TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah seorang petugas kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ida (40) mengeluhkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Padahal, Pemerintah Kabupaten Inhil menurutnya sudah menyediakan tempat dan menetapkan waktu untuk membuang sampah, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkannya.

Ida yang bertugas membersihkan badan jalan di sekitar Bundaran tugu Upakarti hingga ujung jalan veteran, Tembilahan menjelaskan bahwa untuk membersihkan lokasi tersebut ia bekerja dengan dibantu sang suami.

“Kalau nyapu kira-kira 1 jam selesai, itupun bersama-sama suami. Jika sendiri hampir dua jam. Dalam melaksanakan tugas ini, saya sangat berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya tentang kebersihan dengan jtidak membuang sampah sembarangan, kan sudah ada tong sampah disediakan,” sebutnya, Rabu (24/6/2015).

Selama ini, tambahnya, saat selesai menyapu dan baru ingin pulang tak taunya sudah ada lagi sampah yang berserakan, terutama di depan-depan perkantoran.

“Disiplinlah buang sampah pada tempatnya. Selama ini pandangan masyarakat terhadap sampah di Inhil masih belum berubah, masih tetap seperti dulu, apalagi sampah rumah tangga, setelah mobil selesai mengangkut mereka baru buang sampah, padahal jadwal telah ditentukan,” keluhnya.

Selain menjadi petugas kebersihan, Ida yang juga menjadi staf pengajar disalah satu PAUD di Tembilahan ini berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Khususnya untuk tukang sapu, jika belum bisa menaikkan honor kami, paling tidak tetapkan tanggal pembayaran setiap bulannya,  terserah pemerintah menetapkan waktunya, namun kami berharap bisa dibayarkan pada setiap awal bulan,” harapnya.

Sementara itu, sang suami Nasir (54) yang juga merupakan salah seorang petugas kebersihan namun berbeda shift dan lokasi dengan sang istri menyatakan, masalah sampah jangan dianggap ringan oleh masyarakat. Sampah dikatakannya, selain tidak enak dipandang, keberadaan sampah juga bisa mengganggu kesehatan.

“Kalau cuma kami para petugas kebersihan yang aktif tanpa kerjasama dari masyarakat, berapa banyakpun petugas hasilnya tidak akan maksimal. Saya bersama istri saat hujan rintikpun tetap melaksanakan tugas ini, karena ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab saya kepada pimpinan dan Allah SWT,” katanya.

Selain berharap keaktifan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi sampah, Nasir juga berharap perhatian dari pemerintah kabupaten Inhil, terutama terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan mereka.

“Jika semua pihak sudah satu pendapat, maka kami para petugas kebersihan Kabupaten inhil siap membantu pemerintah untuk meraih piala Adipura,” imbuhnya. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1436 H Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Ramah tamah. Kegiatan yang di laksanakan di Rumah Dinas Bupati, selasa (16/6/2015) Malam itu turut di hadiri unsur Forkopimda, anggota DRPD, Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Inhil, Alim ulama serta masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, dalam rangka memasuki Bulan Puasa atau Bulan Suci Ramadhan 1436 H, atas nama Pemda Kabupaten Inhil, Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada undangan yang hadir sehingga dalam melaksanakan Ibadah Puasa mendapat berkah dari Allah SWT.

Malam ramah tamah ini menghadirkan penceramah HM.Fachri dari Kantor Wilayah KEMENAG Riau yang dalam tausiahnya menyampakan akan kelebihan bulan puasa. dalam menyambut Bulan yang penuh rahmat ini harus dalam keadaan suci batiniah.

usai mendengarkan ceramah di lanjutkan dengan bermaaf-maafan yang di tandai dengan salam-salaman Bupati yang di dampingi Istri, Anggota DPRD, dan Unsur Forkopimda dengan undangan serta masyarakat yang hadir pada malam ini.(humas pemkab inhil/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kondisi masyarakat yang terlilit hutang cukup besar akibat menjalin kerjasama dengan perusahaan, bukanlah sepenuhnya salah mereka sendiri. Ini lebih dikarenakan ketidakberdayaan masyarakat dalam menyelamatkan perkebunan kelapa mereka, sehingga termakan oleh bujuk rayu dan janji manis para investor yang tidak bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi AN kepada detikriau.org usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait dengan perizinan perusahaan dan koperasi, Rabu (17/6/2015).

