TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Ketua dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menerima kunjungan kerja (kuker) Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi, Rabu (30/3/2016).

Kedatangan rombongan dari Provinsi tetangga tersebut, bertujuan untuk mempelajari dan memperdalam materi serta informasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung.

Apalagi, DPRD Inhil telah melahirkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 serta telah menjalankan dan menerapkannya di Negeri Seribu Parit.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menjelaskan, dipilihnya Kabupaten Inhil sebagai tempat para anggota legislatif dari Tanjabbar mempelajari Perda ini, dikarenakan kondisi geografis kedua kabupaten yang tidak jauh berbeda.

“Saat ini, mereka sedang menggodok Perda Bangunan Gedung, jadi datang kesini untuk melihat bagaimana Perda yang telah kita lahirkan itu,” tutur Iwan.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa IT ini berharap agar kerjasama antar kedua kabupaten dapat terus terjalin dan berjalan dengan baik hingga di masa-masa mendatang.

“Kita harapkan ini bisa terus terbangun, apalagi kita juga pernah berkunjung kesana,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Feriyandi ikut menghadiri kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Inhil ke Kabupaten Aceh Pidie Provinsi Aceh. Kegiatan yang juga diikuti oleh rombongan Komisi IV DPRD Inhil ini dalam rangka study banding program kesehatan jiwa.

Menurut Feryandi, program kesehatan jiwa pada Diskes Inhil perlu terus didukung agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas. Dinilainya, program tersebut sudah sangat banyak membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk melakukan pengobatan bagi keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa.

lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, pihaknya telah melihat hasil dari pelaksanaan program kesehatan jiwa tersebut. Dimana, sudah bisa membantu mengobati sekitar 84 dari 141 orang pasien sakit jiwa, bahkan sudah ada dari mereka yang sembuh itu melangsungkan pernikahan.

“Semenjak adanya program ini, sudah ada pasien sakit jiwa yang sembuh dan akhirnya menikah, berarti program ini kita nilai sangat baik dan memang dibutuhkan masyarakat, sehingga cita-cita agar Inhil Bebas Pasung bisa diwujudkan,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus Diskes Inhil Devi Natalia, dipilihnya Dinas Kesehatan Aceh Pidie didasarkan atas prestasi dan rekomendasi yang telah diperoleh Dinas Kesehatan Aceh Pidie oleh Kementerian Kesehatan RI dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa.

“Kita ingin program kesehatan jiwa di Inhil berjalan semakin baik dan sukses. Karena itu, kita lakukan study banding ke Diskes Aceh Pidie, sebagai salah satu daerah yang telah berhasil menjalankan program ini,” tutur, Devi Natalia, Rabu (16/3/2016).

Dijelaskan Devi, program kesehatan jiwa Diskes Inhil yang telah memasuki tahun kedua dan dinilai cukup berhasil membantu masyarakat mewujudkan Inhil bebas pasung.

“Sejauh ini program berjalan baik, namun kita ingin lebih baik lagi, sehingga dengan study banding ini, harapan kita untuk membantu masyarakat yang terganggu kejiwaannya bisa lebih maksimal dan mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni Inhil Bebas Pasung Tahun 2017,” pungkasnya. / Adi

Kemuning (detikriau.org) – Sejalan dengan kunjungan kerjanya di Kecamatan Kemuning, Bupati Inhil, HM Wardan menyempatkan diri untuk melakukan pantauan langsung terhadap aktivitas beberapa perusahaan dikawasan inhil bagian selatan ini. Keberadaan perusahaan diharapkan Bupati akan berdampak baik bagi masyarakat bukan sebaliknya.

Hal ini disampaikan Bupati disela kunjungannya disalah satu pabrik kelapa sawit diwilayah itu. rabu (6/8/2014) kemaren. Menurut Bupati, kedatangannya kali ini juga terkait dengan adanya informasi dari masyarakat telah terjadinya pencemaran lingkungan .

“Makanya dalam kesempatan ini saya menyempatkan untuk melihat secara langsung kelokasi pabrik. Saya sudah pinta dinas terkait dalam hal BLH ini untuk melakukan pemeriksaan,” Ujar Bupati

Pemeriksaan yang dilakukan BLH ditambahkan Bupati tentu untuik memastikan apakah benar telah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Jika hal ini ditemukan kebenarannya maka pemerintah daerah pastinya akan memintakan pihak perusahaan untuk memperbaiki system pengolahan limbahnya.

Kehadiran perusahaan disuatu daerah pastinya diharapkan akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat seperti dalam hal lapangan kerja yang pada akhirnya akan memberikan perobahan positif terhadap ekonomi masyarakat.

“Jadi kehadiran perusahaan diharapkan akan dapat memberikan perobahan positif kepada masyarakat bukan malah merugikan,” Tandas Bupati.
Dalam kesempatan kunjungan ini, Bupati juga tampak didampingi oleh sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. (rul/adv Pemkab Inhil)