TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, Dr H Indra Muchlis Adnan memperingatkan pada semua bawahannya dalam menjalankan keuangan daerah. Segala bentuk pengeluaran baik adanya program maupun hal lainnya, ditegaskan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia tidak ingin mendengar adanya PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan. Bagi mereka yang berani dan sengaja melanggar ketentuan. Hal itu dipandang sebagai bentuk tindakan yang mencoreng nama baik Pemerintah. Dalam pandangan orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang itu, tidak ada alasan melanggar ketentuan.

Berapa besarpun anggaran yang dikeluarkan. Harus jelas dasar dan pengeluarannya. Tidak dibolehkan mencari-cari celah untuk menyalahgunakan anggaran yang berasal dari rakyat tersebut. “Kalau memang tidak ada ketentuannya, ya jangan dicari-cari. Setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan”tegas Bupati.

Bupati Inhil termuda inipun menegaskan tidak menolerir serta  melindungi mereka yang sengaja ingin melanggar ketentuan. Bagi mereka ini diminta mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan.

Pakem dasar untuk melaksanakan kegiatan menurutnya sudah jelas. Karena itu tidak ada alasan melanggar ketentuan dimaksud. Dia pun memerintahkan pengawasan internal, baik inspektorat atau lembaga lainnya serius dalam melakukan pengawasan. Bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dia minta untuk diproses dan dicegah.

“Kita ingin dalam melaksanakan tugas itu nyaman. Begitu juga saat purna tugas, kita pun berharap nyaman. Karena itu, jangan lakukan tindakan yang melanggar ketentuan”pungkas Bupat.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wilayah Indragiri Hilir Bagian Utara sangat  membutuhkan sarana pembuka isolasi. jembatan penghubung, jalan darat sampai sekarang belum terdapat di wilayah tersebut.

Satu-satunya sarana yang dipergunakan warga di wilayah itu untuk memasarkan hasil bumi adalah perairan. Selain berat, perhubungan ini tidak dapat setiap saat diakses. Karena tergantung pasang surutnya air.

Kondisi itupun harus menjadi perhatian pengganti Dr H Indra Muchlis Adnan. Tanpa akses penembus isolasi, wilayah Inhil Utara diperkirakan bakal tertinggal dibanding wilayah lainnya.

“Kalau di Bagian Selatan sudah ada jembatan penghubung. Namun, untuk saudara kita yang di wilayah Utara masih belum ada sarana penghubung. Inilah yang menjadi perhatian kita”ujar Bupati Inhil.

Jalan high way Bandara Tempuling-Mandah ditegaskan Indra Muchlis Adnan untuk membebaskan warga dari isolasi. Sampai sekarang proses pembangunannya terus berlanjut.

Hanya saja, sepeninggal dirinya, Pak Jenggot, sapaan akrab  Bupati, berharap pembangunan infrastruktur itu tetap dilanjutkan. Menurut dia, warga di Bagian Utara demikian membutuhkan sarana itu untuk maju.

Jalan lintas tersebut harus dibangun dari awal, berikut dengan jembatan penghubungnya. Hal itulah yang membutuhkan biaya demikian besar dan tidak dapat dilakukan sekaligus. “Kita berharap nanti tidak ada lagi wilayah Inhil yang sulit untuk dicapai”cetus Pak Jenggot.

Apabila jalan lintas itu selesai dibangun.  Warga dapat kapan saja   bepergian dan memasarkan hasil buminya. Tidak seperti sekarang, dimana mereka harus menunggu air pasang atau adanya angkutan air yang bergerak.

Hambatan isolasi itu berdampak pada tingginya biaya kebutuhan hidup, namun harga hasil bumi warga terkadang rendah. Pasalnya tidak jarang, harus menunggu sekian lama, sehingga berkurang nilai jualnya. Semua kendala itulah yang ingin dihapus oleh Indra Muchlis Adnan.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Orang tua siswa SMP Satu Atap Desa Bekawan Kecamatan Mandah mengeluh. Pasalnya, untuk mengikuti Ujian Negara (UN), pihak sekolah melakukan pungutan biaya sebesar Rp. 450 ribu per siswa. Mereka meminta pihak Disdik Inhil untuk mengambil sikap.

“terus terang ini sangat membertakan. Kita ngerti tidak ada lagi pungutan. Tapi kalau tak bayar, takutnya nanti anak kita tidak bisa mengikuti ujian,”Keluh salah seorang orang tua siswa kepada wartawan dan meminta namanya jangan dituliskan. Selasa (26/2)

Berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil melalui Sekretaris, Zulkifli, pungutan seperti itu sudah tidak dibenarkan. Dirinya berjanji untuk mempertanyakan kebenarannya ke pihak sekolah.

