Tembilahan, detikriau.org – Sukses di kancah Nasional dengan menerima penghargaan, ternyata tidak membuat upaya pengembangan PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir terhenti. Pemerintah Kabupaten, saat ini bercita – cita untuk mengembangkan lembaga PAUD dari segi kualitas yang berpedoman pada Standar PAUD sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

“Saya berharap agar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat mengedepankan kualitas sesuai standardisasi nasional,” sampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil H Said Syarifuddin melalui sambungan seluler, Minggu (11/3/2018) siang.

Dalam standar PAUD yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diterangkan Sekda, terdapat 8 Standar, yakni:

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.
   2. Standar Proses.
   3. Standar Isi.
   4. Standar Penilaian.
   5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   6. Standar Sarana dan Prasarana.
   7. Standar Pengelolaan.
   8. Standar Pembiayaan.

Berdasarkan aturan tersebut, Standar Nasional PAUD berfungsi sebagai Dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan tindaklanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu. Fungsi kedua adalah sebagai acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta sebagai dasar penjamin mutu PAUD.

Dari Standar Nasional PAUD, beberapa diantaranya menurut Sekda, dapat dijadikan prioritas dalam pengoperasian lembaga PAUD guna mewujudkan kualitas di tahap awal. Standar tersebut ialah Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana.

“Masing – masing standar ini memiliki keunggulan tersendiri. Seperti Standar Isi yang beorientasi pada lingkup materi dan kompetensi. Ada pula Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang berkutat pada kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD,” jelas Sekda.

Peran langsung dan konkret Pemerintah Kabupaten Inhil dalam kontribusi menciptakan lembaga PAUD yang berkualitas, diungkapkan Sekda, berada pada Standar Sarana dan Prasarana yang memanfaatkan potensi lokal.

“Standar ini (Standar Sarana dan Prasarana, red), berkaitan langsung dengan dukungan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Konkretnya, Standar ininjuga berbicara tentang fasilitas penunjang lembaga PAUD yang bisa disokong oleh pihak Pemerintah Kabupaten Inhil,” papar Sekda.

Dengan penerapan 3 Standar Nasional PAUD di tahap awal, Sekda meyakini, keberadaan lembaga PAUD di Inhil akan lebih unggul dari sisi kualitas. Sehingga, mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pula nantinya./diskominfops_inhil/adv/Ikhwan

JAKARTA – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini menjadi program prioritas pendidikan nasional.

Menurut Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar, pemerintah memberikan bantuan operasional PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak. Tahun ini anggaran dana alokasi khusus (DAK) PAUD menjadi Rp 4 triliun.

Selain itu, Kemendikbud telah mengambil sejumlah langkah kebijakan. Di antaranya program wajib PAUD satu tahun pra-SD.

“Jadi sebelum masuk SD, anak-anak harus masuk PAUD dulu. Ini agar anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah,” terang Harris, Senin (26/2).

Kebijakan lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah-daerah terdepan, terluar, terpencil (3T) termasuk di wilayah perbatasan.

Bantuan ini berupa alat permainan edukatif dan pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD.

Pemerintah juga merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum ada layanan sekolah anak usia dini. Di samping mengembangkan mutu lembaga sebanyak 12.459 PAUD.

“Kualitas guru PAUD juga kami tingkatkan. Ada 11.398 guru PAUD yang akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan,” terangnya.

Harris menambahkan, upaya mencapai target tersebut sudah dimulai dengan program satu desa satu PAUD. Capaian program tersebut cukup menggembirakan.

Sampai 2017 tercatat 70,50 persen atau 56.739 desa memiliki PAUD, dari total 80.476 desa yang ada di seluruh Indonesia

sumber: JPNN

detikriau.org – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tidak akan menegerikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah akan tetap memberikan kewenangan pengelolaan PAUD pada pihak swasta.

“Walaupun pemerintah memberikan anggaran PAUD, tidak ada niat pemerintah untuk menegerikan PAUD. Pengelolanya tetap swasta,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Harris Iskandar dalam taklimat media rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) di Sawangan, Depok, Jabar, Rabu (7/2).

Dia menyebutkan, saat ini terdapat sekira 190 ribu PAUD dan 600 ribu guru yang mengajar enam juta anak usia dini.

Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional (DAK BOP) PAUD sebesar Rp 4,070 triliun. Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya pada 2017 sebesar Rp 3,58 triliun.

