TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan berkomitmen untuk menjadikan Pulau Basu di Kecamatan Concong sebagai tempat Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura).

Pernyataan ini disampaikannya saat memantau langsung Pulau Basu tepatnya di Danau Mabblu bersama tim Balai Besar Konservasi SDM Provinsi Riau serta sejumlah Pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, Sabtu (25/4/2015) kemaren.

“Kedepan akan kita kembangkan tempat ini menjadikan kawasan Konservasi Tahura, sekarang kita sedang melengkapi untuk melengkapi terkait hal itu,” kata Wardan.

Dikatakannya akan berkomitmen perencanaan pengembangan tempat tersebut dilakukan sesuai aturan, artinya pengembangan konservasi ini diyakinkan Bupati tidak akan bermasalah terhadap aturan-aturan yang ada.

Bahkan orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini tidak hanya sebatas menjadikan tempat satu kawasan pariwisata, namun akan diupayakannnya semaksimal mungkin hingga bisa dinikmati masyarakat Inhil khususnya.

“Saya sangat berharap adanya dukungan semua pihak agar rencana mapan kita ini tercapai,” tutup Bupati Inhil.(mirwan/adv)

Selatpanjang (detikriau.org) –Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan menyatakan akan segera mengusulkan sarana kendaraan apung bagi Polres Kepulauan Meranti kepada Mabes Polri. Penyediaan sarana tranportasi air ini dimaksudkan untuk mempermudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang, Jum’at (24/4). Menurut Kapolda, kunker ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung apa-apa saja kesulitan Polres ini dan mencarikan solusi yang dinilai tepat.

“yang pertama akan kita usulkan kepada Mabes Polri adalah sarana alat apung untuk mempermudah dalam menjangkau tiga pulau di Kepulauan Meranti. Ini yang sangat di butuhkan, bukan kendaraan darat roda empat,” Terang pria berpangkat Jenderal lulusan Akpol 1984 ini.

Selain itu, perwira tinggi Polri kelahiran Jember, Jawa Timur, 10 April 1961 ini juga mengakui saat ini jumlah personel di Polres Meranti masih sangat minim.  Untuk memenuhi kekurangan personil pada Polres yang baru berusia sekitar 1,8 tahun tersebut, akan diupayakan melalui berbagai proses.

“Untuk memenuhi kekurangan itu tentunya membutuhkan proses. Kan tidak ada yang jualan polisi. Kalo ada, saya akan beli untuk Polres Meranti. Jadi harus nunggu, sabar. ” katanya.

Dicertiakan pewira tertinggi dijajaran Kepolisian Provinsi Riau yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Biro Pengendalian Personil SSDM Polri, Karo Pers Polda Riau 2006 dan Karo Pers Polda Sumsel 2008 ini, saat ia pertamakali masuk ke Riau pada tanggal 3 September 2014 lalu, menurutnya jumlah personil di Mapolres Meranti baru 179 personil, kini sudah bertambah menjadi 275.

“Oleh karenanya saya menghimbau kepada masyarakat Meranti untuk mempersiapkan diri masuk menjadi anggota Polri, sehingga jika nantinya lulus dapat ditempatkan di Meranti,” Tutupnya. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Oleh karena itu, dimanapun ditempatkan ia harus selalu siap serta mampu melaksanakan amanah yang telah diemban dan dipercayakan kepadanya dengan baik dan maksimal.

Salah satu upaya mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ini adalah dengan sering berada di tempat tugasnya daripada di luar daerah guna memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta melaksanakan berbagai program pembangunan demi mengembangkan dan memajukan daerah.

“Jadi, siapapun dia (pejabat, red) harus mau dan siap angkat kopor ke tempat tugasnya, sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintahan,” tutur Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar saat hearing bersama BKD, BPMPD dan Bagian Hukum Setda Inhil, di ruang Komisi I Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan Muammar, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, karena saat ini sudah cukup banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan jarangnya pejabat di daerah berada di tempat tugasnya.

