TKA Marak, Desak Pemerintah Segera Beber MoU dengan Tiongkok

 

BURUH KASAR: Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) saat menjalani jam istirahat siang di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/12). Seharusnya TKA hanya untuk tenaga kerja ahli, tapi ada dari mereka yang bekerja sebagai buruh. Foto: IMAM HUSEIN/JAWA POS

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh P Daulay mendesak pemerintah untuk membuka isi nota kesepahaman bersama (MoU) antara Indonesia dan Tiongkok. Yakni MoU yang ditandatangani pada 26 Maret 2015 di Great Hall of The People Beijing dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Saleh menduga MoU itu ditindaklanti dengan pelaksanaan turn key project. Artinya, proyek-proyek Indonesia yang dikerjakan Tiongkok diharuskan menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari Negeri Panda itu.

“Jadi inti dari turn key project itu kan investasinya oleh Tiongkok, tapi tenaga kerjanya dari Tiongkok juga,” kata Saleh di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (1/5).

Indonesia, kata Saleh, seharusnya mendapatkan keuntungan dari berbagai investasi asing yang masuk. Maka dari itu, Saleh mengkritik berbagai investasi yang justru merugikan Indonesia.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas mencontohkan sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang didanai negara lain. Ternyata, pekerja yang mengerjakan proyek PLTU itu juga dari negara yang berinvestasi.

“Katakanlah proyeknya sudah selesai. Lalu listrik PLTU dijualnya ke mana? Dijualnya ke kita. Kita yang beli, kita yang pakai. Lalu kita dapat apa? Kita ini hanya menjadi pasar bagi mereka,” tukasnya.

Karena itu Saleh meminta pemerintah segera membuka MoU dengan Tiongkok itu. Pasalnya, persoalan TKA asal Tiongkok saat ini sudah mulai meresahkan masyarakat luas.

“Perdebatannya saja sudah meresahkan apalagi keberadaannya (pekerja asing). Karena itu, PAN meminta agar turn-key project ditinjau, dievaluasi karena investasi Tiongkok dan investasi asing pada umumnya menurut kami tidak serta-merta mendatangkan keuntungan bagi indonesia,” pungkasnya.

sumber: jpnn.com




Taati Aturan, Pasangan Wardan SU, Tunda Pendaftaran

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti harus rela menunda pendaftaran ke KPU sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023 pada Pilkada serentak 2018.

Pendaftaran yang sedianya direncanakan pada hari ini, selasa (9/1/2018) ditunda pada esok hari, rabu (10/1/2018).

“Atas pertimbangan tranparansi, keadilan dan taat aturan, kedatangan pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti di KPU Inhil hari ini terpaksa kami terima hanya sebatas silaturahim. Untuk pendaftaran, kami minta dilakukan esok hari,” Sampaikan Ketua KPU Inhil H Suhaidi

Diterangkan Suhaidi, sesuai ketentuan, pendaftaran dihari pertama dan kedua (tgl 8 dan 9 Januari 2018. red), penerimaan ditentukan mulai pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib. Sedangkan untuk hari terakhir pendaftaran (10/1/2018) batasan waktu akhir ditetapkan pukul 24.00 Wib.

Menanggapi hal ini, H Syamsuddin, mewakili penyampaian bahasa, mengaku dirinya dan HM Wardan dengan senang hati dan iklas mematuhi aturan. Menurut Ketua DPD Demokrat Inhil ini, diterima saja meski hanya sebatas silaturahim, mereka sudah mensyukuri.

“Tujuannya memang ke KPU, diterima saja kami sudah mensyukuri, Alhamdulillah,” Ucap SU dalam kehadirannya di KPU Inhil bersama HM Wardan yang saat itu juga didampingi oleh petinggi DPD I Partai Golkar Riau, H Arsyadjuliandi Rachman dan Hj Septina Primawati Rusli, sejumlah petinggi partai pengusung, serta kader dan simpatisan.

Sementara itu, Ketua Tim pemenangan, H Feriyandi juga menyampaikan ucapan senada. Dikatakannya, menghargai ketetapan KPU dan Aturan akan mejadikan Pemilu yang bersih dan berwibawa. “Semoga Pemilu 2018 berjalan sukses,” Sampaikan Feri.

