TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kabid Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hariono Karim menyebutkan, keberadaan arena permainan yang salah satunya seperti kerap disebut Gelper merupakan salah satu wisata dibidang permainan.

Hal tersebut menurutnya didasarkan pada Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

“Dalam Permen dibunyikan bahwa arena permainan merupakan salah satu wisata, dengan catatan telah mendapat izin dari Badan Perizinan setempat,” katanya.

Ditambahkannya, setelah pengusaha mengantongi izin usaha dari Badan Perizinan dalam hal ini Badan Perizinan Pemkab Inhil, maka Disporabudpar secara aturan memang harus menerbitkan  surat resmi dalam bentuk Daftar Usaha Pariwisata (DUP).

“Setiap usaha permainan memang harus terdaftar di sini (Dinas Pariwisata, red) kecuali yang belum mendapat izin dari Badan Perizinan,” imbuhnya.

Di dalam Permen telah diatur mengenai syarat dan apa saja yang harus dipatuhi sebuah arena permainan dalam menjalankan operasionalnya.

“Jadi jika pengusaha memenuhi semua syarat dan ketentuan yang dimintakan sesuai Permen dan mengantongi izin dari pemerintah setempat, secara hukum operasional mereka legal, jadi setiap arena permaian tinggal ditanya saja apakah mereka mengantongi izin atau tidak,”Pungkasnya.

Terkait masalah perizinan, detikriau.org belum berhasil mendapatkan komfirmasi dari Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Inhil. Terutama mengenai apa yang menjadi persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi sebelum sebuah arena permainan sah secara hukum untuk beroperasional .

“Pak Kaban (Encik Kamal, red) sedang DL, sedangkan para Kabid sibuk,” ujar salah seorang pegawai di Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Inhil./ Mirwan

Klik Dibawah Ini :

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna menunjang pengoperasionalan Pantai Solop yang terletak di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, dalam upaya mengembangkan dunia pariwisata di Negeri Seribu Parit, khususnya Pantai Solop yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

“Kalau untuk Pantai Solop, kita sudah ke provinsi. Alhamdulillah responnya sudah bagus, tinggal ke Kementerian saja lagi,” tutur Sitas.

Di Kementerian sendiri, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, sudah menyatakan siap membantu dan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengembangkan objek wisata Pantai Solop.

“Jadi, tinggal kita lagi yang harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya,” tambah Sitas.

Sebelumnya, Sitas juga pernah mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan dunia kepariwisataan, Pemkab Inhil tidak boleh setengah-setengah dan harus memilih mana yang akan diprioritaskan pengembangannya terlebih dahulu.

“Dari seluruh objek wisata yang ada, pilih mana yang fokus untuk dikembangkan terlebih dahulu,” katanya waktu itu.

Setelah objek wisata tersebut berhasil dikembangkan dengan baik, jelas Sitas, barulah dijadikan sebagai pilot project untuk pengembangan objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Inhil.

“Jadi, jangan semua mau dikerjakan, sehingga akhirnya tak ada satupun yang berhasil,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melengkapi data-data tentang kepariwisataan yang ada di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Hasmawi saat hearing bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Inhil, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Hasmawi, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) masih sangat kekurangan data-data yang berkaitan dengan bidang pariwisata, baik itu wisata alam, wisata religi dan lain-lain.

“Kekurangan data tentang kepariwisataan ini, membuat anggaran bantuan yang didapat dari luar sangat terbatas,” tutur Hasmawi.

Oleh karena itu, Hasmawi berharap agar Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait (SKPD) segera mencari solusi dan upaya konkrit di lapangan, dalam upaya mengatasidan menuntaskan persoalan tersebut.

“Dengan begitu, mudah-mudahan pariwisata di Inhil bisa lebih maju dan berkembang, sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan daerah,” imbuhnya. / Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk memberikan perhatian yang lebih besar dalam upaya membangun dan mengembangkan dunia kepariwisataan serta kawasan cagar alam di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat bersama sejumlah lintas sektor terkait kepariwisataan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (22/3/2016).

Tampak hadir saat itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Adi Candra, Sekretaris, Herwanissitas dan Anggota Wisnaria, Gusti Desriansyah, Razali, Awandi dan H Hasmawi, serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), Junaidy dan jajaran, perwakilan Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra).

Dikatakan Adriyanto, saat ini masih cukup banyak tempat-tempat wisata religi dan wisata alam yang belum terkelola baik serta tidak terekspos secara maksimal. Padahal, selain memiliki tempat wisata religi dan wisata alam, Kabupaten Inhil juga memiliki berbagai cerita-cerita rakyat yang bisa didokumentasikan dan disusun menjadi sebuah buku, untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat dalam maupun luar daerah.

“Kalau bicara tentang kepariwisataan ini, kita harus siap berkorban, sehingga masyarakat banyak bisa menikmatinya,” tutur Adriyanto.

Oleh karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil diharapkan agar terjun langsung ke lapangan serta saling bekerjasama dan memberindukungan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Kita usulkan Pemda membuat satu Tim untuk kepariwisataan di Inhil ini. Diamana, isinya adalah perwakilan setiap SKPD, supaya mereka bisa saling berkoordinasi tentang apa saja yang harus dibuat tiap-tiap SKPD guna membangun dan mengembangkan objek wisata yang ada,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disporabudpar Inhil, Junaidy menyatakan bahwa secara aturan kepariwisataan di Kabupaten Inhil sudah sangat maju, ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pariwisata.

