren.

Meski tak menegur tingkah laku para pejabat tersebut, namun Bupati mengakui ia terus memberikan penilaian secara khusus. Karena tanpa disadari siapapun, penilaian sudah menjadi kewajiban pimpinan terhadap bawahannya.

“Saya selalu mengamati apapun tingkah lakunya,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini.

Dengan tegas bupati meminta kepada baawahnya untuk tetap bekerja dan mendukung berbagai bentuk program pemerintah. Segala kegiatan yang ada hendaknya tak hanya menjadi slogan, namun bagaimana bisa direalisasikan dengan baik.

“Yang sulitnya saat diberikan perintah, semua siap. Tapi dalam pelaksanaanya tidak ada yang selesai. Tipe semacam ini yang sulit. Kita ingin tugas yang sudah diberikan dikerjakan sebaik mungkin,” tegasnya.(dro/*1)