Pantauan lapangan detikriau.org, dari tempat deklarasi, gedung Telaga puri, rombongan petahana ini dilepas dengan penampilan Kuda Lumping, Reok, Tabuhan Kompang dan Bardah. Setibanya di KPU sekira pukul 16:45 Wib, rombongan disambut pementasan seni barongsai dan tunggangan Singa Depok./Am




Pilkada Inhil 2018, War dan SU Deklarasikan Pasangan

“Diusung 4 Parpol (Golkar, Demokrat, PKS dan PAN)”

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023, HM Wardan dan H Syamsuddin Uti diyakini akan menjadi modal kuat untuk memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan membawa Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kabupaten yang lebih baik kedepannya.

Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Tim pemenangan pasangan War dan  SU, H Feriyandi dalam deklarasi yang dilaksanakan di Gedung Puri Cendanan Tembilahan, selasa (9/1/2018)

“Kita nilai ini pasangan terbaik, Wardan berpengalaman dalam pemerintahan dan SU, pengusaha sukses sekaligus politisi senior,” Ujar pria bernama kecil Feri yang bertitel Doktor ini dalam penyampaian sambutannya mengawali deklarasi

Dalam periode pertama masa jabatannya sebagai Bupati Inhil, HM Wardan dinilai sukses dengan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan program perbaikan perkebunan masyarakat serta sejumlah prestasi gemilang lainnya.

“Kelebihan pasangan ini menjadi tugas partai pengusung untuk menyampaikannya kepada masyarakat,” Arahan Feri

Sementara itu dalam pidato politiknya, HM Wardan mengatakan merasa begitu istimewa karena dapat didampingi oleh salah seorang tokoh masyarakat ternama, pelaku bisnis yang sukses dan politisi senior, H Syamsuddin Uti.

“Periode lalu, kami berlayar dengan perahu berbeda, meski memiliki tujuan yang sama. Namun, kini kami berada dalam satu perahu untuk mencapai tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Inhil. Ini sebuah kebanggaan bagi Saya,” ungkap Wardan dihadapan ribuan relawan, simpatisan dan kader partai pengusung.

Perbedaan yang pernah terjadi di Pilkada periode lalu, dikatakan Wardan, tidak akan menjadi penghalang. Namun, perbedaan tersebut, dianalogikannya, malah akan menjadi ‘mesin’ untuk menambah laju menggapai kesuksesan.

“(Perbedaan, red) ini akan kita satukan. Dengan begitu, perahu akan berlayar lebih laju untuk menggapai tujuan, yakni kemenangan. Ini dikarenakan kedua belah pihak yang kini bersatu memiliki ‘mesin perahu’ yang hebat,” kata Wardan.

Terjalinnya koalisi Wardan – SU, dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar ini telah melalui sejumlah tahapan dan proses yang sangat panjang.

“Dari komunikasi yang Saya bangun dengan Kakanda SU, akhirnya Beliau dengan tulus berlapang dada untuk mendampingi Saya dalam Pilkada yang segera berlangsung,” ujar Wardan menceritakan sepenggal kisah jalinan politik antara Dirinya dengan pasangannya, Syamsuddin Uti.

Kedua orang yang pernah saling bersaing untuk menjadi ‘Inhil 1’ dalam Pilkad Inhil 2013 silam, diungkapkan Bupati, kini bersepakat untuk melebur menjadi satu dan tidak mengedepankan kekuasaan sebagai nikmat.

“Nikmat yang ada itu adalah limpahan ide pada saat Saya menjabat. Kedepan, hal inilah yang juga akan kita kedepankan. Ide, gagasan yang diberikan akan mengisi waktu – waktu kami kedepannya, jika diamanahkan kembali memimpin Inhil,” jelas Wardan.

Dalam koalisi pemenangan Wardan – SU, ‘Sang Petahana’ ini mengklaim, telah mengantongi 17 kursi dari total 45 kursi di DPRD Inhil sebagai prasyarat pencalonan dengan ambang batas minimum parlemen sebesar 20 persen. Artinya, pasangan Wardan – SU, telah memiliki dukungan sekitar 38 persen.

“Terima kasih Saya ucapkan atas dukungan yang diberikan. Kursi yang ada di DPRD telah memenuhi persyaratan minimal pencalonan Saya di Periode kedua ini,” ucap Wardan.