RDP yang digelar di ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, turut dihadiri Wakil Ketua Komisi II, Edi Gunawan dan para anggota, serta diikuti perwakilan BP2MPD, Disperindag, Diskop dan UMKM Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Junaidi mempertanyakan kepada BP2MPD tentang status perizinan dan pola kemitraan yang diterapkan oleh PT Agro Sarimas Indonesia (ASI). Pasalnya, perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan masyarakat sejak tahun 2004 silam itu, saat ini sudah banyak menimbulkan permasalahan dan keluhan di tengah-tengah masyarakat.

“Berdasarkan laporan yang kita terima dari masyarakat, pola kemitraan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan tidak jelas dan tidak sesuai dengan komitmen awal, sehingga sekarang masyarakat tidak tahu dimana lokasi lahan mereka dan seperti apa sistem pembagian hasilnya,” tutur Junaidi.

Seperti pada tahun 2010 lalu, lanjut Junaidi, untuk 1 hektar lahan perkebunan, dalam sekali panennya masyarakat hanya mendapat uang sekitar Rp 16 ribu. Sedangkan di tahun 2015 ini, masyarakat mendapatkan bagian sebesar Rp 200 ribu.

“Inikan aneh, karena menurut masyarakat, pada perjanjian awalnya masyarakat mendapatkan 70 persen dan perusahaan 30 persen dari hasil perkebunan. Karena itu, kami meragukan apakah perusahaan ini sudah memiliki izin usaha perkebunan budidaya, yang memuat tentang pola kemitraan dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BP2MPD Inhil yang diwakili Kabid Penanaman Modal, Erni Yusnita menjelaskan, setelah adanya pelimpahan terkait perizinan perusahaan, pihaknya belum mengetahui secara pasti status perusahaan tersebut, sehingga akan dilakukan pengecekan di lapangan.

“Sedangkan untuk persoalan pola kemitraan, bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi itu kewenangan Dinas Koperasi,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Diskop dan UMKM Inhil yang diwakili Azwardi menyatakan bahwa saat ini di Kabupaten Inhil terdapat sebanyak 15 perusahaan dan 22 koperasi.

“Dari jumlah tersebut, hingga kini kami belum ada memberikan rekomendasi satupun kepada koperasi,” katanya.

Setelah mendengarkan jawaban tersebut, Junaidi meminta kepada Pemkab Inhil, untuk mempertegas dan meninjau kembali seluruh perizinan perkebunan yang telah dikeluarkan, sehingga komitmen mempertahankan Kabupaten Inhil sebagai daerah dengan hamparan kelapa dunia seperti yang digadang-gadangkan selama ini tidak hanya retorika belaka.

“Kita di Komisi II bukan menolak investor masuk ke Inhil, tapi kita minta diperjelas pola kemitraan dan kerjasamanya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Terjadinya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada tahun anggaran 2015 ini membuat sejumlah kegiatan dan program pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tertunda.

Kendati demikian, Pemkab Inhil diingatkan untuk tidak begitu saja melupakan berbagai kegiatan dan program pembangunan tersebut, karena masyarakat sudah tidak sabar dan menantikan realisasi dari janji-janji Pemerintah Daerah (Pemda).

Agar masyarakat tidak kembali kecewa, Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi mmeinta kepada Pemda untuk memprioritaskan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang tertunda tersebut pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 mendatang.

“Sesuai dengan surat edaran Bupati Inhil, anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipangkas 25 persen. Pemangkasan ini, tentu berimbas pada tertundanya beberapa kegiatan pembangunan daerah. Jadi, kita harapkan kegiatan yang tertunda atau yang tidak terlaksana pada 2015 wajib diprioritaskan pada APBD 2016,” tutur Feriyandi kepada awak media, Minggu (7/6/2015).

Dijelaskan Feriyandi, perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang berkelanjutan dan konsisten. Untuk itu, sudah sepantasnya kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2015 jangan langsung hilang seperti ditelan bumi.

