TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan warga masyarakat Desa Sungai Empat dan Desa Gembira Kecamatan Gaung Anak Serka, kamis (27/9) mengadu ke DPRD Inhil. Kedatangan mereka yang disambut oleh dua unsur pimpinan DPRD Inhil mengadukan permasalahan lahan yang kini tengah mereka hadapi dengan PT. Bina Duta Laksana (BDL)
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPRD Inhil itu, perwakilan warga masyarakat mengadukan tentang berbagai permasalah mereka dengan pihak PT BDL. Mulai dari permasalahan lahan, debu serta limbah buangan dari aktifitas perusahaan.
Menurut pengakuan seorang warga Desa sungai Empat, Suharman (35), persoalan lahan dengan perusahaan yang beroperasi bidang kehutanan dan perkebunan ini berawal ketika masyarakat terbujuk manisnya buayan janji kesejahteraan. Percaya dengan janji manis, masyarakatpun bersedia menyerahkan sebahagian lahan milik mereka dan mendapatkan konvensasi yang disebut dengan uang pembinaan dengan nilai nominal masing-masing parit Rp.5 juta.
“Perjanjian awalnya, walau secara lisan, lahan yang berhampiran dengan bantaran sungai untuk pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Sebahagian lain yang kemudian dibatasi perusahaan dengan kanal kecil, setelah kayu alam yang ada diatasnya habis dibabat , kemudian akan ditanami dengan tanaman akasia.namun hingga saat ini sebahagian besar areal itu dibiarkan gundul.”Ujar Suharman mengadu.
Dilanjutkan Suharman, belakangan, perusahaan malah mulai melirik kembali lahan yang awalnya untuk pengelolaan tetap diserahkan ke masyarakat dengan alasan untuk lahan hijau atau menurut perusahaan sebagai areal hutan tanaman kehidupan (HTK) .”Inikan seenaknya perusahaan. Seharusnya areal peruntukan HTK yang memang menjadi kewajiban perusahaan keberadaannya didalam areal perusahaan bukan di lahan milik masyarakat.”lagi pula, lahan milik masyarakat itu kita nilai tidak layak untuk HTK, masyarakat ingin memanfaatkan areal itu untuk tanaman pohon sagu sebagai sumber pangan masyarakat.” Tegas Suharman.
Disamping persoalan itu, perwakilan masyarakat lainnya juga mempermasalahkan tentang debu sebagai aktifitas pengangkutan hasil kayu milik perusahaan. Akibat debu ini masyarakat menilai perusahaan telah membunuh masyarakat secara perlahan, baik dari sisi kesehatan maupun sumber penghidupan.”disepanjang jalan yang dipergunakan perusahaan untuk mobilisasi hasil hutan mereka adalah pemukiman penduduk dan arela kebun kelapa yang tentunya tidak bisa lagi berproduksi secara baik karena tidak bisa subur. Kami setiap hari dipaksa menghirup udara berdebu dan pohon kelapa dan tanaman lainnya milik kami kini juga sudah dipenuhi debu. Inikan jelas membunuh kami secara perlahan.”Keluhnya.
Persoalan lainnya, masyarakat juga mengeluhkan tentang limbah perusahaan yang hanyut terbawa arus mulai dari kanalkecil hingga kesungai besar yang menjadi sumber air baku masyarakat. Bahkan kini masyarakat mengakui sungai-sungai seputran Kecamatan Gaung dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) mulai terjadinya pendangkalan.
Persoalan Serangan Hama Kumbang Kelapa Juga Dikadukan Masyarakat
Heboh tentang persoalan serangan hama kumbang kelapa yang sempat meluluhlantakkan ratusan hektar perkebunan kelapa rakyat beberapa waktu lalu juga kembali dikeluhkan masyarakat. Menurut mereka, jalan penyelesaian yang dulu sempat dilakukan dinilai masyarakat tidak adil. Untuk membantah bahwa penyebab kedatangan hama kumbang dari pembusukan kayu alam yang banyak terdapat diareal akibat sisa aktifitas perusahaan berusaha dibantah dengan mendatangkan ahli untuk melakukan penelitian akan hal ini dari tenaga akademisi. Yang menjadi tandatanya msayrakat, tim akademisi ini ditunjuk dan dipilih oleh pihak perusahaan.
“Kenapa bukan pemerintah yang menunjuk? Kitakan wajar mencurigai kalau ini semua direkayasa untuk mementingkan perusahaan. Hasilnya saat itu yang juga eksposnya malah di Pekanbaru, dikabarkan penyebab hama kumbang bukan dari aktifitas perusahaan tapi datang sendirinya.” Kritik suharman yang juga mendapatkan anggukan kepala dari beberapa anggota gabungan fraksi DPRD Inhil yang hadir dalampertemuan itu.
Dewan Janjikan Akan Tindak Lanjuti Persolan Ini
Dua unsur pimpinan DPRD Inhil, Dani M Nursalam dan Muslimin yang ikut menghadiri pertemuan dengan masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih dengan dipercayakannya persoalan ini oleh masyarakat. Kedua unsur pimpinan ini meminta fraksi terkait untuk segera menindaklanjuti dengan turun langsung kelapangan.
“Kita memahami apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini karena persoalan PT.BDL dengan masyarakat ini bukan hanya satu dua kali terjadi. Nantinya kita akan coba komunikasikan hal ini ke pihak Pemkab Inhil dan secara bersama-sama akan melakukan tinjauan kelapangan. Yang jelas kami nilai persoalan ini sebuah persoalan yang penting dan kita akan segera tindaklanuuti,”Ungkap Dani.
Mahidek, Anggota Komisi I DPRD Inhil juga membenarkan persoalan PT.BDL harus segera disikapi. Karena menurutnya, berdasarkan keterangan yang didapat PT. BDL selama ini belum pernah melakukan pengukuran secara langsung luasan areal yang mereka miliki.”Ini titik persoalan terpenting. PT.BDL selama ini belumpernah melakukan pengukuran lahan milik mereka jadi mungkin saja memang ada lahan masyarakat yang termasuk. Kalau ini terjadi, kita minta perusahaan untuk bertanggungjawab.”Tegas Mahidek.
Disamping dua unsur pimpinan, pertemuan masyarakat Desa Sungai Empaat dan Desa Gembira Kecamatan GAS hari ini juga tampak dihadiri oleh beberapa orang anggota DPRD Inhil Lainnya seperti, Edi Harianto, Mahidek, H. Adrianto, Feriandi, M. Yunus, H. Awandi, Asnawi. (dro/0*)
Athena – Kerusakan mangrove berlangsung tiga sampai lima kali lebih cepat dibandingkan rata-rata kerusakan hutan dan menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS) menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme/UNEP).
