TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama generasi muda di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diajak, untuk terus meningkatkan semangat nasionalisme, guna mendukung serta mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat diwawancarai sejumlah awak media usai mengikuti upacara penaikan bendera merah putih pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70, yang dipusatkan di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Senin (17/8/2015).

Dikatakan Dani, melalui momentum peringatan hari yang bersejarah bagi Bangsa Indonesia ini, seluruh masyarakat terutama generasi muda sebagai penerus perjuangan para pahlawan harus terus berkarya melalui kerja nyata, dalam rangka membawa daerah dan negara ini ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang.

“Sesuai dengan tema peringatan HUT RI yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yakni ayo kerja, mari kita kuatkan semangat nasionalisme dalam melakukan pembangunan,” tutur Dani.

Karena dengan semangat nasionalisme yang ditanamkan dan terpatri dalam diri ini, akan semakin memberikan dorongan untuk tetap melakukan kerja sosial, kerja politik dan kerja ekonomi, yang kesemuanya itu demi kepentingan masyarakat.

“Semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan merupakan modal utama dalam membangun tim kerja yang kompak di masa-masa yang datang. Untuk itu, mari terus kita tingkatkan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari,” pesan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah perwakilan Kepala Desa (Kades) dari Kecamatan Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Kedatangan rombongan yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua Komisi I, HM Yusuf Said ini, bertujuan untuk mengadukan persoalan yang dihadapi desa, seperti tidak kunjung cairnya dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Padahal, saat ini sudah memasuki bulan kedua pada triwulan tiga tahun anggaran 2015, sehingga dikhawatirkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan akan terhambat.

Oleh karena itu, pada pertemuan tersebut dimanfaatkan perwakilan Kades untuk menyampaikan keluh kesannya seputar berbelit-belitnya proses pencairan dana DMIJ dan Dana Bantuan Pusat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil.

“Petunjuk teknis yang diserahkan kepada kami sering bermasalah dan sering berubah-ubah, sehingga kami khawatir pekerjaan tidak bisa selesai tepat pada waktunya, karena sampai kini dananya tidak kunjung dicairkan,” tutur Harlian, Kades Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka.

Senada dengan itu, perwakilan dari Desa Kuala Sebatu, M Idris dan Desa Simpang jaya, Nahrowi berpendapat bahwa keterlambatan pencairan dana desa tersebut, juga akan berimbas pada kualitas pekerjaan oleh perangkat desa yang sumber dayanya masih sangat minim.

“Ini harus mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, guna dicari solusi dan jalan keluarnya secara bersama-sama,” tambahnya

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi I, Yusuf Said menjelaskan bahwa permasalahan itu juga telah menjadi pembahasan pihaknya dalam beberapa hari belakangan ini, dan telah pula mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

“Permasalahan ini telah kita bahas dengan BPMPD, Bagian Keuangan Setdakab Inhil dan beberapa pihak terkait lainnya pekan lalu. Saat itu, telah diputuskan bahwa bagi 41 desa yang berkasnya telah masuk, diusahakan bisa cair dalam pekan ini,” terangnya.

Untuk itu, Yusuf Said mengingatkan kepada seluruh Kades, untuk melaksanakan pembangunan menggunakan dana DMIJ dan dana bantuan Pusat sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku, karena pertanggungjawaban penuh berada di tangan para Kades.

“Saat ini, sudah ada 41 desa yang berkas administrasinya sudah masuk. Jadi, kita sudah deadline BPMPD dan Bagian Keuangan agar bisa mencairkan dalam minggu ini, namun pertanggungjawaban desa juga harus tuntas, karena ini adalah dana bantuan langsung ke desa, bukan lagi dana program proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi menyampaikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pust tersebut harus mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan di desa. Untuk itu, pelaksanaannya oleh perangkat desa harus dengan penuh kehatian-hatian dan teliti.

“Pemerintahan Desa saat ini posisinya sudah sama dengan Pemerintahan Kabupaten, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan pembangunan. Karena itu, untuk ADD ini harus terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada,” imbuhnya. (aadi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun saat ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri 1436 H, namun pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus berjalan dengan baik dan maksimal.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, H Syahruddin kepada awak media, kemarin.

Dikatakan Syahruddin, ketika lebaran nanti, pelayanan masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, khususnya pada instansi yang menangani masyarakat secara langsung, seperti rumah sakit dan puskesmas.

