TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) masih berupaya menuntaskan proses memberlakukan Sistem Resi Gudang (SRG).

Saat ini, Pemkab Inhil sedang menunggu satu Peraturan Daerah (Perda) lagi yakni Perda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibahas dalam waktu dekat.

“Memberlakukan Sistem Resi Gudang ada tiga Perdanya, tinggal satu lagi yang belum, satu ini adalah Perda tentang BUMD,” kata Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, Azwar C, Jumat (7/9/2018) kemarin.

Dijelaskan, jika pembahasan tentang Perda BUMD sudah selesai, barulah membuat lembaganya dan diajukan ke Kementerian.

“Lokasi Resi Gudang sudah disiapkan di Parit 21 Tembilahan. Nantinya, lokasi Resi Gudang itu terlebih dahulu ditinjau kembali oleh Pusat untuk kelayakannya, karena Resi Gudang ini tidak sembarangan, setiap kualitas barang yang ada di Gudang itu Negara yang menjamin,” ujarnya.

Kemudian berkenaan dengan harga Kopra, Sistem Resi Gudang akan mengikuti standar harga Internasional, yakni meletakkan harga yang wajar dan menguntungkan bagi para petani Inhil.

“Yang jelas, Sistem Resi Gudang ini kita targetkan tahun 2019 sudah harus berjalan,” pungkasnya.

Reporter: Mirwan

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pergerakan harga kopra dan sawit di Indragiri Hilir.  Selalu diamati dan diikuti  orang nomor satu di daerah ini.
Selain terintegrasi secara global. Harga komoditas yang berlaku itupun tidak terlepas dari berapa kali hasil perkebunan ini  berpindah tangan.
Pasalnya, dari beberapa kali pengamatan dan survei  yang dilakukan Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan. Kerap kelapa maupun hasil perkebunan lnhil lainnya terlebih dahulu ditampung di Thailand.
Selanjutnya dari Negeri Gajah Putih itu, kopra dan kelapa Inhil dipasarkan ke eropa serta negara lain yang membutuhkan. Dari situ saja sudah terjadi permainan harga.
Apabila pembeli dari Eropa yang langsung berhubungan dengan Indonesia. Diperkirakan bakal banyak hal positif yang akan didapatkan petani.
Itu sebabnya, saat ini diperlukan terobosan  dan menciptakan suasana yang kondusif bagi buyer tersebut agar nyaman beraktivitas di Inhil.
“Baru-baru ini, saat kami melakukan survei. Ternyata negara eropa membutuhkan briket tempurung kelapa skala besar. Yang mencari tempurung itu justru Thailand. Ini saja contohnya  sudah berpindah berapa tangan, tempurung itu dari petani baru sampai ke pembeli” jelas Bupati Inhil.
Jika saja mampu memutus mata rantai itu, diperkirakan harga komoditas perkebunan asal Inhil jauh lebih baik. Pemkab, ditegaskan Bupati jelas tidak bisa mempengaruhi naik turunnya harga kopra karena memang berkaitan dengan pasar dunia.
Belum lagi dengan kampanye negatif terhadap minyak kelapa yang dilakukan oleh negara lain. Hal itupun turut berpengaruh terhadap pasar hasil perkebunan Inhil.
“Jadi, kita ini berkaitan dengan pasar dunia. Sehingga, semuanya saling berhubungan”tukas Indra Muchlis Adnan.
Saat harga kelapa mengalami penurunan. Bupati Inhil itu menegaskan dia juga merasa miris. Ke depan dia menyebut diversifikasi mutlak diperlukan. Selain itu, juga dibutuhkan terobosan agar pembeli dapat langsung berhubungan dengan petani.(humas)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Berbagai upaya yang dilakukan petani kelapa Inhil untuk mengangkat harga jual hasil panen mereka belum mampu berbuah manis. Bahkan beberapa waktu belakangan ini harga kopra semakin mengalami kemerosotan. Harga yang sebelumnya mencapai 500 hingga 600 ribu perpikul (100kg. red) kini anjlok dibawah 200 ribu.

Hal ini disampikan oleh Ambok salah seorang petani kelapa di Kecamatan Enok melalui sambungan telepon selular kepada detikriau.org, Kamis (13/12). Menurut pengakuan Ambok, harga kopra ditingkat pengepul kini berada pada kisaran harga Rp. 120 hingga Rp. 170 ribu per pikul. Keterpurukan harga kopra yang semakin diperparah dengan semakin melonjaknya kebutuhan hidup dirasakan semakin membuat petani kelapa  terpuruk dalam kesusahan.

“Hampir semua petani kelapa saat ini semakin kehilangan gairah untuk mempertahankan sandaran hidup dari hasil perkebunan kelapa. Penghasilan dibandingkan biaya kebutuhan hidup semakin tidak seimbang. Kami tidak tau lagi apa yang harus kami berbuat walau hanya untuk sekedar bertahan hidup,” Ungkap Ambok.

Untuk memenuhi kebutuhan anak dan tiga orang putra-putinya, Ambok mengaku saat ini ia terpaksa harus bekerja apa saja. Dia hanya berharap agar persoalan ini dapat segera teratasi.”mudah-mudahan pemerintah aau siapa saja yang peduli dengan kesusahan petani kelapa dapat segera mencarikan jalan terbaik terutama tentunya mengupayakan harga kopra kembali ke harga semula setidaknya harga dapat sebanding dengan kebutuhan hidup,” Harap Ambok.

Lain Ambok lain pula dengan Ujang, buruh tani kelapa Kecamatan Batang tuaka ini mengaku sejak anjloknya harga kelapa, ia tidak lagi bisa bergantung hidup dari komodity unggulan masyarakat Inhil ini. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ia kini mengaku terpaksa turun melaut sebagai nelayan serabutan.”Apa ajalah bang. Petani yang memiliki lahan perkebunan kelapa sendiri saja kini semakin menjerit apalagi saya yang hanya sebatas buruh tani.”Tutur Ujang saat bertemu detikriau.org di pasar getek Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka saat memasarkan hasil tangkapan ikannya baru-baru ini.

Peralatan tangkap ikan dan perahu kayuh yang dipergunakannya saat ini diakui Ujang juga milik tetangganya. Hasil yang diperoleh, sebahagian akan disetorkannya sebagai imbalan untuk peralatan yang dipergunakannya mengais rezky. “Kebetulan tetangga saya itu kini mendapat kelapangan dari usaha lainnya. Karena peralatan ini tidak terpakai, saya bisa pinjam dengan imbalan sebahagian hasil tangkapan ikan saya. Tapi kalau dapatnya hanya cukup untuk kebutuhan saya, ia tidak mau mengambil bagian. Alhamdulillah Tuhan masih memberikan saya jalan,” Puji syukur Ujang ditengah kesempitan hidup yang kini idalaminya.(dro/*0)