TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jika di kota Tembilahan durasi pemadaman bergilir PLN diberlakukan 2 : 1, di Kecamatan kondisinya jauh lebih memprihatinkan. seperti di Kecamatan Pelangiran. Masyarakat di Kecamatan Inhil bagian Utara ini bahkan sudah bergelap-gulita selama dua pekan.

“Iya, sekitar 2 minggu belakang ini kota kami gelap gulita,” sampaikan Camat Pelangiran Sutarno Wandoyo kepada detikriau.org, Rabu (13/5/2015).

Disampaikannya juga, kondisi penerangan seperti ini pastinya akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, terlebih bagi pengusaha yang membutuhkan aliran listrik.

“Memang ada juga masyarakat yang memiliki mesin genset tapi tentunya hanya sebagian kecil, itupun mereka sudah kesulitan karena biasanya bergantung pada tenaga mesin PLN. apalagi bagi warga yang murni bergantung dengan PLN,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) H Tengku Eddy Efrizal saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan secara tertulis adanya gangguan pembangkit listrik PLN di Pelangiran.

Seharusnya katanya, pihak PLN ini jika ada persoalan mensegerakan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Distamben.

“Saya memang ada dengar info secara lisan, tapi saya belum menerima laporan secara tertulis. Kalau begini akan saya hubungi secepatnya pihak PLN,” Ujar Tengku Eddy.

Dikarenakan PLN Kecamatan Pelangiran masih dibawah naungan PLN Rayon Tembilahan, maka katanya, Distamben akan melakukan titik koordinasi dengan Manajer PLN Rayon Tembilahan, dan ini akan dilakukannya dalam waktu dekat.

Terkait hal ini, Manajer PLN Rayon Tembilahan Budi Warman saat dihubungi awak media membenarkan kalau PLN di Pelangiran itu masih dibawah naungannya. Untuk kondisi mesin saat ini, ia telah mengirimkan para pekerja yang akan memperbaiki gangguan mesin tersebut.

“Kita sedang mengupayakan dan sekarang sudah satu mesin kita sediakan untuk di sana, tinggal satu mesin lagi. Karena di Pelangiran itu membutuhkan dua mesin untuk normal kembali,” jelasnya.

Untuk target penormalan pembangkit listrik, Budi belum bisa memastikan kasih masih menunggu selesainya pekerjaan perbaikan. “ Kita akan upayakan secepatnya.” Pungkas Budi. (mirwan)

Jakarta – Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dijanjikan akan mendapatkan bantuan dana hingga Rp 100 miliar dari pemerintah pusat. Penambahan bantuan dana tersebut rencananya direalisasikan pada tahun 2016.

“Kemungkinan tahun 2016, kita berikan tambahan Rp 100 mliar. Kemungkinan,” Kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, di Jakarta, Rabu (29/4).

Musrenbangnas 2015 bertema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” ini juga turut dihadiri oleh Bupati Inhil HM Wardan.

Disamping Presiden, juga hadir Wapres Jusuf Kalla beserta menteri-menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota se Indonesia.

“Memang akan diberikan itu, tapi tidak semuanya pada angka Rp 100 miliar. Karena kalau kita lihat, tahun 2016 direncanakan belanja transfer ke daerah meningkat Rp 106 triliun. Oleh sebab itu, upaya tambahan dana kabupaten/ kota sebesar Rp 100 miliar tadi memang harus kita lakukan secara hat-hati,” Jelas Presiden.

Kata Presiden juga, penambahan dana itu tidak akan merata sebesar Rp 100 miliar untuk seluruh kabupaten/ kota. “Artinya ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada yang Rp 70 miliar.” Tambah Presiden.

Besar kecilnya penambahan dana akan didasarkan pada beberapa aspek. Salah satu aspek itu ialah terkait indikator tata kelola. Baik audit BPK, indeks korupsi, penyerapan anggaran, kemudian indikator pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar.

“Lalu, luas wilayah dan jumlah penduduk. Yang kecil, besar pasti berbeda,” imbuh Presiden.

Pemberian dana diwujudkan dalam bentuk Instruksi Presiden (inpres). “Misalnya ada Inpres Pembangunan SMK, karena SMK sangat kurang. Inpres Pasar, karena banyak pasar yang perlu dibangun. Inpres Jalan,” rinci Presiden.

Pemberian dana tidak bersifat permanen. Artinya, kata Presiden, belum tentu dana juga akan diberikan pada 2017. “Mungkin tahun 2017 ganti untuk provinsi. Atau dua-duanya kalau memang anggaran kita mencukupi,” ucap Presiden yang langsung disambut tepuk tangan peserta Musrenbangnas. (Humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – menjadikan kota Tembilahan sebagai kota yang bersih dan terbebas dari sampah sangat diperlukan peran aktif dari semua lapisan masyarakat. Tanpa semua itu, cita-cita ini akan sangat berat untuk diwujudkan.

Menurut pengakuan salah seorang warga kota Tembilahan, Wirman, selama ini ia menyaksikan dukungan masyarakat itu masih sangat jauh dari harapan.

“Harus adanya kesadaran masyarakat. Seperti misalnya membuang sampah pada tempat dan waktu-waktu yang telah ditentukan agar mudah terangkut oleh petugas,” Ujarnya, senin (23/3)

Wirman juga mengharapkan agar masyarakat juga sudah mulai membiasakan untuk memilah-milah jenis sampah dan membungkusnya dengan kantong berbeda. Hingga hari ini menurutnya masih cukup banyak masyarakat yang tidak memperdulikan hal ini. Akibatnya, sampah-sampah plastik dan sampah rumah tangga lainnya kerap dibuang dilokasi penumpukan sampah sementara dengan seenaknya. Sampahpun berserakan dan menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap.

