Jakarta (detikriau.org) – Pemerintahan Jokowi diprediksi tidak akan berlangsung lama. Jokowi bukannya dijatuhkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), otaknya ada di dibalik pendukungnya sendiri.

Dikutip melalui jpnn.com, minggu (2/11/2014), Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai pemerintahan saat ini tidak bisa disebut sebagai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Faktanya, menurut dia, dalam kabinet nyaris tidak ada loyalis Jokowi dan kader terbaik PDI Perjuangan.

“PKB itu sejak awal maunya JK jadi presiden. Ketum Partai NasDem punya hubungan khusus dengan JK dan Partai Hanura, Ketua Umumnya, Wiranto pernah menjadi cawapres JK pada pemilu 2009 lalu. Dengan demikian, barisan menteri Jokowi adalah orang-orang JK. Tidak tepat ini disebut Pemerintahan Jokowi,” kata Muhammad Budyatna.

Selain itu, dia juga menyayangkan Jokowi yang tidak bisa membaca fakta tersebut karena keterbatasannya. “Yang dia lihat Prabowo saja sebagai musuh,” ujarnya.

Termasuk PPP yang masuk ke KIH sekarang adalah kelompok yang diprakarsai oleh Suharso Monoarfa yang pernah jadi anak buah JK di perusahaannya, yang menginisiasi agar JK dijadikan capres sebelum pemilu lalu yang membuat panas kuping SDA.

“Dia juga yang mendorong PPP mendukung Jokowi karena ada JK di dalamnya,” tegasnya.

Jokowi juga dinilainya hanya mengambil elite kelas dua PDI Perjuangan, sementara elite PDIP sekelas Pramono Anung, Ahmad Basarah, Eva Kusuma Sundari, Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Arief Wibowo, Arif Budimanta, Hasto Kristiyanto malah tidak diakomodir Jokowi. “Jokowi ini seperti dijebak, dia disodori dan dipaksa mengambil lapis kedua PDIP,” tegasnya.

Jokowi harusnya segera mengantisipasi berbagai langkah blunder yang dilakukan anggota-angota koalisinya dan berbagai kekalahan KIH terhadap KMP bisa jadi disengaja. Ini agar pemerintahan Jokowi tidak berlangsung lama.

“Jadi bisa saja nanti Jokowi dijatuhkan tapi bukan oleh KMP, otaknya ada di balik para pendukungnya sendiri,” prediksi Muhammad Budyatna. (dro)

JAKARTA – Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi munculnya pimpinan DPR tandingan seiring dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mendapat jatah posisi di pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menurutnya, adanya pimpinan DPR tandingan menunjukkan para politikus belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

“Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Politikus kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril saat dimintai tanggapannya tentang pimpinan DPR versi KMP dan versi KIH.

Seperti diketahui, KIH yang dimotori PDIP membentuk pimpinan DPR tandingan. Dipercaya sebagai Ketua DPR versi KIH adalah Pramono Anung dari PDIP, dengan wakil ketua antara lain Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Langkah KIH itu sebagai respon atas dominasi KMP yang menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya KMP juga sudah menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR seperti Setya Novanto dari Golkar, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, Fadli Zon dari Gerindra dan Taufik Kurniawan dari PAN.

Menurut Yusril, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting.

Lebih lanjut Yusril mengatakan, kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. “Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional,” cetusnya.

Intinya, kata mantan menteri sekretaris negara itu, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. “Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan,” pungkasnya.(jpnn)