“Seperti penunjukan dan penempatan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades), kalau bisa janganlah diambil dari pejabat struktural kecamatan, karena bisa mengganggu kinerja yang bersangkutan nantinya, baik sebagai pejabat di kecamatan maupun di desa,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, memang tidak ada aturan yang mengatur tentang itu, namun harus dievaluasi, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang saja pelayanan belum maksimal, bagaimana kalau pejabat di kecamatan memegang jabatan rangkap, tentu dia tidak bisa fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, belum lagi jika ada para camat yang jarang berada di tempat tugas,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Sekretaris Dinas, Ridwan Ahim beberapa waktu yang lalu.

Dikatakan, mengingat bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemkab Inhil ke depan, maka seluruh pihak terkait terutama tenaga kesehatan haruslah mampu bekerja dengan lebih optimal lagi, dalam upaya menyediakan layanan kesehatan yang layak dan baik bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya, mantan Kepala Bagian Humas Setdakab Inhil ini berpesan kepada seluruh jajaran di lingkungan Diskes, untuk terus menjalin kerjasama dengan seluruh lintas sektor dan mitra kerja agar program pembangunan di bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik dan terarah, demi mencapai derajat kesehatan yang optimal menuju Kabupaten Inhil sehat.

“Terus lakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, karena kita ingin selain sebagai wadah menciptakan warga sehat, juga turut andil menjadi bagian yakni sebuah ikatan keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam memberikan layanan kesehatan yang baik dan maksimal,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun anggaran 2015 ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menjadi prioritas, untuk lebih dimaksimalkan peranannya di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Alvi, pihaknya ingin seluruh Pustu yang saat ini secara fisik bangunannya sudah mencapai 154 Pustu itu dapat benar-benar mendukung dan menunjang penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Kami mau Pustu menjadi barometer untuk pelayanan terdekat bagi masyarakat. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena perlu komitmen bersama antar seluruh pihak terkait,” terangnya.

Dijelaskan Alvi, tekad itu akan didukung 100 persen dengan penguatan perencanaan serta pemahaman terhadap aturan dan sinkronisasi antar program, yang kedepannya diharapkan bukannya hanya capaian program yang terjadi, tetapi adalah efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, untuk mencapai paripurnanya kesehatan di Inhil.

“Salah satu mungkin yang perlu kita sikapi dengan bijak, misalnya kita bertekad di tahun 2017 nanti Inhil bebas pasung. Itulah diantaranya contoh perbaikan konprehensif untuk kesehatan, yang kami sudah mulai tata sejak RPJMD dan draft Rensra kita di pemerintahan yang baru ini,” imbuhnya.(adi)

“Menuju Inhil Bebas Pasung 2017”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau, untuk segera melapor ke petugas kesehatan terdekat apabila mengetahui atau menjumpai orang dengan penyakit gangguan kejiwaan yang dipasung.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwi dalam upaya mendukung dan mensukseskan program Inhil Bebas Pasung 2017, yang telah dicanangkan oleh Pemkab Inhil beberapa waktu lalu.

Dikatakan Alvi, jika ada masyarakat yang salah satu keluarganya mengalami gangguan kesehatan kejiwaan dan dipasung, hendaknya dapat segera mendatangi petugas kesehatan, untuk meminta pelayanan kesehatan bagi pasien tersebut.

“Jangan takut datang ke petugas kesehatan, karena persoalan kejiwaan ini mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, justru yang ringan diperlakukan sama dengan kejiwaan yang berat, sehingga mereka semakin stres,” tutur Alvi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, belum lama ini.

Oleh karena itu, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini sangat mengharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit, untuk memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada siapapun juga tanpa mengenal perbedaan.

“Marilah sama-sama kita membantu mereka (pasien gangguan kejiwaan, red), untuk kembali sehat atau menuju sehat dan bisa berbaur serta bersosialisasi kembali dengan masyarakat sekitar,” imbuhnya.(adi/adv)