Jakarta, detikriau.org – Dalam rangka mencari masukkan seputar eksistensi media, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Indragiri Hilir (Inhil) kunjungi Kantor Dewan Pers untuk berkonsultasi.

Saat itu rombongan yang diketuai Kadiskomimfo Inhil HM Thaher, yang didampingi Kabid Kerja Sama Media, diterima langsung Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dengan didampingi Kepala Sekretariat Dewan Pers Rita.

“Kedatangan kesini untuk berkonsultasi dan komunikasi terkait urusan yang ada pada instansi kami,” ungkap Kadiskomimfo Inhil HM Thaher, Kamis (14/12).

Secara fungsi Diskominfo, merupakan mitra media dalam hal keja sama publikasi. Hanya saja perlu diketahui mana media-media yang dibenarkan secara Undang-undang untuk dilakukan kerja sama.

“Sehingga tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari. Maka dari itu perlu penegasan dan pemahaman bagi kami supaya tidak terjadi benturan,” jelasnya.

Manatan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Inhil ini ingin mengetahui apakah ada kewajiban pemerintah untuk menjalin kerja sama. Namun dengan kedatangan mereka ke Dewan Pers banyak masukan yang diperoleh.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, menjelaskan banyak kegaduhan seputar pemberitaan oleh sejumlah media yang tidak bertanggung jawab. Bagi media yang tidak bisa memenuhi aturan dapat ditindak sesuai ketentuan.

“Patokan kita undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Selagi mereka (media) mampu memenuhi aturan itu tidak ada masalah,” tega Ketua Dewan Pers.

Untuk meminimalisir pelanggaran, Dewan Pers sendiri telah membuat MoU bersama Polri dan Kejaksaan terkait penyalahgunaan profesi. Artinya penyalahgunaan profesi oleh oknum wartawan bisa ditindak sesuai ketentuan.

Atas dasar tersebut, semua perusahaan pers wajib untuk di verifikasi. Dengan begitu dapat diketahui mana media yang benar-benar profesional dan mana media yang hanya lahir untuk kepentingan tertentu./diskominfops_inhil/rls/*/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Diskominfo Persantik Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi Literasi Media di Balai Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Senin (11/12/2017).

Kegiatan tersebut dibuka resmi oleh Asisten III Setda Kabupaten Inhil bidang Administrasi Umum, H Encik Kamal Syahindra dan dihadiri narasumber sosialisasi dari Lembaga Negara Independen yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau.

Mewakili Bupati, Asisten III dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan tersebut. Sebab ia menilai, dibalik kegiatan itu sangat positif demi membaguskan dan meningkatkan kualitas penyiaran penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Ikutilah kegiatan ini dengan seksama, simak dan terapkan dalam keseharian,” pesan Asisten III.

Dan kalau perlu, lanjutnya, berlangsungnya sosialisasi tersebut tidak cukup sampai di sini. Namun juga diselenggarakan kembali lain waktu dengan persiapan lebih maksimal.

Sementara itu, Komisioner KPID Provinsi Riau, Hisam Setiawan memaparkan, literasi media merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dipergunakan media dengan baik dan optimal.

Diakui, semua media yang ada di Riau terus dipantau kegiatan penyiarannya. Jika terjadi penyimpangan, pihaknya segera mengambil tindakan baik berupa teguran hingga menutup aktifitas kegiatan penyiaran.

“Yang jelas, kita terus melakukan pemantauan baik terkait perizinan hingga aktifitas penyiaran media kesehariannya. Kita dari KPID Riau juga selalu melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan media dengan baik,” tuturnya./Mirwan/adv

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai media massa di era demokrasi yang terbuka ini terbukti mampu mengalahkan peran partai politik.

“Media dominan mengalahkan parpol untuk pencitraan, untuk bangun tingkat kepercayaan publik,” Ujar Muhaimin dalam acara International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/4/2016).

Muhaimin juga nyatakan menyambut baik perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama setelah orde baru runtuh pada 1998.

Namun, dia menilai, masih ada sisi negatif demokrasi yang belum hilang sampai sekarang.

Menurut Muhaimin, salah satu sisi negatif demokrasi adalah persaingan tokoh untuk mencari popularitas yang kian terbuka.

Bahkan para politikus tak jarang menggunakan politik uang untuk mendekatkan diri ke masyarakat demi mencari popularitasnya.

Namun, tambah Muhaimin, sisi negatif dari demokrasi ini bukan berarti tak bisa diperbaiki.

Menurut dia, hal-hal semacam ini masih bisa diatasi dengan memperkuat sistem perundang-undangan, terutama yang terkait partai politik.

“Perlu penguatan parpol karena pilar demokrasi adalah parpol sebagai sumber rekrutmen eksekutif atau pun legislatif,” ucapnya.

Di samping itu, Muhaimin menyampaikan sisi positif demokrasi. Menurut dia, di era demokrasi seperti ini, partai politik berperan penting sebagai corong dan sarana aspirasi masyarakat.

Dengan demokrasi, peluang semua orang untuk menjadi pemimpin bisa terbuka luas.

“Ini era baru dan pada akhirnya parpol bisa merekrut pemimpin. Misalnya Jokowi bisa jadi Presiden. Sisi positif lainnya hadirnya sistem keterbukaan dan partispasi jadi kematangan,” kata dia.

Editor ; dro

Sumber; kompas.com