“Tanpa kesadaran dan dukungan kita, menjadikan kota Tembilahan yang bersih pastinya menjadi sebuah pekerjaan yang sangat berat.” Masukan Wirman

Anto, warga Kecamatan Tembilahan Hulu juga melontarkan harapan yang hampir senada. Ia juga berharap agar kesadaran ini diawali oleh seluruh lapisan masayrakat.

“Kasihan petugas kebersihan bertungkas lumus menjalankan kewajibannya. Dengan gaji yang tidak seberapa, mereka diwajibkan membebeaskan ibukota Kabupaten Inhil ini dari sampah. Harus ada dukungan masyarakat agar tugas berat itu menjadi pekerjaan yang mudah,’ Imbuhnya

Dalam kesmepatan itu, Anto juga menyarankan agar aparatur pemerintah, khususnya kalangan PNS untuk menjadi motor kebersihan dilingkungannya masing-masing. Diharapkan dengannya akan menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk ikut terlibat menjaga kebersihan kota.

“PNS harus bisa menjadi motovator. Ada suatu daerah yang notabene penduduknya dari kalangan PNS. Tapi tumpukan sampah dan drainase sangat kotor. Ini tentunya menjadi contoh yang tidak baik.” Tandasnya(aam)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nilai warnet yang ada di kota Tembilahan sudah patuh dengan peraturan yang telah diberlakukan Pemkab Inhil setahun belakang.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Satpol PP TM Syaifullah melalui Kabid Perundang-undangan Daerah, Hady Rahman kepada awak media, Rabu (25/2/2015). Menurutnya, dari hasil razia pada Selasa (24/2/2015) sore. didapati mayoritas warnet di Ibu kota kab Inhil ini sudah mematuhi aturan yang ada.

“Kemaren kita telah melakukan razia pukul 18.00 sampai pukul 19.30 WIB, hanya terdapat satu warnet saja yang masih beroperasi pada jam tersebut, selebihnya tutup sesuai surat edaran kita,” terangnya.

Sebelumnya lanjut hady, warnet-warnet yang ada ketika dirazia, sering kali terdapat anak-anak hingga remaja yang kedapatan sedang buka situs porno. Namun kini, hal itu sudah tidak pernah lagi ditemukan, yang ada hanya sebatas permainan game biasa.

Ia juga menjelaskan, untuk satu warnet yang masih beroperasi tersebut saat itu hanya diberi teguran secara lisan. Diharapkannya pemilik usaha dapat mematuhi dan tidak mengulang kesalahannya .

Jika ini terulang beberapa kali, ia menegaskan usaha warnet akan diberi sanksi berupa surat pernyataan bahkan bisa saja hingga pencabutan perizinan usahanya.

“Untuk saat ini belum ada warnet yang diberikan sanksi pencabutan izin karena peraturan ini masih baru diberlakukan setahun belakangan. Kedepan, sanksi pencabutan izin akan diberlakukan jika memang masih didapati ada yang tidak mematuhi aturan,” Ancam Hady. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mewujudkan Tembilahan sebagai kota yang bersih dan bebas sampah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta melibatkan kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT).

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Inhil, Okta Hasanatan karena mengingat IRT merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Kota Tembilahan.

“Berbagai program Pemkab Inhil untuk menciptakan Kota Tembilahan yang bersih, tentunya harus melibatkan IRT didalamnya,” tutur Okta, belum lama ini.

Melibatkan IRT dalam program kebersihan lingkungan, lanjut Okta, dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, salah satunya dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan.

“Caranya bisa melalui organisasi wanita atau kelompok yasinan ibu-ibu, dengan memberikan pemahaman kepada mereka, sehingga mendukung dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan,” terangnya.

Lebih jauh politisi dari Partai Golongan karya (Golkar) Inhil ini menyatakan, dirinya turut prihatin melihat kondisi Tembilahan yang terdapat banyak sampah di mana-mana. Padahal, banyak tersedia tong-tong sampah, baik sampah organik maupun non organik.

“Ini terjadi karena SDM kita yang kurang, itulah kenapa saya menekankan kepada intansi terkait, baik itu Badan Lingkungan Hidup maupun Dinas Kebersihan untuk mengikutsertakan IRT dalam mewujdkan Tembilahan sebagai kota bebas sampah,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam meningkatkan Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak hanya dilakukan oleh Badan terkait, namun juga perlu dukungan dari pihak-pihak lain seperti Dinas-dinas yang menangani persoalan Kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“BP3AKB tidak bisa bicara dan bekerja sendiri tanpa ada dukungan. Dinas Kesehatan misalnya dengan membuat layanan kesehatan ramah anak, begitu dengan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil, Hj Djamilah usai melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Inhil, Selasa (13/1/2015).

Hingga saat ini, pihaknya menyatakan sudah membentuk beberapa indicator, salah satunya Forum Anak yang merupakan satu dari 32 indikator menuju menuju Kota Layak Anak. Dan itu sudah dibentuk diseluruh kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Inhil.

Dalam membuat Forum Anak ini, diterangkan Djamilah, disetiap kecamatan mempasilitasi seluruh kebutuhan Forum Anaknya masing-masing, jikalau haknya tidak terpenuhi maka berhak melaporkan ke BP3AKB Inhil.

“Selain itu juga mereka disarankan untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah dimulai dari musrenbang di forum ank di kecamatan masing-masing,” tandasnya. (mirwan/adv pemkab inhil)