Ketentuan UN gratis dijelaskan Irjen Kemendikbud RI, Haryono Umar tetap berlaku. Orang tua siswa jangan mau mengeluarkan uang jika ditarik untuk UN. Entah dengan modus uang bensin pengawas, konsumsi penjaga atau dana kebersihan ruang ujian. Biaya UN 2013 didanai oleh Negara dengan total dana mencapai 600 miliar. (dro/**)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Upaya Pemkab Inhil memberdayakan warga pemilik kebun kelapa yang kritis  kian maju.Saat ini menurut Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, hanya tinggal dua kecamatan yang belum rampung melakukan proses administrasinya. Satu diantaranya, Mandah.

“Perlu diingat, kita tidak melakukan pergantian pada tanaman produktif. Melainkan pada lahan yang kritis dan sudah tidak produktif lagi”cetus Bupati.

Usaha tersebut juga sebagai bagian dari program memberdayakan petani kelapa Inhil yang saat ini mengeluhkan rendahnya harga komoditas utama daerah paling selatan Riau ini.

Nantinya lahan kritis itu ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Seluruh bibit dan pengerjaannya dilakukan oleh investor yang sudah melakukan perjanjian bersama warga selaku pemilik lahan. Investor yang tidak disebutkan namanya itu menurut Bupati merupakan warga Riau yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun daerah.

Dalam proses pengerjaan, warga dan Pemkab Inhil terus melakukan pengawasan. Berbeda dengan perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi selama ini, dimana lahan sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan dimaksud. Investor itu menurut Bupati melaksanakan replanting dengan pola plasma.

“Intinya upaya itu menguntungkan warga kita yang mempunya lahan perkebunan kelapa yang sudah tidak produktif. Kalau tetap dibiarkan juga, kelapa itu tidak lagi menghasilkan. Karena itu kita berusaha mencari solusi mengatasinya dengan berkerjasama”jelas Bupati.

Kondisi terkini, dimana konsumen kelapa hanya kalangan warga miskin dunia menurut Bupati termasuk hal yang menjadi pertimbangan mengapa dikembangkan tanaman kelapa sawit pada lahan tidak produktif itu.  Kedepan dia berharap warga dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik, sehingga angka kemiskinan di Bumi Sri Gemilang dapat ditekan.(dro/*1)

Bupati Inhil yang diwakili Kepala BPMPD Kab. Inhil, H. Edy Syafwannur melantik 2 Kepala Desa terpilih di Kecamatan Mandah, Selasa 18 Desember 2012, di masing-masing Desa.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Kondisi jembatan parit Sabak Perisai Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah cukup memprihatinkan. Terdapat banyak kerusakan di badan jembatan mulai dari lantai termasuk infrastruktur lainnya. Kerusakan ini terjadi akibat jembatan tersebut tergerus dimakan usia.

“Kerusakan sudah berlangsung cukup lama. Apalagi memang jembatan ini sudah berumur hingga makin memperparah kerusakan yang ada. Sejak awal dibangun belum pernah ada perehaban yang dilakukan,” ujar H Shaleh warga Desa Bakau Aceh, Kamis, (6/12).

Ia menambahkan, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.  Dimana diketahui, anak-anak  setiap harinya melintas untuk menuju tempat mereka sekolah. Kondisi itu tentu cukup membuat khawatir orang tua kalau sampai jembatan ambruk disaat anak-anak sedang melintas.

“Terkadang ada juga perasaan was-was kita melihat anak-anak setiap hari melintas diatas jembatan. Kita takut kalau jembatan ambruk seketika, tentu itu bisa membahayakan keselamatan anak,” tambahnya.

Sementara itu Anggota DPRD Inhil dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) asal Dapil tersebut H Awandi mengungkapkan bahwa dirinya dan warga sudah sering mengusulkan ke Dinas PU untuk dilakukan perbaikan. Tapi nyatanya sampai sekarang apa yang menjadi usulan tersebut tidak juga terealisasi.

“Apa memang yang diusulkan kita tersebut hanya menjadi tumpukan berkas yang disimpan oleh Dinas PU. Nyata sampai sekarang belum juga terlaksana perbaikan yang diinginkan oleh masyarakat,” ujar H Awandi dengan nada kesal. (dro/*3)