TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil, Selasa (15/3/2016).

Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan ini, dibuka secara langsung oleh Bupati HM Wardan, Unsur Forkopimda, perwakilan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil, serta tokot masyarakat, akademisi, organisasi dan pelajar di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Dani menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan rutinitas tahunan yang digelar oleh Pemkab Inhil, dalam rangka menyusun kegiatan dan program pembangunan daerah di tahun depan.

“Tadi sudah disampaikan ekspos dari berbagai pihak, seperti DPRD, SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil, yang didapat dari masukan dan usulan masyarakat,” tutur Dani.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar forum tersebut benar-benar akomodatif dan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

“Dalam artian, yang diusulkan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari hasil Musrenbang tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2016 di gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (15/3/2016).

Musyawarah tersebut dibuka resmi oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin serta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang tersebut dilaksanakan sebagai wadah untuk mensinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrenbang Kecamatan dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses.

Sinkronisasi itu tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya seperti APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Inhil.

“Saya berharap kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD kabupaten. Banyak skema-skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian yang dapat diraih tentunya dengan kerja keras dari Pimpinan SKPD dan usaha kita bersama baik dari eksekutif maupun legislatif,” ungkap Wardan.

Untuk program prioritas lanjutnya, yang belum didukung dengan dokumen perencanaan untuk disegerakan dianggarkan sehingga kedepan dapat diusulkan dokumen perencanaan dan data yang lengkap.

Rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Inhil dinilai masih sangat rendah karena hanya sekitar 5 persen. Artinya, sekitar 95 persen wilayah Inhil membutuhkan pendanaan dari Pusat dan Provinsi.

Dengan demikian, Pemkab Inhil dituntut untuk menjalin kerjasama yang baik terhadap pemerintah pusat dan Pemprov agar PAD dapat dicapai bahkan kalau perlu kata Wardan, mampu meningkatkan dari pendapatan sebelumnya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) hanya mampu merealisasikan sebesar 15,28 persen untuk memenuhi usulan masyarakat. Dimana, seluruh kecamatan telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dalam sambutannya saat membuka resmi rapat forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadiri para asisten dan stafnya serta seluruh kepala Badan, Bagian dan Dinas Pemkab Inhil di aula Bappeda jalan Akasia Tembilahan, Senin (7/3/2016).

“Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan, terdata secara total usulan sebesar Rp 7,8 trilyun. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yang telah ditetapkan hanya sebesar Rp 1,2 trilyun sehingga hanya 15,28 persen saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan,” terang Wardan.

Meski katanya proses pembangunan daerah selama ini telah menunjukkan kinerja pemerintah dalam memajukan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, namun tetap masih ditemui berbagai kekurangan seperti pemerataan pembangunan yang dianggap oleh beberapa kalangan masih belum merata serta beberapa kekurangan lainnya yang harus menjadi perhatian kedepan.

Untuk itu, orang nomor satu di negeri sri gemilang ini sedang mengupayakan menyusun perencanaan pembangunan agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Salah satu upaya kita dalam perencanaan pembangunan adalah melalui Forum SKPD dimana dalam forum ini akan dibahas dan disinkronkan antara rencana kerja dari masing-masing SKPD dengan usulan kegiatan dari masyarakat yang dihimpun pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan beberapa waktu lalu,” Pungkas Bupati. Mirwan/adv