Detikriau.org — Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA publikasikan bahwa banyak pengikut Habib Rizieq yang tidak lagi mengubris imbauannya.

Diterangkan, merujuk survei LSI pada pada Desember 2016, popularitas Habib Rizieq masih di angka 67,3 persen. Tapi berdasar survei LSI pada 10-19 Oktober 2018, popularitasnya anjlok menjadi 52,9 persen.

Menurut peneliti LSI Ikrama Masloman, dilansir melalui jpnn.com, turunnya popularitas Rizieq sejalan dengan anjloknya tingkat pengikutnya yang masih mematuhinya.

“Terjadi kemerosotan tingkat kesukaan dari sosok ulama Habib Rizieq Shihab. Begitu juga mereka yang ingin mengikuti imbauanya,” kata Ikrama saat paparan hasil survei LSI bertajuk Ulama dan Efek Elektoralnya di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (14/11).

Sebelumnya, sebanyak 31,4 pengikut Rizieq masih mengikuti imbauannya. Sedangkan kini, tinggal 17 persen pengikut Rizieq saja yang masih menaatinya.

Ikrama menduga hal itu tak terlepas dari kasus hukum yang menjerat Rizieq. Bahkan, kasus hukum membuat ulama asal Petamburan, Tanah Abang itu memilih tinggal di Arab Saudi.

“Pengaruh Habib Rizieq berkurang semenjak tidak lagi di Indonesia dan dicitrakan bermasalah hukum,” tutur Ikrama.

sementara itu, dilansir melalui detikcom, Hasil survei yang dipublikasikan LSI ini, dibantah oleh Front Pembela Islam (FPI)

“LSI (kok) didengerin. Survei berbayar itu, hasil sesuai yang order,” kata kuasa hukum FPI Munarman saat dimintai tanggapan, Rabu (14/11/2018)

Munarman menyebut Habib Rizieq tak mencari-cari peringkat dalam survei LSI. Dia mengatakan Habib Rizieq semata-mata berjuang untuk mendapatkan rida Allah SWT.

“Habib Rizieq mencari ridho Allah SWT, bukan mencari popularitas, apalagi peringkat oleh LSI,” tutur Munarman.

Juru bicara FPI Slamet Ma’arif mengutarakan pendapat senada dengan Munarman terkait survei LSI. Menurutnya, Habib Rizieq tetap ulama berpengaruh di Indonesia. FPI akan tetap solid dan kuat.

“Nggak heran kalau LSI yang survei. Pengaruh menurun kok ditakuti kalau pulang ke Indonesia,” jelasnya.

Survei LSI yang membahas Habib Rizieq merujuk pada pertanyaan ke responden, ‘apakah Ibu/Bapak pernah mendengar atau melihat nama di bawah ini?’, ‘apakah Bapak/Ibu suka atau tidak terhadap tokoh ini?’, ‘apakah Bapak mengikuti imbauan tokoh ini?’.

Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2018 menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini kurang-lebih 2,8 persen.

Hasil persentasenya menunjukkan, perbandingan pada 2016 dan 2018, tingkat pengaruh terhadap kesukaan dan imbauan Habib Rizieq semakin merosot.

“Jadi kemerosotan ini karena beberapa hal, yaitu sudah tidak lagi di Indonesia dan mungkin dicitrakan bermasalah secara hukum, kemudian memiliki resistensi kepada beberapa kelompok tertentu,” kata peneliti LSI Ikrama Masloman di kantor LSI, Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2018).

Berikut hasil survei LSI tentang pengaruh Habib Rizieq Syihab:

Tingkat pengenalan Habib Rizieq:
Desember 2016: 48,7%
Oktober 2018: 53,4%

Tingkat kesukaan terhadap Habib Rizieq:
Desember 2016: 67,3%
Oktober 2018: 52,9%

Mengikuti imbauan Habib Rizieq:
Desember 2016: 31,4%
Oktober 2018: 17,0%.

Sumber: jpnn/detikcom

Editor: Faisal

 

JAKARTA – Hasil survey LSI menunjukkan sebanyak 73,17 % responden tidak menyetujui apabila joko widodo – jusuf kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden nantinya. Maknanya, Jika kebijakan itu tetap dilakukan, Jokowi terancam akan kehilangan kepercayaan rakyat.

“Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab,” kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014)

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

“Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat,” ujar Rully.

Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang. “Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.

Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata.

Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah,” kata Rully “Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi,” lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan.

Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif. “Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih.

Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu,” kata Rully. Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error  2,9 persen.(dro/kontan/voa-islam)