TEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengimplementasikan kerjasama yang serasi dan harmonis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar, Okta Hasanatan dalam Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Sebelumnya, dalam pidato pengantarnya pada halaman 4, Bupati Wardan menyatakan bahwa kerjasama yang terjalin antara Pemkab dengan DPRD Inhil serasi dan harmonis.

Hal itu menurut Okta, belum dirasakan oleh Fraksi Partai Golkar. Pasalnya, apa yang disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini tidak diimplementasikan oleh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.

“Seharusnya, ini diimplementasikan oleh para pembantu Bupati, supaya hubungan kemitraan yang serasi dan harmonis benar adanya,” tutur Okta.

Bukannya seperti sekarang, lanjut politisi dari partai berlambang pohon beringin ini, SKPD seperti membelakangi bahkan mengabaikan mitra kerjanya terhadap beberapa kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

“Hal ini tentunya menjadi catatan yang dicetak tebal, dalam arti yang sesungguhnya, akan maksud hubungan yang serasi dan harmonis itu,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menegaskan akan menginstruksikan kepada seluruh SKPD, untuk lebih menghormati dan bekerjasama dengan baik kepada mitra kerjanya di DPRD Inhil.

“Sesuai harapan Fraksi Golkar, kami akan menginstruksikan kepada SKPD agar selalu berkoordinasi kepada mitra kerja sesuai bidang masing-masing, termasuk berpartisipasi aktif dalam berbagai pembahasan bersama DPRD,” kata Bupati Wardan saat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil terhadap pemandangan umum fraksi. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama para petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), maka pola kerjasama atau kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan sebaiknya dengan pola jual beli hasil perkebunan, bukan dengan pola jual beli lahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi saat hering bersama dengan Komisi I DPRD serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Inhil, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Ditegaskan Junaidi, para investor atau perusahaan yang sudah dan akan beroperasi di Negeri Seribu Parit ini, jangan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memikirkan kondisi masyarakat sekitar.

“Jadi, khusus untuk pola kerjasama yang ditawarkan dalam bidang perkebunan ini, kita harapkan perusahaan tidak melakukan pembohongan dan penipuan terhadap masyarakat,” tutur Junaidi.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, Pemda selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, hendaknya juga lebih selektif dalam memberikan izin kepada perusahaan, harus dilihat dan diteliti dengan baik apakah kehadiran perusahaan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Seperti dengan menilai pola kerjasama atau kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan terlebih dahulu, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Pemkab Inhil dan pihak terkait lainnya, jangan sembarangan dan asal saja dalam memberikan serta mengeluarkan izin perusahaan, apalagi dengan iming-iming tertentu. Karena siapa saja yang berniat menjual Inhil, maka saya berada paling depan untuk menentangnya,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Karimun. Kerjasama ini dibicarakan langsung antara kedua pihak di Balai Kantor Bupati Inhil, Jum’at (20/2/2015).

Kerjasama kedua pemerintah Kabupaten ini meliputi 9 bidang diantaranya, koneksitas antar dua daerah, pendidikan, kesehatan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan budaya, perikanan dan kelautan, pertanian perkebunan dan kehutanan, dan terakhir tenaga kerja.

Dari 9 bidang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dilanjutkan pekerjaannya secara teknis oleh SKPD-SKPD terkait.

Pembahasan kerjasama ini dilakukan dalam pertemuan oleh Asisten I Setdakab Inhil Darussalam dan Asisten II Setdakab Karimun, Arnadi Supa’at serja jajaran SKPD kedua pihak. Selain itu, disaksikan juga oleh Ketua Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Inhil.

Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam memaparkan bahwa sebelumnya Pemkab Inhil ini telah mencoba memikirkan kerjasama antar beberapa daerah. Kebetulan saat ini, pertama yang dilakukan kerjasamanya terhadap Kabupaten Karimun.

Pada MoU tersebut, dikatakan Darussalam ada beberapa hal yang perlu dicoba menjajaki, terutama dibidang pendidikan. “Intinya, pertemuan kita hari ini mencoba membahas lebih detail dan konkrit terhadap kerjasama ini. Yang jelas, kerjasama antara dua daerah ini saling menguntungkan,” katanya.

Untuk keuntungan kedua pihak dijelaskannya, gambaran awalnya ada pada beberapa bidang seperti dari sisi transportasi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Apalagi katanya, diketahui bahwa Kabupaten Karimun itu sudah dikembangkan menjadi industry maritim dengan banyaknya investor-investor asing yang masuk dan ini membutuhkan tenaga kerja cukup banyak.

