TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan harapkan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Inhil untuk tidak tertutup dengan media dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Pernyataan ini dilontarkan Bupati dalam sambutan ramah tamah HPN 2015 di kediamannya, belum lama ini.

“Dengan adanya peran media, maka masyarakat kita bisa tau aktifitas yang kita lakukan, oleh sebab itu saya harapkan SKPD tidak tertutup dengan media,” Pesan Bupati.

Ia menerangkan, jikalau dalam kepemerintahan disuatu daerah itu tidak ada peran media, maka akan berimbas pada masyarakat setempat. Kenapa tidak, segala yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Peran pemerintah akan terasa vakum.

Sebab katanya, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak boleh putus. Setiap keluhan masyarakat bisa kita dengar, begitu juga sebaliknya, kegiatan pemerintah juga mesti diketahui masyarakat.

“Agar semua tercapai, maka medialah yang akan berperan sebagai pemberi informasi. Tidak hanya dilindungi undang-undang, namun secara fakta peran media ini sangat penting,” imbuhnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengetuk hati seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), untuk lebih peduli dengan lingkungan serta waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan (karhutla), Bupati Inhil, HM Wardan mengimbau kepada seluruh khatib Shalat Jumat di daerah ini membacakan khutbah yang berisi sosialisasi pelestarian alam.

Imbauan tersebut sesuai dengan Surat No 92/Adm-Kesra/II/2015/400 yang ditandatangani orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang, yang ditujukan kepada 20 Camat, KUA dan Pengurus Masjid se-Kabupaten Inhil.

Dalam surat itu, Bupati mengimbau kepada semua khatib agar secara serentak membacakan khutbah yang bertema pelestarian alam pada Jumat (6/3/2014).

Berkenaan dengan imbauan tersebut, bahan khutbah dimaksud dimintakan segera diambil pada Bagian Sosial Setda Inhil.

Sebelumnya, Bupati sudah mengajak kepada warga supaya selalu peduli dengan lingkungan, termasuk masalah kebersihan.

“Kita harapkan masyarakat turut berperan akif secara luas agar lebih santun dalam pelestarian alam,” tutur Bupati

Semua dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa kebakaran lahan sangat merugikan kesehatan warga. Sebelum peristiwa yang tidak diinginkan itu terjadi. Warga, ditegaskan Wardan memiliki kewajiban untuk menjaga alam.

“Kami mengimbau kepada semua warga supaya serius dalam menjaga alam. Kita semua memiliki tanggung jawab dalam memeliharanya,” imbuhnya. (adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dinilai tidak mampu bertindak secara tegas ketika kaum kapitalis merebut hak-hak rakyat dan merusak lingkungan, sehingga kehilangan marwahnya dihadapan para penjajah atau neokolonialisme.

Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI), Firman saat menggelar demonstrasi di Gedung DPRD, Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Tembilahan, Rabu (18/2/2015).

Dikatakan, saat ini tanah Inhil telah dikuasai oleh perusahaan yang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat dan merusak lingkungan.

Belum lagi banyak perizinan-perizinan perkebunan yang dinilai terdapat indikasi melawan hukum dan aktivitas mereka telah mengabaikan kelestarian lingkungan, serta konflik antar perusahaan dan masyarakat terjadi dimana-mana dan telah menjatuhkan korban, seperti konflik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, beberapa waktu lalu.

“Jadi, kami minta Pemkab Inhil secepatnya mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan dan HTI, serta mencabut izin perusahaan yang bermasalah dan terbukti merusak lingkungan,” tutur Firman.

Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said meminta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil  segera menyelesaikan evaluasi perizinan yang telah diberikan kepada seluruh perusahaan.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, harus diperjelas juga pola kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat setempat yang meliputi pembagian dan bentuk kerjasamanya.

“Jangan terjadi lagi seperti yang sudah-sudah, dimana masyarakat selalu berada diposisi yang terendah,” tegasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh aparatur yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diminta, untuk segera melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan fisik yang membutuhkan pelelangan dan lain sebagainya.

Permintaan ini disampaikan Sekda, H Alimuddin RM dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 50 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Inhil, Jum’at (16/1).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipusatkan di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini turut dihadiri Asisten III Setda, H Afrizal, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Syaifuddin dan sejumlah pejabat eselon lainnya.

Dikatakan Sekda, proses mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat haruslah siap ditempatkan dimanapun.

“Mewakili Pemkab Inhil, saya mengucapkan selamat kepada aparatur yang telah dilantik hari ini,” tutur Sekda.

Selanjutnya, Sekda meminta kepada aparatur yang baru dilantik agar dapat segera bekerja serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat yang baru, sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dan dipercayakan oleh pimpinan.

