Tembilahan (detikriau.org) – Komisi IV DPRD Inhil melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kamis (2/4). Pelaksanaan RDP yang didasari informasi Bidang Pendidikan Masyarakat Peduli Inhil (MPI) tentang carutmarutnya mutasi tenaga pendidik yang juga dihadiri oleh Beberapa kepala sekolah setingkat SD hingga SMA di Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Ardiyanto didampingi Sekretaris, Herwanissitas dan beberapa anggota.

Diterangkan Ardiyanto, MPI menilai eksodus tenaga pendidik dari Desa ke Kota sangatlah tidak tepat. Akibat kebijakan ini, terjadinya penumpukan tenaga pendidik di perkotaan, padahal sekolah-sekolah di Desa masih sangat kekurangan tenaga pendidik.

Menaggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan, Helmi D, diwakili Sekretarisnya, Ahmad Ramani menerangkan bahwa mutasi para guru yang dilakukan beberapa waktu lalu telah dilakukan sesuai aturan. Mutasi menurutnya diawali dari permintaan para guru itu sendiri yang kemudian dipertimbangkan sesuai ketentuan aturan serta pertimbangan lainnya. Disdik bukanlah menjadi pemutus tetapi sebelumnya harus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Baperjakat.

“banyak pertimbangan kita, seperti pertimbangan kemanusiaan karena guru juga butuh penyegaran dengan dipindahtugaskan ditempat tugas baru setelah puluhan tahun bertugas di daerah, berjauhan dengan istri atau suami, kesehatan dan lain sebagainya,” Ujar Ramani

Kepala BKD Inhil, Syaifuddin, juga menyatakan alasan yang hampir senada. Menurutnya, mutasi menjadi hak setiap orang. Usulan yang disampaikan Disdik selanjutnya dibahas pihaknya bersama baperjakat.

“Artinya semua sudah kita lakukan sesuai aturan,” kata Syaifuddin.

Menanggapi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil meminta Pemkab Inhil untuk mempertimbangkan pembatalasan mutasi tenaga guru yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, dengan pindahnya beberapa tenaga guru disekolah-sekolah di Desa ke Kota menyebabkan semakin terpuruknya proses pendidikan ditingkat Desa disebabkan minimnya tanaga pengajar.

Menurutnya, masyarakat Desa juga berhak untuk pintar bukan hanya masyarakat yang bertepat tinggal di perkotaan. “bagaimana masyarakat desa bisa pintar kalau guru saja tidak ada? Ini harus jadi pertimbangan sebelum mengambil kebijakan,” pintanya.

Pria kelahiran Sungai Bela Kecamatan Kuindra ini mengaku memaklumi pertimbangan kemanusiaan untuk melakukan mutasi, namun yang perlu menjadi catatan, apakah setelah guru yang dipindahkan sudah ada penggantinya?

“Kebanyakan tidak, Akibatnya proses belajar mengajar disekolah yang ditinggal pastinya akan terganggu. Saya minta atas nama masyarakat, batalkan mutasi yang telah dilakukan.” pintanya.

Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Hasmawi menyampaikan kondisi bahwa di SD 012 Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dengan jumlah murid sebanyak 342 siswa awalnya memiliki 4 orang guru berstatus PNS. Padahal sesuai rasio, idealnya 1 guru untuk 30 siswa, artinya minimal di SD ini memiliki 11 guru PNS.

Justru anehnya menurut Hasmawi, menjelang pelaksanaan ujian beberapa waktu yang lalu, 1 guru PNS bahkan dimutasikan ke Tembilahan.

“Saya sudah cek, guru yang pindah ini tanpa adanya rekomendasi, baik dari Kepala Sekolah maupun UPTD. Kita boleh cek kebenaran informasi ini,” Tantang Hasnawi

SMPN satu atap Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong ditambahkannya, awalnya dengan 152 siswa memiliki 3 guru PNS. Namun ditahun 2013, 2 guru PNS dipindahtugaskan. Awal tahun ajaran baru, SMP hanya didaftari 7 Siswa baru karena para orang tua siswa tidak ingin meragukan untuk menitipkan anaknya dididik disekolah yang tidak memiliki tenaga guru ini.

“Dua guru ini pindah juga tidak ada rekomendasi kepsek maupun UPTD, yang ada hanya rekomendasi pejabat. Apakah ini prosedural dan tidak menyalahi aturan,” Pertanyakan politisi partai Demokrat ini.

Masih menurutnya, kalau alasan lamanya bertugas seorang guru di desa bisa menjadi pembenaran, salah seorang mantan gurunya yang sudah bertugas sejak tahun 1982 di concong nyatanya sampai hari ini juga tidak pernah dipindahtugaskan.

“Jika seperti ini saya yakin pendidikan di Inhil lama kelamaan akan semakin hancur.” Kecam Hasmawi.

Menurut Hasmawi untuk mengelola pendidikan perlu kearifan, bijaksana dan saling terbuka dalam mengambil berbagai kebijakan.

