“Terkait Upaya Penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) seharusnya lebih memperhatikan nasib para petani di daerah tersebut dari pada hanya mementingkan kegiatan yang bersifat seremonial belaka.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Inhil, HM Yusuf Said. Kritikan ini disampaikan menurutnya karena mengingat sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga tumbuh kembangnya perekonomian sangat bergantung pada produktivitas hasil dari dua sektor tersebut, khususnya perkebunan kelapa.

“Janganlah kita hanya bermain dengan simbol-simbol, harus ada “action” nyata dan langsung di lapangan, seperti punya tanah, kenapa tidak digunakan untuk pembibitan kelapa,” tutur Yusuf Said saat berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Yusuf Said, saat ini cukup banyak permasalahan perkebunan masyarakat yang harus menjadi prioritas utama oleh Pemkab Inhil, seperi harga kelapa, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa yang sudah tidak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intrusi air laut dan kebun yang rusak parah.

Kondisi dan ketidakberdayaan para petani tersebut, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini harusnya menjadi perhatian serius dan dicari jalan keluarnya oleh Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait.

“Jadi, jangan hanya bisa menanam kelapa di median jalan yang merupakan simbol saja, harus ada langkah konkrit dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat,” pungkasnya.(adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edi Harianto berharap agar pemerintah mengupayakan untuk menggesa penyelesaian pembangunan jembatan Enok. Tuntasnya pembangunan jembatan yang sudah teramat lama dinanti-nanti masyarakat ini dinilai akan mampu membuka isolasi daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Permintaan ini disampaikannya melalui detikriau.org saat ditemui di ruang Komisi II Gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan.

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, Edi harianto menyarankan Pemerintah kabupaten juga mengupayakan untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD Provinsi dan Pusat.

“jika hanya mengandalkan kemampuan APBD Inhil, entah sampai kapan pembangunan jembatan ini akan rampung. Oleh karenanya perlu upaya untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD Provinsi dan APBN,” Harap Edi.

Sebelumnya, Kadis PU Inhil, Fauzar mengatakan bahwa tahun Anggaran 2014, Pemkab Inhil kembali menganggarkan dana sebesar Rp 15 M untuk melanjutkan pembangunan jembatan Enok.

Dengan segera selesainya pembangunan sarana tersebut, lanjut Fauzar, secara otomatis akan membuka isolasi daerah baik antar desa maupun kecamatan. Apalagi keberadaan Jembatan Enok, mampu menghubungkan beberapa kecamatan.

“tahun mendatang, insyaallah kita akan kembali angarakan dengan dana yang lebih besar.” Sampaikan Fauzar saat itu. (dro)

Jakarta (www.detikriau.org) – Setelah menjalani pemeriksaan  selama kurang lebih enam jam dihari jum’at ketiga, Gubernur Riau, Rusli Zainal (RZ) akhirnya resmi ditahan  KPK. Jum’at (14/6). Sebelumnya, KPK sudah dua kali memeriksa Rusli sebagai tersangka. Dalam dua kali pemeriksaan tersebut, Rusli tidak ditahan.

Pemeriksaan RZ oleh KPK sebagai tersangka untuk dua kasus sekaligus. Dalam kasus dugaan korupsi PON Riau, Rusli diduga memberikan uang sekaligus menerima uang terkait perubahan Perda PON Riau. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi kehutanan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006 di Pelalawan, Riau.

Petinggi Partai Golkar ini diduga mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu.

Keluar dari gedung KPK Rusli terlihat mengenakan pakaian tahanan resmi KPK berupa rompi berwarna oranye dan seperti biasa masih terlihat santai sembari menebar senyum. “Ini sebuah proses yang harus dijalani. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka tentunya proses penahanan ini tetap dijalankan.” Ujar Rusli.

Rusli ditahan KPK di rumah tahanan yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.(dro)

Terkait Pilkada Bupati/Wakil Bupati Inhil Periode 2013 – 2018—-

Tembilahan (www.detikriau.org) – Meskipun masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 sudah diambang pintu (20 hingga 26 Mei 2013. Red), hingga hari ini DPD II partai Golkar Inhil masih belum memberikan kepastian siapa yang bakal diusung.

Menurut penjelasan Ketua DPD II Golkar Inhil, HM Raus Walid, senin (13/5),  belum dipastikannya pemberian dukungan ini dikarenakan masih menunggu hasil survey yang dilakukan DPP bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI).

“Siapun nantinya yang kita dukung tentunya harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, kita sudah menyampaikan usulan ke DPP melalui DPD I Golkar Riau akan 13 nama kandidat Bupati dan Wakil Bupati hasil penjaringan untuk dilakukan survey. Hanya saja hingga hari ini kita belum menerima beritanya.” Ujar Raus.

Ditambahkan oleh Ketua DPRD Inhil yang akrab dipanggil Pak Wo ini, siapapun kandidat yang nantinya mendapatkan rekomendasi dari DPP tentunya pihak DPD II akan menjalankan amanat tersebut.