“Keberadaan instansi ini sangat penting, jadi meski lebaran rumah sakit dan puskesmas harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit dan puskesmas tidak boleh kosong, sehingga jika ada keadaan darurat dapat langsung diambil tindakan dan ditangani,” tutur Syahruddin.

Paling tidak, lanjut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, dokter umum dan dokter spesialis harus tetap berada dan standby di rumah sakit, untuk mengantisipasi adanya pasien yang sakit dan dalam keadaan darurat.

“Ini harus diatur dengan sedemikian rupa, karena pada prinsipnya orang sakit bisa terjadi kapan saja, tidak mesti disaat lebaran orang tidak ada yang sakit,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan Syahruddin, akan sangat disayangkan apabila sampai terjadi kasus, dimana ketika ada masyarakat yang sakit, akan tetapi dokter yang menangani tidak berada ditempat, sehingga membuat pasen harus menunggu sampai dokter datang.

“Tak mungkinkan orang sakit disuruh menunggu. Karena itu, harus ada koordinasi yang baik dan solusi yang dicarikan pihak pengelola rumah sakit dan puskesmas, supaya masyarakat tetap terlayani dalam keadaan apapun,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat semakin meningkatnya arus transportasi menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1436 H, maka Pemerintah diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama para pemudik.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam usai mengikuti upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat tahun 2015, di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Dani, di saat keramaian seperti sekarang ini, biasanya dijadikan kesempatan bagi segelintir orang untuk melakukan tindak dan aksi kejahatannya.

Oleh Karena itu, seluruh pihak terkait mulai dari Pemerintah hingga petugas pelayanan dan keamanan di lapangan, hendaknya dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Intinya, seluruh pihak terkait harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan lebaran,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menyatakan, sangat mengapresiasi seluruh persiapan dan pelaksanaan pengamanan yang telah dilakukan oleh para petugas di lapangan selama ini.

“Kita harapkan perayaan Idul Fitri tahun ini, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam menyayangkan ketidakhadiran utusan dari PT Agro Sarimas Indonesia (ASI) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (8/7/2015) malam kemaren.

Padahal, RDP tersebut bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti pengaduan 7 kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas, yang merasa pola kemitraan yang terjalin bersama PT ASI tidak sesuai dengan sosialisasi dan perjanjian awal mereka.

Dikatakan Dani, berdasarkan hasil RDP sebelumnya, yang dilaksanakan pada Rabu (1/7/2015) malam lalu, diagendakan kembali pertemuan bersama seluruh pihak terkait malam tadi, untuk mendengarkan ekspose dari PT ASI tentang perubahan pola kemitraan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama masyarakat.

“Kita kecewa terhadap PT ASI, karena tidak datang mengirimkan utusannya dan memberikan penjelasan terkait persoalan ini,” tutur Dani kepada detikriau.org usai menghadiri Upara Gelar Pasukan Ops Ketupat 2015, di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Kamis (9/7/2015).

Kendati demikian, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pihaknya tetap melanjutkan diskusi, meski tanpa kehadiran managemen PT ASI, guna mencari solusi dan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan tersebut, sehingga pihak perusahaan dan petani tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kita lihat, pada persoalan ini memang perlu adanya langkah cepat dan tepat yang harus diambil serta dilakukan Pemda,” terang Dani.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil diminta untuk segera membentuk tim teknis, yang nantinya berfungsi dan bertugas melakukan pengkajian terhadap berapa sebenarnya besaran hutang yang dibebankan PT ASI kepada masyarakat pemilik lahan, karena dari hasil pembahasan malam tadi jumlahnya mencapai Rp 80 jutaan persatu hektar.

“Kalau sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa melinasi semua hutang-hutangnya. Sampai seumur hidup pun, saya kira tidak akan lunas hutang itu,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera melaksanakan kegiatan dan program pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Dani, dalam upaya memajukan dan mengembangkan Negeri Seribu Parit di masa mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Salah satunya melalui pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan terukur, serta berkesinambungan,” tutur Dani.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, maka seluruh SKPD harus secepatnya melakukan berbagai persiapan yang dibutuhkan, untuk pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Jika sudah dilengkapi semua persyaratannya, maka program pembangunan tersebut bisa langsung dilelang dan dimulai pengerjaannya, sehingga progres kegiatan bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” imbuhnya. (adi/adv)