TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat mendesak pihak PLN menempatkan tenaga professional untuk menduduki jabatan penting di jajaran PLN Rayon Tembilahan. Pemutusan pasokan listrik yang semakin hari semakin parah dinilai sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

Menurut salah seorang warga Tembilahan, Indra Gunawan, pemadaman yang kini semakin kerap terjadi jelas menunjukkan ketidakmampuan tenaga-tenaga yang menduduki jabatan strategis pada PLN Rayon Tembilahan. Selama ini menurutnya pihak PLN selalu menuntut masyarakat pelanggannya memenuhi semua kewajiban tepat waktu. Tidak mengindahkan, sanksi denda keterlambatan secara otomatis pasti diberlakukan.

Namun apabila PLN yang tidak mampu memenuhi kewajiban, masyarakat hanya diminta bersabar tanpa ada sedikitpun mendapatkan sanksi atas ketidakmampuannya.

“Ini namanya tidak adil. PLN hanya mau menang sendiri. Kita masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Bayar telat, rekening tagihan pasti membengkak. Tapi disaat mereka yang tidak memenuhi kewajiban, paling banter PLN menyampaikan permintaan maaf.” Kritik Indra melalui detikriau.org di Tembilahan, Rabu (28/1)

Tidak hanya aktifitas masyarakat terganggu akibat terjadinya pemadaman listrik, bahkan berbagai peralatan elektronik juga menjadi sangat mudah rusak. Ia bahkan juga menduga pemadaman yang kerap terjadi secara berulang-ulang akan menjadi penyebab tagihan listrik menjadi membengkak.

“Tak ada kata lain. PLN harus mampu menempatkan tenaga-tenaga professional jika ingin memperbaikai krisis listrik yang terjadi saat ini,” Tambah Indra

Hendra, masyarakat Tembilahan lainnya juga mengaku kecewa dengan kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan yang semakin hari dinilai semakin anjlok. Ia juga mendesak harus ada langkah konkrit  dari manajemen PLN Riau untuk menuntaskan persoalan ini.

“Kami masyarakat tidak mengerti bagaimana caranya. Yang jelas kami juga menuntut hak-hak kami sebagai pelanggan untuk tidak terus dikecewakan,” Pinta Hendra. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta agar masyarakat untuk berhati-hati dan meneliti secara benar tawaran kerjasama dari pihak perusahaan perkebunan. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak sampai terjebak dengan perjanjian yang justru malah akan merugikan.

Dari beberapa kasus pola kerjasama yang ditawarkan perusahaan kepada pihak masyarakat dinilai Dewan sangat berat sebelah. Dengan hanya bermodal loby, perusahaan akan mendapatkanan keuntungan bagian tanah milik masyarakat dan nilai investasi secara gratis.

“Jangan tergiur dengan bujuk rayu. Tetapi pelajari dengan benar untung dan ruginya sebelum mengambil keputusan,” Ingatkan Dewan melalui Sekretaris Komisi II, Edy Gunawan ditemui di gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, senin (26/1)

Didaerah guntung Kecamatan Kateman, Edi mengakui mendapatkan informasi adanya pola kerjasama bagi hasil yang sangat tidak logis. Untuk bermitra dengan perusahaan, masyarakat ditawari bagi hasil 60:40, 60 bagian perusahaan dan 40 bagian masyarakat. Artinya, jika memiliki 10 Ha lahan, perusahaan mendapatkan bagian 6 Ha lahan dan masyarakat 4 Hektar-nya.

“Padahal akte tanah milik masyarakat yang menjadi agunan kepada pihak perbankan untuk membangun perkebunan. Hanya bermodal dengkul, perusahaan malah mendapatkan bagi hasil yang jauh lebih besar. Ini kan aneh,” Kritik politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini

Disamping kerugian itu ditambahkannya, jika ada persoalan dibelakang harinya, secara hukum, masyarakat yang bertanggungjawab kepada pihak bank bukan perusahaan.

Namun meskipun begitu, Edy menyebutkan tidak semua perusahaan memberikan tawaran kerjasama yang merugikan masyarakat. Menurutnya ada juga perusahaan yang menawarkan kerjasama yang dinilai cukup menguntungkan.

