TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menyebutkan bahwa saat ini masih cukup banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan oleh berbagai pihak terkait.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Hermansyah (49), salah seorang warga Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, yang berencana akan melakukan perjalanan jauh ke Jakarta, dengan mengayuh sepedanya pada Jum’at (19/6/2015) besok, untuk menemui langsung Presiden RI, Joko Widodo.

Dikatakan Dani, apa yang menjadi niat dan yang dilakukan oleh Hermansyah, merupakan suatu bentuk kritikan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Inhil.

“Inilah bukti masih cukup banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan menjadi perhatian serius kita bersama,” tutur Dani kepada detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (16/6/2015) kemarin.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini mengajak seluruh pihak terkait untuk saling bahu membahu bekerjasama serta memberi dukungan dalam upaya membangun dan memajukan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Kita do’akan semoga Pak Hermansyah selalu sehat, sehingga bisa mewujudkan niatnya, serta dapat kembali dan berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Istighosah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan tahun 1436 Hijariah di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan, Minggu (14/6/2015) malam.

Istighosah ini dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, serta beberapa pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil. Selain itu, juga tampak dipadati oleh sejumlah alim ulama dan masyarakat kota Tembilahan.

Selaku pimpinan daerah, jika terdapat khilaf dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menyatakan siap diberikan kritik dan saran serta dilengkapi dengan solusi yang bertujuan untuk membangun.

“Tegur saja jika terdapat kekhilafan, yang penting ada solusi demi mewujudkan Inhil yang bermarwah dan bermartabat dan bersama-sama bersatu padu terhadap program yang dicanangkan,” sebut Wardan.

Selain itu untuk melakukan evaluasi maupun instrokpeksi diri juga tentu harus melihat dari kemajuan-kemajuan yang ada, dimana terdapat kendala berarti itu yang mesti diperbaiki, supaya perbaikan hasil evaluasi bersama tentunya harus bersama-sama dengan masyarakat.

Memasuki bulan Ramadhan tahun ini, ia pun berpesan untuk bersama-sama mejaga kebersihan, keamanan dan tetap selalu membudayakan kegotong-royongan agar silaturrahmi tetap terjaga, bahkan tidak mustahil akan lebih meningkat.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua DPRD, Feriyandi dan H Mariyanto, Wakil Ketua Pansus II, Herwanissitas dan anggota, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), H Yulizal beserta jajarannya ini disambut oleh perwakilan Kemendagri RI yang membidangi tentang verifikasi Ranperda, Aditya.

Adapun persoalan yang dibahas saat itu, adalah terkait dengan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Inhil.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Inhil, Herwanissitas mengatakan, konsultasi ini bertujuan untuk mempertanyakan apakah draf Ranperda yang sedang dibahas oleh pihaknya sekarang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

“Selain itu kita juga ingin mempertanyakan kepada Kemendagri apakah Ranperda ini nantinya akan berdampak luas bagi khalayak ramai, karena seperti diketahui bahwa Perda yang dibuat haruslah mampu mengayomi seluruh elemen yang ada,” tutur Herwanissitas saat dikonfirmasi detikriau.org melalui telepon selulernya.

Pada konsultasi tersebut, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pihaknya mendapatkan sejumlah masukan penting, yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum pengesahan Ranperda menjadi Perda pada tanggal 12 Juni 2015 mendatang.

“Sekarang pembahasannya sudah hampir final, tinggal rapat plenonya saja. Karena itu, kita harapkan hasil dari konsultasi ini dapat lebih menyempurnakan draft Ranperda yang akan dijadikan Perda Kabupaten Inhil,” terangnya.

Untuk diketahui, 6 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil sebelumnya, terdiri dari Ranperda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, Ranperda tentang Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Ranperda tentang Desa Adat, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menegaskan bahwa program penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, harus tetap menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, terkait dengan adanya keputusan Pemerintah Pusat tentang pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Inhil, yang mencapai sebesar Rp 250 Miliar.

Dikatakan Dani, kendati DBH Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2015 ini dipangkas namun berbagai program yang berhubungan langsung kepada masyarakat di Negeri Seribu Parit ini harus tetap dilanjutkan dan tidak akan ditunda-tunda, seperti program penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat yang butuh penanganan secepatnya.

