TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi apalagi izin kepada perorangan atau pihak-pihak lain untuk melakukan penjualan bubuk anti nyamuk Abate.

Diskes telah menginstruksikan pada puskesmas untuk membagikan bubuk abate kepada masyarakat yang memerlukannya secara gratis.

‘’Artinya, jika masyarakat datang dan meminta bubuk abate kepada kita, maka bubuk abate itu akan diberikan secara gratis, tak ada pemungutan bayaran lainnya. Tetapi jika memang persedian sedang tidak ada dan masyarakat memebutuhkan, sebaiknya membeli ditempat-tempat resmi seperti apotik.’’ jelasnya.

Bahkan, jika ada kasus DBD di masyarakat untuk kemudian pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan fogging dan pemberian bubuk abate disertai dengan penyuluhan maka itu juga akan diberikan secara gratis pada masyarakat.

‘’Jadi tak ada bubuk abate yang dijajakan sampai kerumah-rumah penduduk atau semacamnya. Untuk itu, kita mengimbau agar RT/RW dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak tertipu oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab. bubuk abate itu diberikan secara gratis alias tidak dijualbelikan oleh pemerintah,’’ terangnya kembali.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat dibeberapa kecamatan mengaku adanya oknum yang menjual bubuk Abate ke rumah-rumah. Dimana orang tersebut mengaku sudah menjalin kerjasama dengan dengan Diskes Inhil. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyusunan RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

“ program yang telah disusun ini dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Bupati

Selain itu, Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 ini, diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna Penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD, H Mariyanto dan Syahruddin. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Memasuki musim penghujan, rusaknya infrastruktur jalan mulai banyak dikeluhkan masyarakat terutama masyarakat diperdesaan. Mereka berharap, persoalan infrastruktur yang dinilai tak pernah tuntas ini dapat menjadi prioritas pemerintah kabupaten Inhil kedepannya.

Adi, pedagang keliling warga Tembilahan menuturkan bahwa setiap penghujung tahun, saat curah hujan tinggi dan naiknya permukaan air, hampir seluruh jalan penghubung kecamatan terutama dibagian utara pesisir Inhil rusak. Akibat tergenang air, badan jalan menjadi becek dan licin.

“Dengan kondisi seperti ini, tranportasi menjadi sulit. Namun karena pekerjaan ini satu-satunya mata pencaharian yang menafkahi keluarga saya, sesulit apapun, kita akan tempuh.” Ungkap Adi di Tembilahan, selasa (25/11)

Ditambahkan Adi, persoalan kerusakan jalan penghubung Kecamatan ini bukan persoalan baru. Kejadian serupa ini terus berulang setiap tahunnya. Hanya saja sejauh ini, persoalan infrastruktur jalan yang dinilainya sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat itu seakan tak pernah terselesaikan.

“Kita hanya berharap dibawah kepemimpinan pak Wardan persoalan ini dapat menjadi prioritas untuk dituntaskan,” Harap Adi

Tidak hanya Adi, dalam sebuah kesempatan perbincangan belum lama ini, Herman, warga Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) juga menyampaikan keluhan senada. Ia juga membenarkan bahwa saat musim penghujan tiba, seluruh ruas jalan menjadi rusak.

“ setiap tahun bang. Entah kapan kami bisa merasakan memiliki infrastruktur jalan yang setidaknya memadai.” Ujar Herman. (dro)

“Ajak Mahasiswa Turut Serta Dengar dan Sampaikan Keluhan Masyarakat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Banyak keluhan dari sejumlah kalangan di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terhadap pembangunan infrastruktur yang belum terialisasi secara maksimal, dan ini menjadi perhatian khusus dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Inhil.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat membuka forum bersama mahasiswa Indragiri Hilir di kantor DPRD Inhil Tembilahan, Senin (24/11/2014), dikatakannya bahwa ia serta Perwakilan Rakyat lainnya sedang memperhatikan pekerjaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

“Bukan saya tidak percaya dengan program itu, namun yang menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa keluhan masyarakat Inhil terus diutarakan terhadap pembangunan, khususnya infrastruktur,” kata Dani.

Ia meminta kepada mahasiswa yang hadir untuk ikut membantu DPRD Inhil mendengarkan keluh resah dari masyarakat. “Jikalau kami tidak tahu, maka rekan-rekan mahasiswa bisa menyampaikan kepada kami,” sebut Dani.

Selain itu, mahasiswa sempat menanyakan terhadap persoalan harga Kopra yang tidak konsisten disetiap bulan dan tahunnya.