Dirjen Harris memaparkan, hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik. Mulai dari sisi anggaran atau pun kualitas guru dan tenaga kependidikannya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD, Kemendikbud telah masuk dalam program prioritas pendidikan nasional.

“Pemerintah memberikan BOP PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak. Tahun ini, anggaran DAK PAUD menjadi Rp 4 triliun,” tandasnya./*

Sumber: JPN

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku kaget jumpa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanpa memiliki gedung di desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), akhir pekan kemaren.

Saat itu, Bupati Wardan sedang melakukan pemantauan langsung Danau Mabblu di Pulau Basu kecamatan Concong yang akan dijadikan tempat Konservasi Taman Hutan dan Raya (Tahura). Namun sebelum masuk ke danau Mabblu, Bupati terlebih dahulu mampir ke desa Sungai Buluh tersebut.

Tidak hanya singgah sebentar, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga menyempatkan diri untuk keliling diseputaran desa dan dijumpainya satu lembaga PAUD yang tidak memiliki gedung, yakni PAUD Doa Bunda.

”Saya kan telah memprogramkan satu desa satu PAUD, dan ini harus tercapai, namun saya kaget kalau PAUD disini bermasalah, yakni tidak memiliki gedung, padahal sarana sudah dibantu berupa alat permainan anak dan lainnya,” ujar Wardan.

Dikatakannya, usai pemantauan langsung saat itu akan dilakukannya pemetaan yakni mendata lembaga mana saja yang masih memerlukan bantuan, tentunya terkait kebutuhan-kebutuhan dasar seperti gedung belajar tersebut melalui Dinas terkait serta program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

”Bagi saya masalah ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi sarana permainan yang telah kita bantu saja tampak tempat peletakkannya di rumah pribadi kepala PAUD,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala PAUD Doa Bunda desa Sungai Buluh, Siti Masitah saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, lembaga tersebut tetap berjalan seperti biasa hanya saja meminjam tempat belajar di MDA desa Sungai Buluh.

Disampaikannya juga kalau PAUD ini memiliki anak didik yang cukup banyak, lebih dari 50 anak didik. Sehingga kesulitan untuk menempatkan belajar di rumahnya, sebab itu ia berinisiatif meminjam gedung MDA pada belajar di sore hari.

”PAUD kita ini telah berdiri sekitar setahun belakang, untuk sementara anak-anak kalau mau main pergi ke rumah saya, karena sarana permainan PAUD ada di rumah,” kata Siti Masitah. (mirwan/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Satu Desa Satu PAUD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Inhil akhir pekan kemaren. Acara ini turut dihadiri oleh Wabup Inhil H. Rosman Malomo, Sekda Kab.Inhil H. Alimuddin RM, Bunda PAUD Kab. Inhil Hj. Zulaikhah wardan, Ketua GOPTKI Kab. Inhil Hj. Haryati Alimuddin, Wakil Ketua TP.PKK Kab. Inhil Hj. Siti Bungatang Rosman serta beberapa pejabat du lingkungan Pemkab Inhil dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa pembangunan pada bidang Pendidikan tidaklah sama halnya dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Jika pembangunan pada bidang lainnya, niscaya kita akan melihat produk atau hasilnya dalam rentang waktu yang relatif singkat. Namun, tidak demikian jika kita melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena fokus pembangunan di bidang pendidikan adalah membangun jatidiri manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu hasil dari pembangunan di bidang pendidikan baru bisa kita lihat dalam kurun waktu satu generasi pendidikan yang berkisar antara 16 tahun sampai 19 tahun, yaitu pendidikan dasar (SD+SMP) 9 tahun, pendidikan menengah 3 tahun.

“dan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya 4 sampai 6 tahun. Itulah yang dimaksudkan satu generasi pendidikan.” Ujar Bupati

Perlu disadari kata Bupati lagi pembangunan pendidikan yang sangat fundamental itu sesungguhnya terletak pada pendidikan usia dini, yaitu ketika anak berusia mulai 0 tahun sampai 6 tahun. Karena pada tahapan ini merupakan awal dilaksanakannya pendidikan kepada anak, yaitu awal bagi seorang anak untuk melakukan interaksi, beraktifitas fisik dan psikis, baik melalui pendidikan rumah tangga, maupun pendidikan di masyarakat.

