TEMBILAHAN (detikriau.org) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik sektor perekonomian maupun sektor lainnya.

“Kami dari mahasiswa sangat mendukung penuh Pemerintah memajukan negeri ini, tapi lihat masyarakatnya terlebih dahulu, apakah sejahtera atau tidak. Kesejahteraan itu lebih penting,” ungkap Ketua HMI Cabang Tembilahan, Zulhelmi dalam sambutan Milad HMI ke-68 yang dihadiri Asisten II Setdakab Inhil H Fauzar, kemaren.

Dari survey di lapangan, dikatakannya, mayoritas harapan masyarakat Kabupaten Inhil ini bukan pada peningkatan kemajuan daerah, namun kenyamanan dalam kesehariannya seperti, infrastruktur penghubung yang mendukung untuk beraktivitas.

Selain itu, juga disebutkannya mayoritas masyarakat tidak menginginkan nama Kabupaten menjadi Kabupaten ternama namun mereka yang menjadi korbannya.

Apalagi katanya negeri ini nantinya akan menghadapi pasar bebas asia tenggara, tentu Pemerintah harus memiliki strategi khusus untuk masyarakatnya agar mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang direncanakan akan berlangsung 12 Desember mendatang.

“Mereka itu tidak banyak mintanya, cukup harga kelapa mahal, harga sembako murah, infrastruktur jalan bagus,” sampaikannya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Inhil H Fauzar menanggapi bahwa mulai saat ini optimis pro rakyat, bahkan sudah dari dulu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja menurutnya ada beberapa faktor sehingga hingga hari ini pihaknya belum bisa memaksimalkan peningkatan kesejahteraan tersebut.

Meski demikian, terkait pasar bebas, ia menegaskan dalam menghadapi pasar bebas tersebut diajaknya untuk dijadikan sebagai momentum dan sebagai peluang emas untuk kemajuan Kabupaten Inhil khususnya.

“Dalam menghadapi MEA ini harus optimis jadikan momentum dan peluang emas untuk membangkitkan dan memajukan berbagai sektor pembangunan infrastruktur, memajukan ekonomi, keamanan, pendidikan dan sosial budaya dengan kemampuan yang kita miliki,” imbuhnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan perusahaan di suatu wilayah terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), tentunya diharapkan dapat membantu dan mendukung upaya pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Oleh karena itu, penyaluran dana CSR dari pihak perusahaan ini, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang berdampak dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti keberadaan infrastruktur.

“CSR yang telah diberikan perusahaan tersebut, daripada digunakan untuk membangun pasar di Tembilahan, lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di daerah setempat,” Pendapat Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat menggelar rapat di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dengan begitu, lanjut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, masyarakat yang berada di sekitar lokasi atau tempat perusahaan beroperasi, dapat benar-benar merasakan dan mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak sama sekali.

“Jadi, dana CSR itu jangan hanya digunakan untuk pembangunan di daerah perkotaan saja, karena masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tidak akan dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adi)

 TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Inhil, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2011 yang digelar Senin (17/9) di Ruang Paripurna DPRD Inhil.

Fraksi- fraski di DPRD Inhil ini, melakukan pemandangan umum terkait predikat yang diraih Pemkab Inhil, terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, peningkatan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait revitalisasi sektor-sektor vital.

Beberapa pemandangan khusus lainnya yang terbagi antara lain saran, himbauan dan kritikan datang dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Inhil, diantaranya yang menjadi  kritik dewan seperti peningkatan PAD serta pengelolaan keungan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Inhil, mereka mengkritiki tentang keterlambatan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya yang tahun ini hal serupa kembali terulang.

Demikian juga dengan beberapa fraksi lainya, mereka lebih menekan dan meminta penjelasan terkait pidato pengantar kepala daerah pada agenda sidang paripurna sebelumnya.

Rapat paripurna tersebut selain dihadiri, kalangan anggota dewan dan unsur pimpinan dewan, seperti H Jubair Malomo dan H Muslimin, juga dihadiri tamu undangan dari lingkungan Pemkab Inhil, unsur muspida dan tamu undangan lainya. .(dro/*1)