“Saat ini, APBD kita sudah disahkan sejak Bulan November 2014 lalu. Jadi, jangan bersantai lagi dan jangan sampai terlambat dalam melaksanakan program kerja di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Inhil, Syaifuddin menjelaskan bahwa yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 45 pejabat eselon III dan 5 pejabat eselon IV.

Dari 45 pejabat eselon III tersebut, 4 diantaranya naik jabatan atau promosi, yaitu 1 orang di Dinas Bina Marga, 1 orang di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan dan 2 orang pada Dinas Pendidikan. Sedangkan, pada pejabat eselon IV, 2 orang mendapatkan promosi, yakni di Bagian Humas dan Keuangan Setdakab Inhil. (adv pemkab inhil)

“Penganggaran diharapkan atas dasar skala prioritas, bukan dikarenakan faktor lain”

Tembilahan (detikriau.org) – Warga jalan Batang Tuaka gang Keluarga Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan berharap agar pemerintah kabupaten melalui Dinas terkait bersedia untuk melakukan perbaikan kerusakan badan jalan lingkungan ditempat tinggal mereka. Ruas jalan lingkungan dengan lebar 2 meter dan panjang 135 meter itu sudah mengalami kerusakan cukup lama dan dirasakan sudah menggangu kelancaran aktifitas warga sekitar.

Menurut pengakuan tokoh warga setempat, M Syafi’i, kerusakan semenisasi jalan dilingkungan mereka itu menyebabkan kerapnya warga terjatuh akibat terperosok ke lobang jalan.

“Jangankan warga lainnya, kami yang setiap harinya melintasi ruas jalan inipun kerap terjatuh karena terperosok ke dalam lobang,” Sampaikan Syafii.

Ditambahkannya, kerusakan badan jalan ini sudah beberapa kali mereka sampaikan kepada pemerintah setempat namun sayangnya masih juga belum juga ditanggapi.

Tidak hanya Syafi’i. Ujang, warga setempat juga menyampaikan haraaan yang senada. Kesediaan pemerintah untuk melakukan perbaikan ruas jalan lingkungan ini sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat sekitar.

“Banyak badan jalan yang dinilai masih layak sudah kembali diperbaiki. Tetapi jalan yang benar-benar membutuhkan belum juga ditanggapi. Harusnya penganggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas bukan didasari faktor lainnya,” Kritik Ujang.

Berdasarkan pantauan lapangan, hingga hari ini, masih cukup banyak ruas jalan lingkungan warga yang kondisinya sudah cukup parah dan masih belum juga dilakukan perbaikan. Padahal harus diakui seperti penuturan warga, ada badan jalan yang masih sangat layak, tetapi karena dilokasi sekitar ada tempat tinggal orang penting, kerusakan sedikit saja, jalan sudah kembali diperbaiki.

Bahkan ada juga kegiatan semenisasi jalan yang dilakukan dengan dana pemerintah, padahal diruas jalan itu baru satu, dua berdiri perumahan warga. “katanya ada pejabat yang punya tanah disitu bang. Wajar aja belum dibangun rumah, jalannya sudah disemenisasi. Padahal masih banyak lingkungan jalan warga lainnya yang masih sangat membutuhkan,” Sampaikan salah seorang warga Tembilahan, yadi, ahad (2/11/2014). (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota KORPRI Inhil diminta untuk berpartisipasi secara langsung untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Hal ini disampaikan oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM saat memimpin rapat bersama anggota Korpri, di aula Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Rabu (29/10).

Dikatakan Sekda, untuk membebaskan Kota Tembilahan dan sekitarnya dari sampah, maka Korpri sudah selayaknya untuk mengambil bagian secara aktif hingga julukan Tembilahan sebagai Kota IBADAH (Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis) dapat kembali terwujud.

“Langkah tersebut sangat penting dilakukan, mengingat dalam waktu dekat ini Inhil akan menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Riau tahun 2014,” Sampaikan Sekda.

Ditambahkan Sekda, untuk memulai kegiatan pembersihan lingkungan oleh jajaran pengurus dan anggora Korpri ini, pihaknya telah menetapkan empat lokasi dan sasaran utama yakni Jalan H Said, Jalan Sultan Syarif Qasim, Jalan Palembang dan Jalan Guru Hasan.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Inhil ini juga meminta kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) untuk mengirim 10 orang perwakilan. Dimana, setiap minggunya orang yang dikirim haruslah bergantian, sehingga semua bisa ikut bekerja dan turut serta dalam membersihkan lingkungan.

“Kepala Satker juga sebaiknya hadir, jadi anggotanya bisa bekerja maksimal. Saya tidak mau ada yang hadir tapi hanya isi absen.” pungkasnya. (dro/adv pemkab Inhil)