detikriau.org – Organisasi Papua Merdeka (OPM) buka suara. Mereka menolak disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Bahkan OPM menyebut Indonesia sebagai negara kolonial. 

“Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB, KKSB dan lain-lain. Kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua,” kata Jurubicara OPM Sebby Sanbom dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12) dilansir melalui Kantor Berita Politik RMOL.

Sebby menyatakan bertanggung jawab atas penembakan 31 pekerja Trans Papua. Dia menyatakan solusi masalah Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa. Bukan jalan Trans Papua maupun pembangunan lainnya.

“Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh,” imbuhnya.

“Semua pembanguan infrastruktur segera hentikan, dan segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua,” sambung dia.

Sebby, masih dalam siaran pers itu,  menyatakan OPM dan TPNPB bersiap melawan TNI dan Polri, sekaligus menolak pembangunan dalam bentuk apa pun di tanah Papua. Dia menyebut Distrik Mbua sampai Habema adalah medan perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Bukan Distrik Dal Yigi dan lainnya.

“Jangan menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua,” ucapnya ditujukkan ke TNI-Polri.

Sebby mengungkap TNI dan Polri melakukan operasi militer di Kenyam, Kabupaten Nduga, Selasa (4/12) kemarin. TNI-Polri, menurut dia, mengerahkan lima helikopter, empat milik TNI Angkatan Udara dan satu milik Polri. Sebby mengatakan dalam serangan itu dijatuhkan bom peledak kapasitas besar. Dua di antaranya tak meledak dan dua lainnya meledak di udara.

“Tak satu pun bom yang dijatuhkan menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB,” imbuh Sebby sekaligus mengatakan, ” Polri juga mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan memburu milisi TPNPB.”

Detikriau.org – Aksi brutal pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis OPM bukanlah aksi spontanitas. Aksi yang sudah di rencanakan untuk mencapai target-target kepentingan mereka. 

Demikian disampaikan oleh Pengamat Intelijen dan Terorisme Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, dikabarkan voa-islam.com

Oleh karena itu, menurut Harits ada beberapa catatan agar menjadi perhatian semua pihak khususnya kepada pemangku kebijakan.

Pertama katanya, bisa jadi aksi brutal dan terorisme yang OPM lakukan adalah pesan kepada pemerintah Indonesia dan publik bahwa mereka masih eksis dan terus bergerilya melakukan perlawanan.

“Mereka mengambil momentum sekitar 1 Desember sebagai hari penting bagi perjuangan mereka. Sebagaimana publik ketahui di saat 1 Desember dibeberapa kota seperti Surabaya, komponen atau anasir dari kelompok separatis OPM melakukan unjuk rasa menuntut kemerdekaan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (05/12).

“Kedua, publik menunggu ketegasan dan keseriusan pemerintah Jokowi untuk menumpas ancaman aktual dalam wujud teroris separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan seluruh sayap underbownya yang gerak senyap diberbagai instansi dan wilayah di Indonesia,” lanjutnya.

Catatan ketiga pemerintah, lanjut Harits perlu juga kiranya transparan menjelaskan kepada publik kenapa sekarang kelompok separatis OPM dilabeli sebagai KKB/KKSB (kelompok kriminal bersenjata/kelompok kriminal sipil bersenjata)?

“Karena orang yang cermat dalam masalah ini tentu paham, bahwa pelabelan tersebut ada konsekuensinya baik pada aspek; politik, hukum, isu HAM, aspek penindakan oleh siapa dan seperti apa, bahkan juga masuk di ranah nomenklatur anggaran,” jelasnya.

“Di sisi lain juga terkait sikap dunia internasional atas penanganan teroris separatis OPM oleh pemerintah Indonesia. Dan Independensi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan di uji dalam kasus ini,” tambahnya.

Menurut Harits, catatan keempat perlu diingat bahwa aksi teror dari kelompok teroris separatis kerap terjadi dan korban tidak hanya aparat TNI/Polri tapi juga masyarakat sipil telah menjadi target mereka.

“Oleh karena itu publik berharap ada tindakan tegas, taktis dan strategis harus segera di gelar oleh pemerintah dengan dukungan politik dari parlemen. Sehingga ada keputusan politik yang terukur demi menjaga tanah dan segenap tumpah darah warga negara Indonesia dari rongrongan separatisme,” paparnya

“Kelima, demi menjaga dan mewujudkan kedaulatan NKRI maka pemerintah tidak boleh mentolerir ancaman aktual yang datang dari teroris separatis. Pemerintah jangan hanya sibuk pada ancaman-ancaman asumtif tapi tidak kelihatan sigap terhadap ancaman aktual yang sudah jelas-jelas banyak menimbulkan korban nyawa bahkan mengoyak rasa aman dan ketentraman masyarakat luas di wilayah Papua,” pungkasnya.

Jakarta — Puluhan personel kepolisian mengadang ratusan aktivis dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) di depan gerbang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/12).

Para aktivis itu rencananya akan melakukan long march menuju Kedutaan Besar Belanda di kawasan Kuningan, Jakarta, untuk memperingati 57 Tahun deklarasi Kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 1961.

Dari kedutaan Belanda massa melanjutkan aksinya ke kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Tapi sampai sekarang massa aksi masih diadang puluhan Brimob (sebagian berpakaian preman) di pintu keluar LBH Jakarta,” kata juru bicara Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta dilansir dari CNNIndonesia.com.

Surya berkata aparat berusaha melarang massa melanjutkan aksi. Namun, Surya menegaskan massa tetap pada rencana aksi semula.

Massa aksi akan memaksa untuk melakukan long march. Tuntutan yang diusung dalam aksi ini adalah kemerdekaan Papua dari Republik Indonesia.
Kepolisian di sejumlah daerah sebelumnya telah meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember dan 10 Desember mendatang.

Di Mimika, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika pada Jumat (16/11), mengatakan peningkatan pengamanan untuk mencegah hal tak diinginkan saat milad OPM.

“Kita semua berharap tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Masyarakat tidak khawatir atau resah berlebihan,” kata AKBP Agung seperti dilansir dari Antara.