Laporan: SUKARDJITO/rmol

detikriau.org – Pemasangan poster Jokowi berbusana ala Raja Jawa sengaja dibuat gaduh, tapi kini sudah redam sendiri. 

Bahkan, PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sudah tidak tahu-menahu soal poster itu.

Belakangan terkuak pemasang poster itu adalah Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI), organisasi pendukung Jokowi dua periode.

Jurubicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman meminta PDIP minta maaf terkait pemasangan poster ‘Raja Jokowi’. Namun PDIP tidak akan memberikan pernyataan maaf.

“Ya mereka mau skor 0-3. Kan sekarang 3-0 dalam meminta maaf,” sindir Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pagi ini (Minggu, 18/11).

Keengganan PDIP menyampaikan permintaan maaf dalam kasus poster Raja Jokowi dinilai sebagai upaya untuk menampilkan partai banteng itu sebagai pihak yang teraniaya.

Selain itu, DPD PDIP pun meminta pasukan ‘banteng’-nya untuk melakukan sweeping mencopot poster yang menampilkan wajah capres nomor urut 01 itu yang diduga mencapai ribuan di seluruh Jawa Tengah.

JAKARTA — Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.

“SBY tidak mengerjakan PR-nya,” kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Hendrawan mengatakan pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda,” ujarnya.

PDIP sebenarnya tidak menolak kenaikan harga BBM. Asalkan kenaikan dilakukan dengan terlebih dulu memenuhi tiga aspek prakondisi: pertama, efisiensi produksi dan distribusi tata niaga minyak dan gas, kedua diversifikasi dan konversi energi, ketiga menguatkan program perlindungan sosial ke masyarakat.

Persoalannya, tiga aspek tersebut tidak terlebih dulu dilaksanakan pemerintah. Hendrawan mengatakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan upaya realisasi tiga aspek prakondisi yang diinginkan PDIP. “Ini ketiganya dikerjakan berbarengan dengan kenaikan (BBM bersubsidi),” ujarnya.

PDIP memperkirakan kenaikan BBM bersubsidi akan memberi dampak inflasi antara dua sampai tiga persen. Namun Hendrawan optimistis program “kartu sakti” Jokowi bisa membantu masyarakat mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurutnya meski tiga aspek prakondisi menaikan BBM bersubsidi diabaikan Jokowi, PDIP tetap mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan kawal terus. Kami mendukung,” katanya.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara solar dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7500/liter.

JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM subsidi sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program kartu sakti untuk menjaga daya beli masyarakat.

Juru bicara PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya saat ini adalah partai pendukung pemerintah. Sehingga, jika harga BBM subsidi naik, pihaknya tetap akan mendukung pemerintah. Termasuk, jika harga BBM tidak jadi dinaikkan, pihaknya tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

“Apapun yang diambil, naikkan atau tidak, (PDIP) mendukung full,” ungkapnya usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (8/11). (Baca: Rieke Diah Pitaloka: Tolak Kenaikan BBM!)

Menurutnya, terkait dengan  sumber anggaran program kartu sakti  yang dipermasalahkan. Hal itu terjadi disebabkan faktor sosialiasi yang kurang. “Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal,” ungkap mantan anggota Komisi III DPR periode 2019-2014 itu.

Eva menyatakan, dasar hukum tiga program kartu sakti yang dipermasalahkan berbagai kalangan sudah terangkum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Selain itu, anggaran program tersebut berasal dari APBN 2014.

Sebelumnya, beberapa politikus PDIP menentang upaya Presiden Jokowi menaikkan BBM. Di antaranya adalah politikus Effendi Simbolon, Rieke Diah Pitaloka, dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.(republika)

“Tiga menteri di sektor ekonomi kabinet Jokowi disebut bermashab neo liberal”

JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM paling lambat akhir tahun ini mulai menuai berbagai kritikan. Menariknya kritik paling pedas justru dilontarkan PDIP yang merupakan pengusung utama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres lalu.

Ketua DPP PDIP Effendi Sombolon menegaskan rencana menaikkan harga BBM hanya keinginan wapres Jusuf Kalla (JK). Ia pun mengecam JK yang dinilainya sangat getol mau menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 alias dinaikkan Rp 3 ribu. ”Nafsu” menaikkan harga BBM itu dinilai Effendi berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lebih kalem terhadap rencana itu.

”Kenapa sih nafsu bangat mau naikkan harga BBM – Kok begitu semangatnya menaikan harga komoditas sih? Gak melihat sikon (situasi dan kondisi), kan’baru seminggu dilantik, kenapa (JK) sudah bikin heboh. Saya gak tahu ada apa di balik ini, yang saya pertanyakan kenapa JK bernafsu sekali,” lontar Effendi di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/11).

