TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Desa Rambaian, H Ardi mengakui masih ada beberapa lahan masyarakat yang belum tuntas pembayarannya terkait pola kemitraan perkebunan sawit dengan PT Citra Palma Kencana.

Hal tersebut terungkap dalam mediasi beberapa warga Desa Rambaian dan Kepala Desa Rambaian di Kantor PWI Inhil, Senin (31/8) seputar dugaan penyerobotan lahan warga oleh PT Citra Palma Kencana (CPK).

“Sebelumnya pihak perusahaan sudah mengakui telah membayar semua lahan masyarakat, namun jika memang ada yang tidak sampai ke tangan warga, dalam waktu satu minggu akan kita tuntaskan, “ungkap H Ardi setelah melakukan pembicaraan telepon dengan salah satu pimpinan perusahaan PT CPK, Darman.

Sementara itu, Ketua PWI Inhil, M Yusuf yang juga berkesempatan melakukan pembicaraan dengan Pimpinan PT CPK, Darman, juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan secepatnya.

“Pimpinan perusahaan CPK siap menuntaskan pembayaran lahan warga, walaupun pihaknya mengakui telah melakukan pembayaran sebelumnya, “kata Yusuf.

Jelas Yusuf lebih jauh, ada indikasi percaloan yang terjadi dalam pola kemitraan perkebunan sawit PT CPK dalam hal ganti rugi lahan warga yang masuk dalam konsesi PT CPK, karena kenyataannya dana ganti rugi tersebut tidak sampai ke tangan warga yang bersangkutan.

“Tidak ada asap kalau tidak api, tidak mungkin warga berontak jika haknya tidak diambil dan dikebiri tanpa kejelasan, artinya dalam kejadian ini pasti ada permainan, sehingga warga dirugikan, “tukas Yusuf dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Pos Polisi Desa Rambaian, Pardede serta beberapa warga Desa Rambaian yang lahannya diduga diserobot PT CPK. (rilis)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Azhari mengaku menerima laporan dari sejumlah Madrasah dibawah naungannya bahwa masih ada yang belum terima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, daana BOS itu telah dikucurkan pihak Provinsi beberapa waktu lalu langsung ke rekening Madrasah yang bersangkutan mulai jenjang MI, MTs hingga MA.

“Ada beberapa Madrasah, hingga hari ini jumlahnya hampir 10 Madrasah, baik dari jenjang MI MTs dan MA yang telah melaporkan kalau anggaran BOS belum masuk rekening mereka,” ungkapnya melalui Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Inhil, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Jum’at (7/8/2015).

Menurutnya, itu bagi yang telah melapor, dikabarkan masih ada katanya beberapa Madrasah yang belum datang melapor terkait belum diterimanya BOS tersebut. Ia menyebutkan ada beberapa penyebab gagalnya masuk anggaran tersebut, diantaranya seperti keterlambatan mengirim RKA ke Kanwil Provinsi oleh Madrasah yang bersangkutan, kedua juga bisa disebabkan karena kesalahan dalam penyusunan rekap pencairan, atau bisa juga karena penyebab lainnya.

Atas adanya hal tersebut, pihaknya akan mengupayakan kesuksesan pencairan, terlebih dahulu akan dilakukannya dengan menginventarisir madrasah-madrasah yang belum menerima. Setelah itu dikoordinasikannya ke Kanwil Provinsi Riau.

Dengan demikian ia meminta kepada seluruh lembaga pendidikan dibawah naungannya untuk mensegerakan melaporkan ke Kemenag Inhil agar secepatnya pekerjaan pencairan dilakukan.

“Bagi yang belum menerima, saya minta dalam seminggu kedepan sudah selesai mengurus. Sebab jika lambat bisa beresiko tidak cair sama sekali,” tandasnya.

Sekedar diketahui, penutupan pencairan anggaran oleh KPPN Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2015. Kata Jisman, proses pencairan itu memakan waktu yang cukup lama, sebab mengejar waktu sebelum penutupan anggaran itulah ia minta dikoordinasikan secepatnya.

Sementara itu, salah satu Kepala MI di Inhil yang belum menerima anggaran BOS, Pahrurrazi saat dikonfirmasi mengaku menyesalkan atas peristiwa ini, padahal katanya saat melakukan penyusunan rekap pencairan BOS itu tepat waktu, bahkan selalu berkoordinasi kepada pihak Kemenag Inhil. Hasil rekap, telah tidak diragukan lagi oleh Kemenag Inhil. “Tapi kok tak masuk ya dananya ke rekening Madrasah kami,” ujarnya. (mirwan)

Pekanbaru (detikriau.org) – Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Riau, mendesak Presiden Jokowi melalui mentrinya untuk segera melanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan, mengingat masih ada pengendalian yang belum selesai dilakukan dilapangan.

Pernyataan ini disampaikan IPPMI Riau melihat polemik yang terus saja terjadi di lapangan pasca diberhentikannya ribuan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang sekitar160 an fasilitator ada di Provinsi Riau.

Penghentian secara mendadak itu menurut IPPMI dikhawatirkan akan berdampak pada tidak terkontrolnya pelaksanaan akhir PNPM Mandiri Perdesaan yang seyogyanya berakhir di bulan April 2015 sesuai dengan alur kegiatan. Pemerintah pusat segera menetapkan satker PNPM-MPd untuk penyelesaian kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang masih menjadi persoalan dilapangan.

Ketua IPPMI Agustian didampingi anggota IPPMI dari seluruh Kabupaten di Provinsi Riau dalam Pernyataan sikap ini juga juga  mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan penyiapan regulasi pendukung implementasi UU Desa berupa Permen, Perbup dan petunjuk pelaksanaan operasional.

“Kami juga Mendesak Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan UU Desa dilakukan secara konsisten melalui Pendampingan yang memiliki Kompetensi, Penguatan kapasitas desa, Pengelolan Dana Desa yang terbuka dan transparan.” Ujar Agustian, jum’at (9/1/2015)

Ditambahkannya, IPPMI Riau juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh anggota dan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang profesional menjadi bahagian utama dalam pendampingan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Agus, IPPMI Riau telah melakukan pertemuan dengan Kepala BPM BANGDES pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, hasil pertemuan tersebut bahwa Sekda Atas nama Gubernur Riau telah menyurati menteri dalam negeri terkait keberlanjutan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014.

Bahkan pemerintah Riau juga telah melakukan pres release ke media yang meminta keberlanjutan pendampingan  Terhadap Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA. 2014 yang ditembuskan kepada  Presiden Republik Indonesia , kemetrian dan jajaran terkait.(dro/rls)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum umumkan hasil tes CPNS formasi tahun 2014 disebabkan masih ada beberapa nama yang mesti harus kembali diklarifikasi kepihak Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kita memang sudah terima hasil tes itu dari Kemenpan RB pada tanggal 8 Desembar kemaren. Tapi pengumumannya terpaksa harus kita tunda karena masih ada beberapa nama yang harus diklarifikasi kembali.” Ujar Kepala BKD Inhil, H Syaifuddin, jum’at (12/12)

Syaifuddin juga menjelaskan surat yang ia kirim kepada Menpan RB bernomor 813/BKD/12/2014/2887 namun hingga hari ini belum ada balasan.

“Kita berharap seluruh peserta bersabar. Silahkan semua pihak ikut memantau langsung hasilnya. Dengan harapan hasil yang akan diumumkan nanti benar-benar clear dan dapat dipertanggung jawabkan,” Tandasnya.(dro/*1)