Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11) malam. Kebijakan ini dinilai merupakan awal kejatuhan kepercayaan masyarakat terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

dikutip dari republika, selasa (18/11), Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Jokowi telah kehilangan sensitifitas terhadap keadaan masyarakat saat ini. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. “Ini awal kejatuhan kepercayaan rakyat, beliau (Jokowi) telah kehilangan sensitifitas,” katanya .

Menurutnya, Jokowi terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga BBM. Pengambilan keputusan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan matang dalam mengantisipasi kenaikan yang mengakibatkan dampak langsung terhadap rakyat.

Dia mengatakan, perbedaan kenaikan BBM antara zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sekarang terletak pada antisipasi dampak terhadap rakyat miskin. Ketika zaman SBY, kata dia, berbagai program disiapkan untuk melindungi rakyat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

Dia mencontohkan, bantuan langsung tunai (BLT), beasiswa untuk rakyat miskin, program keluarga harapan dan yang lain telah disiapkan matang sebelum harga BBM dinaikkan.

“Sekarang apa, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) saja belum jelas,”pungkasnya.

Masih ingat dengan pesta rakyat Jokowi setelah pelantikannya? Begitu banyak melibatkan masyarakat. Artis dalam dan luar negeri memeriahkan pesta yang berakhir di Monas itu.

Dalam pesta itu, masyarakat berkumpul di monas, menyambut presiden RI ketujuh. Sekarang pestanya berpindah. “Pesta rakyat dimonas telah usai, sekarang di SPBU,” ujar netizen, Rina Martha, dalam akun twitternya, @Rina_Martha, yang dikomentari dengan tanda sedih oleh CEO Pedoman News, Fadjroel Rahman dalam akun twitternya, @fadjroeL, Selasa (18/11)

Kebijakan Jokowi ini menuai banyak pertentangan dari pengguna sosmed di dunia maya. Ada yang menunjukkan penyesalannya karena telah memilih Jokowi pada pilpres lalu. Semuanya diluapkan hingga akhirnya menjadi trending topik dengan tagar #ShameOnYouJokowi dan #SalamGigitJari.

Setelah menaikkan harga BBM Rp 2 ribu, presiden Jokowi ramai-ramai mendapat salam gigit jari dari pada netizen. Septian Hidyah Ikmal dalam akun twitternya, ‏@accept_tian, menyatakan
Kenaikan BBM dilakukan pemerintah. Namun resikonya bukan mereka yang menanggung. “Resiko ditanggung rakyat.. Koyok ngene iki pilihanmu?? Seng jarene pro-rakyat,” ujarnya

Netizen lainnya, Saypul Bahri ‏@ipullipu21 dari Cakung, Jakarta Timur , menyatakan, “Harusnya kita bisa menikmati turunnya harga minyak dunia, bukan sebaliknya #salamgigitjari.”(dro/republika)

Fraksi Demokrat mengaku tidak mendapatkan dukungan pada saat lobi

Jakarta – Semalam, dalam rapat paripurna DPR, Fraksi Partai Demokrat walk out dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengaku tak mendapat dukungan saat berada di lobi fraksi.

“Sebenarnya, semalam itu kami dalam posisi sangat sulit karena untuk menggolkan sepuluh poin saat perbaikan UU pemilih langsung di lobi fraksi tak didukung,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Syarif mengatakan setelah tak mendapatkan dukungan dalam lobi fraksi, partai ini tak mendapatkan dukungan, partainya akhirnya memutuskan untuk walk out.

“Pada saat lobi fraksi tidak ada dukungan, ketua fraksi kami melihat bahwa tidak ada dukungan. Ya, akhirnya walk out,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Syarief mengatakan partainya belum berpikir untuk melakukannya. “Kalau uji materi, saya pikir kami belum sampai ke sana. Saya melihat saja perkembangannya nanti,” katanya.

Pada sidang paripurna yang berakhir Jumat 26 September 2014 dinihari, sebanyak 229 anggota DPR memilih opsi pemilukada oleh DPRD dan 135 legislator memilih pemilukada langsung oleh rakyat.

Opsi pertama didukung Partai Golkar (73 dari 84 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Partai Gerindra (22 anggota). Sedangkan pilihan kedua didukung PDIP (88 anggota), PKB (20 anggota), dan Hanura (10 anggota). Kelompok ini mendapatkan tambahan dukung dari sejumlah anggota fraksi lain yang berbeda sikap, yaitu 11 suara dari legislator Golkar dan 6 suara dari Partai Demokrat. (Vivanews)

Jakarta (detikriau.org) — Politisi partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta agar PDIP menghargai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. ia mengingatkan bahwa pemerintahan SBY baru berakhir pada tanggal 20 oktober mendatang setelah pelantikan.

“dulu PDIP jadi oposisi, jadi kebiasaan oposisi itu jangan dibawa-bawa, jadi hargailah, belum memerintah udah beri perintah,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari voa-islam.com. rabu (3/9/2014)

urusan ‘hobi’ menjual aset negara itu katanya sudah menjadi ‘watak’ PDIP. Karena itu, Partai Demokrat mengingatkan PDIP terkait rencana penjualan pesawat kepresidenan. Demokrat meminta PDIP tidak mengulang kebiasaan untuk menjual aset negara.

Rencana penjualan pesawat kepresidenan itu mengingatkan kebiasaan PDIP menjual aset negara ketika memerintah. Nurhayati juga mengingatkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati menjadi presiden menjual Indosat yang merupakan aset negara.

“Kebiasaan lama jangan diulang-ulang, belum apa-apa sudah menjual aset. Mengingatkan kita, kebiasaan lama jangan selalu menjual-jual aset. Kalau dulu memerintah hobinya menjual aset,” kata Nurhayati.

Sebab, kata dia, pembelian pesawat kepresidenan itu tidak serta merta untuk kepentingan pribadi. “Ketika membeli pesawat itu tak serta merta, tapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat,” katanya.

Usul penjualan pesawat kepresidenan dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Dia meminta presiden terpilih Jokowi untuk menjual saja pesawat kepresidenan karena tidak mencerminkan pemimpin yang sederhana. “Saya mau usulin pesawat presiden dijual,” kata Ara, di Jakarta, Senin (1/9/2014) yang lalu.

Penjualan pesawat kepresiden itu, dikatakan akan mengurangi beban pemerintah yang sudah dililit defisit APBN.

Di zaman Mega berkuasa, juga sudah pernah menjual kapal super tanker, kemudian Indonesia menyewa untuk mengangkut minyak.(dro)