TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain dengan memberikan obat, proses penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga membutuhkan faktor-faktor penunjang lainnya, seperti dukungan penuh dari pihak keluarga dan lingkungan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus, Devi Natalia saat berkunjung ke salah satu rumah pasien ODGJ di Kecamatan Tembilahan Hulu, belum lama ini.

Dikatakan Devi, meskipun tenaga kesehatan terus melakukan pemantauan secara langsung ke rumah dan memberikan obat, namun itu saja tidak cukup untuk proses penyembuhan pasien ODGJ, karena yang lebih penting adalah support dari orang-orang di sekitarnya.

“Jadi, dukungan keluarga dan lingkungan sangat berperan besar dalam proses penyembuhan pasien ODGJ,” tutur Devi.

Oleh karena itu, lanjut Devi, keberadaan pasien ODGJ ini harus bisa diterima dengan baik oleh pihak keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga yang bersangkutan tidak merasa terbuang dan disisihkan.

“Mereka (Pasien ODGJ, red) jangan dikucilkan dan jangan lagi ada yang dipasung, sebab akan memperlambat proses penyembuhannya. Jadi, mari sama-sama kita obati dan sembuhkan mereka, supaya bisa kembali beraktifitas di tengah-tengah masyarakat,” pesan Devi.

Untuk diketahui, hingga saat ini jumlah pasien ODGJ di Kabupaten Inhil sudah tercatat mencapai 97 orang, dimana 48 pasien diantaranya dinyatakan mulai membaik dan ada pula yang telah membaur bersama masyarakat. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengejar progres pembangunan daerah yang masih jauh tertinggal dan tidak sesuai harapan.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferryandi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam rangka ekspose kegiatan tahun 2015, Selasa (28/7/2015).

RDP yang digelar di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas ini diikuti Ketua Komisi I, dan Komisi III DPRD beserta para anggota, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupateb Inhil.

Pada kesempatan itu, Ferryandi meminta agar seluruh SKPD dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan Negeri Seribu Parit di masa mendatang.

“Inilah yang harusnya menjadi Nawaitu atau niat kita, sehingga kondisi pembangunan yang lamban seperti yang sudah-sudah tidak terulang lagi di tahun ini dan kedepannya,” tutur Ferryandi.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Inhil, Irzal Ahmad mengakui bahwa saat ini memang progres pekerjaan pembangunan di kantor yang dipimpinnya masih cukup rendah.

“Keterlambatan ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masih kurangnya tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia,” terang Irzal.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, sehingga menyebabkan realisasi APBD secara keseluruhan, baik fisik maupun keuangan masih cukup rendah.

“Karena itu, kita sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait, supaya keterlambatan progres pembangunan ini dapat terkejar, sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang sesuai dengan harapan kita bersama,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Selasa (30/6/2015) sore kemarin.

RDP yang dilaksanakan di Gedung DPRD ini, dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Herwanissitas dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Diskes), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) besera jajaran.

Pada kesempatan itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tembilahan, Yessi mengakui bahwa hingga saat ini memang masih ada beberapa perusahaan yang belum patuh dalam pengregistrasian dan pembayaran kepesertaan BPJS.

“Untuk perusahan-perusahan ini, kita telah memberi kesempatan. Tapi bagi yang perusahaan yang tidak ada itikad baik, maka kita telah beri mereka teguran dan akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tembilahan,” tutur Yessi.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Inhil, H Masdar menjelaskan, untuk BPJS Ketenagakerjaan masih ada yang belum tergarap, yakni di bidang jasa kontruksi.

“Jadi, saya pikir ini perlu sosialisasi terhadap para rekanan, dengan memberikan penjelasan tentang premi dan lain sebagainya, sehingga seluruh rekanan yang ketika menang tender bisa langsung didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD, Herwanissitas meminta kepada BPJS, untuk lebih gencar dan intensif dalam melakukan sosialisasi, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

“Saat ini, kita ketahui masih banyak lapisan masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang BPJS. Karena itu, perlu disosialisasikan secara utuh bagaimana sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Hj Alvi Furwanti Alwie kembali menginstruksikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang ada di setiap daerah, untuk menggerakan tata kelola lingkungan yang bersih dan sehat.

Permintaan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini saat melakukan kunjungan kerja (kuker), dalam rangka pembinaan langsung ke UPT Puskesmas Concong Luar, Kecamatan Concong, serta Pustu Desa Sungai Laut dan Pustu Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Alvi, fasyankes mulai dari Puskesmas dan Pustu yang merupakan ujung tombak dalam penyediaan layanan kesehatan harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam tata kelola lingkungan yang bersih dan sehat.

“Dengan begitu, masyarakat bisa tahu bagaimana sesungguhnya cerminan lingkungan yang bersih dan sehat itu, sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk mengikuti dan mencontohnya,” tutur Alvi.

