TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan mahasiswa yang tergabung Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI) yang merupakan gabungan seluruh organisasi kemahasiswaan baik Internal maupun eksternal kampus melakukan aksi demonstrasi atas berbagai persoalan di Kabupaten Inhil, Rabu (18/2/2015).

Dalam aksinya, massa mendatangi 3 titik yakni Kantor DPRD dan Bupati Inhil serta Kejaksaan Tembilahan. Mereka menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Inhil lemah pada kontrol menyikapi persoalan daerah,baik persoalan harga Kopra, konflik perusahaan, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Dimana jiwa seorang pemimpin, dimana kepedulian wakil rakyat, masyarakat Inhil menangis merasakan kondisi daerah semakin terpuruk. Perekonomian masyarakat tidak akan meningkat kalau infrastukturnya tidak mendukung,” teriak Indra Gunawan selaku orator di depan Kantor DPRD Inhil.

Senada yang disampaikan Korlap Aksi, Pirman dalam orasinya meminta kepada Pemda untuk serius menangani persoalan daerah yang dinilainya sudah sangat memprihatinkan. Dimana menurutnya, tanah Inhil ini telah dikuasai perusahaan-perusahaan untuk memuluskan investasinya dan melakukan pembodohan kepada masyarakat Inhil.

Padahal katanya, banyak perizinan perkebunan dinilai terindikasi melawan hukum dan aktivitasnyapun mengabaikan kelestarian lingkungan, dicontohkannya seperti kasus PT SAL di Desa Pungkat beberapa waktu lalu.

Bahkan pasca terjadinya konflik di Desa Pungkat itu menurut Pirman pula, sampai saat ini belum ada ekspos dari Pemerintah, meski Pemda telah membentuk Tim Evaluasi untuk mengevaluasi perizinannya.

“Tim itu seperti tidak bekerja, begitu juga persoalan yang lainnya seperti harga kelapa sampai hari ini belum ada kontrol yang jelas dari Pemerintah, perlu diketahui kelapa itu nadinya masyarakat Inhil,” pungkasnya, di depan Kantor Bupati Inhil yang juga menyampaikan harga kelapa sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar dan lagi-lagi dikendalikan oleh Kapitalis.

Tuntutan massa pada aksi kali ini ada 4 yakni massa meminta secepatnya mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan dan HTI yang ada di Kabupaten Inhil dan pencabutan izin perusahaan yang izinnya bermasalah dan terbukti merusak lingkungan. Kedua, massa meminta pemerintah membuat Perda untuk mengontrol harga kelapa.

Sedangkan tuntutan ketiga, dimintanya secepatnya menggesa pembangunan infrastuktur yang berkualitas disertai kontroling yang tegas. Dan terakhir massa meminta kepada Kejaksaan Negeri Tembilahan mengusut tuntas secara transparan terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.

“Jika dalam 1 atau 2 bulan tuntutan dan aspirasi kami ini tidak ditindak lanjuti, maka kami akan melakukan konsolidasi lebih jauh dengan kawan-kawan untuk kembali mempersoalkan masalah ini lebih tegas,” pungkas Pirman.

Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam menanggapi bahwa segala apa yang disampaikan massa tersebut merupakan persoalan yang selalu dipikirkannya selama ini. Karena, dari tuntutan tersebut merupakan tupoksi dari Pemda.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Inhil Fauzar berjanji apa yang telah disampaikan sejumlah mahasiswa itu akan disampaikan kepada Bupati. Saat itu, menurutnya kebetulan Bupati sedang tidak ada di tempat karena ada kesibukan di luar kota Tembilahan.

“Mungkin apa yang terjadi di Inhil ini memang perlu perbaikan, jadi kita dari Pemerintah sangat menyikapi. tuntutan itu annti akan kami sampaikan kepada pak Bupati,” tutupnya.