“Seperti di Kecamatan enok, eks lahan masyarakat yang terserang hama kumbang beberapa waktu lalu, salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group justru menawarkan pola kerjsama yang menurut saya cukup menguntungkan,” Sebutkan Edy

Dalam tawaran kerjsama itu, seluruh lahan milik masyarakat seratus persen tetap menjadi haknya masyarakat. Setelah ditanami komodity perkebunan seperti kelapa sawit, masyarakat mulai mengembalikan angsuran setelah mendapatkan hasil. Angsuran ke pada pihak Bank hanya sebesar 30 persen dari total panen dan 70 persennya untuk masyarakat.

“Kewajibannya, masyarakat hanya diwajibkan untuk menjual hasil panen kepada perusahaan dan harganyapun ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan,”Terang Edy Gunawan

Dalam kesempatan itu, Edy juga meminta kepada pihak Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan ijin kepada pihak perusahaan sebelum memperlajari secara benar untung ruginya kehadiran investor bagi masyarakat. Apapun alasanya, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan upaya pensejahteraan bagi masyarakat.

“Kita ingatkan jangan lagi ada oknum yang pandai-pandai bermain mata untuk mempermudah pemberian ijin dan justru mengorbankan masyarakat.” Pungkas Edy. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –DPRD Inhil menilai belum melihat peran dan kontribusi nyata dari keberadaan BP3AKB bagi masyarakat. Sejauh ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi nyata BP3AKB di lapangan.

“Kami harapkan pimpinan dan jajaran di BP3AKB ini mempunyai terobosan-terobosan baru, khususnya dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai peran dan fungsinya,” Sampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhil Surya Lesmana dalam hearing bersama BP3AKB, di ruang rapat Komisi IV, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (13/1).

Menurut Surya, jangan dana yang sudah ada dan dikucurkan untuk BP3AKB hanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran saja, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama yang berada di daerah pedesaan.

“Kalau perlu, BP3AKB ini coba membuat semacam tempat pelatihan bagi ibu-ibu yang hobi kuliner, supaya dengan pelatihan itu kaum ibu bisa siap turun ke pasar dan membantu peningkatakan pendapatan keluarga,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BP3AKB Inhil, Hj Djamilah menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja dengan lebih maksimal lagi, khususnya dalam menyelesaikan berbagai kasus yang selama ini ditemukan di lapangan, baik itu yang bersangkutan dengan perempuan maupun anak-anak.

Dengan begitu, lanjut mantan Asisten III Setda Inhil ini, diharapkan keberadaan BP3AKB dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian berbagai kasus yang menimpa masyarakatnya.

“Dulu kita punya PLKB, yang sekarang sudah menjadi UPTD. Sebelumnya mereka hanya konses pada KB saja, tapi untuk ke depan akan dilibatkan dalam segala hal, sehingga mereka bisa melakukan sosialisasi termasuk jika ada permasalahan di lapangan langsung segera diketahui dan ditangani,” tandasnya.

Kegiatan hearing ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto didampingi seluruh anggota dan diikuti oleh Kepala BP3AKB, Hj Djamilah beserta jajarannya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan semakin hari semakin memprihatinkan. Pemutusan pasokan listrik kerumah pelanggan kini tidak hanya saat dikenai giliran, diluar itupun listrik juga mati.

Pelayanan yang semakin parah ini tentunya dikeluhkan oleh masyarakat setempat, karena tidak hanya mengganggu dan menyulitkan aktifitas sehari-hari, tetapi juga menyebabkan usaha masyarakat tidak berjalan lancar.

“Aneh juga PLN sekarang ini. Kalau kena giliran sudah pasti mati lampu, tapi kenapa ketika kita tidak kena giliran lampu juga mati,” keluh Siti, salah seorang warga Kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (12/1/2015) malam.

Dijelaskan Siti, saat ini kondisi pemadaman listrik sudah tidak menentu dan tidak sesuai jadwal yang diberitahukan sebelumnya. Bahkan hampir setiap hari lampu penerangan PLN dikatakannya kerap mati secara mendadak.

“Barusan malam minggu kemarin kita kena giliran mati lampu, eh malam ini malah mati lagi. Mana sore tadi lampu juga mati dengan durasi waktu cukup lama,” Kritiknya.

Keluhan senada juga disampaikan Roni, warga Kota Tembilahan lainnya. dikatakan Roni, kondisi listrik seperti ini sangat mengganggu rutinitasnya sehari-hari.