“Program penyelamatan kebun kelapa ini tidak akan kita pending, tetap dilanjutkan di APBD Murni. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Inhil sangat bergantung di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa,” tutur Dani kepada awak media, Rabu (3/6/2015).

Sedangkan untuk program-program lainnya yang tidak begitu mendesak, lanjut Dani, terpaksa harus ditunda, seperti program yang sifatnya sosialisasi dan pelatihan.

“Jadi kita utamakan kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, Dani meminta kepada Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait untuk segera melaksanakan program tersebut, karena saat ini sudah memasuki bulan terakhir pada triwulan kedua tahun anggaran 2015.

“APBD Inhil telah disahkan pada November 2014 lalu. Jadi, kita tidak ingin lagi mendengar adanya alasan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program terkendala oleh kondisi alam dan lain sebagainya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – PLN Rayon Tembilahan diminta untuk memberikan pelayanannya dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, karena ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Gabungan DPRD dengan manajemen PLN, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

“Selama ini, kami merasa PLN sangat menganaktirikan Kabupaten Inhil dalam memberikan pelayanannya. Apakah ini dikarenakan jauhnya rentang kendali dalam pelayanan PLN,” tutur Dani.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta agar manajemen PLN berkomitmen dan serius dalam mengatasi permasalahan krisis listrik yang telah terjadi sejak akhir tahun 2014 lalu di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Masyarakat itu sederhana, ketika mau masak nasi listrik ada dan ketika malam hari ada penerangan listrik. Itulah keinginan sederhana masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, General Manajer PLN Wilayah Riau-Kepri, Feby memyatakan bahwa PLN tidak pernah membedakan ada anak tiri dan anak kandung dalam memberikan pelayanan, karena semuanya merupakan prioritas.

“Ke depan, kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan listrik di Inhil, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.(adi/adv)

“Mempermudah Akses ke Makam Tuan Guru Sapat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam berjanji akan mengawal penganggaran biaya, yang nantinya diperuntukan bagi pembangunan jalan penghubung menuju Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra).

Langkah tersebut dalam upaya memudahkan akses masyarakat yang ingin berkunjung ke makam salah satu tokoh penyebar agama Islam di Negeri Seribu Parit ini, sehingga lokasi itu tidak hanya bisa ditempuh melalui jalur laut saja, tapi juga bisa menggunakan kendaraan darat.

“Kita akan kawal penganggarannya, dan mudah-mudahan tuntas dalam 2 tahun,” tutur Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada awak media saat menghadiri Haul Syekh Abdurrahman Siddiq, Rabu (20/5/2015) kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, melihat antusias masyarakat yang berkunjung ke Makam Tuan Guru Sapat, tentunya DPRD harus memberikan mendukung sepenuhnya, dengan mengawal penganggaran perbaikan sarana dan prasana di tempat wafatnya Mufti Kerajaan Indragiri tersebut.

“Syekh Abdurrahman Siddiq inikan tokoh ulama yang sangat besar, setiap tahun banyak yang berkunjung kesini, baik untuk menghadiri haulnya maupun berziarah. Jadi, kita harus memaksimalkan sarana dan prasarananya, supaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung,” tambahnya.

Senada dengan itu, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menganggarkan untuk perbaikan akses jalan penghubung ke daerah tersebut.

“Saya juga sudah bincang-bincang dengan Ketua DPRD, agar akses ke Makam Tuan Guru ini juga bisa melalui jalan darat. Jadi, insya Allah secepatnya kita wujudkan. Jika memungkinkan, kita anggarkan di APBD Perubahan,” terang Bupati Wardan.

Apalagi, lanjut Bupati yang dikenal agamis ini, untuk badan jalan menuju Kampung Hidayat sudah ada, hanya saja terkendala dengan tidak adanya jembatan penyeberangan.

“Yang jadi masalah itu adalah penyeberangan dari terusan mas kesini, makanya akan kita programkan penyediaan ponton untuk membuat jembatan penyeberangan. Dengan begitu, kita harapkan kedatangan masyarakat kesini akan lebih banyak lagi,” imbuhnya.(mirwan/adv)