Tembilahan (detikriau.org) – Sebagai daerah pesisir, bumi Kabupaten Indragiri Hilir sangat kaya dengan berbagai potensi perikanan. Jika mampu dikelola dengan baik, sumber kekayaan perairan ini pastinya akan dapat memberi dampak bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Inhil, H Wiryadi Umar, sebagai salah satu daerah yang kaya dengan hasil perairan, selama ini keberadaan Kabupaten Inhil kurang dikenal. Hasil budidaya dan ikan tangkap nelayan kebanyakan hanya dipasok kepada pedagang pengepul yang selanjutnya dijual kembali kepada pedagang besar di beberapa daerah diluar Inhil seperti Kuala Tungkal Provinsi Jambi termasuk Riau Kepulauan seperti Tanjung Pinang dan Batam.

“Harga jual dari nelayan kepada pedagang pengepul sangat rendah jika dibandingkan dengan harga dipasaran. Akibatnya, dengan penghasilan yang rendah, pastinya juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan, ” Ujar Wiryadi saat ditemui diruang kerjanya, senin (19/1)

Dicontoh Wiryadi, cincinot (sejenis hewan kerang-kerangan yang banyak terdapat didaerah pesisir inhil. red), ditingkat nelayan hanya dihargai  Rp 6 ribu perkilo, padahal dipasaran harganya bisa mencapai Rp 35 rb. Apalagi dengan nelayan hanya menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengepul selanjutnya dipasarkan kembali kepada pedagang besar di daerah lain, pasar sama sekali tidak mengetahui bahwa penghasil “cincinot “ itu adalah kabupaten Inhil.

“persoalan ini yang harus kita tuntaskan kalau ingin mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan nelayan,” Sebut Wiryadi

Ditambahkannya, diwilayah pesisir Inhil, tidak hanya hewan kerang-kerangan seperti cincinot yang sangat mudah didapatkan, beberapa hewan lainnya seperti ikan bakut (ikan malas. Red), kepiting bakau, udang tenggek dan berbagai jenis lainnya juga memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan .

“dengan wilayah inhil yang dikelilingi perairan pastinya perikanan memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat jika mampu dikelola dengan baik,” Yakini mantan kepala Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan Inhil ini. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam meningkatkan Kota Layak Anak (KLA) di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak hanya dilakukan oleh Badan terkait, namun juga perlu dukungan dari pihak-pihak lain seperti Dinas-dinas yang menangani persoalan Kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“BP3AKB tidak bisa bicara dan bekerja sendiri tanpa ada dukungan. Dinas Kesehatan misalnya dengan membuat layanan kesehatan ramah anak, begitu dengan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Inhil, Hj Djamilah usai melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Inhil, Selasa (13/1/2015).

Hingga saat ini, pihaknya menyatakan sudah membentuk beberapa indicator, salah satunya Forum Anak yang merupakan satu dari 32 indikator menuju menuju Kota Layak Anak. Dan itu sudah dibentuk diseluruh kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Inhil.

Dalam membuat Forum Anak ini, diterangkan Djamilah, disetiap kecamatan mempasilitasi seluruh kebutuhan Forum Anaknya masing-masing, jikalau haknya tidak terpenuhi maka berhak melaporkan ke BP3AKB Inhil.

“Selain itu juga mereka disarankan untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah dimulai dari musrenbang di forum ank di kecamatan masing-masing,” tandasnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –  Angkatan Kerja diharapkan tidak hanya bisa memburu lapangan kerja tetapi lebih diharapkan untuk dapat menciptakan peluang usaha.

Menurut Kepala Dinsnakertrans Inhil, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Ranelfiandi, belakangan ini masyarakat kerap hanya fokus mencari pekerjaan. Padahal peluang kerja bisa lahir dari kegiatan berwirausaha yang bisa dilakukan oleh siapapun.

“Kemampuaan seseorang bukan saja dilihat dari bagaimana ia sukses menjalankan pekerjaan, tapi bisa dilihat dari kemapuan mengelola sesuatu menjadi pekerjaan,” ujarnya.

Berdasarkan data ditambahkannya, saat ini, dari 272 perusahaan swasta yang tersebar diseluruh kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebanyak 426.072 orang tenaga kerja.

Dari jumlah perusahaan itu, 57 diantaranya dikategorikan sebagai perusahaan besar, 127 perusahaan menengah dan 88 perusahaan skala kecil.