Terkait santernya beredar kabar burung bahwa perahu Partai berlambang pohon beringin dengan kekuatan 11 kursi DPRD Inhil telah menjatuhkan pilihan kepada salah seorang Balon yang kini juga terdengar mulai gencar melakukan sosialisasi ditengah masyarakat Inhil (Zainal Abidin. Red), Pak Wo nyatakan Hal itu mungkin saja bisa terjadi. hanya saja menurut Pak Wo, Zainal Abidin tidak termasuk dalam 13 nama hasil seleksi DPD II.

“Tentunya tak ada yang tidak mungkin. Apalagi beliau memang putra inhil walalupun hari ini memberikan pengabdian di Provinsi tetangga (Jambi. Red). Kalau beliau berkeinginan untuk memberikan pengabdian ditanah kelahirannya. Saya rasa itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi tentunya harus mengikuti mekanisme yang sudah dijalankan partai. Apalagi untuk partai sebesar Golkar,” Ujar Pak Wo berpendapat.

Ditambahkan Pak Wo, Rekomendasi yang diberikan DPP nantinya dalam satu paket (Bupati dan Wakil Bupati),  tapi itu tidak mutlak. Bisa saja berubah. Karena ini politik. Perubahan rencana bisa saja diberlakukan dalam hitungan detik.”yang jelas pihak kita juga telah melakukan Survey siapa yang lebih pentas untuk dijadikan pasangan sebagai Wabupnya. Hasil survey kita ini paling tidak tentunya juga bisa dijadikan pertimbangan oleh DPP. Namun yang jelas, pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan bukan semata “kata” DPD II tetapi juga berdasarkan pertimbagan DPD I dan DPP tentunya.” Pungkas Pak Wo.

Untuk sekedar mengingatkan, 13 nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013 – 2018 yang diusulkan DPD II Golkar Inhil ke DPP untuk dilakukan survey yakni, H. Agussalim, Ir Junaidi, H Raus Walid, H Syamsuddin Uti, H Husni Hasan, H. Edy Syafwannur, H. Ruslan jaya, H Yulizen Yunal, HM Wardan, HM Ramli Walid, HM Aziz, HM Ali Azhar dan Kemas Yuzferi.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Kartika Roni menyatakan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang disampaikan DPD II Golkar Inhil ke KPUD tidak merujuk pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang sudah diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Indikasi ini dinilainya didasarkan pada penempatan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif (pileg) 2014 mendatang cendrung akan menyebabkan terjadinya pengkerdilan Partai.

“Beberapa anggota kita, khususnya yang kini duduk di DPRD Inhil yang memang sudah memiliki basis pemilih loyal pada Daerah Pemilihan (Dapil) tertentu pada Pileg sebelumnya malah pada pileg 2014 mendatang dipindah ke Dapil yang mereka sama sekali belum memiliki kepastian dukungan. Ditambah lagi 2 anggota Fraksi kita yang sudah ada di Dapil tersebut sebelumnya. Artinya, 4 anggota Fraksi Golkar ditempatkan pada satu dapil secara bersamaan. Padahal jatah perebutan kursi di Dapil tersebut hanya 5 Kursi. Contoh seperti ini yang saya sebut tidak mematuhi Juklak.” Ungkap Roni dalam konfrensi Pers di ruang Fraksi Golkar Gedung DPRD Inhil, Selasa (23/4) kemaren sambil mengatakan disamping persoalan  itu DPD II juga tidak pernah mengikutsertakan Pengurus Kecamatan (PK) terkait proses pencaleg-kan.

Dalam kesempatan itu, Roni yang menyatakan berbicara atas nama jabatannya sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhil menyatakan kritikan atas kebijakan tersebut. Bahkan Roni sempat melontarkan serangan yang bersifat pribadi kepada Ketua DPD II Golkar Inhil dengan pernyataan keraguan dirinya akan keabsahan ijajah yang dipergunakan Raus untuk maju sebagai anggota legislatif. Roni yang mengaku akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Riau pada Pileg 2014 ini juga meminta agar DPD I Partai Golkar Riau untuk segera mengambil tindakan guna melakukan penyelamatan partai.

Ketua DPD II Golkar Inhil, HM Raus Walid saat dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, selasa (23/4) malam, menyatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan bawahannya di Struktur kepengurus Partai Golkar Inhil itu adalah tidak benar.

Menurut Pak Wo, panggilan akrab Ketua DPRD Inhil ini, seluruh proses yang dijalankan untuk menyusun daftar calon legislatif yang akan diusulan pada DCS telah merujuk pada petunjuk 227 DPP Partai Golkar. Bahkan ia mengindikasikan sikap yang dipertontonkan Roni lebih mengarah kepada sakit hati pribadi. Sikap yang diambil Roni dengan melakukan kritikan secara terbuka ini justru yang akan menyebabkan rentan terjadinya pengkerdilan partai.

“Kalau ia mengaku mengerti aturan dan memang kader yang memikirkan nama baik partai, seharusnya kritikan seperti ini disampaikan secara internal, bukan dipublikasikan secara terbuka. Namun karena ini yang sudah terjadi, atas nama pimpinan partai saya juga terpaksa mengklarifikasi secara terbuka. Saya hanya ingin bertanya, penyusunan caleg yang masih “diduga”-nya tidak sesuai juklak itukah yang mengkerdilkan partai atau sikap tidak pada tempatnya yang dipertontonkan Roni saat ini yang menyebabkan terjadinya  pengkerdilan partai” Tanya pak Wo dengan nada suara tenang.