Sebelumnya, di depan kantor Bupati, massa sempat ricuh dengan petugas keamanan karena sejumlah mahasiswa itu memaksakan untuk masuk. Namun, dikarenakan petugas keamanan tetap bertahan, terjadilah sedikit kericuhan.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (Inhil) ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk melakukan verifikasi beasiswa secara prefesional dan tidak ada beasiswa titipan.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unisi, Said Aniel Osman, Kamis (29/1/2015).

“Setelah saya baca berita dimedia detikriau.org, bahwa proposal dari kalangan mahasiswa akan diverifikasi dalam waktu dekat ini, saya mewakili kawan-kawan sangat mengharapkan kepada Pemerintah jangan ada beasiswa titipan, tapi benar-benar dicairkan bagi yang tidak mampu,” pintanya.

Dari pernyataan kabag Kesra, Arifin, ia menangkap bahwa tidak seluruhnya pengajuan proposal mahasiswa akan dikabullkan. Sebab, dari sejumlah dana Bansos itu merupakan dana bantuan keperluan pendidikan yang dialokasikan tidak hanya untuk beasiswa, namun juga untuk keperluan pendidikan lainnya seperti pelatihan Qori’, untuk anak yatim yang berpendidikan, dan lain sebagainnya.

Dengan demikian, Aniel tidak menginginkan kawan-kawan mahasiswa terdapat kecemburuan sosial ketika pencairan nantinya tidak tepat sasaran. “Walau bagaimanapun, saya tetap apresiasi terhadap Pemerintah yang telah berupaya untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu,” pungkasnya.(mirwan)

PELANGIRAN (detikriau.org) – Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pelangiran mengapresiasi semangat kerja Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Pelangiran (HIPPMAPEL) Tembilahan untuk ikut andil dalam memajukan kecamatan tanah kelahiran mereka.

“Kita mengapresiasi dan berterima kasih banyak kepada HIPPMAPEL Tembilahan yang begitu semangat membantu kami dalam membangun kecamatan ini untuk lebih baik lagi,” kata Sekcam Pelangiran, Abdul Fani S.Sos dalam sambutannya pada penutupan lomba Hafsyi se-Kecamatan Pelangiran yang digelar HIPPMAPEL Tembilahan di Gedung Serba Guna Pelangiran Besar, Sabtu (27/12/2014) malam.

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa pihak Kepemerintahan Kecamatan Pelangiran sangat mengharapkan ada upaya dan dukungan penuh dari mahasiswa yang berasal dari Kecamatan itu sendiri untuk meningkatkan kemajuan kecamatan dari segi pembangunan dan lainnya.

Saat ini, ia mulai merasakan berbagai bentuk kinerja dan upaya dari HIPPMAPEL Tembilahan dalam membantu memudahkan jalannya roda kepemerintahan Kecamatan dalam menghidupkan semangat masyarakat untuk lebih aktif lagi.

“Yang dulunya belum pernah menggelar lomba hafsyi, kini HIPPMAPEL Tembilahan mengadakan lomba perdana di ibu kota kecamatan, meski tidak sepenuhnya diikuti setiap desa, namun tahun-tahun berikutnya masih bisa kita lombakan lagi,” sebut Fani.

Sementara itu, Ketua HIPPMAPEL Tembilahan Mistar Juyo saat dikonfirmasi mengatakan hingga saat ini Paguyuban yang dipimpinnya itu kedepan akan terus diupayakan untuk menjelma menjadi organisasi kebanggaan masyarakat Pelangiran, khususnya bagi orang tua yang meneruskan pendidikan anaknya di kota Tembilahan.(mirwan)

Detikriau.org – Sejumlah warga Papua melakukan unjuk rasa di Jakarta, menuntut agar Papua Barat diberikan “hak untuk menentukan nasib sendiri”.

Ketua umum aliansi mahasiswa Papua, Jefri Wenda, mengatakan aksi diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa asal Papua di Jawa dan Bali.