Hal ini ditanggapi Dani bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa menentukan standar harga tersebut. “Siapapun Bupatinya, tidak akan bisa menetapkan standar harga Kelapa, beda dengan Kelapa Sawit, itu sudah ada ketentuan, dan juga bukan dari Pemerintah Daerah,” jelasnya. (Mirwan)

PELANGIRAN (detikriau.org) – Ruas badan jalan Pangeran H. Isa Pelangiran Besar kecamatan Pelangiran dinilai masyarakat sudah tidak layak lagi disebut jalan. Sebab, kondisi sarana tranportasi darta tersebut sudah sangat parah dan tidak bisa dilalui lagi dengan kendaraan.

Disampaikan oleh Dewan Penasehat Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pelangiran (Hippmapel) di Pekanbaru, Hamsan melalui telpon seluler kepada detikriau, Rabu (19/11/2014), bahwa jalan itu tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat sekitar, padahal ruas jalan tersebut merupakan infrastruktur penting bagi penggunanya.

“Ditempat lain lumayan bagus, tapi ruas jalan ini ini seperti tidak dibutuhkan lagi. warga sekitar kalau mau pergi, harus keliling dari dalam, karena jalan itu tidak dapat digunakan lagi,” cerita Hamsan.

Ia sangat mengharapkan kepada Pemerintah agar bisa mengalokasikan dana untuk memperbaiki ruas jalan yang terbilang tidak begitu panjang. Karena katanya, kalau ini terus dibiarkan, maka akan terancam rumah warga sekitar.

Menurut, Hamsan, kerusakan itu sudah beberapa kali disampaikan kepada wakil mereka di DPRD namun belum juga ada respon. “Kami masih menunggu respon dari pihak-pihak yang telah kami sampaikan tentang kondisi jalan ini, salah satunya anggota Dewan dari dapil setempat,” katanya. (Mirwan)

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11) malam. Kebijakan ini dinilai merupakan awal kejatuhan kepercayaan masyarakat terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

dikutip dari republika, selasa (18/11), Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Jokowi telah kehilangan sensitifitas terhadap keadaan masyarakat saat ini. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. “Ini awal kejatuhan kepercayaan rakyat, beliau (Jokowi) telah kehilangan sensitifitas,” katanya .

Menurutnya, Jokowi terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga BBM. Pengambilan keputusan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan matang dalam mengantisipasi kenaikan yang mengakibatkan dampak langsung terhadap rakyat.

Dia mengatakan, perbedaan kenaikan BBM antara zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sekarang terletak pada antisipasi dampak terhadap rakyat miskin. Ketika zaman SBY, kata dia, berbagai program disiapkan untuk melindungi rakyat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

Dia mencontohkan, bantuan langsung tunai (BLT), beasiswa untuk rakyat miskin, program keluarga harapan dan yang lain telah disiapkan matang sebelum harga BBM dinaikkan.

“Sekarang apa, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) saja belum jelas,”pungkasnya.

Masih ingat dengan pesta rakyat Jokowi setelah pelantikannya? Begitu banyak melibatkan masyarakat. Artis dalam dan luar negeri memeriahkan pesta yang berakhir di Monas itu.

Dalam pesta itu, masyarakat berkumpul di monas, menyambut presiden RI ketujuh. Sekarang pestanya berpindah. “Pesta rakyat dimonas telah usai, sekarang di SPBU,” ujar netizen, Rina Martha, dalam akun twitternya, @Rina_Martha, yang dikomentari dengan tanda sedih oleh CEO Pedoman News, Fadjroel Rahman dalam akun twitternya, @fadjroeL, Selasa (18/11)

Kebijakan Jokowi ini menuai banyak pertentangan dari pengguna sosmed di dunia maya. Ada yang menunjukkan penyesalannya karena telah memilih Jokowi pada pilpres lalu. Semuanya diluapkan hingga akhirnya menjadi trending topik dengan tagar #ShameOnYouJokowi dan #SalamGigitJari.

Setelah menaikkan harga BBM Rp 2 ribu, presiden Jokowi ramai-ramai mendapat salam gigit jari dari pada netizen. Septian Hidyah Ikmal dalam akun twitternya, ‏@accept_tian, menyatakan
Kenaikan BBM dilakukan pemerintah. Namun resikonya bukan mereka yang menanggung. “Resiko ditanggung rakyat.. Koyok ngene iki pilihanmu?? Seng jarene pro-rakyat,” ujarnya

Netizen lainnya, Saypul Bahri ‏@ipullipu21 dari Cakung, Jakarta Timur , menyatakan, “Harusnya kita bisa menikmati turunnya harga minyak dunia, bukan sebaliknya #salamgigitjari.”(dro/republika)