“Jika hilang di tahun 2016 nanti, ini menunjukan bahwa kinerja perencanaan yang buruk, tidak kosisten, terkesan pembodahan dan pembohongan kepada masyarakat,” terangnya.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Golkar Inhil ini, semua kegiatan dan program tersebut sudah dianggarkan dan bahkan telah disosialosasikan oleh Pemda di berbagai kesempatan, baik ketika acara di desa dan kelurahan, kecamatan hingga dalam pelaksanaan Musrenbang.

“Apa yang telah disampaikan ini, tentunya didengar dan dicatat oleh masyarakat, bahkan ada yang sudah diukur serta dibuat perencanaan pembangunannya. Jadi, jangan sampai timbul kesan di masyarakat, pemerintah bohong dan lagi bohong lagi,” tambahnya.

“Yang jelas, kita semuanya berharap agar tahun demi tahun pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Inhil makin meningkat,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Depot Air Minum yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kota Tembilahan dan sekitarnya diminta untuk menjual dan menyediakan air minum yang layak dikonsumsi oleh para pelanggannya.

Hal itu mengingat tingginya kebutuhan air minum di kalangan masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi para pengusaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang, untuk mencari keuntungan dan penghasilan di Negeri Seribu Parit ini.

Kepala Dinas Kesehatan, Hj Alvi Furwanti Alwi melalui Kepala Seksi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Herman Mahat mengatakan, hingga saat ini jumlah DAM yang beroperasi di Kabupaten Inhil, khususnya di Kota Tembilahan dan sekitarnya terus bertambah.

“Sampai kini, DAM yang terdaftar sudah mencapai ratusan lebih. Itu semua sudah memenuhi syarat operasional, berdasarkan hasil uji kelayakan dan layak memproduksi air minum isi ulang berstandar,” tutur Herman, kemarin.

Dijelaskan Herman, untuk mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut tidak mudah, semua harus berdasarkan uji kelayakan dan melalui berbagai tahapan yang berlaku sesuai peraturan yang telah ditetapkan, sehingga apabila dalam proses pemeriksaan dan penelitian uji sample dinyatakan lulus, barulah sertifikat kelayakan memproduksi air minum isi ulang bisa dikeluarkan.

“Mereka (para pengusaha DAM) juga harus bersedia melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin pertiga bulan yang dilakukan pihak Diskes, guna mendapat izin memproduksi air minum isi ulang stiap tahunnya,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Herman, pihak Diskes Inhil rutin melakukan sosialisasi terhadap mekanisme dan peraturan-peraturan baru, serta kewajiban bagi seluruh pengelola DAM yang beroperasional di Kabupaten Inhil.

“Kami harapkan semua pihak terkait, baik itu dari DAM itu sendiri,  Diskes maupun masyarakat, dapat bersama-sama melakukan pengawasan, sehingga semua bisa berjalan sesuai harapan dan air yang dijual layak untuk dikonsumsi,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie menginstruksikan kepada seluruh tenaga medis, untuk terus memotivasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga kesehatan pribadi, keluarga lingkungan sekitarnya.

“Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, atau bisa juga ketika masyarakat lagi kumpul-kumpul kita ikut gabung, dan memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Alvi kepada detikriau.org usai melakukan pembinaan tenaga medis, di UPT Puskesmas Kecamatan Concong, kemarin.

Diakui Alvi, memang permasalahan di bidang pelayanan kesehatan ini akan tetap selalu ada. Apalagi jika melihat kondisi geografis Negeri Seribu Parit ini, yang sebagian besarnua terdiri dari wilayah perairan dan rawa-rawa.

“Namun, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, serta terus menerus mencari solusi guna perbaikan ke depan, tentu kita bisa menjadi pelaku kesehatan yang diterima oleh masyarakat,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini, kerja keras tenaga kesehatan dan paramedis dapat terus disupport, sehingga tidak berdiri sendiri.

“Pesan saya kepada seluruh tenaga kesehatan, agar selalu sabar dalam menghadapi pasien, berikan mereka (pasien, red) pelayanan yang terbaik dan maksimal, sehingga apa yang telah diamanahkan kepada kita ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.(adi/adv)