Devisit anggaran karena sebagian besar APBN dialihkan untuk subsidi BBM,menurut Effendi, akibat selama ini lalai dalam pengelolaan energi di negara ini. Akibatnya, pembenahan tata niaga tidak berjalan dengan baik.

”Jadi seharusnya dibenahi dulu tata kelola energi, lantas tata niaga dan distribusinya. Bukannya yang ditangani justru masalah program jaring pengaman sosialnya. Lebih baik gak usah ada saja pemerintahan Jokowi ini, mendingan lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi,” papar Effendi gemas.

Ia pun mendukung penuh usulan ekonom Rizal Ramli yang menyarankan agar pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, naun cukup mengatur kadar oktan di setiap jenis BBM.

”Sudah betul itu Rizal Ramli, oktannya saja yang disesuaikan. Oktan yang murah diberikan kepada yang murah, seperti bajaj, motor, angkot,” jelas Effendi yang juga Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat ini.

Effendi juga mengaku khawatir kalau rencana kenaikan harga BBM sedang ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi. ”Kami’kan ingin fokus masalah (pengelolaan) energinya dulu, tapi kok energinya belum ditangani malah akhirnya liberal,” imbuhnya sengit.

Terang-terangan diungkap Effendi ada beberapa menteri di sektor ekonomi di kabinet Jokowi yang bermashab neo liberal, yang artinya bertolak belakang dengan doktrin Trisakti dari Bung Karno.

”Sekarang saya tanya, siapa Sudirman Said (Menteri ESDM) ? Siapa Rini Soemarno (Menteri BUMN) ? Siapa itu Sofyan Djalil (Menko Ekonomi)? Jadi wajar saja kalau harga BBM katanya mau naik, karena pengambil kebijakannya bukan dari ideologi Trisakti. Saya gak tahu siapa mereka,” tutur Effendi sengit.

Ditegaskannya pula, para menteri tersebut diduga kuat membawa garis liberal ekonomi. Padahal sejatinya arah politik ekonomi PDIP adalah Trisakti. Jadi seharusnya komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang salah satunya BBM itu dikuasai negara. ”Bukannya malah dilepas ke mekanisme pasar,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

Ia menambahkan, semestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan strategis seperti membangun kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, dan meningkatkan produksi minyak. ”Lah ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral saja belum dibubarkan, malah mau langsung naikin harga BBM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wapres JK menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan bulan ini juga, alasannya untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menambahkan pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.(dro/jpnn)

Jakarta (detikriau.org) — Politisi partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta agar PDIP menghargai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. ia mengingatkan bahwa pemerintahan SBY baru berakhir pada tanggal 20 oktober mendatang setelah pelantikan.

“dulu PDIP jadi oposisi, jadi kebiasaan oposisi itu jangan dibawa-bawa, jadi hargailah, belum memerintah udah beri perintah,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari voa-islam.com. rabu (3/9/2014)

urusan ‘hobi’ menjual aset negara itu katanya sudah menjadi ‘watak’ PDIP. Karena itu, Partai Demokrat mengingatkan PDIP terkait rencana penjualan pesawat kepresidenan. Demokrat meminta PDIP tidak mengulang kebiasaan untuk menjual aset negara.

Rencana penjualan pesawat kepresidenan itu mengingatkan kebiasaan PDIP menjual aset negara ketika memerintah. Nurhayati juga mengingatkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati menjadi presiden menjual Indosat yang merupakan aset negara.

“Kebiasaan lama jangan diulang-ulang, belum apa-apa sudah menjual aset. Mengingatkan kita, kebiasaan lama jangan selalu menjual-jual aset. Kalau dulu memerintah hobinya menjual aset,” kata Nurhayati.

Sebab, kata dia, pembelian pesawat kepresidenan itu tidak serta merta untuk kepentingan pribadi. “Ketika membeli pesawat itu tak serta merta, tapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat,” katanya.

Usul penjualan pesawat kepresidenan dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Dia meminta presiden terpilih Jokowi untuk menjual saja pesawat kepresidenan karena tidak mencerminkan pemimpin yang sederhana. “Saya mau usulin pesawat presiden dijual,” kata Ara, di Jakarta, Senin (1/9/2014) yang lalu.

Penjualan pesawat kepresiden itu, dikatakan akan mengurangi beban pemerintah yang sudah dililit defisit APBN.

Di zaman Mega berkuasa, juga sudah pernah menjual kapal super tanker, kemudian Indonesia menyewa untuk mengangkut minyak.(dro)