TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) MJ Verman menyampaikan, pada tahun 2016 mendatang kantor kependudukan itu akan terima bantuan 2 mesin cetak KTP Elektronik atau e-KTP dari pemerintah pusat.

“Iya, tahun depan Disdukcapil Kabupaten Inhil dicanangkan dari pusat mengirimkan 2 mesin cetak lagi untuk menambah kekurangan alat percetakan e-KTP warga asal Inhil,” sampaikan MJ Verman, Rabu (12/8/2015) kemaren.

Menurutnya, mesin cetak yang ada ini dinilai sangat minim, karena hanya memiliki 2 mesin cetak rekaman data penduduk. Saat ini saja contohnya, dari 77 ribu rekaman data e-KTP pada periode 2012-2014 lalu, masih ada sekitar 62 ribu rekaman belum tuntas.

Lambatnya penyelesaian cetak data penduduk tersebut salah satunya terhambat minimnya fasilitas mesin cetak.Dimana, dari angka 77 ribu rekaman itu merupakan sisa yang belum dicetak oleh pusat. sejak awal tahun 2015, Disdukcapil Inhil melakukan percetakan sendiri dengan jumlah mesin seadanya.

“Itulah yang menjadi kendala kami, kekurangan mesin cetak sehingga penyelesaiannya percetakan e-KTP tidak bisa didesak,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari fasilitas 2 mesin cetak itu, masing-masingnya hanya mampu mencetak 100 lembar e-KTP perharinya, itupun dalam kondisi pekerjaan lancar maksimal.

“Sebab itulah bagi masyarakat yang baru melakukan pendataan ataupun rekaman pada tahun 2015 ini terpaksa harus menunggu lebih lama lagi, karena kita lebih mengutaman rekaman data penduduk yang tertunda tahun lalu,” ujarnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2015 ini, seluruh desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperoleh dana pembangunan sebesar Rp 135 Miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal MM kemaren

Dikatakan Yulizal, memang saat ini pembangunan di tingkat desa sedang menjadi perhatian dan prioritas, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, akan ada banyak dana yang dikucurkan untuk membangun desa melalui berbagai program‎.

“Saat ini, pembangunan di tingkat desa memang menjadi fokus utama, disamping pembangunan di sektor perkotaan yang juga terus dilaksanakan,” tutur Yulizal.

Seperti melalui APBD Inhil, yang pada tahun ini dikucurkan dana melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sebesar Rp 135 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 30 miliar dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 105 miliar.

“Selain itu, ada juga bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana yang berasal dari APBD provinsi,” tambahnya.

Dana tersebut, lanjut mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Inhil ini, nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan desa dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan umum, jembatan, jerambah beton, dermaga, pesanggrahan, turap, jalan lintas, pagar desa, semenisasi lapangan sekolah, semenisasi lapangan desa, pengadaan mobiler desa dan bahkan sampai pada pembangunan kantor desa.

“Ada sekitar 54 miliar dana dari ADD yang diperuntukan bagi setiap desa di Inhil,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah mengusulkan bantuan sejumlah peralatan kesehatan (alkes) kepada pihak provinsi yang nantinya akan diperuntukan bagi operasional 108 Pustu di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Alvi, pengusulan bantuan alkes ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Negeri Seribu Parit, khususnya yang berada di wilayah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan.

“Tahun ini, dari 152 Pustu yang ada di Kabupaten Inhil, baru sekitar 108 Pustu yang telah kita usulkan untuk menerima bantuan alkes dari Pemprov,” tutur Alvi.

Adapun berbagai macam bantuan alkes yang diusulkan tersebut, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, diantaranya peralatan bedah minor, peralatan dan tabung oksigen kecil, serta alkes lainnya.

“Dengan adanya bantuan ini nantinya, diharapkan dapat lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Pustu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menuju Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat, yakni melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka pada tahun 2017 mendatang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) harus diintegrasikan ke BPJS.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan Jamkesmas, drg Enni Kholisatun kepada detikriau.org, belum lama ini.

“Program Jamkesda akan berakhir di tahun ini, dan pada tahun 2016 nanti Pemda hanya membantu premi BPJS bagi masyarakat miskin yang ditetapkan daerah,” tutur Enni.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Kabupaten Inhil yang mampu, untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri mulai dari sekarang, dengan premi Rp 25.500/jiwa/bln untuk klas 3, Rp 42.500/jiwa/bln untuk klas 2 dan Rp 59.500/jiwa/bln untuk kls 1.

“Sedangkan bagi masyarakat menegah ke atas yang tidak tercover oleh pemda, diharapkan bisa mendaftar langsung menjadi peserta BPJS Mandiri,” tambahnya.

Langkah ini, lanjut Enni, dalam upaya mendukung dan mensukseskan program pemerintah pusat di bidang kesehatan, yakni JKN. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kucurkan dana  sebesar Rp 55,455 milyar untuk membanguna Rumah Layak Huni (RLH) di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan ini diungkapkan Plt Kepala BPMP Bangdes Provinsi Riau H Daswanto saat dijumpai usai mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil tahun 2015 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (10/3/2015).

“Dananya sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya saja. Sekitar Rp 70 juta per unitnya,” katanya.

Dari sejumlah dana itu, akan dibangun sebanyak 711 unit RLH yang akan dialokasikan keseluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil. Dan masing-masing desa itu katanya, akan dibangun 3 unit RLH.

Namun ia mengatakan, hal tersebut hanya sebuah gambaran secara umum dari Pemprov Riau. Dalam pelaksanaan realisasinya di lapangan nanti Pemkab Inhil lah yang lebih mengetahui pembagiannya.

“Kamikan tidak tau apakah harga kebutuhan dana perunitnya di Inhil ini sama atau tidak dengan daerah lain, jadi kita serahkan saja ke Pemkab Inhil. Tapi secara umum pembagian yang telah kami konsep itu setiap desa dapat 3 unit RLH,” tutupnya.(mirwan)

“Tahun Ini Jamkesda Berakhir”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Kesehatan (Diskes) sejak beberapa tahun belakangan, direncanakan akan berakhir pada tahun 2015 ini.

“Karena itu, pada tahun 2016 mendatang semua peserta Jamkesda sudah harus menggunakan BPJS,” tutur Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (P2KPK), NS Matzen MSi saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dijelaskan Matzen, ke depan pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini, khususnya kepada Puskesmas dan lintas sektor terkait, seperti aparatur di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

“Dengan begitu, mereka nantinya diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, bahwasanya tahun 2016 nanti seluruh masyarakat Inhil, baik pengguna Jamkesda maupun Jamkesmas harus beralih ke BPJS,” terangnya.

Di dalam program BPJS itu, lanjut Matzen, masyarakat bisa memilih sendiri kategori atau kelas yang akan diambilnya, seperti ruang perawatan kelas I, II dan III.

“Jadi, kita imbau kepada masyarakat yang sudah memiliki Jamkesda, supaya di akhir tahun ini sudah mengurus BPJS, karena nantinya juga ada petugas dari BPJS yang datang dan menginput langsung data-data masyarakat, baik di tingkat kecamatan, kelurahan hingga pelosok desa,” imbuhnya.(adi/adv)