Dalam orasi yang dimulai sejak pagi hingga siang hari itu, mereka menggunakan atribut bendera bintang kejora di lengan dan kepala. Sesekali mereka berteriak “Merdeka!”

Unjuk rasa dilakukan bertepatan pada 1 Desember, yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Upaya menuntut Papua merdeka kerap disuarakan oleh pemimpin separatis Benny Wenda di luar negeri.

“Berikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat,” kata Jefri.

Mereka juga meminta pemerintah menarik unsur militer dan polisi dari Papua Barat dan menutup perusahaan asing di wilayah itu.

Mereka menolak tegas paket Otonomi Khusus Plus untuk Papua yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jalan tengah

RUU Otonomi khusus Papua sebelumnya dianggap bisa menjadi jalan tengah karena memberi ruang yang lebih luas kepada Papua dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Masud Said, mengatakan revisi otonomi khusus ini merupakan “upaya prosedural, konstitusional, dan konsultif.”

“(Dibuat) dengan timbal balik komunikasi antara rakyat Papua yang diwakili oleh pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan orang tua di Papua,” katanya kepada BBC Indonesia.

Ini adalah solusi paling baik untuk menyelesaikan masalah Papua, klaim Masud.

“Paling bagus melalui undang-undang. Kalau tidak melembaga, kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul. Tuntutan apapun disampaikan secara konstitusional akan menjadi sah.” (BBC)

“Ajak Mahasiswa Turut Serta Dengar dan Sampaikan Keluhan Masyarakat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Banyak keluhan dari sejumlah kalangan di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terhadap pembangunan infrastruktur yang belum terialisasi secara maksimal, dan ini menjadi perhatian khusus dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Inhil.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat membuka forum bersama mahasiswa Indragiri Hilir di kantor DPRD Inhil Tembilahan, Senin (24/11/2014), dikatakannya bahwa ia serta Perwakilan Rakyat lainnya sedang memperhatikan pekerjaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil.

“Bukan saya tidak percaya dengan program itu, namun yang menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa keluhan masyarakat Inhil terus diutarakan terhadap pembangunan, khususnya infrastruktur,” kata Dani.

Ia meminta kepada mahasiswa yang hadir untuk ikut membantu DPRD Inhil mendengarkan keluh resah dari masyarakat. “Jikalau kami tidak tahu, maka rekan-rekan mahasiswa bisa menyampaikan kepada kami,” sebut Dani.

Selain itu, mahasiswa sempat menanyakan terhadap persoalan harga Kopra yang tidak konsisten disetiap bulan dan tahunnya.

Hal ini ditanggapi Dani bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa menentukan standar harga tersebut. “Siapapun Bupatinya, tidak akan bisa menetapkan standar harga Kelapa, beda dengan Kelapa Sawit, itu sudah ada ketentuan, dan juga bukan dari Pemerintah Daerah,” jelasnya. (Mirwan)

CIPUTAT — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KMB) UIN Syarif Hidayatullah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangsel, Senin (16/11) malam.

Mereka menolak keputusan Prasiden Joko Widodo menaikan harga BBM. KMB UIN Syarif Hidayatullah menuntut Jokowi untuk turun jika tetap menaikan harga BBM. Menurut mereka, kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan yang dapat mematikan rakyat.

Menurut koordinator unjukrasa tersebut, Bahroin mengungkapkan, Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Pernyataan tersebut terkait harga minyak mentah dunia yang terus turun namun pemerintah malah menaikan harga BBM.

Menurut Bahroin, Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang memihak rakyat.  Menurutnya, pemerintah memiliki jalan lain, yaitu dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi yang banyak dimiliki oleh orang kaya.

Aksi tersebut sempat tak terkendali. Pengunjukrasa sempat menghentikan mobil pengangkut bahan bakar milik Pertamina dan menaikinya. Beruntung petugas dapat dengan segera mengamankan pengunjukrasa tersebut. Sehingga, aksi tersebut bisa kembali normal dan kemacetan pun bisa segera diatasi.(republika)