Oleh karenanya sangat tepat bahwa Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah telah merancang pembangunan pendidikan untuk anak usia dini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang tertera dalam Rencana Strategis Kementerian kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai program strategis untuk mempersiapkan anak Indonesia yang cerdas, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan terampil sebagai manusia paripurna yaitu Insan Kamil sebagai kado pada Ulang Tahun Emas Republik Indonesia yang ke-100 tahun, pada Tahun 2045 yang akan datang.

Inilah bentuk investasi masa depan yang sangat diperlukan,” Tegas Bupati

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya untuk melakukan program-proram strategis bagi pembangunan pendidikan, khususnya pembangunan pendidikan pada Sub Pendidikan Anak Usia Dini. Program-proram strategis tersebut kita tuangkan dalam berbagai kegiatan guna menunjang dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam upaya melakukan perluasan aksesibility Pendidikan Anak Usia Dini guna melakukan pemerataan pelayanan bagi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun di seluruh pelosok Desa dan Dusun di Kabupaten Indragiri Hilir.

Di samping melakukan perluasan akses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara bersamaan juga terus berupaya melakukan peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan Pendidikan Usia Dini, baik dalam bentuk memenuhi kebutuhan gedung bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang Refresentatif sekurang-kurangnya 1 PAUD Holistik Integratif disetiap Kecamatan sebagai PAUD model.

Kegiatan peningkatan mutu kelembagaan dan pelayanan PAUD, juga dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan pendidikan ke jenjang S1 PAUD bagi para pendidik PAUD dengan sistem sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan Insya Allah pada saat ini para pendidik PAUD yang mengikuti program peningkatan kualifikasi ke jenjang S1 PAUD sudah mencapai 80 orang dan sudah memasuki semester 5 dan semester 3.

Kegiatan peningkatan mutu lainnya berupa pelatihan dasar bagi pendidik PAUD, Ujian Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Pendidik PAUD, Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelola PAUD, Jambore PTK PNFI, Jambore Himpaudi, dan lain sebagainya.

“Dalam upaya penguatan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menyediakan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) secara bertahap untuk seluruh lembaga PAUD.” Tandas Bupati. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bunda PAUD Inhil, Hj Zulaikah Wardan ikuti lomba PAUD Berprestasi Tingkat Nasional kategori Kerjasama kemitraan bertempat di Aula Hotel Jambuluwuk Yogyakarta, Jum’at (5/12).

Dalam pemaparannya, Bunda PAUD Inhil mempresentasikan beberapa hal diantaranya mengenai Substansi Kriteria PAUD Unggulan dan Inovasi PAUD Kemitraan yang menguraikan penjelasan mengenai model pengembangan PAUD berbasis kemitraan, kondisi pengembangan PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir melaui dukungan kemitraan.

Disamping itu, Bunda PAUD Inhil menyampaikan bahwa sejauh ini ada beberapa kendala yang dirasakan diantaranya adalah Belum adanya kerjasama secara konkrit antara Bunda PAUD dengan SKPD, Ormit, Dunia Usaha dan Industri pada periode yang lalu. Kemudian luasnya wilayah sebaran desa/Kelurahan serta terbatasnya moda transportasi menuju PAUD desa.

“Termasuk masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang PAUD itu sendiri,” Sampaikan Hj Zulaikah

Untuk mengatasi hambatan itu, beberapa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan PAUD di kabupaten Indragiri Hilir yakni Dalam Waktu beberapa bulan ini Bunda PAUD telah melaksanakan kerja sama dengan pihak SKPD, ORMIT, Dunia Usaha dan Industri, ( Bunda PAUD telah melakukan MoU ) dengan SKPD, Ormit, Dunia Usaha dan Industri, Sehingga beberapa Bantuan dari Organisasi Mitra (ORMIT) Berupa APE Luar dan dalam serta bantuan berupa bangunan PAUD Holistik, Pos Yandu dan insentif tenaga Pendidik PAUD.

Mengintergrasikan kegiatan pembinaan ke daearah dengan kegiatan Pemerintah Daerah ( PEMDA ) serta Mitra kerja lainnya termasuk upaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pada setiap kesempatan pertemuan di daerah.

Bunda PAUD Inhil Hj. Zulaikhah wardan menjadi salah satu peserta Apresiasi Bunda PAUD berprestasi Tingkat nasional bidang kerjasama Kemitraan,yang beberapa waktu yang lalu telah berhasil meraih prestasi terbaik di tingkat provinsi Riau. (adv pemkab inhil)