Bagansiapiapi (detikriau.org) – Sebanyak 93 Pejabat Struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di mutasi dan dilantik.

Dari 93 orang, 4 orang merupakan Pejabat Eselon III, mereka adalah H.Jasmudin Rauf.S.Sos dimutasi menjadi Sekretaris Inspektorat, sebelumnya Kabag Perlengkapan.

Selanjutnya Alkan.SE dimutasi menjadi sekretaris Dinas Perkebunan sebelumnya menjabat Kabag Bina Kesra, Acil Rusdianto dimutasi menjadi Kabag Perlengkapan, sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perkebunan. Dan H.M.Nurhidayat dimutasi menjadi Kabag Kesra sebelumnya menjabat Sekretaris Inspektorat. Sedangkan sebanyak 89 pejabat Eselon IV mengisi Jabatan sebagai Kasubag dan Kabid di Badan/Kantor/Dinas dilingkungan Pemkab Rohil.

Mutasi Para Pejabat Eselon III berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BK-PN/2015/218 dan eselon IV berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :820//BK-PN/2015/219.Kedua Surat keputusan tersebut dikeluarkan tertanggal 28 April 2015.

Pelantikannya dilakukan oleh Plt.Sekda Rohil,Drs.H.Surya Arfan.Msi di gedung Serbaguna, Jalan Utama, Selasa (29/04/15) yang dihadiri dan disaksikan, Kepala BKD Rohil Roy Azlan.AP, Asisten I,II,III dan IV, derta Kepala SKPD lainnya.

Surya Arfan dalam sambutannya mengatakan bahwa mutasi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi,apalagi mengingat masyarakat Rokan Hilir mengharapkan pelayanan yang baik.

Dirinya juga berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. “Pertama saya minta untuk disiplin, dimana apel pagi itu masih perlu ditingkatkan, karena kita jauh ketinggalan dari daerah lain,” sebut Surya.

“Mulai besok jalankan apel pagi secara rutin, tidak hanya dilingkup Setda. Namun juga di tingkatkan di SKPD,” sambungnya.

Surya juga mengakui banyak menemukan pejabat yang membangkang terhadap atasannya. “Kedua loyalitas, karena kita banyak menemukan pejabat eselon III melawan pejabat eselon II (Kepala SKPD-red ). Ini perlu diperbaiki, kalau ia memang bersalah atasannya, lapor ke kita jangan sewenangnya saja,” pungkasnya. [tris/adv]

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Menjelang Pilkada Rohil 2015,isu hangat menerpa Bupati Rokan Hilir, H.Suyatno yang menyebutkan orang nomor satu di Kabupaten Rohil ini ditangkap pihak BNN di Pekanbaru, Rabu (18/3/14). Namun itu hanya isu dan dibantah langsung oleh Kabag Humas Pemkab Rokan Hulir.

“Tidak benar, itu hanya isu orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Kabag Humas Heriyanto pada metroterkini.com, Rabu malam.

Sebelumnya, isu penangkapan H. Suyatno berkembang luas ditengah masyarakat Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dan sampai ke Pekanbaru. Sejumlah sumber yang beredar di BBM juga membagi informasi, “apa benar bupati Rokan Hilir ditangkap BNN”, ada lagi “Info apa benar Suyato Rohil ditangkap BNN”.

Dalam info tersebut tidak ada yang bisa memastikan, karena mereka semua merasa kaget. “Infonya demikian bang, tapi apa benar?” kata salah seorang wartawan.

Namun hal itu sekali lagi dibantah oleh Kabag Humas Pemkab Rohil yang menyebutkan info tersebut tidak benar dan hanya disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. [tris]

TANJUNGPINANG – Angka pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,2 juta jiwa. Setiap harinya, 40-50 orang meninggal karena narkoba. Indonesia bahkan negara ketiga di dunia setelah Kolombia dan Meksiko dalam skala perdagangan narkoba.

“Indonesia sudah measuk negara darurat narkoba setelah Kolombia dan Meksiko,” ujar Kepala BNNP Kepri Benny Setiawan saat acara advokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Rapat Koordinasi Penanganan Indonesia Darurat Narkoba Serta Penyelamatan Pecandu Narkotika di Provinsi Kepri di ruang rapat utama lantai 4 kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/3).

Untuk ukuran provinsi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri akan merehabilitasi sebanyak 1.313 pecandu atau pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kepri. Hal ini sebagai bagian dari mengatasi Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Benny Setiawan mengatakan sebelum direhabilitasi, para pecandu ini harus melapor dulu ke BNN kota/kabupaten, BNNP Kepri, atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebelum direhabilitasi.

”Pemerintah menanggung biaya rehabilitasi tersebut. Rehabilitasi adalah tempat yang tepat bagi pengguna atau pecandu narkotika, bukan malah dipenjara,” ujar Benny.

Kegiatan yang dilaksanakan BNNP Kepri tersebut digelar sebagai salah satu upaya menyamakan persepsi seluruh unsur jajaran pemerintahan, mulai tingkat kabupaten-kota, hingga provinsi untuk bersama menangani masalah narkoba.

Di Provinsi Kepri, dari hasil Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) dan BNN RI, prevalensi pengguna narkoba tahun 2014 sudah mencapai angka 2,94 persen atau setara dengan 41.767 orang.

Angka tersebut mengkhawatirkan, apalagi sebagian besar pengguna narkoba merupakan generasi muda yang merupakan aset pembangunan bangsa.

Sekda Provinsi Kepri, Drs Robert Iwan Loriaux MSi yang membuka acara tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan momen penting dan tidak boleh diabaikan. Kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat narkoba.

”Pak Gubernur HM Sani, sangan konsen dengan permasalahan narkotika. Semua elemen harus bekerja sama, karena kondisinya betul-betul sangat darurat. (jpnn)