Dijelaskan Alvi, apabila sebagai aparatur dan tenaga kesehatan tidak mampu memberikan tauladan bagi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, tentu akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan di lapangan.

“Intinya, kita harus mampu memanfaatkan keberadaan lingkungan dan pekarangan di sekitar tempat kerja kita, seperti dengan melakukan penghijauan dan penanaman berbagai jenis tanaman obat-obatan,” terang Alvi.

Alvi juga meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh lintas sektor terkait, baik di tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa, khususnya dalam menjaga fasyankes di wilayahnya masing-masing.

“Tanpa ada peran serta dari seluruh pihak, tentu keberadaan fasyankes ini tidak akan maksimal terutama dalam memberikan dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tampak maksimal masuk kerja dihari pertama dibulan Ramadhan sebagaimana keharusan melalui surat edaran Bupati Inhil dalam rangka memasuki bulan Ramadhan ini.

“Bupati telah tanda tangani dan telah kita edarkan surat bernomor 800/BKD-AP/1475 tentang jam kerja dan pakaian pegawai selama bulan Ramadhan 1436 H tertanggal 16 Juni 2015,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil, H Syaifuddin saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (18/6/2015).

Ia menambahkan, surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan surat edaran dari Gubernur Riau bernomor: 800/BKP2D/91.09 tertanggal 5 Juni 2015 dengan prihal yang sama terhadap menyambut bulan Ramdhan yang diperuntukkan kepada para pegawai.

Sebab itulah, para PNS di sejumlah kantor SKPD di lingkungan Pemkab Inhil ini tetap terlihat aktif, seperti Dinas Pendidikan, Disperindag, dan lainnya, termasuk BKD sendiri. Selain itu PNS di Kantor Camat juga tampak hadir maksimal.

“Berdasarkan absen, kita di sini 99 persen PNS nya hadir belerja di kantor,” ungkap Camat Tembilahan, M Satir. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Seksi Penyehatan Lingkungan menggelar pelatihan pemicuan di desa se-Kabupaten Inhil, yang merupakan bagian dari program pengembangan lingkungan sehat, Selasa (9/6/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Wisma Kemuning Muda Tembilahan ini, diikuti sebanyak 53 petugas kesehatan, yang terdiri dari bidan desa dan sanitarian Puskesmas, dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan Diskes Provinsi Riau.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), dr Saut Pakpahan mengatakan, melalui pemicuan ini masyarakat diajak mengidentifikasi masalahnya sendiri dan merencanakan bentuk apa sarana yang diinginkan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga ada perubahan pola perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

“Pelatihan ini bertujuan menciptakan petugas yang terampil dan handal dalam melakukan pemicuan di desa, supaya masyarakat termotivasi untuk perubahan dari Buang Air Besar (BAB) Sembarangan menjadi BAB di jamban sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat, sehingga masalah kesehatan, seperti penyakit berbasis lingkungan yang masih tinggi dapat teratasi,” tutur Saut.

Senada dengan itu, Kepala Seksi (Kasi) Penyehatan Lingkungan Diskes Inhil, Herman Mahat SKM menjelaskan bahwa sesuai dengan target tahun ini, yaitu 1 Puskesmas 1 Desa Stop BAB Sembarangan, maka program pelatihan pemicuan ini diintervensikan pada 20 desa sasaran yang dianggap sudah mendekati pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Melalui pelatihan ini, petugas kesehatan yang berada di ujung tombak akan dibekali dengan ilmu pemicuan, sehingga diharapkan dapat mengajak seluruh masyarakat di wilayah kerjanya merubah perilaku mereka menjadi Stop BAB Sembarangan,” tambahnya.

Sementara itu, Pengelola Program Penyehatan Lingkungan Diskes Riau, Ignatius Trismon menyatakan bahwa saat ini di Provinsi Riau masih bermasalah dengan perilaku masyarakat yang melakukan BAB Sembarangan.

Apalagi jika dilihat dari segi geografis wilayah di Bumi Lancang Kuning ini. Dimana, masyarakatnya kebanyakan berada di daerah aliran sungai dan pesisir pantai. Hal ini, tentunya sangat berpotensi terhadap terjadinya perilaku masyarakat yang membuang air besar di sungai maupun di pantai.

“Jadi, pada tahun 2019 mendatang kita berharap seluruh desa di Riau ini sudah harus Stop BAB Sembarangan. Untuk mencapai target tersebut, kita tentunya harus ada terobosan-terobosan baru, baik di tingkat Puskesmas, Kabupaten hingga Provinsi, seperti dengan membuat Perda dan lain sebagainya, guna mendukung dan mewujudkan masyarakat Riau yang sehat,” imbuhnya. (adi/adv)