Jakarta — Sebanyak 30 warga Myanmar, termasuk sejumlah biksu dari kelompok Pembela Agama Buddha, menggelar demonstrasi memprotes salah satu gelaran perayaan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Shan Kone, Yangon, pekan lalu.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia Burma Human Rights Network (BHRN) menyatakan para pemrotes yang mengenakan topeng itu menuntut otoritas membatalkan acara tersebut.

“Kami mengecam kegagalan pihak berwenang mencegah upaya para anggota ‘Pembela Agama Buddha’ mengganggu peringatan Hari kelahiran Nabi Muhammad,” kata Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (26/11).

Kyaw mengatakan pemboikotan bermula ketika gelaran acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diumumkan secara publik pada Senin (19/11). Kelompok Pembela Agama Buddha langsung mengirimkan pernyataan keberatan kepada sejumlah kantor pemerintah lokal untuk membatalkan acara tersebut.

Pada Rabu sore, para pemrotes berkumpul di Bahan Myo Oo Sasana Monastery, lokasi markas Asosiasi Biksu Buddha Patriotik.

“Dari situ, para pemrotes pergi ke Shan Kone Road di Sanchuang sekitar pukul 16.00 waktu lokal,” kata Kyaw Win.

Kyaw Win mengatakan di saat yang sama para warga nasionalis juga mengunggah pesan berbau ujaran kebencian di media sosial. Para pemrotes juga mengajak warga lainnya untuk ikut mendukung aksi pemboikotan.

“Ujaran kebencian itu tampaknya dimaksudkan untuk memicu konflik beragama atau bahkan kekerasan,” katanya.

Kyaw Win menyebut insiden ini bukan yang pertama kali terjadi di Myanmar. Pada 2015 lalu, acara Maulid Nabi Muhammad dan forum dialog antar-agama juga batal digelar di Tharkayta karena tekanan dari kelompok nasionalis Buddha. Di tahun kedua, acara serupa juga batal digelar karena alasan yang sama.

“Ini adalah tahun ketiga pemerintahan Partai NLD (partai pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi) berkuasa dan tahun ketiga pula mereka gagal mencegah pengunjuk rasa mengganggu upacara hari besar umat Islam.”

Kyaw menganggap “pemerintah Myanmar tidak berusaha melindungi hak-hak umat Muslim untuk bebas beribadah” di negara mayoritas Buddha tersebut.

SITTWE – Di atas kertas, Myanmar mengaku siap menerima kembali sekitar 700.000 warga Rohingya yang meninggalkan Negara Bagian Rakhine pasca kekerasan sektarian Agustus lalu.

Tapi, semua itu ternyata palsu. Selama sekitar sebulan terakhir, Myanmarjustru sibuk mengisi kampung-kampung Rohingya dengan pemukim dari Bangladesh.

Muing Swi Thwee, pejabat pemerintah Bangladesh, mengatakan bahwa 22 keluarga dari kawasan Hutan Sangu di Distrik Bandarban, Chittagong Division, Bangladesh, telah menyeberang ke Myanmar.

’’Mereka pindah sejak bulan lalu karena diiming-imingi makanan gratis dan lahan garapan oleh Myanmar,’’ katanya sebagaimana dilansir Al Jazeera Senin malam (2/4).

Pemerintah Myanmar, kabarnya, menjamin pasokan pangan untuk para pemukim asal Bangladesh itu selama 5–7 tahun. ’’Mereka juga ditawari kewarganegaraan,’’ imbuh Swi Thwee.

Tentu saja, laporan itu membuat Myanmar kebanjiran kritik dari masyarakat internasional. Sebab, selama berdekade-dekade tinggal di Rakhine, tidak ada seorang Rohingya pun yang diakui sebagai warga negara Myanmar.

Swi Thwee mengatakan, warga Bangladesh yang kini bermukim di Rakhine dan mendiami bekas desa Rohingya itu merupakan keturunan etnis Marma dan Mro. Rata-rata, mereka memeluk agama Buddha dan Kristen.

’’Mereka termakan bujuk rayu pemerintah Myanmar,’’ ujarnya.

Bagi masyarakat miskin di perbatasan Myanmar-Bangladesh, pangan dan papan gratis adalah tawaran yang tak mungkin bisa ditolak.

Selain itu, Rakhine bukan wilayah yang asing bagi kaum Marma dan Mro. Sebab, sebelumnya, pernah ada keturunan dua etnis Bangladesh itu yang hijrah ke Myanmar dan menetap di sana.

’’Karena keyakinan dan bahasa yang mereka gunakan sama dengan penduduk Myanmar di Rakhine, mereka bisa cepat berbaur dengan masyarakat setempat dan beradaptasi dengan lingkungan baru,’’ terang Swi Thwee.

Terpisah, dua pejabat Bangladesh melaporkan hal yang sama dengan Swi Thwee. Bahkan, catatan mereka menyebutkan bahwa jumlah penduduk Bangladesh yang pindah dan menghuni bekas desa Rohingya di Rakhine lebih banyak. Yakni 55 keluarga.

’’Mereka terus dibujuk oleh pemerintah Myanmar maupun warga setempat yang leluhurnya adalah orang Marma dan Mro,’’ kata Jahangir Alam, pejabat distrik setempat.

Proses itu, menurut Alam, memakan waktu sekitar satu bulan. Dan, kepindahan warga Bangladesh ke Myanmar itu tidak berjalan sekaligus. Melainkan bertahap.

Karena itulah, Swi Thwee dan Alam yakin skenario tersebut sudah disusun dengan sangat rapi oleh pemerintah Myanmar. Itu juga menjadi bukti kuat tentang upaya pemerintah Myanmar membersihkan wilayahnya dari Rohingya.

Sementara itu, dari Malaysia dilaporkan, penjaga pantai di Pulau Langkawi mencegat perahu yang mengangkut 56 warga Rohingya. Mereka bertolak dari Myanmar dan terdeteksi melintasi wilayah maritim Malaysia di sisi barat laut Langkawi.

sumber: jpnn.com