Jakarta – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengklaim pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan lewat DPRD merupakan kemenangan rakyat. Pilkada lewat DPRD justru akan memperkecil peluang penyimpangan pelaksaan pemilihan.

“Kami yakin ini kemenangan demokasi untuk rakyat. Tragedi seperti kemarin (25/9) Gubernur Riau (Annas Maamun) ditangkap tangan KPK lagi-lagi hasil Pilkada langsung,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014).

Karena itu diyakini Pilkada melalui DPRD akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang punya integritas lebih baik dibanding hasil pemilihan langsung. “Kami ingin pemimpin bermartabat, melalui koreksi Pilkada ini salah satunya melalui DPRD,” sambungnya.

Masyarakat menurut Hidayat tak perlu khawatir dengan sistem Pilkada via DPRD. Sebab DPR telah menyiapkan UU yang dilengkapi pasal-pasal aturan mengenai pelaksanaan Pilkada.

“Kami buat pasal koreksi, misal dipastikan seluruh mekanisme dijauhkan dari money politics. Jika terjadi maka kandidat didiskualifkasi, anggota DPRD dipecat, dipidanakan,” jelasnya.

Melalui lobi politik panjang dan drama kericuhan anggota dewan, Paripurna mengesahkan RUU Pilkada opsi pemilihan lewat DPRD dengan jumlah suara hasil voting sebanyak 226 anggota.

Sementara di kubu berseberangan, jumlah suara anggota dewan pro Pilkada langsung kalah telak meski mendapat dukungan tambahan dari 11 anggota Fraksi Golkar dan 6 anggota Demokrat.(detiknews)

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meningkatkan kekritisan di parlemen. Namun kekritisan yang dibangun ini didasari argumentasi yang kuat dan bukan kekritisan membabi buta.

SC Silaturahim Nasional (Silatnas) PKS, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS akan ikut memberikan kontribusi bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kontribusi yang diberikan PKS tidak dalam bentuk bergabung ke pemerintahan tapi di luar pemerintahan.

“Capres yang diusung PKS belum berhasil maka PKS di luar pemerintahan, maka harus dimaksimalkan peran di legislatif,” kata Abdul Hakim, kepada Republika Online (ROL), Senin (22/9).

Dalam posisinya PKS akan memerankan fungsi mencegah kemungkaran. Dalam arti, PKS akan mengawal kebijakan agar sesuai dengan undang-undang. Sikap kritis PKS menjadi jati diri PKS untuk amar ma’ruf nahi munkar. “Kekritisan harus lebih tajam, tapi tidak membabi buta.”

PKS yakin dengan kekuatannya di parlemen. Hal ini karena lebih dari 60 persen anggota legislatifnya yang terpilih di Pemilu 2014 mengenyam pendidikan sarjana.(republika)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Masjid adalah tempat ibadah, kami tidak ingin ada bahasa diluaran bahwa tempat ini digunakan untuk kepentingan dunia selain tempat bermunajad kepada Allah. Namun uniknya, di dada kiri jubah putih sang ustad tangan kanan salah seorang Balon Bupati Inhil periode 2013-2018 ini saat menyampaikan himbauan tersebut tersulam tulisan BMW yang merupakan singkatan “ Bersama Muhammad Wardan”.

Pantauan langsung lapangan, sejak pagi harinya, ahad (26/5), ratusan massa pendukung pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati, HM Wardan dan H Rosman Malomo dengan jorgan “Warohman” sudah meramaikan halaman Masjid Agung Al Huda, Jalan Jendral Sudirman Tembilahan Juga terlihat beberapa pendukung dengan atribut lengkap partai.

Usai melaksanakan sholat Dhuha, arak-arakan masa diringi tabuhan kompang dan nyanyian syair puji-pujian mengagungkan Allah dan Rasulnya Muhammad terus berkumandang mengiringi rombongan berjalan kaki menuju kantor KPUD Inhil yang berjarak kurang lebih 1 Kilo Meter.

Pasangan  “Warohmah” diusung Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah kekuatan 19 Kursi Legislatif.(dro)