“Kadang-kadang tak tahu kita lagi kerja atau lagi makan, tiba-tiba lampu mati mendadak, padahal bukan giliran kita mati lampu. Kalau sudah gitu, kayak mana kita mau siap-siap,” tambahnya.

Oleh karena itu, masyarakat Kota Tembilahan dan sekitarnya meminta agar pihak PLN dapat segera menuntaskan permasalahan tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan lagi.

“Kita harapkan pihak PLN bisa secepatnya mengatasi pemadaman listrik bergilir ini, supaya aktifitas kita dapat berjalan dengan aman dan lancar,” imbuhnya.(adi)

Tembilahan (detikriau.org) – Atasi persoalan banjir pasang, masyarakat berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk membenahi saluran drainase terutama diseputaran kota Tembilahan. Selama ini hampir seluruh saluran pembuangan air itu mampet dan tidak berfungsi dengan baik.

Dikatakan Andre (34), warga Tembilahan, tersumbatnya saluran drainase ini menjadi penyebab air tidak bisa dengan cepat dialirkan kesungai. Akibatnya saat curah hujan tinggi, air melimpah dan menggenangi badan jalan hingga kerumah-rumah penduduk berhampiran.

“Coba saja perhatikan saluran drainase seperti di jalan H Khalidi (lorong garam. Red), drainase sama sekali tidak mengalir, airnyapun berwarna hitam, kotor, berbau dan menjadi tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk,” Sampaikan Andre, ahad (11/1)

Senada, Iwan (37), warga Tembilahan lainnyapun membenarkan. Ia berharap agar kondisi ini sgera mendapatkan perhatian pemerintah agar terciptanya kota Tembilahan menjadi kota yang bersih dan indah.

“Harus ada penanganan serius dan terus menerus. Jika persoalan tidak bisa diatasi maka akan sangat sulit untuk menjadikan kota Tembilahan sebagai kota yang bersih,” Saran Iwan

Ditambahkan Iwan, selain melakukan upaya pembersihan dan normalisasi saluran drainase, pemkab juga diminta selalu melakukan sosialisasi dan mengajak keterlibatan secara langsung dari masyrakat. Tanpa adanya kesadaran untuk bersama-sama menjaga kebersihan, segigih apapun usaha pemerintah diyakininya akan sulit mendapatkan hasil maksimal.

“setidaknya ada upaya himbuan secara terus menerus agar masyarakat mau ikut bersama-sama menjaga kebersihan. Jika perlu berikan sanksi jika masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan untuk menjaga kebersihan.” Ujar Iwan

Pantauan lapangan, tidak hanya disatu lokasi, hampir seluruh saluran drainase seputaran kota Tembilahan memang tidak berfungsi dengan baik. Disebahagian besar, drainase tidak obahnya seperti kolam lumpur dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Beberapa penyebab diantaranya saluran drainase dipenuhi dengan lumpur, sampah, hingga berbagai material lainnya. Kerap upaya untuk melakukan pembersihan oleh petugas menjadi sulit karena kebanyakan pemilik bangunan ruko menutup saluran drainase dengan cor beton. Harusnya memang ada aturan yang memberikan sanksi agar kepentingan masyarakat umum ini dapat memberikan hasil baik dan menjadikan kota Tembilahan yang Indah dan bersih. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai informasi seputar pelaksanaan helat religius MTQ Riau ke 33, panitia melounching situs resmi beralamat http://mtqriau.inhilkab.go.id/. Sayangnya kini pusat informasi itu dijahili hackher dan tidak bisa diakses.

Pantauan detikriau.org, jum’at (12/12) sekitar pukl 16.30 Wib, situs resmi MTQ Riau ke 33 ini masih mudah diakses. Ba’da magrib, sekitar pukul 19.20 Wib, laman MTQ yang dikelola Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak bisa lagi diakses untuk mendapatkan informasi.

Dihalam hacker tertera tulisan: fahriezaer

#InhilHackerlink ikut memeriahkan perayaan perayaan MTQ riau ke 33

Dibaik selanjutnya tertulis kalimat yang berbunyi “Internet adalah tempat kebebasan berekpresi, kebebasan berinovasi, kebebasan berbagi, kebebasan belajar, kebebasan berpendapat, kebebasan berekperimen dan kebebasan berkomunikasi. internet adalah rumah kedua dalam kepenatan hidup di dunia.”

Dibarisan terakhir tertulis, admin. you have a serious vurnerability in your site, pleas patch or i will back again.(dro)