Bagansiapiapi (detikriau.org) – Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Drs Jamiluddin, menegaskan tidak ingin berjanji muluk. Namun ia memastikan, jika mendapat kepercaayaan masyarakat dan terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi H Suyatno, Visi dan Misi dipastikan akan dijalankan demi memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Jamiluddin saat melakukan kampanye dialogis dengan masyarakat simpang tiga, RT III / RW II Dusun Makmur, Kepenghuluan Bagan Jawa, Bangko, Kamis (3/9/15).

Ia berharap, masyarakat Bagan Jawa pada saat pemilihan 9 Desember mendatang bisa mutlak memilih pasangan Suyatno-Jamiluddin (Sudin).

“Saya tidak akan berjanji muluk-muluk dengan masyarakat. Apa yang mampu di buat, saya buat. Dan apa yang tidak bisa, saya katakan tidak bisa, sehingga tidak terkesan umbar janji,” ujarnya.

Namun, jika terpilih sebagai wakil bupati, ditambahkannya, sesuai dengan visi misinya, mereka akan menjalankan program yang lebih menyentuh kepada masyarakat. misalnya, ingin membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dapat mengcover tenaga kerja lokal serta dapat memicu tingginya harga sawit.

Selain itu, Jamiluddin juga berkeinginan ingin mengembangkan pembangunan pelabuhan internasional agar potensi perikanan yang ada di Rohil bisa lebih di kembangkan lagi.

“Rohil ini termasuk daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Maritim kita harus lebih digalakkan untuk keamanan laut. Kalau laut itu sudah aman, tentu masyarakat nelayan kita akan senang karena mudah mencari rezky,” pungkasnya. (ris)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau untuk mewaspadai terserangnya berbagai gejala penyakit yang diakibatkan oleh kabut asap.

Imbauan tersebut disampaikan plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil, dr Saut Pakpahan melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen, S.Kep, MSi, MM terkait dengan kondisi kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Inhil, khususnya Kota Tembilahan dan sekitarnya, sejak sepekan belakangan ini.

Dikatakan Matzen, jika melihat kondisi kabut asap dalam beberapa hari terakhir ini, maka seluruh masyarakat harus melakukan langkah pencegahan terserangnya penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA sejak dini.

“Salah satu antisipasi yang dapat masyarakat lakukan, adalah dengan mendeteksi gejala-gejala terserangnya penyakit, sehingga bisa segera diobati,” tutur Matzen saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya, kemarin.

Adapun gejala-gejala penyakit yang diakibatkan dari kabut asap ini, diantaranya batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas.

“Apabila ada masyarakat yang mengalami gejala-gejala itu, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat, seperti Pustu dan Puskesmas. Kalau tidak bisa ditangani, barulah dirujuk ke rumah sakit,” terangnya.

Selanjutnya, Matzen mengajak seluruh masyarakat, untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Apalagi, ketika kondisi kabut asap seperti ini, yaitu dengan menggunakan masker saat melakukan aktifitas di luar rumah.

“Yang juga tak kalah pentingnya, perbanyak konsumsi buah-buahan, minum air putih dan vitamin,” imbuhnya. (adi/adv)

“sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.”

BAGANSIAPIAPI (detikriau.org) – Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Rohil Drs.HSurya Arfan.Msi meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih bekerja keras. Pasalnya implementasi program pemerintah telah menjadi kerisauan semua pihak, termasuk DPRD.

“Dan kita sepakat, diminta kepada Kepala SKPD agar lebih bekerja keras untuk menggesa program/kegiatan yang tidak terkait RAPBD Perubahan 2015,” kata Surya Arfan, Sabtu (22/8/15).

Implementasi sejumlah program pembangunan Pemkab Rohil diakuinya sudah menjadi kerisauan DPRD dan semua pihak, yang semuanya bermuara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Rohil.

“Seyogyanya, memasuki semester II, bulan kedua, realisasi APBD bisa mencapai 50-60%, namun kendala-kendala yang kita hadapi, baik kendala regulasi, kendala administrasi, maupun kendala sosial lainnya, taarget itu belum terealisasi,” ujar Surya.

APBD Rohil 2015 meskipun sudah disahkan 31 Desember 2014, namun dari hasil evalusi oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Riau, bulan April, baru final, karena persoalan administrasi, perencanaan, yang belum singkron.

Sehingga lanjut Surya Arfan, APBD Tahun 2015, dari Rp2,7 triliun, hanya Rp1,8 triliun yang dapat dilaksanakan, dan dari Rp1,8 triliun, realisasi penyerapan APBD baru 36% lebih, tapi jika dari Rp2,7 triliun hitungannya baru 23%.

Serapan dana yang terealisasi ini meliputi gaji, tunjangan, kegiatan rutin, pelatihan, perencanaan dan sebagian kecil kegiatan fisik.

“Namun alokasi dana hibah dan bansos, praktis belum bisa direalisasikan, karena kendala adminstrasi perencanaan dan akan disesuaikan dengan prosedur Permendagri no 32/2012, no 39/2013, sehingga sisa selisih dana dari Rp2,7 triliun, yaitu sekitar Rp900 miliar lebih, dimasukkan ke RAPBD-P 2015, dengan penyempurnaan dan penyesuaian administrasi perencanaan,” tambahnya.

Penyempurnaan itu, baik RKPD,  maupun KUA-PPAS Perubahan, yang sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dua  minggu yang lalu.

“Mudah-mudahan, sesegera mungkin dapat disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.  Karena  waktu yang tersedia sudah sangat terbatas,” tuturnya.