Dalam legalitas yang diatur, tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban. Hak, meliputi terhadap penghasilan dan jaminan sosial. Sedangkan kewajiban, yakni menjalankan tugas dan beban sebagaimana fungsi mereka. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rapat Koordinasi Magrib Mengaji Kabupaten Inhil tahun 2014 yang di laksanakan di Aula Hotel Arrahman Tembilahan, Selasa Malam (30/12) dihadiri dan di buka Wakil Bupati H Rosman Malomo. Kegiatan ini juga turut di hadiri oleh Kepala Pengadailan Agama, Kepala Kantor Kementrian Agama, Beberapa pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan utusan Kecamatan Se-Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya Wabup meminta kepada seluruh pimpinan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Inhil untuk mendukung pelaksanaan Magrib Mengaji. Di Inhil, 90 persen  masyarakatnya adalah Umat Islam yag pastinya akan menjadi modal untuk suksesnya program magrib mengaji. Di samping itu Wabup menilai masih terdapat beberapa kelemahan di lapangan, salah satunya adalah perbandingan Guru yang mengajar di bandingkan jumlah Murid.

“Saya berharap dukungan dari pihak kecamatan, lurah dan kepala Desa sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk mendukung program Magri Mengaji dari segi finansial melalui program Desa Maju Inhil Jaya yang sudah dicanangkan oleh Bupati.

Rakor Magrib Mengaji Kabupaten Inhil TH 2014 ditujukan untuk memaksimalkan pelaksanaan Magrib Mengaji serta menyamakan persepsi dan konsep pelaksanaan  Magrib mengaji.

Rakor ini dilaksankan selama 2 hari sejak tanggal 30 – 31 Desember 2014, dengan menghadirkan Bupati Inhil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Ketua LPTQ Kabupaten Inhil degan peserta masing-masing utusan Kecamaatan se- Kabupaten Inhil yang terdiri dari camat, KUA, LPTQ, Perwakilan kepala Desa, Perwakilan lurah dengan jumlah keluruhnya 120 orang di tambah 10 orang tokoh masyarakat dan guru mengaji  yang ada di wilayah Kecamatan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu.(mirwan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Persoalan ketersediaan benih adalah persoalan utama akan sukses atau tidaknya suatu budidaya pertanian yang berujung pada upaya peningkatan taraf penghidupan petani. Demikian pentingnya persoalan ini menjadi alasan utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Indragiri Hilir untuk fokus melakukan pembenahan.

“kita ingin konsen benahi pengelolaan BBU karena persoalan benih merupakan persoalan utama sukses atau tidaknya budidaya pertanian. BBU harus mampu menjadi sumber benih unggul untuk dilepas kepada kelompok tani,” Ujar Kepala DTPHP Inhil, H Wiryadi Umar ditemui diruang kerjanya, selasa (23/12).

Ditambahkan Wiryadi, BBU Pekan Arba milik DTPHP Inhil kini membudidayakan benih unggul jenis Ir 42 dan “batang piaman”. Di BBU Pekanarba juga, disamping padi juga dibudidayakan sorjan seperti jagung dan palawija.

“Kita akan kelola BBU ini semaksimal mungkin agar kedepannya dapat menjadi sentra utama penyedia kebutuhan bibit unggul bagi petani khususnya di Kabupaten Inhil,” Tandas mantan kepala Inspektorat Inhil ini.(dro/adv pemkab inhil)

Kempas (detikriau.org) – Kepala SDN 01 Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Abdul Mutalib meminta kepada Dinas Pendidikan Inhil untuk menyertakan solusi jika memberikan pelarangan terhadap kebijakan yang sudah diputuskan pihak sekolah.

Pungutan uang raport itu menurutnya merupakan hasil kesepakan dalam rapat komite sekolah, dan memang sudah dijalankan.

“Gagasan pungutan itu saya sampaikan dalam rapat komite dan disetujui. Tapi sekarang sudah dibatalkan, kini kami terpaksa mencari solusi lain. Yang terpenting kita tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi siswa siswi kami,” sampaikan Abdul Mutalib kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, ahad (7/12/2014)

Ditambahkannya, jika mengikuti saran disdik daripada melakukan pungutan akan lebih baik menyerahkan raport siswa tanpa sampul, ia menilai tidak wajar diberlakukan pada sekolah formal apalagi pada sekolah negri.

Dalam waktu dekat  pihak sekolah bersama komite menurutnya  akan kembali agendakan rapat. Jika memang kas sekolah tersedia, minimal raport diberikan dengan mempergunakan map.

“Harusnya jika ada pelarangan atas kebijakan yang sudah diambil pihak sekolah, sertakan juga dengan solusi.” Tandasnya. (mirwan)