Tembilahan, detikriau.org – Sesuai aturan, usai penayangan pengumuman pemenang, tahapan selanjutnya memasuki masa sanggah. Waktu yang disediakan bagi peserta lelang lainnya yang ingin ajukan keberatan ini dijadwalkan hingga tanggal 8 Agustus 2016 mendatang.

“Sekarang baru masuki masa sanggah. Jadwalnya sampai tanggal 8/8/2016 mendatang,” ujar PPTK kegiatan, Slamet Darsono dikomfirmasi melalui pesan WA, selasa (2/8/2016)

Diterangkannya, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan dan tidak juga ada sanggahan dari peserta lainnya barulah bisa ditetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ). Jika ada sanggahan, SPPBJ baru bisa diterbitkan oleh PPK setelah sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar.

“nanti usai ditetapkan SPPBJ, Penandatangan kontrak baru bisa dilakukan apabila rekanan pemenang telah menyerahkan jaminan pelaksanaan.”Pungkas Slamet

Menurut keterangan sumber detikriau.org melalui sambungan selularnya, selasa (2/8/2016), dari 8 paket, awalnya 3 paket diyakini dimiliki “juragan” nyatanya berubah menjadi 4 paket. Sementara dari 5 calon lainnya yang menurut sepengetahuannya diyakini kuat akan keluar sebagai pemenang, ternyata hanya dua nama yang masuk.

“dua nama yang saya yakini sebelumnya, A paket 3, dan paket jalan menuju Bandara R. Tiga meleset” Sampaikan sumber

Dari hasil pengumuman yang telah ditayangkan lpse ini sumber memprediksi tidak menutup kemungkinan akan adanya rekanan yang mengajukan sanggahan.

“bisa jadi. Kita lihat saja”

dipertanyakan adanya kemungkinan setoran “upeti”, sumber tak menjawab. hanya saja terdengar nada suara tawa diujung speaker handphone. ” Entahlah” tuntasnya. /dro

Tembilahan, detikriau.org – Berakhirnya bulan juli 2016 hanya dalam hitungan  jam. Namun hingga detik ini proses lelang 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan belum juga ada tanda penyelesaian. laman lpse.inhilkab.go.id masih seperti sebelumnya. Belum menampilkan siapa pemenang .

Apakah benar ancaman “juragan” untuk melakukan lelang ulang akan terbukti jika “upeti” belum juga ada kepastian?

Sejak mendapat kabar “katanya” pemenang lelang akan segera tayang, detikriau.org hampir merasa melonjak kegirangan. Girang membayangkan akan impian masyarakat untuk mendapatkan jalur jalan yang refresentatif setidaknya akan mulai menjadi kenyataan. Berkali-kali, laman publikasi lelang paket pekerjaan  proyek pemerintah itu di “rambah”. Hasilnya, “nihil” satu titik-pun item lelang dari 8 paket pekerjaan yang didanai DAK-APBN itu belum tampak ada perobahan. Pupuskah impian masyarakat ?

Lagi suara sumber detikriau.org terdengar dihujung speaker handphone, suaranya lemah. Menurutnya sembari memastikan, perburuan “upeti” masih terus dimintakan. Bahkan ia memastikan orang-orang “juragan” hari ini ada di Tembilalhan.

“Hari ini Fortuner  BM 1….. V… ada di Tembilahan. Itu orangnya “juragan”, Kata sumber memberikan informasi secara singkat, ahad (31/7/2016)

Dalam pemberitaan sebelumnya, sumber memberikan keterangan bahwa si“juragan” memberikan ancaman jika permintaan “upeti” sebesar 15% tidak dipenuhi, mereka memastikan akan melakukan proses ulang tender.

“……… Jika tidak sanggup, mereka mengancam dan berani memastikan untuk kembali melakukan proses ulang tender,” sampaikan sumber kemaren

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna dikomfirmasi melalui sambungan selularnya mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memastikan 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan bernilai ratusan miliar dari DAK APBN tahun ini juga harus terlaksana.

“Pekerjaan itu harus terlaksana tahun ini juga. Tidak ada lagi penundaan lelang. Apapun alasannya,” Peringatkan Iwan melalui detikriau.org, jum’at (29/7/2016)

Menurut pria yang  biasa disapa singkat IT ini, tuntasnya pekerjaan itu sudah menjadi impian besar masyarakat. Dengan tuntasnya pekerjaan pastinya akan mempermudah arus tranportasi orang dan barang.

“Efeknya peningkatan ekonomi masyarakat. Hari ini dananya sudah tersedia, jadi jangan sampai tidak terlaksana.” Tegasnya

Sebelumnya juga dikomfirmasi terpisah, Herman salah seorang warga Tembilahan  berharap agar proses penentu pelaksana pekerjaan tidak diwarnai dengan tindak kecurangan, apalagi dengan memberikan biaya diluar keharusan demi sebuah pekerjaan. Jika ini sampai terjadi dia berani memastikan output akhir suatu pekerjaan tidak akan maksimal.

