Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menegaskan bahwa Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan adalah sebuah Universitas yang sudah terakreditasi. Lulusan UNISI yang mengikuti tes CPNS, 99 % dinyatakan lulus secara administrasi.

“Hal ini tentunya menjawab keraguan kita akan UNISI selama ini. Oleh karenanya secara terang saya sampaikan bahwa UNISI telah terakreditasi secara sah,” Ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisiten III Setdakab Inhil, H Afrizal saat pelantikan Rektor UNISI masa bhakti 2014-2017, Dr R Sri Handayani,SE,MM bertempat di Lapangan Fakultas Ekonomi Unisi jalan Soebrantas Tembilahan, Kamis (11/12/2014).

Pada kesempatan itu, Bupati juga berkesempatan menyampaikan beberapa masukan untuk pengelolaan UNISI kedepannya yakni agar UNISI melakukan konsolidasi dengan seluruh Stake holder Unisi, agar terciptanya harmonisasi dan akselarasi dalam penataan dan pengembangan Institusi dan Akademik.

UNISI juga diminta untuk menyusun dan merumuskan visi dan misi Perguruan Tinggi, serta membuat Road MAP pengembangan UNISI jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Serta UNISI juga diusulkan untuk melaksanakan tatakelola Perguruan Tinggi yang baik (Good University Governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan professional. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Ketua TP.PKK kab. Inhil Hj.Zulaikhah Wardan beserta Pengurus kembali melakukan Kunjungan Kerja. Kali ini sekaligus diadakan di dua kecamatan yakni kecamatan Batang Tuaka Dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS).

Ketua TP.PKK Kab. Inhil dalam arahannya menyampaikan bahwa keberadaan kelompok-kelompok pkk dan dasawisma menjadi sangat penting dan lebih strategis, karena dasawisma adalah unit terdepan dalam gerakan pkk.

Istri Bupati Inhil ini juga berpesan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada posyandu, sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar. posyandu tidak hanya bekerja satu kali dalam satu bulan, tetapi 30 hari, hanya saja hari buka posyandu satu kali dalam satu bulan.

“saya sangat berharap kepada seluruh jajaran tim penggerak pkk di semua jenjang, agar segera membentuk dan menghidupkan kembali kelompok dasawisma dan posyandu.” Pesan Hj Zulaikah

Ia juga mengharapkan kepada jajaran tim penggerak pkk untuk betul-betul meningkatkan penyuluhan tentang masalah ini, baik yang sifatnya umum, maupun pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk lainnya.

Pada kesempatan itu Hj Zulaikhah juga menyerahkan bantuan Kitab Suci Al-Qur’an kepada TP.PKK di dua kecamatan tsb. juga dilaksanakan pembinaan Administarsi PKK dan 10 program pokok PKK oleh masing POKJA Kabupaten dan penyuluhan tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ,keluarga sejahtera terhindar dari bahaya HIV Aids yang disampaikan oleh Yesi Oktariza, S.KM. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Pelaksanaan MTQ ke 33 Riau diagendakan akan dilaksanakan pada, sabtu tanggal 13 Desember 2014 mendatang.

Dikatakan oleh Ketua LPTQ Inhil, H Syamsurizal Awi dalam rapat terbatas unsur Muspida dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke 33 Riau di Aula lantai dua Mapolres Inhil jumat (17/10/2014), Pihak Provinsi awalnya memintakan Inhil untuk memilih tanggal pelaksanaan yakni dari tanggal 12 hingga 20 Desember. Pada rapat bersama Bupati Inhil sebelumnya, dipilih tanggal pembukaan pada 12 Desember.

“namun padatnya agenda pelaksanaan acara pembukaan, kita nilai tanggal 12 yang bertepatan dengan hari jum’at kurang tepat. Keputusannya, kita kembalikan ajukan usulan pengunduran jadwal 1 hari yakni tanggal 13 desember,” Ujar Syamsurizal Awi

Ditambahkan Mantan Asisten III Setdakab Inhil ini, secara keseluruhan jadwal pelaksanaan MTQ diperkirakan akan berlangsung selama 6 hari yakni 1 hari pelaksanaan pembukaan, 1 hari penutupan dan 4 hari untuk pelaksanaan pertandingan.(dro)

JAKARTA — Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa Muktamar ke VIII PPP di Surabaya tidak sah. Dengan demikian penetapan Romahurmuziy sebagai ketua umum DPP PPP juga tidak sah.

Ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy mengatakan bahwa dalam sidang Mahkamah PPP pada 11 Oktober 2014, diputuskan bahwa semua kegiatan partai yang tidak ditandatangani pengurus harian sesuai Muktamar ke VII PPP di Bandung, dengan Ketua Umum Suryadhama Ali dan Sekjen Romahurmuziy, adalah tidak sah.

“Semua kegiatan partai yang dilakukan di tingkat nasional tanpa tanda tangan dari Suryadharma dan Romi (panggilan Romahurmuziy) maka itu tidak sah,” kata Chozin kepada Republika Online (ROL), Kamis (16/10).

Dengan demikian, lanjut Chozin, maka Muktamar ke VIII di Surabaya adalah tidak sah.
“Muktamar yang dilakukan tanggal 15 Oktober di Surabaya tidak sah karena tidak melibatkan Suryadharma. Begitu juga yang akan diselenggarakan pada 23 Oktober oleh Suryadharma juga tidak sah karena tidak melibatkan Romi,” ungkap politikus sepuh PPP ini.

Chozin meminta agar kedua belah pihak yang bertikai mematuhi keputusan Mahkamah Partai. Dalam putusan Mahkamah Partai sudah disebutkan bahwa Muktamar ke VIII PPP sah bila diselenggarakan oleh pengurus harian PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung.

Mengenai adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus DPP PPP hasil Muktamat VII PPP Bandung, menurut Chozin, semua pemecatan tidak berlaku. Baik pemecatan yang dilakukan Suryadharma maupun Romi.

“Kegiatan pemberhentian/pengangkatan pengurus DPW/DPC yang dilakukan Suryadharma maupun Romi tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART. Semua yang dipecat dikembalikan ke kedudukan semula,” ungkap Chozin.

Chozin mengingatkan jika dalam waktu tujuh hari sejak putusan Mahkamah PPP, terhitung 11 Oktober,  kubu Suryadharma dan Romi, belum melakukan rapat harian pengurus PPP untuk membahas Muktamar VIII PPP, maka Majelis Syariah yang akan mengambil alih pelaksanaan Muktamar VIII PPP.

sumber: republika

JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan segera bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menghubungi Prabowo untuk meminta bertemu.

“Komunikasi telepon sudah dilakukan semalam dengan Pak Jokowi. Tinggal menunggu waktu,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Andi menyebutkan, selain Prabowo, pimpinan partai politik yang sudah dihubungi via telepon oleh Jokowi yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat berita ini ditulis, Jokowi tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Presiden perlu membangun komunikasi politik dengan para ketua umum untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh,” ujarnya.

sumber: republika

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten. Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.

Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu. Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.

Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara. “Ternyata visi-misi Jokowi yg disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?”

Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPU mengandung filosofi yang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18). “Apakah Jokowi paham visi-misi yg dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu alam?”

Yang jelas, kata dia, budaya di PDIP yang memperjuangkan ideologi proklamator Sukarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat. “Sebenarnya Kultur politik PDIP yang mewarisi Sukarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD.”

sumber: Republika