“Hanya saja, pengembangan dan pengelolaannya di lapangan yang masih belum maksimal, dikarenakan berbagai keterbatasan,” terang Junaidy.

Untuk itu, Junaidy berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, dalam rangka melesarikan budaya serta mengembangkan wisata alam dan wisata religi di Bumi Sri Gemilang. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menggelar Pacu Sampan leperyang diagendakan akan dilaksankan pada tanggal 20 hingga 22 November 2014 mendatang bertempat di Kuala Getek Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan.

Kadisporabudpar Inhil, Rudianysah melalui Kabid Pariwisata, Arbain mengatakan, untuk peserta yang akan mengikuti pacu sampan leper ini boleh dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan lebih diutamakan membawa nama Kecamatan se-Kebupaten Indragiri Hilir.

“Pendaftaran peserta kita mulai tanggal 14 sampai 19 November 2014 di Kantor Disporabudpar Inhil Tembilahan,” ujarnya. Akhir pekan kemaren di Tembilahan

Ia menerangkan bahwa Event ini bertujuan untuk menggali dan mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat inhil zaman dahulunya. Dalam hal ini berupa sarana yang dipergunakan masyarakat alat trasnportasi, baik di lumpur maupun pada saat air dalam.

Maksud pelaksanaan ini, dijelaskan Arbain tidak lain untuk mengangkat tradisi dan budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat dan juga melestarikan tradisi lama yang hampir hilang di Inhil sekaligus untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Yang terpenting tentuanya untuk meningkatkan promosi daerah pada bidang kepariwisataan, khususnya event pacu sampan leper.

Event ini merupakan program tahunan dari Disporabudpar kabupaten Inhil yang sudah dimulai sejak tahun 2012 yang lalu. Event wisata pacu sampan leper yang akan digelar tahun ini merupakan yang ke-3.

“Sebelumnya, sekitar tahun 1987, perlombaan serupa ini juga pernah diselenggatakan di Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, Hanya saja dengan kondisi alamnya tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan, akhirnya terhenti dan tahun 2012 kembali dimulai lagi, hanya saja lokasinya dipindahkan ke sungai luar.,” Jelas Arbain.

Arbain berharap event ini dapat masuk dalam kalender pariwisata Riau, sehingga setiap tahun dapat dilaksanakan dan akan dijadikan wisata yang unik dan menarik di Kabupaten Inhil. “Dengan demikian kta berharap maka akan mampu menarik wisatawan lokal bahkan mancanegara,” tutupnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Manajer PT. WIKA, Ikhsan Sabri optimis menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau, September mendatang, Venue PON Futsal sudah bisa difungsikan.

Pernyataan ini disampaikannya saat kunjungan Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo kelokasi pembangunan Venue PON Futsal, Selasa (10/7).” September 2012 mendatang kita yakin progress pekerjaan bisa kita capai sebesar 75 hingga 80 persen. Saat ini kita sedang kejar untuk selesaikan pekerjaan dibagian dalam seperti arena tempat duduk penonton dan fasilitas pendukung seperti kamar mandi,” Ujar Ikhsan.

Sampai hari ini ditambahkan Ikhsan, progress Venue PON Futsal secara keseluruhan sudah mencapai 55 persen. Agar bisa difungsionalkan untuk iven PON, PT. WIKA melakukan pemilahan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai sangat diperlukan.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olaharga (Kadisbudparpora) Kab. Inhil, Mukhtar T menyatakan sampai saat ini tidak ada lagi kendala yang dinilai krusial untuk menggegas pembangunan PON futsal.

“Pembangunan Venue PON ini batas pengerjaannya sampai Desember 2012. Namun agar bisa fungsional untuk pelaksanaan PON XVIII, pengerjaan harus kita gesa agar bisa difungsionalkan untuk pelaksanaan PON XVIII Riau, September mendatang. Dari 250 pekerja, mereka bekerja siang dan malam yang dibagi dalam tiga ship. Kita tentunya memnita agar seluruh masyarat mendo’akan agar pekerjaan ini dapat terselesaikan sesuai target.” Pinta Mukhtar T.

Menurut Mukhtar T, kelak, dengan terbangunnya Venue PON Futsal ini akan menjadi sebuah anugerah dan kebanggaan untuk masyarakat Inhil. Fasilitas gedung ini bisa dimanfaatkan secara multi fungsi. Selain untuk olahraga futsal, tentunya juga bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo berharap semoga pekerjaan pembangunan Venue PON Futsal ini dapat terlaksana dengan baik agar kelancaran pelaksanaan Iven PON XVIII sukses.

Berdasarkan pantauan lapangan, saat ini pekerjaan sedang dilakukan pada kontruksi tribun tempat duduk penonton dan tiang penyangga atap. Terlihat material tiang rangka bagian atap sudah tersedia dilokasi. Sayangnya apa yang disampaikan Manajer PT. WIKA, Iksan Sabri tidak sesuai dengan perkiraannya yang telah disamapaikannya kepada wartawan dalam komfirmasi pada awal juni 2012 yang lalu. Saat itu Ikhsan Sabri menyatakan awal juli 2012 progress pekerjaan sudah bisa mencapai 65 persen.(fsl)