Menurut Surya Arfan, sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.‎(tris)

“Kalau kita Pemkab tidak mampu, jangan malah dibebankan kepada masyarakat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan menilai kebijakan Pemkab Inhil dengan menyerahkan bantuan eskavator kepada masyarakat tidak tepat. Kebijakan itu dinilai justru akan menambah beban baru bagi petani karena harus beriuran untuk membeli bahan bakar minyak dan biaya operasional lainnya.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi, jika pengelolaannya memang diserahkan langsung ke masyarakat, ini sama saja menunjukkan bahwa Pemkab melalui SKPD terkait tidak mampu mengatasi permasalahan kerusakan kebun masyarakat.

“Seharusnya itu dibiayai pemerintah. Kenapa justru dibebankan kepada petani,” tutur Junaidi saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemaren.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, apabila diserahkan kepada pihak kecamatan, maka siapa yang akan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang tersebut, karena jika bukan ahlinya, tentu tidak akan mudah menjaga alat berat yang sangat mahal harganya.

“Selain biaya untuk bahan bakarnya, pikirkan juga, siapa yang akan memelihara alat itu,” tambahnya.

Terkait dengan alasan pemerintah sebelumnya yang menyatakan bahwa dengan menyerahkan eskavator ke kecamatan maka akan dapat mempercepat penanggulangan kerusakan kebun tanpa proses lelang yang begitu panjang. Junaidi beranggapan hal itu bukan suatu pemikiran yang tepat.

“Sewakelola juga tak perlu pelelangan. Jadi kenapa harus diserahkan kepada kecamatan, apakah dengan alasan begitu dapat selesai permasalahannya,” Tanya Junaidi.

Oleh karena itu, ditegaskan Politisi dari Partai Golkar Inhil ini, Komisi II akan menyetujuinya sepanjang tidak menyusahkan masyarakat. Tetapi, bagi petani yang kebunnya rusak namun tidak mampu ikut beriuran membeli bahan bakar, tentu eskavator ini hanya terpakai untuk mereka yang mampu saja.

“Saat memberikan bantuan eskavator ini, Pemkab juga tidak pernah membicarakannya dengan Komisi II. Jadi kesannya, kita seperti tak dianggap, padahal kita bermitra. Kalau kita yang tidak mampu, jangan malah dibebankan kepada masyarakat,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membagi-bagikan seribu masker gratis kepada masyarakat, khususnya para pengendara dan pengguna jalan di Kota Tembilahan, Kamis (20/8/2015).

Pembagian masker yang dipusatkan di simpang empat lampu merah, Jalan M Boya ini terkait dengan adanya kabut asap yang menyelimuti Kota Tembilahan dan sekitarnya sejak beberapa hari belakangan.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan salah satu bentuk himbauan kepada masyarakat agar lebih peduli akan kesehatannya, dengan melakukan berbagai langkah antisipasi dan pencegahan sejak dini terhadap bahaya penyakit yang disebabkan oleh kabut asap, diantaranya penyakit ISPA.

“Gunakan masker ini saat berada dan beraktifitas di luar rumah aagar dapat meminimalisir bahaya penyakit yang disebabkan kabut asap,” tutur Alvi saat ditemui detikriau.org usai menghadiri kegiatan di Kantor Bupati Inhil.

Selanjutnya, mantan Kepala Bappeda Inhil ini menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas, untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi di wilayah kerjanya masing-masing, guna mengetahui apakah terkena dampak dan paparan asap seperti di Kota Tembilahan dan sekitarnya saat ini.

“Apabila ada, maka petugas kesehatan setempat harus memberikan imbauan ke rumah-rumah ibadah dan sekolah-sekolah, khususnya bagi masyarakat yang beresiko tinggi, seperti anak-anak, ibu hamil dan orang tua, supaya melakukan tindakan pencegahan dengan mengurangi aktifitas di luar rumah,” tambahnya.

Jikapun harus beraktifitas di luar rumah, lanjut Alvi, sebaiknya menggunakan masker dan melakukan berbagai langkah antisipasi agar tidak terkena dampak dari kabut asap ini.

“Kita juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, untuk pencatatan terhadap masyarakat yang menderita penyakit karena dampak asap. Jadi, surveilans kita langsung bergerak kemarin,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk menyalurkan seluruh dana hibah dan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil, Malian Gazali terkait adanya isu yang menyatakan bahwa Bagian Kesra Setdakab Inhil akan menunda sejumlah bantuan dana hibah dan bansos, kecuali untuk masjid dan mushalla/surau.

Dikatakan Malian, hibah dan bansos ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), serta telah pula dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Inhil. Jadi, tidak ada alasan untuk menundanya, apalagi sampai tidak menyalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

“Kalau rasanya aparatur dan SKPD terkait tak mampu melaksanakan, ya mundur saja dari jabatan. Tapi kalau mampu, silakan bekerja dengan baik dan maksimal, karena hibah dan bansos ini adalah haknya masyarakat,” tutur Malian saat berbincang dengan detikriau.org di Tembilahan, Rabu (19/8/2015).

Contohnya saja bantuan beasiswa, lanjut Malian, jika sampai ditunda atau tidak direalisasikan, maka cukup banyak masyarakat terutama mahasiswa dan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Negeri Seribu Parit ini, akan mengalami kesulitan dalam menjalani dan meraih pendidikan.

“Jadi, kita harapkan jangan ada yang dipending, apalagi sampai tidak direalisasikan, karena hibah dan bansos ini sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (adi/adv)