“Masyarakat berharap aparat hukum tidak tutup mata dan pastinya harus turut melakukan pengawasan agar persoalan ini tidak sampai terjadi demi memberi jaminan hak masyarakat untuk menikmati hasil maksimal dari suatu pekerjaan proyek pemerintah tidak sampai menjadi korban.” Pintanya.

Tanpa bisa memperoleh klarifikasi jelas dari pihak-pihak terkait pelaksanaan proses lelang paket ini, detikriau.org hanya bisa menunggu, siapa yang kuat?, kepentingan masyarakat ataukah desakan “juragan”?/ dro.

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI) Idris Mulak mendesak Bupati Inhil, HM Wardan untuk segera mengambil sikap tegas.  Sikap tegas ini diperlukan agar proses lelang terhadap 8 paket pekerjaan bernilai ratusan miliar yang didanai melalui DAK APBN dapat segera dituntaskan.

“Sekarang sudah pertengahan bulan juli. Proses lelang belum juga tuntas. Padahal menurut jadwal, harusnya tanggal 4 juli yang lalu sudah diputuskan siapa pemenangnya,” Sampaikan Idris melalui detikriau.org di Tembilahan, rabu (13/7/2016)

Diterangkan Idris, mengingat keterbatasan waktu dan begitu pentingnya penyelesaian pekerjaan yang sudah lama dinanti-nanti masyarakat ini, sebagai pimpinan harusnya Bupati memberikan perhatian ekstra. Jika ada yang dinilai berjalan tidak sesuai jadwal, segera disikapi. baca juga Penayangan Delapan Paket Peningkatan Jalan di Inhil Menghilang. Ada Apa?

“Bupati jangan plin-plan. Harus tegas. Proses lelang terhadap delapan paket ini sekaligus sebagai bentuk klarifikasi akan beredarnya isu miring adanya tekanan untuk memenangkan salah satu rekanan. Sebelumnya sempat hilang tayang, sekarang molor, jadi tentunya wajar masyarakat menduga isu itu mungkin saja benar,” Duganya.

Perang Kekuatan Mulai Berlaga. Oh… Ini yang Diduga Menjadi Pesan “Ganjil” Hilangnya Penayangan Delapan Paket Bernilai Ratusan Miliar di Inhil

Apalagi ditambahkan Idris, dihadapan awak media dalam silaturahmi menjelang Idul Fitri belum lama ini, Bupati dengan sangat yakin juga menyampaikan bahwa tanggal 4 juli pemenang lelang sudah diputuskan.

“4 juli sudah berlalu, pemenang belum juga diumumkan. Kita pertanyakan komitmen Bupati.” Tegas Idris./dro

“Ini Alasan BMSDA Latarbelakang Penjadualan Ulang Proses Lelang”

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir memastikan dokumen pelelangan terhadap delapan paket peningkatan badan jalan yang sebelumnya sempat hilang tayang dari laman lpse.inhilkab.go.id sudah rampung. Dokumen ini secepatnya akan diserahkan kepada pihak ULP untuk selanjutnya akan segera dilakukan pelelangan kembali.

“rencananya semalam sudah kita serahkan ke ULP, tapi masih ada yang belum ditandatangani. Insyaallah hari ini,” Ujar Kepala Dinas BMSDA, Irsyal melalui Kasi peningkatan jalan, Slamet Darsono ditemui diruang kerjanya, jum’at (27/5/2016)

Terlepas dari apapun isu yang kini beredar dimasyarakat, ditambahkan Slamet, penjadualan ulang atas lelang kedelapan paket pekerjaan yang didanai dari DAK APBN itu semata didasari atas beberapa pertimbangan.

Diterangkannya, pertimbangan itu diantaranya dilatarbelakangi adanya surat masuk dari salah satu LSM yang mengkritisi syarat bagi rekanan yang akan mengikuti proses lelang. Menurut pihak LSM, peryaratan yang dimintakan terkesan mengada-ngada. Salah satunya disebutkannya terkait persyaratan adanya dukungan quarry.

Disamping kritikan dari pihak LSM, pertimbangan penjadualan ulang lelang juga didasari atas hasil pertemuan dengan beberapa asosiasi yang juga banyak memberikan masukan dan kritikan.

“Ini dasar kita melakukan penjadualan ulang lelang. Bukan pembatalan,”Kata Slamet sembari memberikan ralatan atas prasa “pembatalan” dengan “penjadualan”.