Menanggapi informasi yang disampaikan pihak Dewan ini, Sekretaris Disdik, A Ramani berjanji untuk segera menindaklanjuti dengan langsung turun kelapangan. Ia berjanji pihaknya akan komit untuk membenahi pendidikan Inhil namun harus mendapatkan dukungan semua pihak.

“Jika kita ingin perbaiki pendidikan harus ada dukungan dari semua pihak, tidak bisa semata hanya dilakukan oleh disdik.” Harapnya.

Diujung RDP, Ketua komisi IV meminta kepada Pemkab Inhil untuk meninjau kembali SK pemutasian nomor: KPTS. 172/III/HK-2015 tentang penempatan dan mutasi PNS dilingkungan Pemkab Inhil tanggal 12 Maret 2015. Kemudian segera untuk memenuhi kekurangan guru yang di daerah serta melakukan pertimbangan baik buruknya terhadap usulan mutasi terhadap Sekolah yang ditinggalkan sebelum mengamini permintaan mutasi seorang tenaga pendidik. (dro/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – menjadikan kota Tembilahan sebagai kota yang bersih dan terbebas dari sampah sangat diperlukan peran aktif dari semua lapisan masyarakat. Tanpa semua itu, cita-cita ini akan sangat berat untuk diwujudkan.

Menurut pengakuan salah seorang warga kota Tembilahan, Wirman, selama ini ia menyaksikan dukungan masyarakat itu masih sangat jauh dari harapan.

“Harus adanya kesadaran masyarakat. Seperti misalnya membuang sampah pada tempat dan waktu-waktu yang telah ditentukan agar mudah terangkut oleh petugas,” Ujarnya, senin (23/3)

Wirman juga mengharapkan agar masyarakat juga sudah mulai membiasakan untuk memilah-milah jenis sampah dan membungkusnya dengan kantong berbeda. Hingga hari ini menurutnya masih cukup banyak masyarakat yang tidak memperdulikan hal ini. Akibatnya, sampah-sampah plastik dan sampah rumah tangga lainnya kerap dibuang dilokasi penumpukan sampah sementara dengan seenaknya. Sampahpun berserakan dan menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap.

“Tanpa kesadaran dan dukungan kita, menjadikan kota Tembilahan yang bersih pastinya menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat.” Masukan Wirman

Anto, warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga melontarkan harapan yang hampir senada. Ia juga berharap agar kesadaran ini diawali oleh seluruh lapisan masayrakat.

“Kasihan petugas kebersihan bertungkas lumus menjalankan kewajibannya. Dengan gaji yang tidak seberapa, mereka diwajibkan membebeaskan ibukota Kabupaten Inhil ini dari sampah. Harus ada dukungan masyarakat agar tugas berat itu menjadi pekerjaan yang mudah,’ Imbuhnya

Dalam kesmepatan itu, Anto juga menyarankan agar aparatur pemerintah, khususnya kalangan PNS untuk menjadi motor kebersihan dilingkungannya masing-masing. Diharapkan dengannya akan menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk ikut terlibat menjaga kebersihan kota.

“PNS harus bisa menjadi motovator. Ada suatu daerah yang notabene penduduknya dari kalangan PNS. Tapi tumpukan sampah dan drainase sangat kotor. Ini tentunya menjadi contoh yang tidak baik.” Tandasnya(aam)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan mengembangkan dan mengangkat Danau Air Gatal untuk dijadikan objek pariwisata di wilayah Bagansiapiapi, Rohil, Riau.

Selain Jembatan Pedamaran I,II dan Kawasan Batu Enam Pinggir Sungai Rokan, objek wisata tersebut dinilai akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Rohil H.Suyatno kepada wartawan, Sabtu (21/03/15) yang lalu saat ditemui di lokasi peninjauan Danau Air Gatal di Kepenghuluan Parit Aman. Pada peninjauan bupati didampingi Sekretaris Dispora, Kakansatpol PP, Kabag Humas dan Kabag Protokol serta beberapa orang Konsultan Perencana.

“Saya bersama Ketua DPRD meninjau satu lokasi yang sangat potensi untuk objek pariwisata. Di lokasi ini akan kita kembangkan dan kita akan angkat menjadi objek wisata unggulan di Bagansiapiapi,” ujar Suyatno.

Dijelaskannya, memang saat Ini Bagansiapiapi telah memiliki objek wisata Lain, seperti Jembatan Pedamaran I ,II dan Kawasan Batu Enam Pinggir Sungai Rokan yang sering di kunjungi masyarakat Rohil.

“Jadi kalau Danau Air Gatal ini sangat luar biasa karena masyarkat bisa terhibur dan tentunya masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan seperti berjualan makanan dan minuman sambil berekreasi,” imbuhnya.

Untuk anggaran pembersihan, lanjut Suyatno, Pemkab Rohil akan menganggarkan dana sebesar 3 milyar pada APBD-P 2015 nanti yang akan di poskan melalui Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Olahraga (Disparbudpora ).