Kedepan, Wardan mengatakan, Dirinya dan pasangannya, Syamsuddin Uti akan tetap pada komitmen pembangunan untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat, bergerak bersama rakyat menggapai kejayaan ‘Bumi Sri Gemilang’, Kabupaten Inhil./*/Am




Bupati Inhil: Kelola dan Pertanggungjawabkan Uang Negara dengan Baik

Bupati Inhil HM.Wardan saat menerima penghargaan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah  Pemerintah (LAKIP) Kabupaten/Kota dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokkrasi RI yang diserahkan oleh Sesmen PAN RB Dwi wahyu Atmaji di Jakarta kemaren
Bupati Inhil HM.Wardan saat menerima penghargaan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Pemerintah (LAKIP) Kabupaten/Kota dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokkrasi RI yang diserahkan oleh Sesmen PAN RB Dwi wahyu Atmaji di Jakarta kemaren

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, kembali mengingatkan semua bawahannya untuk teliti dan mentaati semua ketentuan dalam menjalankan keuangan daerah. Sekecil apapun penggunaanya haruslah dapat dipertanggung jawabkan.

“Namanya juga uang negara, tentu harus dikelola dengan baik. Sekecil apapun penggunaanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” Pinta Bupatid dalam sebuah kesempatan baru-baru ini di Tembilahan

Bagi mereka yang berani dan sengaja melanggar ketentuan pastinya dipandang sebagai bentuk tindakan yang mencoreng nama baik Pemerintah sekaligus sebagai bentuk pembangkangan terhadap amanah jabatan yang diberikan.

Berapa besarpun anggaran yang dikeluarkan. Harus jelas dasar dan pengeluarannya. Selain bertanggung jawab kepada Negara nantinya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

“Kalau memang tidak ada ketentuannya, ya jangan dicari-cari. Setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan,”tegas Bupati.

Bupati Inhil yang terkenal agamis ini juga menegaskan tidak akan menolerir serta melindungi mereka yang sengaja ingin melanggar ketentuan. Bagi mereka ini diminta mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Mantan Sekko Pekanbaru ini juga memerintahkan pengawasan internal, baik inspektorat atau lembaga lainnya untuk serius dalam melakukan pengawasan.

“Kita ingin dalam melaksanakan tugas itu nyaman. Begitu juga saat purna tugas. Karena itu jangan lakukan tindakan yang melanggar ketentuan,” Amanah Bupati.(dro/*1)




Tim Kampanye dan Pemenangan Koalisi Garuda Merah Inhil di Deklarasikan

“Targetkan Perolehan 70 Persen Suara”

IMG-20140625-06675Tembilahan (detikriau.org) – Tim Kampanye dan Pemenangan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di wilayah Kabupaten Indragiri hilir resmi dideklarasikan. Kegiatan deklarasi dan konsolidasi koalisi merah putih yang dilaksanakan di halaman kantor DPD II partai Golkar Inhil ini dihadiri oleh ratusan massa relawan pemenangan, kader dan simpatisan partai koalisi serta sejumlah tokoh pemuda, ulama, kiai dan masyarakat Inhil. Rabu (25/6/2014)

Ketua DPD II partai Golkar Inhil, Afrizon, SE yang sekaligus ditujuk sebagai ketua Tim pemenangan menyatakan bahwa instruksi bagi ke enam partai pengusung sesungguhnya jauh-jauh hari sudah dijalankan namun baru hari ini sempat dideklarasikan.

“Khusus untuk Provinsi Riau, posko pemenangan koalisi merah putih difokuskan di kantor DPD Golkar karena Riau selama ini dikenal sebagai basisnya Partai Golkar,”Ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Afrizon juga menyampaikan bahwa Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Inhil sudah memberikan pernyataan sikap untuk bersama-sama mengantarkan pasangan Nomor Urut 1, Prabowo Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. “dukungan ini tentunya akan semakin menambah keyakinan kita dalam meraih kemenangan,” Kata Afrizon.

Demi Bangsa dan Negara, Demi Indonesia yang lebih baik, ia berharap agar semua partai koalisi untuk bersungguh-sungguh berjuang memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Terakhir ia juga memintakan do’a dan dukungan masyarakat Inhil.

Tim pemengan pasangan Prabowo Hatta mentargetkan untuk meraih minimal perolehan 70 persen suara di Kabupaten Inhil. (dro)