“Tentu saja kita akan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja dari putra daerah sesuai kualifikasi yang mereka butuhkan nantinya,” pungkas Asisten I Setdakab Inhil.

Untuk tindak lanjut kedepan lanjut Darussalam, Pemkab Inhil akan membuat rincian dan pajangan kerjasama ini untuk ditanda tangani oleh kedua kepala daerah nantinya.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Karimun Arnadi Supa’at saat menyatakan bahwa kerjasama seperti ini memang harus dibahas secara detail oleh kedua belah pihak.

Terkait banyak investor yang masuk, Asisten II Setdakab Karimun membenarkan adanya hal tersebut. bahkan diyakinkannya, dari banyaknya investor tersebut sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk saat ini kebutuhan tenaga kerja itu belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Karimun.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) meminta persoalan yang kini semakin menjepit petani kelapa tidak hanya ditangani oleh DPRD Kabupaten. Dengan semakin kompliknya permasalahan, diperlukan adanya kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak, terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR pusat yang berasal dari Kab.Inhil. 

Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini ketika sempat berbincang dengan detikriau.org di Loby Gedung Kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas, Tembilahan, Selasa (2/10).

Menurut Yuliantini, persoalan yang kini semakin menyengsarakan petani kelapa disamping anjloknya harga jual juga persoalan rusaknya perkebunan diakibatkan instrusi air laut. Kehancuran perkebunan kelapa dipastikan Anggota Komisi I DPRD Inhil ini akan berdampak pada sektor perekonomian masyarakat Inhil secara luas.

“menghadapi persoalan ini, saya berkeyakinan akan sangat berat jika ditangani oleh DPRD Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, kerjasama yang saling mendukung dari semua pihak terutama anggota DPRD Provinsi dan DPR Pusat khususnya yang berasal dari Kab. Inhil akan mempercepat penyelesaian persoalan ini,” Ujar Yuliantini.

Saat ini, ditambahkan Yuliantini, tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Persoalan ini harus dihadapai dengan serius dan kemauan yang sungguh-sungguh. Dirinya semakin merasa khawatir, ketidakberdayaan penyelesaian persoalan kelapa akan memberi efek kesengsaraan masyarakat Inhil kedepannya.”belakangan ini masyarakat Inhil terutama yang berada di pedesaan semakin kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Dampaknya, dalam jangka tidak terlalu lama, kondisi ini tentunya akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, dengan ketersediaan SDM yang rendah, tingkat kehidupan masyarakat Inhil bisa dipastikan juga akan turut anjlok.”Ungkap Yuliantini menyampaikan rasa kekhawatiran.

Diakhir pembicaraan, Yuliantini sekali berharap agar semua pihak terkait untuk ambil peduli akan persoalan ini. Untuk menyelamatkan masa depan Kab. Inhil, nilai Yuliantini, tidak ada pilihan lain selain harus menyelamatkan sumber penghidupan terbesar masyarakat Inhil. “Syukur saat ini masih ada Jamkesda dan Jamkesmas. Kalau tidak, mungkin sudah banyak masyarakat di pedesaan yang harus merenggang nyawa karena tidak mampu lagi untuk membiaya perobatan. ” Pungkasnya. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon Bupati Inhil periode 2013-2018,Tengku Said Suhandri berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dapat bekerja sungguh-sungguh demi nama baik daerah.

Menurut Comel, Panggilan akrab pengusaha muda bidang IT ini, Pesta olahraga tingkat Nasional yang diadakan di Riau Khususnya Cabang Olahraga (Cabor) Futsal di Kota Tembilahan, sukses tidaknya tentu taruhannya nama baik daerah dan masyarakat Riau, khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kerjasama yang baik antara Panitia Pelaksana, pihak pemerintah, masyarakat, termasuk seluruh stackholder dalam rangka mensukseskan PON ini tentunya akan menjadi solusi terbaik.”Ujar Comel menyampaikan pesan kepada detikriau.org melalui telepon selularnya, Selasa (11/9)

Masih menurut Comel, Mau tidak mau, realitanya, Riau saat ini telah ditunjuk sebagai tuan rumah. Apapun yang terjadi, pesta olahraga rakyat empat tahunanini harus sukses. “saya juga berpesan, demi suksesnya ajang PON XVIII, khususnya kepada panitia, jangan takut untuk dikritik. Apapun bentuk kritikan, sepahit apapun itu menunjukkan masih adanya rasa kepedulian masyarakat. Terima dan lakukan perbaikan kalau memang hasil evaluasi kita ternyata memang belum sempurna. Sekali lagi selamat bekerja dan semoga ajang PON XVIII Riau ini akan mengharumkan nama Riau,” Harap TS Suhandri. (Am)