Proses sebelum mengambil kebijakan menetapkan DCS, ditambahkan Pak Wo, seluruhnya dilakukan atas dasar petunjuk DPP. Tidak ada satupun yang melenceng dari aturan tersebut. Termasuk pernyataannya tidak pernah memintakan masukan dari pengurus Kecamatan (PK), dikatakan pak Wo juga sama sekali tidak benar.

“Selama ini, DPD II Golkar selalu melakukan koordinasi dengan PK di 20 Kecamatan untuk menjalankan apapun namanya kebijakan partai. Seperti persyaratan partai Golkar yang mengamanahkan kepada pengurus untuk mengikuti kursus orientasi fungsionaris. Namun beberapa PK justru tidak mengindahkan amanah ini.” Terang Raus lagi.

Persyaratan Kursus Orientasi fungsionaris itu menjadi keharusan bagi kader partai Golkar yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Bahkan Pak Wo mengaku terpaksa harus melakukan upaya jemput bola agar keharusan ini dipatuhi.

“Harapan kita agar keharusan itu dipatuhi, sekali lagi beberapa PK samasekali tidak mengindahkan. Persoalan ini muaranya jelas terkait upaya segelintir oknum dikepengurusan partai yang akan melakukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan saya di DPD II Partai Golkar Inhil beberapa waktu lalu. Makanya saya katakan ini erat kaitannya dengan unsur sakit hati pribadi bukan demi kepentingan partai,” Imbuh Pak Wo.

Ketika dipertanyakan terkait pernyataan keraguan Roni atas keabsahan Ijajah yang dimilikinya, pak Wo menyatakan persoalan itu sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.”Kata apa lagi yang harus saya sampaikan, aturan hukum dinegri ini sudah membantah keraguan itu dengan penguatan putusan pengadilan. kenapa hal itu juga yang harus dihembuskan berulang-ulang? Apakah ini namanya demi partai atau demi menjatuhkan saya?” Tanya pak Wo masih dengan nada suara tenang dan tanpa sedikitpun terdengar bernada emosi. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPD I Partai Golongan karya (Golkar) Provinsi Riau, Annas Maamun membuka kegiatan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kab Inhil, Jalan Sungai Beringin Tembilahan, Bupati Kabupaten Rokan Hilir ini berpesan agar seluruh kadernya untuk terus berupaya merebut hati rakyat agar mau mencintai Partai Golkar. Ahad (17/2).

Bakal Calon (Balon) Gubernur Riau 2013-2018 ini juga menitipkan pesan kepada pengurus DPD II Golkar Inhil untuk menempatkan kader yang akan maju pada pemilu legislatif (pileg) 2014 secara tepat.”Artinya kalau memang kader memiliki basis massa di Dapil I yang tepatnya tentu harus ditempatkan di Dapil I. ini harus dipahami secara benar. Jika salah menempatkan, tentunya akan sangat berpengaruh kepada perolehan suara,” Pesan Anas Maamun sambil mengatakan pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung patut untuk dijadikan pegangan.

Untuk merebut hati rakyat, yang paling tepat menurutnya tetap santun dan bertutur kata baik serta jangan hanya terfokus pada massa diperkotaan dan melupakan masyarakat kecil pinggiran dengan melakukan kampanye dari rumah ke rumah.

Dalam kesempatan itu, Annas juga mengklaim bahwa strategi yang diterapkan oleh Jokowi dikatakannya sudah lebih dahulu dilakukannya. Yang membedakan Jokowi dengan dirinya hanya publikasi.”Apa yang dilakukan Jokowi selalu dipublikasikan media. Kalau saya di Rohul waktu mau jadi Bupati, media mana yang mau saya undang. Panggil Tv, biayanya tentu tinggi dan juga belum tentu diberitakan. Kalau tidak naik dan kita tanya, nanti paling dibilang kasetnya rusak,”Kata Anas dihadapan ratusan kader Partai Golkar Inhil.

Sebelum membuka secara resmi kegiatan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Inhil yang juga tampak dihadiri oleh Ketua partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, H Agussalim, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Inhil, Tarmiji dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dipagi harinya, bertempat di lapangan upacara jalan Gadjah Mada Tembilahan, DPD II Golkar Inhil juga menggelar kegiatan yang dinamakan “Jalan santai bersama kawan Annas”. Kegiatan jalan santai yang menempuh rute jalan gadjah mada, jalan m. boya, Jalan kartini, jalan Abdul Manaf, Jalan Jendral Sudirman dan Kembali ke jalan Gadjah mada ini berhadiahkan 4 unit sepeda motor, lemari pendingin, mesin cuci, komputer, TV, Becak, sepeda serta berbagai macam hadiah hiburan ini tampak diikuti oleh ribuan pelajar sekolah dasar serta simpatisan partai Golkar Inhil.(dro/*0)