JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 menyebut sistem dan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang saat ini berlangsung tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam deskripsi masalah disebutkan kalau program termasuk modus transaksional yang dilakukan BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (DSN-MUI) dan beberapa literatur secara umum belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.

Terlebih jika dilihat dari hubungan hukum atau akad. Di antaranya ketika terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.

Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Atas hal tersebut, MUI menyatakan penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

MUI juga mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima. Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V ini diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada 7-10 Juni 2015

Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/07/28/337/1186368/program-bpjs-kesehatan-tak-sesuai-syariat-islam

JAKARTA — Segudang pekerjaan rumah telah menanti presiden Indonesia yang baru terpilih. Harapan dari seluruh rakyat Indonesia terbeban di pundaknya.

Demikian juga segudang permasalahan umat Islam di negeri yang menjadi populasi umat Islam terbesar di dunia ini. Berbagai macam persoalan telah menunggu untuk diselesaikan sang presiden baru.

“Yang penting, presiden baru bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan janji-janjinya pada waktu kampanye. Awal-awal ini saja sudah ada yang menagih janji. Jadi harus satu kata dengan perbuatan,” pesan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan kepada ROL, Selasa (21/10).

Amidhan berpesan, rakyat Indonesia harus mengakhiri kubu-kubu yang dulu saling berlawanan saat kampanye. Sudah saatnya menyatukan langkah dan meninggalkan perbedaan untuk membangun negri.

“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita support presiden baru kita. Pilpres itu sudah selesai. Jadi kubu-kubu dari tataran rakyat sudah tidak ada lagi. Yang menang rakyat semuanya. Di tataran politik, ranah dari partai politik baik yang ada di dalam pemerintahan atau diluar, kita tidak ada komentar,” paparnya.

“Menurut saya dari perkembangan demokrasi justru baik. ada pemerintah, dan ada partai penyeimbang. akhirnya pemerintah berjalan dengan baik karena terkontrol dengan baik,” tambahnya.

sumber: republika

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bersempena dengan tahun baru Hijriah 1434, Ikatan Alumni (IKA) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AuliaurrasyidinTembilahan, bekerja sama dengan LSM Perjuangan Anak Negeri (PERAN) akan mengadakan diskusi publik tentang keIslaman yang rencana waktu pelaksanaan Jumat, 23 November mendatang.

“Insyaallah kita akan menggelar kegiatan diskusi publik tentang keIslaman. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat Inhil, terutama kalangan generasi muda akan ilmu-ilmu keIslaman, sehingga nantinya mampu diimplementasikan di dalam kehidupanmereka sehari-hari,” ujar Ketua IKA STAI kepada detikriau.org, akhir pekan kemaren.

Ia menambahkan, kegiatan ini nantinya juga sebagai ajang silaturrahmi antar sesama masyarakat kota Tembilahan. Apalagi saat ini kita berada di bulam Muharram,sudah sepantasnya masyarakat Muslim melakukan intropeksi diri, salah satunya adalah dengan jalan mengkaji nilai-nilai keIslaman seperti diskusi yang dilaksanakan seperti ini.

Masih menurut Hidayat, adapun mereka yang nantinya menajdi pembicara dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Inhil, dari akademisi STAI dan juga dari Fron Pembela Islam (FPI). “Sesuai dengan rencana, jumlah peserta nantinya sekitar 200 orang,” tambahnya.

Sementara itu Ketua LSM PERAN Firmansyah AMa, dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, sudah sepantasnya kita selakuumat Islam menyemarakkan kegiatan keIslaman seperti ini. karena ini akan menjadi masukanyangsangat berarti bagi jiwa spritual dalam rangka mengarungi kerasnya kehidupan dunia saat ini.

“Saat ini kita sering merasa disibukkan dengan berbagai urusan kedunian yang sangat menyita waktu kita. Pengaruh moderenisasi dan westernasi telah merasuk hampir seluruh kalangan masyarakat kita. Untuk itu tentunya ada semacam upaya nyata yang harus dilakukan agar kita tidak terjerumus pada moderenisasi dan westernisasi yangsalah kaprah, salah satunya adalah mengkaji nilai nilai keIslaman seperti ini,” ungkapnya.

Berkaitan dengan isu miring bahwa kegiatan ini ada nuansa politiknya, yangbersangkutan dengan tegas membantahnya. Menurutnya kegiatan ini murni sebagai wujud kepedulian kita selaku seorang Muslim dalam rangka “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. (dro/*3)