Terkait adanya masukan dari berbagai pihak ini, Slamet juga menyampaikan bahwa pihak BMSDA sudah melakukan konsultasi dengan pihak BPKP. Menurut mereka, jika memang tidak ada keharusan kenapa harus disyaratkan.

“konsultasi kita dengan pihak BPKP kami nilai sangat penting karena nantinya pihak BPKP juga yang akan melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan,” pertegasnya

Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih menurut Slamet, pihak BMSDA tahun ini akan memintakan kepada pihak rekanan yang akan mengikuti proses tender untuk dapat menghadirkan secara langsung “tenaga inti” bukan hanya sekedar melampirkan dalam bentuk dokumen. Kebijakan ini dilakukan menurut Slamet sebatas untuk perbaikan.

“Minimal, project manager, quality control dan pelaksana. Bagaimana kita bisa meyakini pekerjaan dapat diselsaikan dengan baik jika tenaga inti ini saja tidak ada. Setiap kita turun biasanya paling yang kita temui kepala tukang.” Kata Slamet memberikan alasan.

Persyaratan bagi rekanan yang akan mengikuti proses tender saat ini menurutnya sudah diberikan dengan syarat minimal. Hanya saja saat proses lelang nanti ada rekanan yang memberikan diatas persyaratan minimal yang dimintakan itu akan menjadi pertimbangan tambahan.

Diakhir komfirmasi Slamet meyakini dengan ketersediaan waktu yang ada, jika rekanan professional maka pelaksanaan pekerjaan-pun diyakininya akan mampu diselesaikan.

“ Jika waktunya nanti tidak mencukupi, kita akan ikuti perpres no 4 tahun 2015 yang membenarkan untuk melanjutkan pekerjaan melebihi tahun anggaran. Konsekuensinya ya tentu dengan membayarkan denda keterlambatan. Itupun kalau rekanan bersedia. Jika tidak tentu putus kontrak.” Pungkas Slamet./ dro

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rekanan pelaksana pengerjaan proyek Pemerintah diminta tidak bekerja asal-asalan, selalu menjaga nama baik dan menghindari untuk mengorbankan kepentingan masyarakat banyak hanya demi keuntungan besar. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, tanpa pandang bulu sanksi blacklist akan diterapkan.

Disamping itu, rekanan juga dituntut berkomitmen melakukan pekerjaan sesuai teknis yang sudah ditentukan. Selain tanggung jawab secara hukum kepada Negara juga harus memiliki tanggungjawab secara moral.

“Rencana Umum Pengadaan (RUP) saat ini sudah disampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sesegera mungkin setelah semua proses lelang selesai,  pemenang bisa segera melaksankan pekerjaan.” Ungkap Kadis PU Inhil, T Edy Efrizal, Kamis (18/4)

Ditambahkan Tengku Edy, apa yang dikerjakan nantinya akan dinikmati masyarakat. Alangkah malunya kalau apa yang diberikan adalah sesuatu hal yang tidak bagus. Dirinya berharap hal itu jangan sampai terjadi serta diminta untuk bekerja sebaik-baiknya apalagi jika untuk kepentingan umum.

Dirinya mempertegas, bagi rekanan yang berani melanggar aturan, Dinas PU tidak segan-segan untuk mencoret dan merekomendasi agar perusahaan bersangkutan tidak diikutkan dalam bentuk tender apapun. Karena dinilai tidak komit untuk mendukung  program pemerintah yang berbasis masyarakat.

“Kita tidak akan pandang bulu untuk memblacklist-nya. Sanksinya tidak dibenarkan untuk mengikuti paket lelang lagi, apakah selama setahun anggaran tersebut atau lebih,”tegasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – 65 persen proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU)  Kabupaten Inhil (Kab. Inhil) telah selesai dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP), saat ini pihak PU sedang melanjutkan pada proses penandatangan kontrak dan persiapan pengerjaan proyek tersebut.

“Saat ini sekitar 65 persen proyek yang kita serahkan kepada ULP untuk dilakukan pelelangan telah selesai, selanjutnya kita akan lakukan  proses penandatangan kontrak dan persiapan pekerjaanya. Artinya kita tidak menunggu-nunggu semua proyek itu selesai di lelang ULP agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat” jelas Tengku Edy, Rabu (6/6).

Dijelaskannya, dari seluruh proyek pembangunan tahun ini, sebagian besar dari proyek tersebut untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Tahun ini perbaikan tersebut lebih diprioritaskan terhadap jalan seperti di Tembilahan dan Sungai luar, teluk pinang, sungi piring serta beebrapa ruas jalan strategis di Kabupaten maupun Kecamatan.

“Tahun ini masih banyak proyek untuk pembangunan atau perbaikan jalan, karena kondisi jalan kita memang banyak yang rusak,” ujarnya.(fsl)