Bupati yakin, dengan kerjasama yang bagus dan dengan etikad yang baik, potensi objek wisata yang ada di Danau Air Gatal itu pasti berjalan dengan baik.

“Untuk tahap permulaan akan dilakukan pembersihan di sekitar lokasi Danau Air Gatal. Saya sangat yakin, kalau kerjasama kita bagus, kita punya etikad baik, ini pasti jadi,” tambahnya.

Menurutnya, jika objek pariwisata di Danau Air Gatal jadi di kembangkan, tidak dari daerah Ini saja yang akan datang, namun orang luar daerah juga akan berkunjung.

“Tapi dengan komitmen kita lah, bayangkan saja anak kita yang tinggal di kota Bagansiapiapi dan sekitarnya itu mau kemana dia pada hari liburm jika kita tidak punya objek pariwisata. Jangankan orang Bagan, orang luar pasti akan kesini tentunya,”  pungkasnya.

Ia Juga mengakui sudah meminta kepada pihak konsultan perencana untuk dapat mendesain danau Air Gatal seindah mungkin agar memiliki daya tarik. [tris/adv]

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Maksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penyediaan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) definitif.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, Sumardi saat mengikuti hearing bersama managemen PDAM TI di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Sumardi, saat ini PDAM TI sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius terutama di bidang pelayanan masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya pimpinan definitif yang mampu membuat keputusan dan kebijakan guna penyelamatan kondisi PDAM TI yang sedang sakit ini.

“PDAM sekarang ini seperti ayam yang kehilangan induknya, jadi bagaimana mereka bisa bekerja maksimal. Karena itu, jika Pak Bupati tidak secepatnya menunjuk Dirut PDAM, maka penyelesaian terhadap permasalahah suplai air bersih di Tembilahan dan sekitarnya ini tidak akan berakhir,” tutur Sumardi.

Dijelaskan, apabila berkaca pada proses penerimaan dan seleksi calon Dirut PDAM TI beberapa waktu lalu, Sumardi mempertanyakan tentang sejumlah persyaratan yang dirasa cukup sulit bagi para pelamar, seperti minimal berpengalaman selama 15 tahun.

“Jika kita terlalu berkutak-katik di seputar pengalaman saja, maka permasalahan pada PDAM ini tidak bisa cepat teratasi. Jadi, kalau bisa segera tunjuk Dirutnya, sehingga bisa langsung bekerja untuk membenahi berbagai persoalan di lapangan,” tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Inhil ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa penunjukan Dirut PDAM TI akan segera direalisasikan dalam minggu ini.

“Hasil seleksinya sudah ada, mungkin 1 atau 2 hari lagi suratnya akan ditandatangani, setelah itu baru kita lantik,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

“Kita harus tetap menjaga kelestarian mangrove karena mangrove ini merupakan habitat biota laut,” kata Kepala DKP Kabupaten Inhil, Wiryadi usai menghadiri kunker Komisi B DPRD Provinsi Riau, Rabu (18/3/2015).

Ia menjelaskan, dari luasan pesisir di Kabupaten Inhil yang kurang lebih seluas 60 ribu Kilometer tersebut, semuanya termasuk dalam potensi meningkatkan perikanan, dan kelanjutannya hanya pada pengelolaannya saja lagi.

“Apabila kita dapat menjaga kelestarian mangrove dengan luasan tersebut maka tentunya akan dapat meningkatkan potensi perikanan, karena magrove itu sebagai ekosistem  habitat biota laut, seperti ikan dan udang,” Ujarnya

Diterangkannya, saat ini DKP Inhil terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran nelayan kecil guna menjaga kelestarian lingkungan mangrove terlebih pada pemahaman lingkungan mangrove bagi kelangsungan hidup biota laut.(mirwan)

“Masih Banyak Masyarakat Terisolasi”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam upaya membangun dan memajukan daerah, hendaknya berbagai program pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa direalisasikan semaksimal mungkin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi menyikapi minimnya realisasi program pembangunan di Kabupaten Inhil, khususnya yang telah dituangkan dalam APBD pada tahun anggaran 2014 lalu.

Dikatakan Feriyandi, berbagai program pembangunan yang telah disampaikan dan diakomodir dalam APBD melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seharusnya mampu dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait.

“Pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan merupakan sesuatu yang mendesak, karena semua itu berdasarkan usulan yang sesuai dengan kebutuhan terkini masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan jembatan,” tutur Feriyandi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, keberadaan jalan dan jembatan merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia, karena saat ini masih cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit yang terisolasi secara transportasi.

“Jadi, sudah seharusnya program pembangunan jalan dan jembatan yang telah direncanakan itu dapat diakomodir secepatnya, karena jalan dan jembatan adalah kebutuhan mutlak masyarakat kita, guna menunjang aktifitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.(adi/dro)